Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima, terancam sanksi. Penyebabnya, mereka mangkir kerja pasca-liburan Idul Fitri 1430 Hijriyah lalu atau menambah sendiri waktu libur. Sanksi itu berupa penundaan kenaikan pangkat dan gaji selama satu tahun.
Hal itu diisyaratkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs Mukhtar, MH, Rabu (30/9).
Mukhtar menjelaskan, sesuai surat himbuan Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif dan isyarat Menteri Pendagayunaan Aparatur Negera (Men PAN) seluruh PNS yang bandel itu dipastikan akan menerima sanksi. Hal itu sesuai dengan komitmen awal pemerintah untuk menegakan disiplin PNS. “Sudah pasti seluruhnya akan kita sanksi, hanya saat ini kita masih memrosesnya untuk jenis sanksinya. Bergantung kategori pelanggarannya, jika memang PNS itu sudah kerap melanggar maka akan mendapat sanksi lebih berat,” ujar Muchtar di BKD Kota Bima.
Dikatakannya, berdasarkan hasil identifikasi dan inspeksi mendadak (Sidak) BKD, PNS yang mangkir kerja pasca-libur Lebaran lalu tersebar pada sejumlah SKPD. Terbanyak tercatat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), termasuk Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Bangsa (Bakesbanglinmas).
“Kategori pelanggaran masih kita proses, setelah itu baru kita ajukan kepada Wali Kota untuk menentukan sanksinya. Selain itu, daftar absensi kehadiran PNS itu juga akan kita kirim ke Men-PAN,” katanya.
Penegasan yang sama juga sebelumnya disampaikan Kepala BKD Kota Bima, Drs Zakaria HS. Katanya, seluruh PNS yang mangkir kerja akan disanksi sesuai jenjang pelanggaranya, termasuk diantaranya sanksi pemecatan.
“Tidak ada ampun bagi PNS yang tidak masuk kerja setelah libur, biar dia itu pejabat. Siap-siap menerima sanksi,” tegas Zakaria, beberapa waktu lalu. (BE.17)
Rabu, 30 September 2009
Lagi, Curanmor Beraksi di RSUD Bima
Kota Bima, Bimeks.-
Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) kembali meresahkan. Tidak mengenal tempat dan waktu. Kali ini, korbannya menimpa petugas keamanan atau Satpam RSUD Bima, Juliadin, Selasa (29/9) lalu. Sepeda motor Supra Fit raib tak diketahui rimbanya.
Menurut sejumlah sumber di RSUD Bima, aksi Curanmor itu terjadi sekitar pukul 09.00 Wita, sekitar sepuluh menit setelah Satpam itu memarkir motornya di halaman rumah sakit itu. Ironisnya, saat itu banyak tukang parkir yang mengawasi kendaraan, namun motor korban tetap saja bisa lolos dibawa kabur ‘si panjang tangan’.
Akibat aksi Curanmor ini, memunculkan rasa kekuatiran bagi pengujung RSUD Bima, tidak terkecuali sejumlah perawat. Mereka mengaku resah, karena kasus seperti itu seringkali terjadi. Aksi yang sama tercatat pernah terjadi sekitar bulan lalu, menimpa tiga pengujung rumah sakit.
“Tidak hanya kali ini saja, motor hilang di sini sudah sering terjadi. Bahkan, ada perawat juga yang jadi korban saat jaga malam. Padahal, di sini ada tukang parkir, tapi seolah percuma saja,” ujar Perawat RSUD Bima yang tak ingin menyebut namanya, Rabu.
Sejumlah perawat mendesak pemerintah segera mengevaluasi pelaksana jasa perpakiran di RSUD Bima. Pasalnya, aksi curamor tetap saja luput dari pengawasan tukang parkir, padahal seluruh pengguna jasa itu tetap membayar biaya parkir.
“Pemerintah jangan menutup mata-lah, ini adalah catatan kekurangan yang harus dibenahi. Tukang parkir tetap menagih uang parkir, sementara motor juga sering hilang, karcis juga tidak pernah diberikan kepada kami,” ujarnya.
Dihubungi terpisah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima, Drs M Nur Madjid, MH, mengisyaratkan bakal segera mengevaluasi dan melayangkan surat teguran kepada pengelola jasa parkir di RSUD Bima. Termasuk mendesak pengelola itu agar menyiapkan karcis parkir.
Meksi demikian, menurutnya, kasus Curanmor di RSUD Bima atau lokasi lain tidak terlepas dari kelalaian pemilik kendaraan yang tidak pernah menagih karcis parkir. “Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan petugas parkir, karena semestinya pengguna jasa itu juga meminta karcis sehingga jika terjadi apa-apa bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Nur mengisyaratkan, untuk memastikan keamanan di RSUD Bima, bakal merancang pemasangan portal sehingga sistem keamanan kendaraan lebih terjamin. (BE.17)
Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) kembali meresahkan. Tidak mengenal tempat dan waktu. Kali ini, korbannya menimpa petugas keamanan atau Satpam RSUD Bima, Juliadin, Selasa (29/9) lalu. Sepeda motor Supra Fit raib tak diketahui rimbanya.
Menurut sejumlah sumber di RSUD Bima, aksi Curanmor itu terjadi sekitar pukul 09.00 Wita, sekitar sepuluh menit setelah Satpam itu memarkir motornya di halaman rumah sakit itu. Ironisnya, saat itu banyak tukang parkir yang mengawasi kendaraan, namun motor korban tetap saja bisa lolos dibawa kabur ‘si panjang tangan’.
Akibat aksi Curanmor ini, memunculkan rasa kekuatiran bagi pengujung RSUD Bima, tidak terkecuali sejumlah perawat. Mereka mengaku resah, karena kasus seperti itu seringkali terjadi. Aksi yang sama tercatat pernah terjadi sekitar bulan lalu, menimpa tiga pengujung rumah sakit.
“Tidak hanya kali ini saja, motor hilang di sini sudah sering terjadi. Bahkan, ada perawat juga yang jadi korban saat jaga malam. Padahal, di sini ada tukang parkir, tapi seolah percuma saja,” ujar Perawat RSUD Bima yang tak ingin menyebut namanya, Rabu.
Sejumlah perawat mendesak pemerintah segera mengevaluasi pelaksana jasa perpakiran di RSUD Bima. Pasalnya, aksi curamor tetap saja luput dari pengawasan tukang parkir, padahal seluruh pengguna jasa itu tetap membayar biaya parkir.
“Pemerintah jangan menutup mata-lah, ini adalah catatan kekurangan yang harus dibenahi. Tukang parkir tetap menagih uang parkir, sementara motor juga sering hilang, karcis juga tidak pernah diberikan kepada kami,” ujarnya.
Dihubungi terpisah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima, Drs M Nur Madjid, MH, mengisyaratkan bakal segera mengevaluasi dan melayangkan surat teguran kepada pengelola jasa parkir di RSUD Bima. Termasuk mendesak pengelola itu agar menyiapkan karcis parkir.
Meksi demikian, menurutnya, kasus Curanmor di RSUD Bima atau lokasi lain tidak terlepas dari kelalaian pemilik kendaraan yang tidak pernah menagih karcis parkir. “Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan petugas parkir, karena semestinya pengguna jasa itu juga meminta karcis sehingga jika terjadi apa-apa bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Nur mengisyaratkan, untuk memastikan keamanan di RSUD Bima, bakal merancang pemasangan portal sehingga sistem keamanan kendaraan lebih terjamin. (BE.17)
SDN 09 dan SDN 62 Akhirnya Digabung
Kota Bima, Bimeks.-
Akhirnya, SDN 09 dan SDN 62 Kota Bima di Kelurahan Rontu digabung. Menandai penggabungan itu, Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif didampingi Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Drs H Alwi Hardi, MSi, mengadakan pertemuan dengan guru, komite sekolah, dan orang tua murid, di SDN 09, Rabu (30/9).
Saat itu, Nur Latif mengingatkan SDN 09 sudah tidak layak dipakai untuk proses belajar-mengajar dan menyengsarakan murid. Akibatnya, proses belajar-mengajar akan terganggu dan kualitas pendidikan dibawah normal.
Masyarakat diharapkan memiliki pola pikir membangun dan bersyukur dengan figur pemimpin dari Kelurahan Rontu yang memiliki jiwa membangun. Masyarakat harus memahami dan mendukung segala pembangunan. Salah satunya pembangunan kantor Kelurahan Rontu di areal SDN 09 saat ini.
Dikatakannya, dalam waktu tak lama lagi Wali Kota Bima akan membangun kantor kelurahan dengan anggaran miliaran rupiah dan enam bulan ke depan diharapkan langsung digunakan.
Ketua Komite SDN 09, A Azis, Ssos, menanyakan tentang janji Wali Kota Bima untuk membangun dan rehab SDN 09 menjadi SDN megah berlantai dua. Menanggapi hal itu, Nur Latif membenarkan tetapi masyarakat harus melihat dinamika ke depan. Dia beranggapan lokasi SDN 09 sebagai kantor kelurahan, karena letaknya strategis.
Saat itu, terjadi insiden kecil di depan Wali Kota yang sedang berbicara. Seorang warga berteriak sambil memaki pihak sekolah. Tetapi, insiden itu dapat diatasi oleh Pol PP Kota Bima.
Nur Latif mengumumkan, mulai Kamis ini guru dan siswa SDN 09 agar menyiapkan diri pindah ke SDN 62. Bagi siapa saja yang menolak, dia memberikan pilihan apakah membiarkan siswa tetap belajar atau buta huruf. Senin depan, bangunan sekolah akan dibongkar dan dibangun kantor kelurahan yang dilengkapi fasilitas olahraga.
Pemindahan itu dilakukan, menurutnya, agar ke depan tercipta generasi berintelektual tinggi dan berdaya saing, sehingga dapat membangun negeri ini. Pemerintah berharap agar masyarakat mendukung segala pembangunan, terutama dunia pendidikan. (K02)
Akhirnya, SDN 09 dan SDN 62 Kota Bima di Kelurahan Rontu digabung. Menandai penggabungan itu, Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif didampingi Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Drs H Alwi Hardi, MSi, mengadakan pertemuan dengan guru, komite sekolah, dan orang tua murid, di SDN 09, Rabu (30/9).
Saat itu, Nur Latif mengingatkan SDN 09 sudah tidak layak dipakai untuk proses belajar-mengajar dan menyengsarakan murid. Akibatnya, proses belajar-mengajar akan terganggu dan kualitas pendidikan dibawah normal.
Masyarakat diharapkan memiliki pola pikir membangun dan bersyukur dengan figur pemimpin dari Kelurahan Rontu yang memiliki jiwa membangun. Masyarakat harus memahami dan mendukung segala pembangunan. Salah satunya pembangunan kantor Kelurahan Rontu di areal SDN 09 saat ini.
Dikatakannya, dalam waktu tak lama lagi Wali Kota Bima akan membangun kantor kelurahan dengan anggaran miliaran rupiah dan enam bulan ke depan diharapkan langsung digunakan.
Ketua Komite SDN 09, A Azis, Ssos, menanyakan tentang janji Wali Kota Bima untuk membangun dan rehab SDN 09 menjadi SDN megah berlantai dua. Menanggapi hal itu, Nur Latif membenarkan tetapi masyarakat harus melihat dinamika ke depan. Dia beranggapan lokasi SDN 09 sebagai kantor kelurahan, karena letaknya strategis.
Saat itu, terjadi insiden kecil di depan Wali Kota yang sedang berbicara. Seorang warga berteriak sambil memaki pihak sekolah. Tetapi, insiden itu dapat diatasi oleh Pol PP Kota Bima.
Nur Latif mengumumkan, mulai Kamis ini guru dan siswa SDN 09 agar menyiapkan diri pindah ke SDN 62. Bagi siapa saja yang menolak, dia memberikan pilihan apakah membiarkan siswa tetap belajar atau buta huruf. Senin depan, bangunan sekolah akan dibongkar dan dibangun kantor kelurahan yang dilengkapi fasilitas olahraga.
Pemindahan itu dilakukan, menurutnya, agar ke depan tercipta generasi berintelektual tinggi dan berdaya saing, sehingga dapat membangun negeri ini. Pemerintah berharap agar masyarakat mendukung segala pembangunan, terutama dunia pendidikan. (K02)
‘Gedung Putih’ belum Dilengkapi Dokumen LH
Kota Bima, Bimeks.-
Saat ini, pemerintah daerah menggenjot agar seluruh perusahaan atau jenis usaha mengantungi dokumen Lingkungan Hidup (LH). Namun, justru megaproyek pembangunan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima atau “Gedung Putih” belum mengantungi dokumen yang sama.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima, Ir Abdul Hakim HAR, memastikan, hingga saat ini ‘Gedung Putih’ belum mengantungi dokumen lingkungan hidup. Padahal, sesuai isyarat Undang-Undang (UU), tidak hanya perusahaan swasta, seluruh kegiatan yang berpotensi berpengaruh terhadap lingkungan (environment impact) mesti mengantungi dokumen itu. Termasuk sejumlah proyek atau gedung kantor pemerintahan.
“Belum bisa dipastikan juga kantor baru itu apakah sudah memiliki IMB atau tidak. Tapi yang pasti dokumen lingkungan hidup-nya belum ada,” ujar Hakim di BLH Kota Bima, Selasa (29/9) lalu.
Hakim mengisyaratkan, secara berkelanjutan BLH bakal terus menggenjot seluruh kegiatan usaha, perusahaan atau proyek pemerintah agar memantuhi aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk memastikan dokumen bagi kantor pemerintahan. Apalagi, saat ini UU tentang Lingkugan Hidup yang baru sudah rampung dan tinggal menunggu penomoran saja.
Selain itu, BLH Kota Bima juga saat akan segera memiliki Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang memeriksa dan menyidik pelanggaran UU LH. “Setelah Undang-Undang itu rampung, sudah pasti pelanggaran terhadap peraturan itu akan diancam dengan sanksi berat,” katanya.
Pada sisi lain, katanya, untuk memaksimalkan penerapan dan kepatuhan terhadap aturan itu, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru yang menertibkan penerbitan ijin pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti di Kantor Pelayanan Terpadu dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Kota dan Perumahan.
“Untuk memperoleh sejumlah ijin itu, harus terlebih dulu ada kepastian telaah terhadap lingkungan,” ujarnya. (BE.17)
Saat ini, pemerintah daerah menggenjot agar seluruh perusahaan atau jenis usaha mengantungi dokumen Lingkungan Hidup (LH). Namun, justru megaproyek pembangunan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima atau “Gedung Putih” belum mengantungi dokumen yang sama.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima, Ir Abdul Hakim HAR, memastikan, hingga saat ini ‘Gedung Putih’ belum mengantungi dokumen lingkungan hidup. Padahal, sesuai isyarat Undang-Undang (UU), tidak hanya perusahaan swasta, seluruh kegiatan yang berpotensi berpengaruh terhadap lingkungan (environment impact) mesti mengantungi dokumen itu. Termasuk sejumlah proyek atau gedung kantor pemerintahan.
“Belum bisa dipastikan juga kantor baru itu apakah sudah memiliki IMB atau tidak. Tapi yang pasti dokumen lingkungan hidup-nya belum ada,” ujar Hakim di BLH Kota Bima, Selasa (29/9) lalu.
Hakim mengisyaratkan, secara berkelanjutan BLH bakal terus menggenjot seluruh kegiatan usaha, perusahaan atau proyek pemerintah agar memantuhi aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk memastikan dokumen bagi kantor pemerintahan. Apalagi, saat ini UU tentang Lingkugan Hidup yang baru sudah rampung dan tinggal menunggu penomoran saja.
Selain itu, BLH Kota Bima juga saat akan segera memiliki Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang memeriksa dan menyidik pelanggaran UU LH. “Setelah Undang-Undang itu rampung, sudah pasti pelanggaran terhadap peraturan itu akan diancam dengan sanksi berat,” katanya.
Pada sisi lain, katanya, untuk memaksimalkan penerapan dan kepatuhan terhadap aturan itu, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru yang menertibkan penerbitan ijin pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti di Kantor Pelayanan Terpadu dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Kota dan Perumahan.
“Untuk memperoleh sejumlah ijin itu, harus terlebih dulu ada kepastian telaah terhadap lingkungan,” ujarnya. (BE.17)
Tuslag Berakhir, Ayo Kembali ke Tarif Normal!
Kota Bima, Bimeks.-
Masyarakat yang akan memanfaatkan jasa bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) atau Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP) tampaknya bisa sedikit lega. Pasalnya, saat ini pemerintah kembali menerapkan tarif normal setelah tuslag berakhir. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima, Drs M Nur Madjid, MH, menjelaskan, sesuai ketetapan pemerintah, sejak Rabu (30/9), kenaikan tarif atau tuslag Lebaran bagi AKAP dan AKPD berakhir. “Sejak berakhirnya tuslag ini, harus mengembalikan tarif normal seperti awalnya, karena saat ini sudah masuk H plus 8 Lebaran,” ujar Nur di Dishubkomifo, Rabu (30/9).
Dikatakannya, pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan angkutan yang masih membandel dan menerapkan tuslag dengan melaporkan merekomendasikan kepada Gubernur NTB. “Kami hanya bisa merekomendasikannya, karena penentu kebijakan angkutan ini di tingkat provinsi. Tapi sudah pasti akan ada sanksi kalau masih ada bus yang membandel,” katanya.
Informasi yang dihimpun Bimeks di terminal Dara, masih ada beberapa sejumlah perusahaan armada bus yang masih menerapkan tuslag. Bahkan, seperti yang dilansir sebelumnya, sejumlah agen bus menyatakan bakal menerapkan tuslag hingga 4 Oktober.
Hal ini pada bagian lain memicu keluhan dari sejumlah masyarakat, mereka menuntut pemerintah terus memantau perkembangan harga tarif angkutan itu. (BE.17)
Masyarakat yang akan memanfaatkan jasa bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) atau Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP) tampaknya bisa sedikit lega. Pasalnya, saat ini pemerintah kembali menerapkan tarif normal setelah tuslag berakhir. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima, Drs M Nur Madjid, MH, menjelaskan, sesuai ketetapan pemerintah, sejak Rabu (30/9), kenaikan tarif atau tuslag Lebaran bagi AKAP dan AKPD berakhir. “Sejak berakhirnya tuslag ini, harus mengembalikan tarif normal seperti awalnya, karena saat ini sudah masuk H plus 8 Lebaran,” ujar Nur di Dishubkomifo, Rabu (30/9).
Dikatakannya, pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan angkutan yang masih membandel dan menerapkan tuslag dengan melaporkan merekomendasikan kepada Gubernur NTB. “Kami hanya bisa merekomendasikannya, karena penentu kebijakan angkutan ini di tingkat provinsi. Tapi sudah pasti akan ada sanksi kalau masih ada bus yang membandel,” katanya.
Informasi yang dihimpun Bimeks di terminal Dara, masih ada beberapa sejumlah perusahaan armada bus yang masih menerapkan tuslag. Bahkan, seperti yang dilansir sebelumnya, sejumlah agen bus menyatakan bakal menerapkan tuslag hingga 4 Oktober.
Hal ini pada bagian lain memicu keluhan dari sejumlah masyarakat, mereka menuntut pemerintah terus memantau perkembangan harga tarif angkutan itu. (BE.17)
RSUD Bima Rawat Pasien Gizi Kurang
Kota Bima, Bimeks.-
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima kembali merawat pasien gizi kurang. Jika sebelumnya pasien yang dirawat rata-rata dari Kabupaten Bima, Rabu (30/9) yang dirawat Tiara (2 tahun), asal Rabadompu Kota Bima.
Putri pasangan Yustina dan Islafil itu dirawat sejak lima hari lalu dengan gejala awal kesulitan makan dan gangguan pencernaan. Namun, setelah beberapa hari dirawat, Tiara dipastikan dokter setempat mengidap gizi kurang. Kondisi bayi itu perutnya membuncit, pipinya tampak tirus, hampir sama dengan ukuran lengannya yang kecil hanya dibungkus sedikit daging.
Ibu pasien, Yustina, mengaku awalnya tak menduga anak sulungnya itu bakal menderita gizi kurang, kendati saat dirawat di Puskesmas Asakota, beberapa waktu lalu, dokter memperkirakan putrinya itu kurang gizi. Walau demikian, diakuinya pula, kebutuhan makanan bagi putrinya itu kurang terpenuhi akibat persoalan ekonomi yang membelit keluarganya.
Dia dan suaminya hanya mengandalkan pekerjaan musiman sebagai petani. “Untung-untung saja sekarang ada Jamkesmas, kami tidak tahu lagi bagaimana jadinya kalau tidak ada asuransi,” ujarnya.
Diakuinya, sebenarnya, sekitar satu tahun lalu memang kerap sakit, puncaknya beberapa bulan lalu, nafsu makan Tiara menurun disertai sulit buang air. Akibatnya, kondisi badannya pun menurun.
Kepala Ruang Anak RSUD Bima, Sri Eniwati, mengaku, bayi Tiara merupakan pasien gizi kurang satu-satunya yang dirawat, setelah berselang sekitar sebulan RSUD Bima tidak merawat sejumlah pasien seperti itu. “Baru kali ini lagi ada pasein gizi kurang yang kami rawat, cukup lama jedanya,” ujarnya.
Sri memperkirakan, penderit di Kota dan Kabupaten Bima masih banyak. Hal itu tidak terlepas akibat minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit itu. Sebagian masyarakat membawa anaknya ke rumah sakit jika kondisi anaknya sudah parah, karena penyakit penyertanya.
“Rata-rata pasien gizi buruk atau kurang yang dirawat setelah ada penyakit penyertanya. Kalau kalau belum ada tanda gawat sepertinya masyarakat enggan langsung membawanya ke rumah sakit,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, sejak awal tahun 2009 RSUD Bima tercatat sudah merawat puluhan merawat pasein gizi buruk dan gizi kurang. Sebagian besarnya didominasi warga Kabupaten Bima yang berasal dari wilayah Woha, Langgudu, dan Sape. (BE.17)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima kembali merawat pasien gizi kurang. Jika sebelumnya pasien yang dirawat rata-rata dari Kabupaten Bima, Rabu (30/9) yang dirawat Tiara (2 tahun), asal Rabadompu Kota Bima.
Putri pasangan Yustina dan Islafil itu dirawat sejak lima hari lalu dengan gejala awal kesulitan makan dan gangguan pencernaan. Namun, setelah beberapa hari dirawat, Tiara dipastikan dokter setempat mengidap gizi kurang. Kondisi bayi itu perutnya membuncit, pipinya tampak tirus, hampir sama dengan ukuran lengannya yang kecil hanya dibungkus sedikit daging.
Ibu pasien, Yustina, mengaku awalnya tak menduga anak sulungnya itu bakal menderita gizi kurang, kendati saat dirawat di Puskesmas Asakota, beberapa waktu lalu, dokter memperkirakan putrinya itu kurang gizi. Walau demikian, diakuinya pula, kebutuhan makanan bagi putrinya itu kurang terpenuhi akibat persoalan ekonomi yang membelit keluarganya.
Dia dan suaminya hanya mengandalkan pekerjaan musiman sebagai petani. “Untung-untung saja sekarang ada Jamkesmas, kami tidak tahu lagi bagaimana jadinya kalau tidak ada asuransi,” ujarnya.
Diakuinya, sebenarnya, sekitar satu tahun lalu memang kerap sakit, puncaknya beberapa bulan lalu, nafsu makan Tiara menurun disertai sulit buang air. Akibatnya, kondisi badannya pun menurun.
Kepala Ruang Anak RSUD Bima, Sri Eniwati, mengaku, bayi Tiara merupakan pasien gizi kurang satu-satunya yang dirawat, setelah berselang sekitar sebulan RSUD Bima tidak merawat sejumlah pasien seperti itu. “Baru kali ini lagi ada pasein gizi kurang yang kami rawat, cukup lama jedanya,” ujarnya.
Sri memperkirakan, penderit di Kota dan Kabupaten Bima masih banyak. Hal itu tidak terlepas akibat minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit itu. Sebagian masyarakat membawa anaknya ke rumah sakit jika kondisi anaknya sudah parah, karena penyakit penyertanya.
“Rata-rata pasien gizi buruk atau kurang yang dirawat setelah ada penyakit penyertanya. Kalau kalau belum ada tanda gawat sepertinya masyarakat enggan langsung membawanya ke rumah sakit,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, sejak awal tahun 2009 RSUD Bima tercatat sudah merawat puluhan merawat pasein gizi buruk dan gizi kurang. Sebagian besarnya didominasi warga Kabupaten Bima yang berasal dari wilayah Woha, Langgudu, dan Sape. (BE.17)
Alumni SMKN 2 Akrab dalam Reuni
Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak 150 lulusan STM atau SMKN 2 Kota Bima angkatan 1991 hingga 2008, terlibat dalam kegiatan reuni akbar di pantai Kalaki, Minggu lalu. Suasana reuni dimanfaatkan maksimal untuk saling bersilaturahmi dan melepas rindu setelah sibuk dengan aktifitas masing-masing.
Panitia reuni SMKN 2 Kota Bima, Rahmat, mengatakan melalui kegiatan itu diharapkan bisa memaksimalkan keakraban, termasuk mendorong kemajuan dan memaksimal penyerapan alumni baru di sekolah itu dalam lapangan pekerjaan. Reuni ini sekaligus bisa menjadi langkah awal sehingga ada kontribusi positif sekolah yang pernah mendidik kami.
“Tidak hanya keakraban, tapi output kegiatan ini memperbesar jaringan bagi alumni STM bisa diserap di lapangan pekerjaan dengan informasi yang disampaikan teman-teman saat reuni,” ujar Rahmat di Kalaki.
Rahmat mengatakan, kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk semakin mempererat tali silaturahmi bukan saja antar para alumni, namun juga dengan guru, kepala sekolah atau keluarga besar di sekolah itu.
Diakuinya, secara umum saat ini alumni SMKN 2 Kota Bima sudah banyak yang merambah atau diserap lapangan pekerjaan, sebagian besar di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Tidak hanya perusahaan swasta, alumni STM juga banyak terserap dalam instansi pemerintah dan tersebar di seluruh Nusantara,” ujarnya.
Sejumlah alumni bersyukur karena bisa bertemu dengan teman lama atau mantan pacar mereka. “Cukup puas rasanya, selain bisa ketemu teman lama, dengan reuni ternyata bisa ketemu mantan pacar juga yang tercatat saat ini sudah banyak perubahananya,” ujar Edy, karyawan Bima TV. (BE.17)
Sebanyak 150 lulusan STM atau SMKN 2 Kota Bima angkatan 1991 hingga 2008, terlibat dalam kegiatan reuni akbar di pantai Kalaki, Minggu lalu. Suasana reuni dimanfaatkan maksimal untuk saling bersilaturahmi dan melepas rindu setelah sibuk dengan aktifitas masing-masing.
Panitia reuni SMKN 2 Kota Bima, Rahmat, mengatakan melalui kegiatan itu diharapkan bisa memaksimalkan keakraban, termasuk mendorong kemajuan dan memaksimal penyerapan alumni baru di sekolah itu dalam lapangan pekerjaan. Reuni ini sekaligus bisa menjadi langkah awal sehingga ada kontribusi positif sekolah yang pernah mendidik kami.
“Tidak hanya keakraban, tapi output kegiatan ini memperbesar jaringan bagi alumni STM bisa diserap di lapangan pekerjaan dengan informasi yang disampaikan teman-teman saat reuni,” ujar Rahmat di Kalaki.
Rahmat mengatakan, kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk semakin mempererat tali silaturahmi bukan saja antar para alumni, namun juga dengan guru, kepala sekolah atau keluarga besar di sekolah itu.
Diakuinya, secara umum saat ini alumni SMKN 2 Kota Bima sudah banyak yang merambah atau diserap lapangan pekerjaan, sebagian besar di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Tidak hanya perusahaan swasta, alumni STM juga banyak terserap dalam instansi pemerintah dan tersebar di seluruh Nusantara,” ujarnya.
Sejumlah alumni bersyukur karena bisa bertemu dengan teman lama atau mantan pacar mereka. “Cukup puas rasanya, selain bisa ketemu teman lama, dengan reuni ternyata bisa ketemu mantan pacar juga yang tercatat saat ini sudah banyak perubahananya,” ujar Edy, karyawan Bima TV. (BE.17)
Dana PKH mulai Dibagikan
Bima, Bimeks.-
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahun kedua dengan tambahan cakupan menjadi delapan kecamatan. Dana itu mulai dibagikan dan dinikmati Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Selasa (29/9) lalu, Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST, menyaksikan pembayaran perdana dana PKH bagi RTSM di di Kecamatan Sape dan Lambu. Kegiatan itu dipusatkan di aula kantor Camat Sape.
Bupati berharap agar dana yang disalurkan dapat mengurangi angka kemiskinan RTSM. Program bagi ibu-ibu hamil itu diharapkan dapat digunakan untuk pengecekan kesehatan anak di rumah sakit. Pada sektor pendidikan, RTSM dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi agar tidak putus sekolah.
Dia berpesan agar kartu itu tidak diberikan kepada orang lain, apabila diketahui ada pemegang kartu PKH yang menyalahgunakannya, pemerintah tidak segan-segan menariknya.
“Pencairan dana PKH dapat dilakukan di kantor Pos dan Giro terdekat dengan menunjukan kartu PKH, KTP, dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain,” katanya dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH.
PKH dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 di wilayah Kecamatan Bolo, Kecamatan Wera, dan Kecamatan Ambalawi. Karena pemerintah pusat menilainya berhasil, tahun ini Kabupaten Bima kembali mendapat tambahan jatah. Yakni Monta, Langgudu, Lambu, dan, Sape.
Saat itu, Bupati menyerahkan secara simbolis dana PKH kepada beberapa warga Sape dengan jumlah bervariasi antara Rp2,2 juta.
Selain itu, menyerahkan bantuan dana program jaminan sosial penyandang cacat berat kepada Husni, warga Dusun Muhajirin Desa Jia Kecamatan Sape, Yuda warga dusun Gudang Desa Bugis, dan Mapu, warga Naru Barat sebesar Rp300 ribu/bulan dengan total Rp3,6 juta/tahun. (BE.13)
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahun kedua dengan tambahan cakupan menjadi delapan kecamatan. Dana itu mulai dibagikan dan dinikmati Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Selasa (29/9) lalu, Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST, menyaksikan pembayaran perdana dana PKH bagi RTSM di di Kecamatan Sape dan Lambu. Kegiatan itu dipusatkan di aula kantor Camat Sape.
Bupati berharap agar dana yang disalurkan dapat mengurangi angka kemiskinan RTSM. Program bagi ibu-ibu hamil itu diharapkan dapat digunakan untuk pengecekan kesehatan anak di rumah sakit. Pada sektor pendidikan, RTSM dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi agar tidak putus sekolah.
Dia berpesan agar kartu itu tidak diberikan kepada orang lain, apabila diketahui ada pemegang kartu PKH yang menyalahgunakannya, pemerintah tidak segan-segan menariknya.
“Pencairan dana PKH dapat dilakukan di kantor Pos dan Giro terdekat dengan menunjukan kartu PKH, KTP, dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain,” katanya dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH.
PKH dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 di wilayah Kecamatan Bolo, Kecamatan Wera, dan Kecamatan Ambalawi. Karena pemerintah pusat menilainya berhasil, tahun ini Kabupaten Bima kembali mendapat tambahan jatah. Yakni Monta, Langgudu, Lambu, dan, Sape.
Saat itu, Bupati menyerahkan secara simbolis dana PKH kepada beberapa warga Sape dengan jumlah bervariasi antara Rp2,2 juta.
Selain itu, menyerahkan bantuan dana program jaminan sosial penyandang cacat berat kepada Husni, warga Dusun Muhajirin Desa Jia Kecamatan Sape, Yuda warga dusun Gudang Desa Bugis, dan Mapu, warga Naru Barat sebesar Rp300 ribu/bulan dengan total Rp3,6 juta/tahun. (BE.13)
Dua Kelompok Massa Demo
Dompu, Bimeks.-
Dua kelompok mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD dan Setda Dompu. Mereka menamakan diri Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Mataram (IMPM) dan Gerakan Bersama Pemuda dan Mahasiswa Dompu (GEBMAD). Aspirasi dibawa tidak jauh beda, yakni penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi dan beberapa isu lainnya. Mereka pun berdiolog dengan anggota DPRD Dompu.
Wakil IMPM, Muzakir, meminta penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi dan legislator benar-benar berjuang terhadap aspirasi rakyat. Massa kecewa dengan kinerja anggota DPRD sebelumnya, bahkan hanya berkonsipirasi dengan penguasa dalam setiap pengambilan. “DPRD lama tidak membuahkan perubahan bagi daerah ini,” teriak Muzakir.
Masalah kekurangan air di Kecamatan Woja dan banjir yang terus menggenangi Desa Wawonduru dan sekitarnya, juga menjadi fokus perhatian.
Ketika dialog berlangsung, kelompok GEBPMAD beraksi di kantor DPRD Dompu. Akibatnya, diolag sempat tertunda.
Dalam tuntutanya, massa GEBPMAD meminta DPRD meningkatkan peran dan mewujudkan janji-janjinya. Meneruskan aspirasi rakyat yang belum diselesaikan oleh DPRD lama, misalnya kasus dugaan korupsi, menandatangani kontrak politik, berjanji bertindak bersih dan jujur.
Selain itu, tidak menggunakan biaya perjalanan dinas sehingga merugikan rakyat. Hal lainnya, tidak mengadakan kunjungan kerja (Bunker) yang hanya menghamburkan uang rakyat. “Kita minta DPRD sekarang betul-betul perjuangkan aspirasi rakyat ,” teriak Ir Mutakun.
Usai dialog, kelompok mahasiswa dan pemuda Dompu-Mataram menuju ke kantor Pemkab Dompu untuk menemui Bupati Dompu H Syaifurrahman.
Namun, karena Bupati tidak ada, massa meminta perwakilan pemerintah. Lama ditunggu, wakil pemerintah belum juga muncul dan negosiasi pun dilakukan antara Kepolisian, Pol PP, dan mahasiswa. “Yang ada hanya Asisten, dia mau menerima hanya tiga atau lima orang wakil mahasiswa,” ujar Kepala Pol PP Dompu, Drs H Chairunasa.
Di depan Pendopo, massa menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kesombongan dan keangkuhan seorang pemimpin. Aksi itu dilakoni beberapa mahasiswa dengan pakaian compang- camping dan dipenuhi coretan pada muka dan tubuhnya. (BE.15)
Dua kelompok mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD dan Setda Dompu. Mereka menamakan diri Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Mataram (IMPM) dan Gerakan Bersama Pemuda dan Mahasiswa Dompu (GEBMAD). Aspirasi dibawa tidak jauh beda, yakni penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi dan beberapa isu lainnya. Mereka pun berdiolog dengan anggota DPRD Dompu.
Wakil IMPM, Muzakir, meminta penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi dan legislator benar-benar berjuang terhadap aspirasi rakyat. Massa kecewa dengan kinerja anggota DPRD sebelumnya, bahkan hanya berkonsipirasi dengan penguasa dalam setiap pengambilan. “DPRD lama tidak membuahkan perubahan bagi daerah ini,” teriak Muzakir.
Masalah kekurangan air di Kecamatan Woja dan banjir yang terus menggenangi Desa Wawonduru dan sekitarnya, juga menjadi fokus perhatian.
Ketika dialog berlangsung, kelompok GEBPMAD beraksi di kantor DPRD Dompu. Akibatnya, diolag sempat tertunda.
Dalam tuntutanya, massa GEBPMAD meminta DPRD meningkatkan peran dan mewujudkan janji-janjinya. Meneruskan aspirasi rakyat yang belum diselesaikan oleh DPRD lama, misalnya kasus dugaan korupsi, menandatangani kontrak politik, berjanji bertindak bersih dan jujur.
Selain itu, tidak menggunakan biaya perjalanan dinas sehingga merugikan rakyat. Hal lainnya, tidak mengadakan kunjungan kerja (Bunker) yang hanya menghamburkan uang rakyat. “Kita minta DPRD sekarang betul-betul perjuangkan aspirasi rakyat ,” teriak Ir Mutakun.
Usai dialog, kelompok mahasiswa dan pemuda Dompu-Mataram menuju ke kantor Pemkab Dompu untuk menemui Bupati Dompu H Syaifurrahman.
Namun, karena Bupati tidak ada, massa meminta perwakilan pemerintah. Lama ditunggu, wakil pemerintah belum juga muncul dan negosiasi pun dilakukan antara Kepolisian, Pol PP, dan mahasiswa. “Yang ada hanya Asisten, dia mau menerima hanya tiga atau lima orang wakil mahasiswa,” ujar Kepala Pol PP Dompu, Drs H Chairunasa.
Di depan Pendopo, massa menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kesombongan dan keangkuhan seorang pemimpin. Aksi itu dilakoni beberapa mahasiswa dengan pakaian compang- camping dan dipenuhi coretan pada muka dan tubuhnya. (BE.15)
SK Ratusan Honda Diperpanjang
Dompu, Bimeks.-
Bagi pegawai honor daerah (Honda) yang tidak terakomodir dalam data base, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu mengeluarkan surat keputusan (SK) perjanjangan. Jumlahnya 508 orang.
SK Honda itu diberikan saat pendataan untuk data base, beberapa waktu lalu. Namun, tidak dapat diakomodir karena belum memenuhi syarat mengingat masa kerja mereka yang belum setahun.
Kepala BKD Dompu, Drs Diunul Anhar, Rabu (30/9), menegaskan ini bukan SK Honda baru, tetapi hanya perpanjangan. Perpanjangan SK bagi yang belum terakomodir data base atau pegawai honor yang masuk tahun 2005-2006 lalu itu, diharapkan ada kepastian bagi mereka yang selama ini telah mengabdi.
Pascakeluarnya PP 48/2005 mengenai larangan merekrut tenaga honor baru, sejak saat itu Pemkab Dompu tidak pernah menerbitkan SK Honda. Dari jumlah itu, belum termasuk dari kalangan guru yakni sekitar 190 lebih. “Kita tetap mengacu pada PP Nomor 48 Tahun 2005,” ujarnya.
Mengenai tenaga honor baru yang masuk pada beberapa Satker, Diunul Anhar prihatin. Dia berharap agar masyarakat tidak cepat tergoda dengan janji-janji manis oknum tertentu, karena pemerintah sudah jelas tidak akan mengangkat tenaga sukarela baru, kecuali ada perubahan PP 48/ 2005. (BE.15)
Bagi pegawai honor daerah (Honda) yang tidak terakomodir dalam data base, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu mengeluarkan surat keputusan (SK) perjanjangan. Jumlahnya 508 orang.
SK Honda itu diberikan saat pendataan untuk data base, beberapa waktu lalu. Namun, tidak dapat diakomodir karena belum memenuhi syarat mengingat masa kerja mereka yang belum setahun.
Kepala BKD Dompu, Drs Diunul Anhar, Rabu (30/9), menegaskan ini bukan SK Honda baru, tetapi hanya perpanjangan. Perpanjangan SK bagi yang belum terakomodir data base atau pegawai honor yang masuk tahun 2005-2006 lalu itu, diharapkan ada kepastian bagi mereka yang selama ini telah mengabdi.
Pascakeluarnya PP 48/2005 mengenai larangan merekrut tenaga honor baru, sejak saat itu Pemkab Dompu tidak pernah menerbitkan SK Honda. Dari jumlah itu, belum termasuk dari kalangan guru yakni sekitar 190 lebih. “Kita tetap mengacu pada PP Nomor 48 Tahun 2005,” ujarnya.
Mengenai tenaga honor baru yang masuk pada beberapa Satker, Diunul Anhar prihatin. Dia berharap agar masyarakat tidak cepat tergoda dengan janji-janji manis oknum tertentu, karena pemerintah sudah jelas tidak akan mengangkat tenaga sukarela baru, kecuali ada perubahan PP 48/ 2005. (BE.15)
Bulog Dompu Rutin Kirim Beras ke NTT
Dompu, Bimeks.-
Saat ini, gudang Bulog Dompu menampung ribuan ton beras, hasil panen padi masyarakat bumi Nggahi Rawi Pahu. Tak heran, sejak beberapa tahun terakhir ini, Bulog Dompu mengirim beras bagi masyarakat di NTT rata-rata 2.000 ton/tahun.
Kepala Gudang Bulog Dompu, Iye Ahmad, mengaku sampai saat ini telah mengapalkan sedikitnya 1.800 ton beras ke NTT. Diperkirakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT, pengiriman beras masih akan berlangsung hingga akhir tahun atau mencapai sekotar 2.000 ton.
Katanya, gabah yang dihasilkan petani Dompu melebihi kebutuhan masyarakat sebanyak rata-rata 5.000 ton/tahun. Dari kelebihan itulah, Bulog mengirim ke luar daerah sesuai permintaan. “Memang ada kewajiban bagi daerah yang surplus gabah untuk membantu daerah yang kekurangan,” ujarnya.
Kebijakan untuk mengirim beras ke luar daerah, katanya, untuk membantu petani, terutama dalam menyetabilkan harga gabah saat musim panen. Diakuinya, sebelum program itu dilaksanakan, gabah hasil petani di Dompu banyak yang diantar-daerahkan oleh pengusaha, seperti ke Sumbawa dan Lombok. (BE.15)
Saat ini, gudang Bulog Dompu menampung ribuan ton beras, hasil panen padi masyarakat bumi Nggahi Rawi Pahu. Tak heran, sejak beberapa tahun terakhir ini, Bulog Dompu mengirim beras bagi masyarakat di NTT rata-rata 2.000 ton/tahun.
Kepala Gudang Bulog Dompu, Iye Ahmad, mengaku sampai saat ini telah mengapalkan sedikitnya 1.800 ton beras ke NTT. Diperkirakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT, pengiriman beras masih akan berlangsung hingga akhir tahun atau mencapai sekotar 2.000 ton.
Katanya, gabah yang dihasilkan petani Dompu melebihi kebutuhan masyarakat sebanyak rata-rata 5.000 ton/tahun. Dari kelebihan itulah, Bulog mengirim ke luar daerah sesuai permintaan. “Memang ada kewajiban bagi daerah yang surplus gabah untuk membantu daerah yang kekurangan,” ujarnya.
Kebijakan untuk mengirim beras ke luar daerah, katanya, untuk membantu petani, terutama dalam menyetabilkan harga gabah saat musim panen. Diakuinya, sebelum program itu dilaksanakan, gabah hasil petani di Dompu banyak yang diantar-daerahkan oleh pengusaha, seperti ke Sumbawa dan Lombok. (BE.15)
Selasa, 29 September 2009
Awas! “Gerilya” sejumlah Calo CPNSD
Kota Bima, Bimeks.-
Masyarakat Bima saat ini patut waspada. Mendekati jadwal tes CPNSD, beberapa orang yang mengaku suruhan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bima “bergerilya” mencari mangsa. Mereka menjanjikan mampu meloloskan sesorang menjadi CPNSD asal bisa menyediakan sejumlah uang.
Berapa bandrol nilainya? Informasi yang dihimpun, nilainya bervariasi mulai dari Rp20 juta hingga Rp45 juta, bergantung tingkat pendidikan calon mangsa. Bukan hanya dari masyarakat biasa, oknum yang mengaku dekat dengan pejabat penting itu juga ada dari oknum guru.
Warga Penaraga Kota Bima, Irman menceritakan, keluarganya pernah didatangi sesorang yang mengaku bisa meloloskan anaknya menjadi CPNSD, asalkan menyediakan sejumlah uang. Oknum warga ini mengaku dekat dengan sejumlah pejabat penting di Kota Bima, sehingga sangat mdah meloloskan menjadi CPNSD. “Saat ini dia mulai mendatangi rumah warga dengan mengimingi bisa meloloskan menjadi CPNSD tahun 2009,” ujarnya via handphone (HP), Senin.
Sebagian warga, menurut Irman, mulai terbuai rayuan oknum warga ini, meski belum menyerahkan uang. Tetapi, warga sudah mulai mencari uang seperti yang diminta sebagai persiapan.
Ulah oknum yang mengatas namakan pejabat ini, diakuinya, bukan hanya dilakukan di Kota Bima. Mereka juga mencari mangsa di pelosok desa.
Seperti pengakuan Ramli, warga Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Diceritakannya, pernah didatangi teman SMA-nya yang juga seorang guru pada salah satu SMP di Kota Bima. Temannya itu mengaku sedang mencari warga yang ingin menjadi CPNSD, asalkan bisa menyerahkan sejumlah uang. “Jumlahnya antara 25 sampai 45 juta rupiah per orang,” bebernya.
Ramli menambahkan, sejumlah warga didesa tersebut sudah didatangi oleh oknum guru itu, sebagian percaya janjinya. “Saya sendiri sempat termakan, apalagi dia berjanji cukup menyediakan uang muka sekitar 750 ribu sebagai mahar, sisanya bisa ditransfer pada nomor rekening yang disiapkan setelah diketahui lulus tes,” ujarnya.
Dia meminta masyarakat agar tetap waspada atas tipu daya para oknum yang mencatut nama pejabat untuk kepentingan pribadinya. “Saya yakin tidak ada pejabat di Kota Bima yang menyuruh para pelaku untuk mencari uang dengan cara licik seperti itu,” tambah Ramli. (BE.14)
Masyarakat Bima saat ini patut waspada. Mendekati jadwal tes CPNSD, beberapa orang yang mengaku suruhan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bima “bergerilya” mencari mangsa. Mereka menjanjikan mampu meloloskan sesorang menjadi CPNSD asal bisa menyediakan sejumlah uang.
Berapa bandrol nilainya? Informasi yang dihimpun, nilainya bervariasi mulai dari Rp20 juta hingga Rp45 juta, bergantung tingkat pendidikan calon mangsa. Bukan hanya dari masyarakat biasa, oknum yang mengaku dekat dengan pejabat penting itu juga ada dari oknum guru.
Warga Penaraga Kota Bima, Irman menceritakan, keluarganya pernah didatangi sesorang yang mengaku bisa meloloskan anaknya menjadi CPNSD, asalkan menyediakan sejumlah uang. Oknum warga ini mengaku dekat dengan sejumlah pejabat penting di Kota Bima, sehingga sangat mdah meloloskan menjadi CPNSD. “Saat ini dia mulai mendatangi rumah warga dengan mengimingi bisa meloloskan menjadi CPNSD tahun 2009,” ujarnya via handphone (HP), Senin.
Sebagian warga, menurut Irman, mulai terbuai rayuan oknum warga ini, meski belum menyerahkan uang. Tetapi, warga sudah mulai mencari uang seperti yang diminta sebagai persiapan.
Ulah oknum yang mengatas namakan pejabat ini, diakuinya, bukan hanya dilakukan di Kota Bima. Mereka juga mencari mangsa di pelosok desa.
Seperti pengakuan Ramli, warga Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Diceritakannya, pernah didatangi teman SMA-nya yang juga seorang guru pada salah satu SMP di Kota Bima. Temannya itu mengaku sedang mencari warga yang ingin menjadi CPNSD, asalkan bisa menyerahkan sejumlah uang. “Jumlahnya antara 25 sampai 45 juta rupiah per orang,” bebernya.
Ramli menambahkan, sejumlah warga didesa tersebut sudah didatangi oleh oknum guru itu, sebagian percaya janjinya. “Saya sendiri sempat termakan, apalagi dia berjanji cukup menyediakan uang muka sekitar 750 ribu sebagai mahar, sisanya bisa ditransfer pada nomor rekening yang disiapkan setelah diketahui lulus tes,” ujarnya.
Dia meminta masyarakat agar tetap waspada atas tipu daya para oknum yang mencatut nama pejabat untuk kepentingan pribadinya. “Saya yakin tidak ada pejabat di Kota Bima yang menyuruh para pelaku untuk mencari uang dengan cara licik seperti itu,” tambah Ramli. (BE.14)
Pengojek Kabur, Mahasiswa Ditonjok
Kota Bima, Bimeks.-
Unjuk kekuatan aparat Kepolisan menimpa warga sipil. Kali ini menimpa Nurdin (23), mahasiswa salah satu perguruan tinggi (PT) di Makassar, Selasa (23/9) pagi. Tanpa alasan yang jelas, korban mengaku ditonjok seorang oknum aparat Kepolisian sesaat setelah berhenti di depan Pos Polsek Rasanae Timur. Saat itu ada razia lalulintas.
Pemuda asal Karumbu Kecamatan Langgudu itu mengaku, kekerasan yang menimpanya itu berawal saat melintas di jalan itu dari arah timur dengan membonceng motor pengojek sekitar pukul 08. 00 Wita. Saat itu, pengojek tiba-tiba berhenti di sekitar Pos Polsek Rasanae timur karena melihat razia lalulintas.
Saat itu, Nurdin pun ikut turun dari kendaraan. Namun, saat yang bersamaan pengojek yang memboncengnya meloloskan diri dari razia saat itu. Tanpa basa-basi dan penjelasan apapun, seorang oknum polisi yang tampak geram mendekati dan menonjok mukanya.
“Saya sangat heran. Tiba-tiba muka saya ditinju, kemudian dimaki-maki dan dituduh bersekongkol berusaha kabur dan mengelabui polisi. Padahal, saya tidak tau apa-apa, hanya dibonceng motor pengojek,” ujar Nurdin di Rabadompu, Selasa (29/9).
Dia mengatakan, sebagai pengayom masyarakat, polisi tidak semestinya bertindak kasar atau unjuk kekuatan fisik. Apalagi, jika hanya menanyakan kelengkapan berkendaraan saat berpatroli. “Kami mengerti polisi melaksanakan tugasnya, tapi apa ada aturan yang mengijinkan polisi memukul masyarakat,” katanya.
Dalam pandangannya, apa yang dilakukan oknum polisi itu bentuk pelecehan terhadap hukum, bayangkan bagaimana nasib masyarakat lain jika polisi masih bersikap seperti itu.
Sekjen Himpunan Mahasiswa Bima- Makasar itu mengancam bakal melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya itu. Setidaknya, diharapkan tidak ada unjuk kekuatan fisik tanpa alasan dari aparat Kepolisian yang menimpa masyarakat sipil lainnya. “Sudah pasti kasus kekerasan ini akan kami laporkan,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek Rasanae Timur, IPDA Teguh, saat dihubungi wartawan mengaku masih memroses kasus kekerasan yang dilakukan anak buahnya itu. “Mohon maaf, untuk sementara kita proses dulu,” ujar Teguh di Polsek Rasanae Timur, Selasa. (BE.17)
Unjuk kekuatan aparat Kepolisan menimpa warga sipil. Kali ini menimpa Nurdin (23), mahasiswa salah satu perguruan tinggi (PT) di Makassar, Selasa (23/9) pagi. Tanpa alasan yang jelas, korban mengaku ditonjok seorang oknum aparat Kepolisian sesaat setelah berhenti di depan Pos Polsek Rasanae Timur. Saat itu ada razia lalulintas.
Pemuda asal Karumbu Kecamatan Langgudu itu mengaku, kekerasan yang menimpanya itu berawal saat melintas di jalan itu dari arah timur dengan membonceng motor pengojek sekitar pukul 08. 00 Wita. Saat itu, pengojek tiba-tiba berhenti di sekitar Pos Polsek Rasanae timur karena melihat razia lalulintas.
Saat itu, Nurdin pun ikut turun dari kendaraan. Namun, saat yang bersamaan pengojek yang memboncengnya meloloskan diri dari razia saat itu. Tanpa basa-basi dan penjelasan apapun, seorang oknum polisi yang tampak geram mendekati dan menonjok mukanya.
“Saya sangat heran. Tiba-tiba muka saya ditinju, kemudian dimaki-maki dan dituduh bersekongkol berusaha kabur dan mengelabui polisi. Padahal, saya tidak tau apa-apa, hanya dibonceng motor pengojek,” ujar Nurdin di Rabadompu, Selasa (29/9).
Dia mengatakan, sebagai pengayom masyarakat, polisi tidak semestinya bertindak kasar atau unjuk kekuatan fisik. Apalagi, jika hanya menanyakan kelengkapan berkendaraan saat berpatroli. “Kami mengerti polisi melaksanakan tugasnya, tapi apa ada aturan yang mengijinkan polisi memukul masyarakat,” katanya.
Dalam pandangannya, apa yang dilakukan oknum polisi itu bentuk pelecehan terhadap hukum, bayangkan bagaimana nasib masyarakat lain jika polisi masih bersikap seperti itu.
Sekjen Himpunan Mahasiswa Bima- Makasar itu mengancam bakal melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya itu. Setidaknya, diharapkan tidak ada unjuk kekuatan fisik tanpa alasan dari aparat Kepolisian yang menimpa masyarakat sipil lainnya. “Sudah pasti kasus kekerasan ini akan kami laporkan,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek Rasanae Timur, IPDA Teguh, saat dihubungi wartawan mengaku masih memroses kasus kekerasan yang dilakukan anak buahnya itu. “Mohon maaf, untuk sementara kita proses dulu,” ujar Teguh di Polsek Rasanae Timur, Selasa. (BE.17)
Mantan Bendahara SMKN 2 masih PNS?
Kota Bima, Bimeks.-
Sejumlah guru sekolah guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bima resah. Mereka menerima informasi jika mantan bendahara sekolah setempat, Usman, masih aktif bekerja.
Usman sebelumnya membawa kabur uang ratusan juta di sekolah itu dan dilaporkan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengabdi pada SMPN di Nunggi Kecamatan Wera. Mereka menduga ada ketimpangan sehingga mantan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Bima itu masih bisa berstatus PNS.
“Terus terang kami resah dengan informasi itu, beberapa teman saya yang asli Wera melihat Pak Usman masih bekerja di SMP di Nunggi. Kok bisa sampai begitu, ada apa bagaimana bisa orang yang sudah dipecat dan terbelit pidana masih menjadi PNS? Ada dengan BKD?” ujar sumber di SMKN 2 Kota Bima di Mpunda, Selasa (29/9).
Dia berharap, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa adil dan menegakkan sejumlah aturan, jangan hanya karena ada tendensi tertentu sehingga bisa meloloskan Usman dari sanksi. Apalagi dalam kasus itu sangat banyak guru yang dirugikan. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai (P2KP) BKD Kota Bima, Drs H Mahfud, MPd, memastikan status Usman sudah dipecat dengan tidak hormat sebagai PNS sejak tahun 2008. Hal itu juga seperti ditegaskan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 184 Tahun 2008.
“Nggak mungkinlah Pak Usman masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena sejak tahun 2008 sudah dipecat dengan tidak hormat,” tegas Mahfud.
Kendati saat ini belum ada surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) terhadap SK Wali Kota Bima tentang pemecatan mantan DPO Polresta Bima itu, kecil kemungkinan bisa dibatalkan. Pasalnya, selain meninggalkan tugas atau melanggar disiplin pegawai, Usman juga terbelit masalah pidana karena membawa kabur uang SMKN 2 Kota Bima tahun 2007 lalu. “Itu kecil kemungkinan kalau dibatalkan,” ujarnya. (BE.17)
Sejumlah guru sekolah guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Bima resah. Mereka menerima informasi jika mantan bendahara sekolah setempat, Usman, masih aktif bekerja.
Usman sebelumnya membawa kabur uang ratusan juta di sekolah itu dan dilaporkan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengabdi pada SMPN di Nunggi Kecamatan Wera. Mereka menduga ada ketimpangan sehingga mantan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Bima itu masih bisa berstatus PNS.
“Terus terang kami resah dengan informasi itu, beberapa teman saya yang asli Wera melihat Pak Usman masih bekerja di SMP di Nunggi. Kok bisa sampai begitu, ada apa bagaimana bisa orang yang sudah dipecat dan terbelit pidana masih menjadi PNS? Ada dengan BKD?” ujar sumber di SMKN 2 Kota Bima di Mpunda, Selasa (29/9).
Dia berharap, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa adil dan menegakkan sejumlah aturan, jangan hanya karena ada tendensi tertentu sehingga bisa meloloskan Usman dari sanksi. Apalagi dalam kasus itu sangat banyak guru yang dirugikan. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai (P2KP) BKD Kota Bima, Drs H Mahfud, MPd, memastikan status Usman sudah dipecat dengan tidak hormat sebagai PNS sejak tahun 2008. Hal itu juga seperti ditegaskan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 184 Tahun 2008.
“Nggak mungkinlah Pak Usman masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena sejak tahun 2008 sudah dipecat dengan tidak hormat,” tegas Mahfud.
Kendati saat ini belum ada surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) terhadap SK Wali Kota Bima tentang pemecatan mantan DPO Polresta Bima itu, kecil kemungkinan bisa dibatalkan. Pasalnya, selain meninggalkan tugas atau melanggar disiplin pegawai, Usman juga terbelit masalah pidana karena membawa kabur uang SMKN 2 Kota Bima tahun 2007 lalu. “Itu kecil kemungkinan kalau dibatalkan,” ujarnya. (BE.17)
Ratusan CJH Ikuti Manasik
Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak 300 calon jamaah haji (CJH) asal Kota Bima mengikuti manasik haji di aula SMKN 3 Kota Bima, Selasa (29/9). Kegiatan itu dihadiri Kepala Departemen Agama (Depag) Kota Bima, Drs H Husni dan didampingi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda.
Menurut ketua panitia manasik, Syamsuddin, SH, pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan dan aturan tentang ibadah haji berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI. Kegiatan direncanakan selama tiga hari dan dimulai pukul 08.00-12.30 Wita.
Pantauan Bimeks, CJH terlihat serius mendengarkan paparan instruktur atau penceramah, H Husen Abubakar. Selain pelaksanaan manasik, panitia telah membagi kelompok CJH berdasarkan letak wilayah kelurahan.
Dalam satu kelurahan, terdapat CJH yang jumlahnya sedikit, dapat bergabung dengan CJH di wilayah kelurahan terdekat yang jumlahnya lebih banyak.
Syamsuddin menjelaskan, pelaksanaan manasik itu bertujuan agar CJH dapat memahami keberangkatan dari Indonesia hingga ke Makkah. Selain itu, menuntun tata cara beribadah haji sehingga meraih gelar haji mabrur.
CJH asal Kelurahan Mande, Abdul Latif, SPdI, mengaku kegiatan manasik sangat membantu dan banyak manfaat yang diperoleh untuk diaplikasikan pada musim haji nanti. Semua penjelasan mengenai pelaksanaan haji sangat jelas dan terinci sehingga dapat dipahami. (K02)
Sebanyak 300 calon jamaah haji (CJH) asal Kota Bima mengikuti manasik haji di aula SMKN 3 Kota Bima, Selasa (29/9). Kegiatan itu dihadiri Kepala Departemen Agama (Depag) Kota Bima, Drs H Husni dan didampingi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda.
Menurut ketua panitia manasik, Syamsuddin, SH, pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan dan aturan tentang ibadah haji berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI. Kegiatan direncanakan selama tiga hari dan dimulai pukul 08.00-12.30 Wita.
Pantauan Bimeks, CJH terlihat serius mendengarkan paparan instruktur atau penceramah, H Husen Abubakar. Selain pelaksanaan manasik, panitia telah membagi kelompok CJH berdasarkan letak wilayah kelurahan.
Dalam satu kelurahan, terdapat CJH yang jumlahnya sedikit, dapat bergabung dengan CJH di wilayah kelurahan terdekat yang jumlahnya lebih banyak.
Syamsuddin menjelaskan, pelaksanaan manasik itu bertujuan agar CJH dapat memahami keberangkatan dari Indonesia hingga ke Makkah. Selain itu, menuntun tata cara beribadah haji sehingga meraih gelar haji mabrur.
CJH asal Kelurahan Mande, Abdul Latif, SPdI, mengaku kegiatan manasik sangat membantu dan banyak manfaat yang diperoleh untuk diaplikasikan pada musim haji nanti. Semua penjelasan mengenai pelaksanaan haji sangat jelas dan terinci sehingga dapat dipahami. (K02)
23 Perusahaan Terancam Sanksi
Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak 20 jenis usaha atau perusahaan di Kota Bima, terancam sanksi berat dari pemerintah. Ada apa? Mereka tak kunjung mengantungi dokumen Lingkungan Hidup (LH) hingga batas waktu (deadline) Jumat (25/9) lalu.
Puluhan diantaranya meliputi jenis penginapan seperti hotel, SPBU dan pemilik BTS atau tower perusahaan operator HP.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Ir Abdul Hakim, mengatakan, sesuai yang diisyaratkan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup yang baru, sejumlah perusahaan atau jenis usaha yang tak mengantungi dokumen hingga batas waktu pengajuan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (DPPL) terancam sanksi berat. “Sanksi sudah pasti ada, malah sesuai Undang-Undang baru sanksinya cukup berat. Perusahaan yang tidak memiliki dokumen LH pasti akan disanksi, sambil kami menunggu penomoran Undang-Undang yang baru,” ujar Hakim di BLH Kota Bima, Selasa (29/9).
Diakuinya, hingga saat ini, dari 25 jenis usaha sedang, baru lima yang mengantungi dokumen lingkungan hidup, yakni, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Niu, Pertamina, PT Tukad Mas, dan PLTU Kolo. Sisanya, dua jenis usaha lainnya, masing-masing PT PLN Cabang Bima dan showroom Yamaha masih dalam tahap proses perampungan pengajuan dokumen.
“Sebelumnya kita sudah beberapa kali menyosialisasikan tentang pentingnya dokumen lingkungan ini, tapi masih saja ada beberapa perusahan yang membandel dan belum juga mengurus dokumen lingkungan hidup,” ujar Hakim.
Dikatakannya, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, dokumen lingkungan hidup diperlukan untuk memastikan adanya antisipasi terhadap kemungkinan dampak (environment impact) kegiatan suatu usaha atau perusahaan. Hal itu agar tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
Namun, secara umum kondisi lingkungan di Kota Bima belum menguatirkan. “Kalau pun yang tercemar berdasarkan hasil pengujian kita, hanya di sungai Padolo akibat limbah rumah tangga seperti kandungan detergen,” ujarnya.
Mengenai keluhan sejumlah warga lingkungan Lewiroa dan Karara tentang limbah PLN, diakui Hakim, sebelumnya beberapa kali menguji contoh (sample) air di kelurahan itu. Hasilnya diduga air tanah di kelurahan itu tercemar.
“Kita sempat uji sampel beberapa kali, hasilnya mengarah ke sana (tercemar),” katanya. (BE.17)
Sebanyak 20 jenis usaha atau perusahaan di Kota Bima, terancam sanksi berat dari pemerintah. Ada apa? Mereka tak kunjung mengantungi dokumen Lingkungan Hidup (LH) hingga batas waktu (deadline) Jumat (25/9) lalu.
Puluhan diantaranya meliputi jenis penginapan seperti hotel, SPBU dan pemilik BTS atau tower perusahaan operator HP.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Ir Abdul Hakim, mengatakan, sesuai yang diisyaratkan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup yang baru, sejumlah perusahaan atau jenis usaha yang tak mengantungi dokumen hingga batas waktu pengajuan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (DPPL) terancam sanksi berat. “Sanksi sudah pasti ada, malah sesuai Undang-Undang baru sanksinya cukup berat. Perusahaan yang tidak memiliki dokumen LH pasti akan disanksi, sambil kami menunggu penomoran Undang-Undang yang baru,” ujar Hakim di BLH Kota Bima, Selasa (29/9).
Diakuinya, hingga saat ini, dari 25 jenis usaha sedang, baru lima yang mengantungi dokumen lingkungan hidup, yakni, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Niu, Pertamina, PT Tukad Mas, dan PLTU Kolo. Sisanya, dua jenis usaha lainnya, masing-masing PT PLN Cabang Bima dan showroom Yamaha masih dalam tahap proses perampungan pengajuan dokumen.
“Sebelumnya kita sudah beberapa kali menyosialisasikan tentang pentingnya dokumen lingkungan ini, tapi masih saja ada beberapa perusahan yang membandel dan belum juga mengurus dokumen lingkungan hidup,” ujar Hakim.
Dikatakannya, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, dokumen lingkungan hidup diperlukan untuk memastikan adanya antisipasi terhadap kemungkinan dampak (environment impact) kegiatan suatu usaha atau perusahaan. Hal itu agar tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
Namun, secara umum kondisi lingkungan di Kota Bima belum menguatirkan. “Kalau pun yang tercemar berdasarkan hasil pengujian kita, hanya di sungai Padolo akibat limbah rumah tangga seperti kandungan detergen,” ujarnya.
Mengenai keluhan sejumlah warga lingkungan Lewiroa dan Karara tentang limbah PLN, diakui Hakim, sebelumnya beberapa kali menguji contoh (sample) air di kelurahan itu. Hasilnya diduga air tanah di kelurahan itu tercemar.
“Kita sempat uji sampel beberapa kali, hasilnya mengarah ke sana (tercemar),” katanya. (BE.17)
Harga Kedelai Cenderung Naik
Kota Bima, Bimeks.-
Petani kedelai di Kelurahan Lampe dan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, boleh tersenyum karena tanaman kedelai yang mereka rawat beberapa bulan terakhir ini mulai dipanen. Meski sebelumnya harus berjuang untuk mengairi dengan mesin.
Tidak hanya itu. Harga kedelai cenderung meningkat dari musim panen tahun lalu. Harga yang ditawarkan pembeli sekitar Rp450 ribu hingga Rp500 ribu/kuintal.
Pantauan Bimeks pada beberapa kawasan di Lampe dan Kodo, Selasa (29/9), sebagian petani mulai memanen, terutama di so Nggeru, Jangkara, Hidirasa, Niu, sedangkan so Tolo Kodo belum memanen dan diperkirakan beberapa hari lagi.
“Harapan kita adalah meningkatnya harga kedelai di pasaran, apalagi petani banyak mengeluarkan biaya untuk mengairi karena harus menggunakan mesin dengan pipa yang panjang,” ujar petani di so Nggeru Lampe, Iwan, saat menyabit kedelainya, Selasa.
Saat panen kali ini, katanya, mengundang rekan-rekannya. “Kita kerja bareng membantu orang tua. Setelah ini kita bantu lagi teman yang lain,” katanya.
Kendala pengerjaan, katanya, panas mata hari cukup menyengat, sehingga penyabitan dilakukan sedikit demi sedikit. Saat penggilingan tidak ada masalah karena mesin disewa.
Usai penggilingan nanti, katanya, langsung dijual dan beberapa pembeli ada yang datang langsung di lokasi pertanian. Mereka masih menawar seperti tahun lalu sekitar Rp450 ribu hingga Rp470 ribu/kuintal. Petani berharap agar harga lebih tinggi dari tahun lalu.
Hal senada dikemukakan petani kedelai di so Niu Lampe, Siti Mariam dan Raodah. Kebahagiaan petani jika tanamannya berhasil dipanen, meski terkadang biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang diperoleh.
“Maunya kita harga yang ditawarkan lebih tinggi lagi agar keringat yang keluar seimbang dengan hasil yang diperoleh,” kata Mariam yang diamini rekannya. (BE.13)
Petani kedelai di Kelurahan Lampe dan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, boleh tersenyum karena tanaman kedelai yang mereka rawat beberapa bulan terakhir ini mulai dipanen. Meski sebelumnya harus berjuang untuk mengairi dengan mesin.
Tidak hanya itu. Harga kedelai cenderung meningkat dari musim panen tahun lalu. Harga yang ditawarkan pembeli sekitar Rp450 ribu hingga Rp500 ribu/kuintal.
Pantauan Bimeks pada beberapa kawasan di Lampe dan Kodo, Selasa (29/9), sebagian petani mulai memanen, terutama di so Nggeru, Jangkara, Hidirasa, Niu, sedangkan so Tolo Kodo belum memanen dan diperkirakan beberapa hari lagi.
“Harapan kita adalah meningkatnya harga kedelai di pasaran, apalagi petani banyak mengeluarkan biaya untuk mengairi karena harus menggunakan mesin dengan pipa yang panjang,” ujar petani di so Nggeru Lampe, Iwan, saat menyabit kedelainya, Selasa.
Saat panen kali ini, katanya, mengundang rekan-rekannya. “Kita kerja bareng membantu orang tua. Setelah ini kita bantu lagi teman yang lain,” katanya.
Kendala pengerjaan, katanya, panas mata hari cukup menyengat, sehingga penyabitan dilakukan sedikit demi sedikit. Saat penggilingan tidak ada masalah karena mesin disewa.
Usai penggilingan nanti, katanya, langsung dijual dan beberapa pembeli ada yang datang langsung di lokasi pertanian. Mereka masih menawar seperti tahun lalu sekitar Rp450 ribu hingga Rp470 ribu/kuintal. Petani berharap agar harga lebih tinggi dari tahun lalu.
Hal senada dikemukakan petani kedelai di so Niu Lampe, Siti Mariam dan Raodah. Kebahagiaan petani jika tanamannya berhasil dipanen, meski terkadang biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang diperoleh.
“Maunya kita harga yang ditawarkan lebih tinggi lagi agar keringat yang keluar seimbang dengan hasil yang diperoleh,” kata Mariam yang diamini rekannya. (BE.13)
Jangan hanya Sepintas Melihat Fenomena Alam!
Bima, Bimeks.-
Untuk menambah wawasan mahasiswa, STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima kembali menggelar kuliah umum. Kali ini disampaikan M Yusuf, di aula perguruan tinggi setempat, Selasa (29/9).
Kuliah umum yang diikuti mahasiswa jurusan Fisika dan mahasiswa jurusan lain itu, dihadiri Ketua STKIP Taman Siswa, Drs H Sudirman Ismail, dan dipandu oleh Puket III STKIP Taman Siswa Bima, Damhuji, MPd.
Menurut Yusuf, keberadaan kampus STKIP Taman Siswa secara fisika sangat strategis, karena dari berbagai arah mahasiswa dapat menyaksikan pegunungan dan beredarnya matahari. Mahasiswa sebagai calon intelektual jangan hanya sepintas melihat fenomena alam seperti itu, tetapi merupakan wahana untuk menambah wawasan keilmuan.
Fenomena alam itu, jelasnya, harus menjadi kajian utama mahasiswa, terutama mengenai Fisika Antropartikel. Allah sudah menjelaskan dalam al-Quran, bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
Mahasiswa jurusan fisika, katanya, harus membiasakan diri mempertanyakan bagaimana permulaan penciptaan alam semesta dan dari apa alam ini dibuat. Bahkan, angin sepoi-sepoi dan gelombang getaran dan lainnya yang melintasi ruangan kelas ini, juga perlu dipertanyakan.
“Para fisikawan seperti Einsten, tak peduli apa kata orang terhadap dirinya, tetapi hasil karyanya dikenang di sepanjang masa,” kata pria asal Panggi Kota Bima ini.
Dia berharap, dari sekian banyak mahasiswa STKIP Taman Siswa, muncul seorang atau beberapa mahasiswa sebagai intelektual yang mengembangkan teori fisika baru. Kalau itu terjadi bukan saja mengharumkan kampus ini, tetapi juga Bima, NTB, dan Indonesia secara keseluruhan. (BE.13)
Untuk menambah wawasan mahasiswa, STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima kembali menggelar kuliah umum. Kali ini disampaikan M Yusuf, di aula perguruan tinggi setempat, Selasa (29/9).
Kuliah umum yang diikuti mahasiswa jurusan Fisika dan mahasiswa jurusan lain itu, dihadiri Ketua STKIP Taman Siswa, Drs H Sudirman Ismail, dan dipandu oleh Puket III STKIP Taman Siswa Bima, Damhuji, MPd.
Menurut Yusuf, keberadaan kampus STKIP Taman Siswa secara fisika sangat strategis, karena dari berbagai arah mahasiswa dapat menyaksikan pegunungan dan beredarnya matahari. Mahasiswa sebagai calon intelektual jangan hanya sepintas melihat fenomena alam seperti itu, tetapi merupakan wahana untuk menambah wawasan keilmuan.
Fenomena alam itu, jelasnya, harus menjadi kajian utama mahasiswa, terutama mengenai Fisika Antropartikel. Allah sudah menjelaskan dalam al-Quran, bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
Mahasiswa jurusan fisika, katanya, harus membiasakan diri mempertanyakan bagaimana permulaan penciptaan alam semesta dan dari apa alam ini dibuat. Bahkan, angin sepoi-sepoi dan gelombang getaran dan lainnya yang melintasi ruangan kelas ini, juga perlu dipertanyakan.
“Para fisikawan seperti Einsten, tak peduli apa kata orang terhadap dirinya, tetapi hasil karyanya dikenang di sepanjang masa,” kata pria asal Panggi Kota Bima ini.
Dia berharap, dari sekian banyak mahasiswa STKIP Taman Siswa, muncul seorang atau beberapa mahasiswa sebagai intelektual yang mengembangkan teori fisika baru. Kalau itu terjadi bukan saja mengharumkan kampus ini, tetapi juga Bima, NTB, dan Indonesia secara keseluruhan. (BE.13)
Mantan Sekda Diingatkan tak Berpolitik
Bima, Bimeks.-
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Ir H Muchlis HMA, diingatkan agar tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi perpanjangan waktu pensiun.
Hal itu diingatkan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, saat pelantikan Sekda, Drs H Masykur HMS, di Paruga Parenta, Senin (28/9) lalu.
Dia mengaku, beberapa baligo terpajang wajah mantan Sekda itu, jika dibiarkan akan berdampak dan menjadi contoh bagi pegawai yang lain untuk berbuat hal yang sama.
Bupati meminta kepada Sekda baru membicarakannya dengan tim Baperjakat dan BKD agar memanggil Muchlis dan menyodorkan pilihan. “Kalau ingin bermain politik praktis, disarankan saja untuk mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Tetapi, jika tidak, bagaimana caranyalah,” ujarnya.
Bupati bukan tidak setuju dengan hal seperti itu, namun saat ini Muchlis masih PNS dan Ketua Korpri. “Bayangkan saja Ketua Korpri kok ada di baliho calon Bupati. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi citra PNS. Mohon nanti dipanggil dan diklarifikasi,” tegasnya.
Mantan Sekda Kabupaten Bima, Ir H Muchlis, kemarin, belum berhasil dihubungi berkaitan dengan sorotan Bupati itu. (BE.13)
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Ir H Muchlis HMA, diingatkan agar tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi perpanjangan waktu pensiun.
Hal itu diingatkan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, saat pelantikan Sekda, Drs H Masykur HMS, di Paruga Parenta, Senin (28/9) lalu.
Dia mengaku, beberapa baligo terpajang wajah mantan Sekda itu, jika dibiarkan akan berdampak dan menjadi contoh bagi pegawai yang lain untuk berbuat hal yang sama.
Bupati meminta kepada Sekda baru membicarakannya dengan tim Baperjakat dan BKD agar memanggil Muchlis dan menyodorkan pilihan. “Kalau ingin bermain politik praktis, disarankan saja untuk mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Tetapi, jika tidak, bagaimana caranyalah,” ujarnya.
Bupati bukan tidak setuju dengan hal seperti itu, namun saat ini Muchlis masih PNS dan Ketua Korpri. “Bayangkan saja Ketua Korpri kok ada di baliho calon Bupati. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi citra PNS. Mohon nanti dipanggil dan diklarifikasi,” tegasnya.
Mantan Sekda Kabupaten Bima, Ir H Muchlis, kemarin, belum berhasil dihubungi berkaitan dengan sorotan Bupati itu. (BE.13)
Persyaratan CPNSD tunggu Ketetapan Men PAN
Kota Bima, Bimeks.-
Hingga saat ini, Badan Kepegawaian Dearah (BKD) Kota Bima belum menetapkan sejumlah persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Termasuk kemungkinan kewajiban melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu kuning (AK-1) meski saat ini sudah ada lonjakan masyarakat mengurus dua jenis kartu itu.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai (P2KP) BKD Kota Bima, Drs H Mahfud, MPd, mengatakan, hingga saat ini masih menunggu kepastian formasi jurusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), termasuk kepastian jadwal seleksi dan persyaratan CPNSD.
“Kita belum memastikan tahun ini apakah pelamar harus melampirkan KTP maupun kartu kuning atau tidak, kita masih menunggu kepastian dari pusat. Tapi, berdasarkan pengalaman tahun lalu kita tidak menyaratkan KTP,” ujar Mahfud di BKD Kota Bima, Selasa (29/9).
Kendati demikian, Mahfud menyarankan agar masyarkaat mengurus kedua jenis kartu itu lebih awal, meski belum ada penetapan melampirkan KTP dan kartu kuning untuk menghindari kesulitan akibat kemungkinan lonjakan pengurusan kartu itu. “Kalau bisa masyarakat bisa mengurus lebih awal itu lebih baik, jangan menunggu saat pembukaan, karena kemungkinan besar kartu kuning itu akan diwajibkan tahun ini,” ujarnya.
Mahfud mengatakan, sesuai kesepakatan dan ketetapan rapat bersama BKD seluruh NTB belum lama ini. Pelaksanaan tes CPNSD Kota Bima akan disesuaikan dengan jadwal penerimaan di Provinsi Bali untuk memastikan penduduk pulau Dewata tidak mengikuti seleksi CPNSD dua kali, sehingga tidak mengurangi kesempatan bagi warga NTB. “Kita perkirakan sekitar awal Oktober kepastian formasi jurusan itu sudah kita terima,” katanya. (BE.17)
Hingga saat ini, Badan Kepegawaian Dearah (BKD) Kota Bima belum menetapkan sejumlah persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Termasuk kemungkinan kewajiban melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu kuning (AK-1) meski saat ini sudah ada lonjakan masyarakat mengurus dua jenis kartu itu.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai (P2KP) BKD Kota Bima, Drs H Mahfud, MPd, mengatakan, hingga saat ini masih menunggu kepastian formasi jurusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), termasuk kepastian jadwal seleksi dan persyaratan CPNSD.
“Kita belum memastikan tahun ini apakah pelamar harus melampirkan KTP maupun kartu kuning atau tidak, kita masih menunggu kepastian dari pusat. Tapi, berdasarkan pengalaman tahun lalu kita tidak menyaratkan KTP,” ujar Mahfud di BKD Kota Bima, Selasa (29/9).
Kendati demikian, Mahfud menyarankan agar masyarkaat mengurus kedua jenis kartu itu lebih awal, meski belum ada penetapan melampirkan KTP dan kartu kuning untuk menghindari kesulitan akibat kemungkinan lonjakan pengurusan kartu itu. “Kalau bisa masyarakat bisa mengurus lebih awal itu lebih baik, jangan menunggu saat pembukaan, karena kemungkinan besar kartu kuning itu akan diwajibkan tahun ini,” ujarnya.
Mahfud mengatakan, sesuai kesepakatan dan ketetapan rapat bersama BKD seluruh NTB belum lama ini. Pelaksanaan tes CPNSD Kota Bima akan disesuaikan dengan jadwal penerimaan di Provinsi Bali untuk memastikan penduduk pulau Dewata tidak mengikuti seleksi CPNSD dua kali, sehingga tidak mengurangi kesempatan bagi warga NTB. “Kita perkirakan sekitar awal Oktober kepastian formasi jurusan itu sudah kita terima,” katanya. (BE.17)
Dewan segera Bimtek ke Jakarta
Kota Bima, Bimeks.-
Setelah menggelar rapat perdananya Sabtu (26/9) lalu, kegiatan anggota DPRD Kota Bima periode 2009-2014 terus bergulir. Kamis (1/10) besok, sesuai jadwal, seluruh anggota Dewan bakan berangkat ke Jakarta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebelum melanjutkan agenda penting lainnya.
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol DPRD Kota Bima, Wahyudin, SE, mengatakan, sesuai jadwal, anggota Dewan bakal mengakuti Bimtek sekitar sepekan di Jakarta, sebelumnya melanjutkan kegiatan atau agenda penting mereka.
“Rencananya tanggal satu seluruh anggota dewan dipastikan ikut Bimtek dan diperkirakan pekan depan mereka sudah kembali lagi ke Bima,” ujar Wahyudin di DPRD Kota Bima, Senin (28/9).
Wahyudin mengatakan, secara umum, Bimtek bagi anggota Dewan yang baru diperlukan untuk mengarahkan pengetahuan dan pemahaman para wakil rakyat itu maksimal berkaitan dengan sejumlah regulasi sehingga benar-benar siap melaksanakan tugas, termasuk dalam menyusul perangkat aturan daerah maupun membahas Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Sesuai hasil rapat perdana, awalnya anggota Dewan akan berangkat ke Jakarat selasa (30/9) hari ini, namun karena kendala transportasi udara yang masih padat dengan arus balik ditunda hingga tanggal 1 September.
Wahyudin menambahkan, pascamengikuti bimtek, sesuai dengan jadwa kegiatan Dewan akan dilanjutkan dengan pembahasan tata tertib (Tatib), pembentukan dan penetapan komisi, fraksi dan perangkat lainnya seperti Badan Kehormatan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima. (BE.17)
Setelah menggelar rapat perdananya Sabtu (26/9) lalu, kegiatan anggota DPRD Kota Bima periode 2009-2014 terus bergulir. Kamis (1/10) besok, sesuai jadwal, seluruh anggota Dewan bakan berangkat ke Jakarta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebelum melanjutkan agenda penting lainnya.
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol DPRD Kota Bima, Wahyudin, SE, mengatakan, sesuai jadwal, anggota Dewan bakal mengakuti Bimtek sekitar sepekan di Jakarta, sebelumnya melanjutkan kegiatan atau agenda penting mereka.
“Rencananya tanggal satu seluruh anggota dewan dipastikan ikut Bimtek dan diperkirakan pekan depan mereka sudah kembali lagi ke Bima,” ujar Wahyudin di DPRD Kota Bima, Senin (28/9).
Wahyudin mengatakan, secara umum, Bimtek bagi anggota Dewan yang baru diperlukan untuk mengarahkan pengetahuan dan pemahaman para wakil rakyat itu maksimal berkaitan dengan sejumlah regulasi sehingga benar-benar siap melaksanakan tugas, termasuk dalam menyusul perangkat aturan daerah maupun membahas Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Sesuai hasil rapat perdana, awalnya anggota Dewan akan berangkat ke Jakarat selasa (30/9) hari ini, namun karena kendala transportasi udara yang masih padat dengan arus balik ditunda hingga tanggal 1 September.
Wahyudin menambahkan, pascamengikuti bimtek, sesuai dengan jadwa kegiatan Dewan akan dilanjutkan dengan pembahasan tata tertib (Tatib), pembentukan dan penetapan komisi, fraksi dan perangkat lainnya seperti Badan Kehormatan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima. (BE.17)
Senin, 28 September 2009
“Kalau Ferra dan Ferry tak Sanggup, Mundur saja”
Kota Bima, Bimeks.-
Kontroversi sidang atau rapat perdana Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kota Bima periode 2009-2014, yang dipimpin oleh anggota Dewan, Subhan HM Nur, SH, menuai sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bima, Haerul H Adnan.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bima itu, apapun alasannya meski bukan agenda penting, sesuai ketentuan dan tata tertib (Tatib) Dewan, sidang harus dipimpin oleh unsur pimpinan. Jika pun saat itu Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE, tidak sanggup memimpin rapat, bisa menyerahkan kepada Wakil Ketua Sementara DPRD, Ferry Sofyan, SH. Bukan malah memandatkannya kepada anggota biasa, Subhan HM Nur, SH.
“Jika Ferra atau pun Ferry memang tidak sanggup memimpin, semestinya mereka meminta pengunduran diri dari partainya masing-masing. Jangan dipaksakan anggota yang pimpin rapat, karena itu tidak boleh, anggota yang pimpin itu melanggar aturan,” ujar Haerul di Penanae, Senin (28/9).
Dikatakannya, rapat atau sidang bisa saja dipimpin anggota Dewan, bilamana seluruh unsur pimpinan, letua ataupun wakil ketua, berhalangan atau tidak hadir. Namun, jika masih ada salah satu unsur diantara mereka, rapat atau sidang harus dipimpin unsur pimpinan itu.
“Cara yang melanggar aturan seperti ini justru akan menciderai rencana memaksimalkan kinerja Dewan untuk kepentingan rakyat. Kalau sudah dimulai dengan kesalahan bagaimana nantinya? Apa dewan itu milik partai Golkar dan PAN?” ujarnya.
Menurutnya, sikap Ketua Sementara DPRD Kota Bima yang melabrak aturan itu justu akan memberikan citra buruk bagi anggota yang baru berkarier. Kalaupun memang tidak sanggup, mestinya mengundurkan diri. Jangan melanggar aturan dengan mengarahkan anggota yang pimpin rapat. “Ketika pertama saya menjadi pimpinan bersama Pak Ferry (Ferry Zulkarnain, Red) satu, dua kali sidang dua kali sidang dipimpin Pak Ferry, kemudian seterusnya terkadang saya yang pimpin,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, rapat perdana DPRD Kota Bima periode 2009-2014, Sabtu (26/9) dipimpin anggota biasa, Subhan HM Nur, SH (Golkar) setelah diarahkan Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE. Sekitar puluhan menit sidang berlansung, anggota Dewan lainnya, Muhammad Salahuddin (PBB) menginterupsi dan mendesak sidang dipimpin Ferra Amelia. Saat itu pun pimpinan rapat sidang dilanjutkan oleh Ferra.
Hampir tidak berbeda rapat perdana Dewan Sabtu (26/9) lalu, rapat Dewan yang membahas kelanjutan rencana Bimbingan Teknik (Bimtek) Senin (28/9) sekitar pukul 09. 00 Wita, juga tidak dipimpin Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE.
Saat dihampiri dan hendak dikofirmasi sejumlah wartawan di Sekretariat DPRD Kota Bima, dengan terburu-buru Ferra langsung menuju mobil. Alasannya hendak menghadiri pelantikan Sekda Kabupaten Bima. (BE.17)
Kontroversi sidang atau rapat perdana Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kota Bima periode 2009-2014, yang dipimpin oleh anggota Dewan, Subhan HM Nur, SH, menuai sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bima, Haerul H Adnan.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bima itu, apapun alasannya meski bukan agenda penting, sesuai ketentuan dan tata tertib (Tatib) Dewan, sidang harus dipimpin oleh unsur pimpinan. Jika pun saat itu Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE, tidak sanggup memimpin rapat, bisa menyerahkan kepada Wakil Ketua Sementara DPRD, Ferry Sofyan, SH. Bukan malah memandatkannya kepada anggota biasa, Subhan HM Nur, SH.
“Jika Ferra atau pun Ferry memang tidak sanggup memimpin, semestinya mereka meminta pengunduran diri dari partainya masing-masing. Jangan dipaksakan anggota yang pimpin rapat, karena itu tidak boleh, anggota yang pimpin itu melanggar aturan,” ujar Haerul di Penanae, Senin (28/9).
Dikatakannya, rapat atau sidang bisa saja dipimpin anggota Dewan, bilamana seluruh unsur pimpinan, letua ataupun wakil ketua, berhalangan atau tidak hadir. Namun, jika masih ada salah satu unsur diantara mereka, rapat atau sidang harus dipimpin unsur pimpinan itu.
“Cara yang melanggar aturan seperti ini justru akan menciderai rencana memaksimalkan kinerja Dewan untuk kepentingan rakyat. Kalau sudah dimulai dengan kesalahan bagaimana nantinya? Apa dewan itu milik partai Golkar dan PAN?” ujarnya.
Menurutnya, sikap Ketua Sementara DPRD Kota Bima yang melabrak aturan itu justu akan memberikan citra buruk bagi anggota yang baru berkarier. Kalaupun memang tidak sanggup, mestinya mengundurkan diri. Jangan melanggar aturan dengan mengarahkan anggota yang pimpin rapat. “Ketika pertama saya menjadi pimpinan bersama Pak Ferry (Ferry Zulkarnain, Red) satu, dua kali sidang dua kali sidang dipimpin Pak Ferry, kemudian seterusnya terkadang saya yang pimpin,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, rapat perdana DPRD Kota Bima periode 2009-2014, Sabtu (26/9) dipimpin anggota biasa, Subhan HM Nur, SH (Golkar) setelah diarahkan Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE. Sekitar puluhan menit sidang berlansung, anggota Dewan lainnya, Muhammad Salahuddin (PBB) menginterupsi dan mendesak sidang dipimpin Ferra Amelia. Saat itu pun pimpinan rapat sidang dilanjutkan oleh Ferra.
Hampir tidak berbeda rapat perdana Dewan Sabtu (26/9) lalu, rapat Dewan yang membahas kelanjutan rencana Bimbingan Teknik (Bimtek) Senin (28/9) sekitar pukul 09. 00 Wita, juga tidak dipimpin Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE.
Saat dihampiri dan hendak dikofirmasi sejumlah wartawan di Sekretariat DPRD Kota Bima, dengan terburu-buru Ferra langsung menuju mobil. Alasannya hendak menghadiri pelantikan Sekda Kabupaten Bima. (BE.17)
Pelantikan Legislator Dompu Diwarnai Demo
Dompu, Bimeks.-
Kemarin, 30 anggota DPRD Dompu dilantik dan mengucapkan sumpah di lantai dua DPRD Dompu, jalan Soekarno-Hatta. Unjuk rasa mewarnai pelantikan itu. Tuntutannya agar para legislator membuat kontrak politik untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi. Selain itu, membawa perubahan bagi masyarakat.
Beberapa undangan sempat keluar ruangan ingin melihat apa yang terjadi, namun masuk kembali. Meski ada aksi massa dalam jumlah sedikit, pelantikan tetap lancar.
Acara pertama adalah pidato Ketua KPUD Dompu, M Taufan, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Dompu demosioner, AM Thalib.
Thalib mengatakan banyak tugas-tugas selama lima tahun yang belum sempat dilaksanakan, karena itu menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat dan semoga DPRD yang baru dapat melanjutkannya. “Karena itu, pelantikan ini memiliki makna yang dalam dan tinggi,” ujarnya.
Bupati Dompu, H Syaifurahman Salman, SE, membacakan amanat Gubernur NTB. Dikatakannya,semoga amanat rakyat dapat dijalankan dengan baik, karena di pundak anggota DPRD masyarakat berharap akan ada perubahan. Selain itu, Gubernur meminta kepada anggota DPRD tidak hanya menjadi cermin dari dan kepentingan partai politik, namun juga harus mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Katanya, DPRD bukan saja setara dengan pemerintah, namun juga memiliki tanggungjawab moral untuk membangun daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pekerjaan yang harus diutamakan setelah dilantik adalah membentuk kelengkapan Dewan sehingga bisa membahas RAPBD 2010. “Semoga pelantikan DPRD yang baru ini membawa perubahan yang baik bagi daerah Dompu,” ujarnya.
Usai pidato Bupati, dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Sekwan Dompu, Drs H Abdul Haris mengenai penentuan ketua sementara DPRD dan wakil ketua sementara DPRD, yakni berdasarkan perolehan suara terbanyak. Mereka adalah Rafiudin H Anas (PKNU) dan Wakil Ketua Drs H Hidayat Ali (Golkar).
Menariknya, usai Sekwan membacakan nama ketua dan wakil ketua sementara DPRD, penyerahan palu dilakukan dan diikuti pergantian tempat duduk. Demikian juga dengan anggota Dewan baru dan lama, berganti tempat duduk.
Sementara itu, kendati aparat keamanan mulai dari Kepolisian, TNI, dan Pol PP dan Linmas telah berusaha menjaga ketat areal pelantikan bahkan telah menetapkan standar keamanan berlapis, namun tetap kecolongan. Hal itu dapat dilihat dari leluasanya massa Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Dompu (JPMD) berdemo dan berorasi depan kantor DPRD Dompu.
Kendati sebentar dan cepat diantisipasi oleh aparat keamanan, namun sempat mengganggu dan menyebabkan suasana pelantikan di ruangan DPRD Dompu gaduh. Mereka kaget dan menengok keluar gedung. “Ada apa ribut-ribut dan teriakan di luar,” ujarnya.
Bahkan, Bimeks dan beberapa wartawan media cetak maupun media elektronik yang tengah meliput acara pelantikan di atas balkon, langsung turun dan keluar. Ternyata di luar, beberapa massa HPMD tengah digiring oleh puluhan polisi menuju Mapolres. Bahkan, sempat terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota Polres Dompu.
Agenda yang mereka suarakan adalah agar legislator baru dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan meminta agar berbagai kasus korupsi di Dompu terus mendapat perhatian.
Selang beberapa saat, sekitar delapan anggota HPMD diseret ke kantor Polres Dompu, kembali beberapa orang yang menamakan diri STRUK berdemo di arah barat DPRD atau di perempatan Dinas Dikpora.
Mereka pun meminta agar legislator baru membuat kontrak politik untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi. Selain itu, juga disinggung dana eksodus Timor Timur yang sampai saat ini belum dibagikan. “Kita minta DPRD yang baru perhatikan nasib rakyat,” teriak seorang diantara mereka.
Saat itu, aparat keamanan sempat memberikan waktu 10 menit bagi mereka untuk berorasai, namun tidak dipatuhi. Mereka pun dibubarkan paksa, tiga orang diseret yakni Sutrisno, Suradin, dan Amirulah. Informasi yang diperoleh, ada 10 orang telah diamankan di Polres Dompu.
Mengapa Polres Dompu bisa kecolongan? Kapolres Dompu, AKBP Kumbul SIK, membantahnya. Tidak ada kecolongan dalam pengamanan acara pelantikan itu, karena mereka datang dari ring empat. Kapolres berjanji akan tetap menegakkan prosedur hukum yang berlaku dan menindak siapapun yang melanggar aturan. “Jika mereka tidak memiliki ijin, kita akan tindak,” ujarnya. (BE.15)
Kemarin, 30 anggota DPRD Dompu dilantik dan mengucapkan sumpah di lantai dua DPRD Dompu, jalan Soekarno-Hatta. Unjuk rasa mewarnai pelantikan itu. Tuntutannya agar para legislator membuat kontrak politik untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi. Selain itu, membawa perubahan bagi masyarakat.
Beberapa undangan sempat keluar ruangan ingin melihat apa yang terjadi, namun masuk kembali. Meski ada aksi massa dalam jumlah sedikit, pelantikan tetap lancar.
Acara pertama adalah pidato Ketua KPUD Dompu, M Taufan, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Dompu demosioner, AM Thalib.
Thalib mengatakan banyak tugas-tugas selama lima tahun yang belum sempat dilaksanakan, karena itu menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat dan semoga DPRD yang baru dapat melanjutkannya. “Karena itu, pelantikan ini memiliki makna yang dalam dan tinggi,” ujarnya.
Bupati Dompu, H Syaifurahman Salman, SE, membacakan amanat Gubernur NTB. Dikatakannya,semoga amanat rakyat dapat dijalankan dengan baik, karena di pundak anggota DPRD masyarakat berharap akan ada perubahan. Selain itu, Gubernur meminta kepada anggota DPRD tidak hanya menjadi cermin dari dan kepentingan partai politik, namun juga harus mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Katanya, DPRD bukan saja setara dengan pemerintah, namun juga memiliki tanggungjawab moral untuk membangun daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pekerjaan yang harus diutamakan setelah dilantik adalah membentuk kelengkapan Dewan sehingga bisa membahas RAPBD 2010. “Semoga pelantikan DPRD yang baru ini membawa perubahan yang baik bagi daerah Dompu,” ujarnya.
Usai pidato Bupati, dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Sekwan Dompu, Drs H Abdul Haris mengenai penentuan ketua sementara DPRD dan wakil ketua sementara DPRD, yakni berdasarkan perolehan suara terbanyak. Mereka adalah Rafiudin H Anas (PKNU) dan Wakil Ketua Drs H Hidayat Ali (Golkar).
Menariknya, usai Sekwan membacakan nama ketua dan wakil ketua sementara DPRD, penyerahan palu dilakukan dan diikuti pergantian tempat duduk. Demikian juga dengan anggota Dewan baru dan lama, berganti tempat duduk.
Sementara itu, kendati aparat keamanan mulai dari Kepolisian, TNI, dan Pol PP dan Linmas telah berusaha menjaga ketat areal pelantikan bahkan telah menetapkan standar keamanan berlapis, namun tetap kecolongan. Hal itu dapat dilihat dari leluasanya massa Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Dompu (JPMD) berdemo dan berorasi depan kantor DPRD Dompu.
Kendati sebentar dan cepat diantisipasi oleh aparat keamanan, namun sempat mengganggu dan menyebabkan suasana pelantikan di ruangan DPRD Dompu gaduh. Mereka kaget dan menengok keluar gedung. “Ada apa ribut-ribut dan teriakan di luar,” ujarnya.
Bahkan, Bimeks dan beberapa wartawan media cetak maupun media elektronik yang tengah meliput acara pelantikan di atas balkon, langsung turun dan keluar. Ternyata di luar, beberapa massa HPMD tengah digiring oleh puluhan polisi menuju Mapolres. Bahkan, sempat terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota Polres Dompu.
Agenda yang mereka suarakan adalah agar legislator baru dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan meminta agar berbagai kasus korupsi di Dompu terus mendapat perhatian.
Selang beberapa saat, sekitar delapan anggota HPMD diseret ke kantor Polres Dompu, kembali beberapa orang yang menamakan diri STRUK berdemo di arah barat DPRD atau di perempatan Dinas Dikpora.
Mereka pun meminta agar legislator baru membuat kontrak politik untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi. Selain itu, juga disinggung dana eksodus Timor Timur yang sampai saat ini belum dibagikan. “Kita minta DPRD yang baru perhatikan nasib rakyat,” teriak seorang diantara mereka.
Saat itu, aparat keamanan sempat memberikan waktu 10 menit bagi mereka untuk berorasai, namun tidak dipatuhi. Mereka pun dibubarkan paksa, tiga orang diseret yakni Sutrisno, Suradin, dan Amirulah. Informasi yang diperoleh, ada 10 orang telah diamankan di Polres Dompu.
Mengapa Polres Dompu bisa kecolongan? Kapolres Dompu, AKBP Kumbul SIK, membantahnya. Tidak ada kecolongan dalam pengamanan acara pelantikan itu, karena mereka datang dari ring empat. Kapolres berjanji akan tetap menegakkan prosedur hukum yang berlaku dan menindak siapapun yang melanggar aturan. “Jika mereka tidak memiliki ijin, kita akan tindak,” ujarnya. (BE.15)
Maman Kembali Persoalkan Ferra
Kota Bima, Bimeks.-
Saat ini, dinamika internal Partai Golkar Kota Bima kian menghangat. Perbedaan pendapat dalam penentuan figur calon Ketua Ketua DPRD Kota Bima versi ‘pohon Beringin’ terus dipersoalkan. Salah satu politisi yang hingga kini masih ngotot dalah H Maman Siraj, unsur pimpinan Partai Golkar Kota Bima.
Dia mengaku gerah dengan pemberitaan partai yang membesarkannya itu berkaitan dengan terpilihnya Hj Ferra Amelia, SE, sebagai calon Ketua DPRD Kota Bima.
Maman tidak mengakui terpilihnya Ferra, karena terdapat kesalahan serius di tubuh partai tentang pengusulan nama calon oleh DPD Partai Golkar Kota Bima kepada DPD Partai Golkar NTB. “DPD I telah salah dalam memutuskan siapa yang berhak untuk menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bima,” katanya Senin (28/8) di hotel La Ila.
Dijelaskannya, DPD Partai Golkar NTB telah melanggar aturan pada point 2 yang menyebutkan, calon ketua DPRD adalah unsur pengurus inti partai, pernah menjabat sebagai anggota DPRD, dan menduduki kursi Ketua DPRD.
Keputusan DPD Partai Golkar NTB itu, menurut Maman, tidak beralasan karena telah merekomendasikan Ferra Amelia sebagai calon Ketua DPRD Kota Bima. Mereka tidak melihat kapasitas Ferra dalam partai, karena hanya pengurus underbouw atau sayap partai dan belum bisa direkomendasikan untuh jabatan itu.
“Problem itu akan berdampak pada merosotnya kepercayaan kader pada partai. Ada apa dengan DPD I?” ujarnya.
Katanya, rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Bima pada 16 Septeber di sekretariat partai dihadiri sekitar sepuluh pengurus itu, seharusnya hadir enam puluh pengurus. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi Partai Golkar ke depan, seluruh pengurus dan kader harus patuh dan tunduk pada aturan main partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPD Partai Golkar Kota Bima, H Amirudin MT, SH, mengatakan rapat pleno sudah sesuai ketetapan dan ketentuan partai berlambang beringin itu. Sebagian besar peserta rapat pleno pada 16 September lalu, menyetujui Ferra Amelia. Hanya dua orang saja yang memilih Subhan.
Selain hampir seluruh pengurus harian, katanya, rapat pleno saat itu juga dihadiri pengurus DPD Partai Golkar NTB, H Wahidin M Nur dan Baiq Isfi. “Tidak ada pemaksaan kehendak, penetapan Ferra sesuai hasil pleno,” ujar Amiruddin.
Ketua PK Partai Golkar Rasanae Timur, Tiswan Suryaningrat, SH, menegaskan, penetapan Ferra sebagai Ketua sementara DPRD Kota Bima sudah sesuai mekanisme dan berdasarkan hasil rapat pleno. Apalagi, sudan ditetapkan dengan putusan DPD Partai Golkar NTB.
“Semestinya Subhan bisa legowo menerima hasil pleno itu, jika mempersoalkan itu sama saja dengan mengkhianati keputusan partai. Pleno sudah jelas-jelas menetapkan ibu Ferra sebagai ketua,” ujarnya.
Mengenai petunjuk atau surat DPP yang mengisyaratkan calon Ketua DPRD yang dipilih harus memiliki pengalaman sebagai anggota Dewan dan dari unsur pimpinan DPD, menurut Tiswan, tidak terlalu penting dan bisa dilanggar. Pasalnya, dalam surat itu juga tidak mencantumkan sanksi jika tidak melaksanakan sejumlah petunjuk itu.
“Semua kader Golkar memiliki kesempatan, apalagi ibu Ferra memiliki suara terbanyak dalam Pemilu. Selain itu, ibu Ferra juga merupakan bagian dari pengurus sayap Partai Golkar, KPPG,” ujarnya. (K02)
Saat ini, dinamika internal Partai Golkar Kota Bima kian menghangat. Perbedaan pendapat dalam penentuan figur calon Ketua Ketua DPRD Kota Bima versi ‘pohon Beringin’ terus dipersoalkan. Salah satu politisi yang hingga kini masih ngotot dalah H Maman Siraj, unsur pimpinan Partai Golkar Kota Bima.
Dia mengaku gerah dengan pemberitaan partai yang membesarkannya itu berkaitan dengan terpilihnya Hj Ferra Amelia, SE, sebagai calon Ketua DPRD Kota Bima.
Maman tidak mengakui terpilihnya Ferra, karena terdapat kesalahan serius di tubuh partai tentang pengusulan nama calon oleh DPD Partai Golkar Kota Bima kepada DPD Partai Golkar NTB. “DPD I telah salah dalam memutuskan siapa yang berhak untuk menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bima,” katanya Senin (28/8) di hotel La Ila.
Dijelaskannya, DPD Partai Golkar NTB telah melanggar aturan pada point 2 yang menyebutkan, calon ketua DPRD adalah unsur pengurus inti partai, pernah menjabat sebagai anggota DPRD, dan menduduki kursi Ketua DPRD.
Keputusan DPD Partai Golkar NTB itu, menurut Maman, tidak beralasan karena telah merekomendasikan Ferra Amelia sebagai calon Ketua DPRD Kota Bima. Mereka tidak melihat kapasitas Ferra dalam partai, karena hanya pengurus underbouw atau sayap partai dan belum bisa direkomendasikan untuh jabatan itu.
“Problem itu akan berdampak pada merosotnya kepercayaan kader pada partai. Ada apa dengan DPD I?” ujarnya.
Katanya, rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Bima pada 16 Septeber di sekretariat partai dihadiri sekitar sepuluh pengurus itu, seharusnya hadir enam puluh pengurus. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi Partai Golkar ke depan, seluruh pengurus dan kader harus patuh dan tunduk pada aturan main partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPD Partai Golkar Kota Bima, H Amirudin MT, SH, mengatakan rapat pleno sudah sesuai ketetapan dan ketentuan partai berlambang beringin itu. Sebagian besar peserta rapat pleno pada 16 September lalu, menyetujui Ferra Amelia. Hanya dua orang saja yang memilih Subhan.
Selain hampir seluruh pengurus harian, katanya, rapat pleno saat itu juga dihadiri pengurus DPD Partai Golkar NTB, H Wahidin M Nur dan Baiq Isfi. “Tidak ada pemaksaan kehendak, penetapan Ferra sesuai hasil pleno,” ujar Amiruddin.
Ketua PK Partai Golkar Rasanae Timur, Tiswan Suryaningrat, SH, menegaskan, penetapan Ferra sebagai Ketua sementara DPRD Kota Bima sudah sesuai mekanisme dan berdasarkan hasil rapat pleno. Apalagi, sudan ditetapkan dengan putusan DPD Partai Golkar NTB.
“Semestinya Subhan bisa legowo menerima hasil pleno itu, jika mempersoalkan itu sama saja dengan mengkhianati keputusan partai. Pleno sudah jelas-jelas menetapkan ibu Ferra sebagai ketua,” ujarnya.
Mengenai petunjuk atau surat DPP yang mengisyaratkan calon Ketua DPRD yang dipilih harus memiliki pengalaman sebagai anggota Dewan dan dari unsur pimpinan DPD, menurut Tiswan, tidak terlalu penting dan bisa dilanggar. Pasalnya, dalam surat itu juga tidak mencantumkan sanksi jika tidak melaksanakan sejumlah petunjuk itu.
“Semua kader Golkar memiliki kesempatan, apalagi ibu Ferra memiliki suara terbanyak dalam Pemilu. Selain itu, ibu Ferra juga merupakan bagian dari pengurus sayap Partai Golkar, KPPG,” ujarnya. (K02)
Disnak Gelar Pelatihan Peningkatan Produktifitas Sapi
Bima, Bimeks.-
Upaya peningkatan produktifitas dan populasi ternak sapi terus digenjot untuk mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Dinas Peternakan (Dsinak) Kabupaten Bima mengadakan pelatihan peningkatan produktifitas sapi bagi klaster kelompok peternak di wilayah kerja KAPET Bima.
Pelatihan berlangsung 28-30 September di hotel La Ila dan dibuka Kepala Disnak Kabupaten Bima, Ir Abdurrahman, mewakii Bupati Bima.
Pelatihan melibatkan 50 peserta dari 50 kelompok petani ternak dan enam petugas penyuluh. Narasumbernya adalah Ir Dahlanuddin, MRur.Sc, PhD, Ir Muh Musi, MS, Ir Lalu A Zaenuri, M.Rur.Sc, Ir Oscar Yanuarianto, MP, dan Thommy Andreas (peneliti ekonomi senior Bank Indonesia Mataram).
Materi yang disajikan mencakup sistem pemberian pakan strategis dengan penggunaan sumberdaya lokal, rekayasa sosial dalam meningkatkan produktifitas ternak sapi, manajemen reproduksi dan pemeliharaan ternak sapi. Materi lainnya yaitu pembuatan pakan komplit berbasis limbah peranian dan industri, pengawetan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak.
Abdurrahman menyatakan, Survei Investigasi dan Rancangan (Survey Investigation and Design, SID) telah dilakukan Disnak pada kawasan So Oi Tui dan memulai secara teknis kawasan untuk dijadikan lokasi pengembangan kawasan berbasis lahan pengembalaan (so) untuk mendukung program NTB Bumi Sejuta Sapi. “Selanjutnya, memperhatikan potensi dan budaya masyarakat yang antusias terhadap ternak, terutama ternak sapi,” katanya dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH.
Dia menghimbau masyarakat agar tidak saja mengandalkan pihak pemerintah. Harus ada dukungan pihak swasta, BUMN maupun BUMD dalam percepatan pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro. Hal itu dapat dilakukan melalui suntikan modal kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan usaha peternakan dari sisi budidaya maupun bidang pengolahan hasil. (K03)
Upaya peningkatan produktifitas dan populasi ternak sapi terus digenjot untuk mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Dinas Peternakan (Dsinak) Kabupaten Bima mengadakan pelatihan peningkatan produktifitas sapi bagi klaster kelompok peternak di wilayah kerja KAPET Bima.
Pelatihan berlangsung 28-30 September di hotel La Ila dan dibuka Kepala Disnak Kabupaten Bima, Ir Abdurrahman, mewakii Bupati Bima.
Pelatihan melibatkan 50 peserta dari 50 kelompok petani ternak dan enam petugas penyuluh. Narasumbernya adalah Ir Dahlanuddin, MRur.Sc, PhD, Ir Muh Musi, MS, Ir Lalu A Zaenuri, M.Rur.Sc, Ir Oscar Yanuarianto, MP, dan Thommy Andreas (peneliti ekonomi senior Bank Indonesia Mataram).
Materi yang disajikan mencakup sistem pemberian pakan strategis dengan penggunaan sumberdaya lokal, rekayasa sosial dalam meningkatkan produktifitas ternak sapi, manajemen reproduksi dan pemeliharaan ternak sapi. Materi lainnya yaitu pembuatan pakan komplit berbasis limbah peranian dan industri, pengawetan pakan ternak serta pengolahan limbah ternak.
Abdurrahman menyatakan, Survei Investigasi dan Rancangan (Survey Investigation and Design, SID) telah dilakukan Disnak pada kawasan So Oi Tui dan memulai secara teknis kawasan untuk dijadikan lokasi pengembangan kawasan berbasis lahan pengembalaan (so) untuk mendukung program NTB Bumi Sejuta Sapi. “Selanjutnya, memperhatikan potensi dan budaya masyarakat yang antusias terhadap ternak, terutama ternak sapi,” katanya dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH.
Dia menghimbau masyarakat agar tidak saja mengandalkan pihak pemerintah. Harus ada dukungan pihak swasta, BUMN maupun BUMD dalam percepatan pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro. Hal itu dapat dilakukan melalui suntikan modal kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan usaha peternakan dari sisi budidaya maupun bidang pengolahan hasil. (K03)
Dana Beasiswa SMPN 1 Soromandi masih Ditelusuri
Bima, Bimeks.-
Keluhan sejumlah guru SMPN 1 Soromandi Kabupaten Bima terhadap indikasi ketimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sokolah (BOS) dan bantuan beasiswa miskin, hingga saat masih ditelusuri oleh Inspektorat Kabupaten Bima. Dalam kasus itu, kepala sekolah (Kasek) SMP setempat diduga terlibat.
Pembantu Inspektur Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bima, Abdul Gani, SH, mengungkapkan, hingga saat ini masih menelusuri indikasi ketimpangan penggunaan BOS tahun dan beasiswa miskin di sekolah itu. Termasuk memeriksa SPK penggunaan dan pencairan dua dana bantuan itu. “Hingga saat ini kami masih memeriksa dan mengaudit penggunaan BOS di SMP 1 Soromandi, kegiatan sudah kami lakukan beberapa waktu lalu dan saat ini proses masih berjalan,” ujar Abdul Gani di Inspektorat Kabupaten Bima, Senin (28/9).
Diakuinya, beberapa waktu lalu bersama pejabat lainnya, juga telah “menangkap” laporan sejumlah guru di SMPN 1 Soromandi berkaitan dengan indikasi ketimpangan penggunaan dana itu. Bahkan, telah memeriksa sejumlah guru itu. “Laporan itu juga sudah kita terima, sejumlah guru itu juga sudah pernah kita panggil,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Bima, Drs Abdul Wahab, mengatakan, secara umum tidak akan pernah menahan atau menangguhkan pencairan dana BOS. Hanya saja, jika memang ada indikasi ketimpangan penggunaan dana itu, Inspektorat bisa saja merekomendasikan penghentian sementara BOS bagi sekolah yang bermasalah. “Kalau kami tidak bisa menahan pencairan BOS, tapi jika semacam rekomendasi kepada Dinas Dikpora bisa kami lakukan,” ujarnya.
Wahab mengisyaratkan, akan memberi atensi khusus terhadap dugaan ketimpangan di sekolah itu, termasuk memanggil dan memeriksa Kasek SMPN 1 Soromandi, Abubakar. Sebelum akhirnya melaporkan hasil pemeriksaan itu kepada Bupati Bima. “Jika memang masalah itu memang benar adanya, akan ada sanksi yang akan diterapkan. Hasil itu juga akan kami sampaikan kepada Bupati Bima,” ujarnya.
Hingga kemarin, Kasek SMPN 1 Soromandi, Abubakar, belum berhasil dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan ketimpangan itu. Sabtu lalu, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Abubakar memilih tidak mengomentari kasus itu. Malah meminta wartawan agar tidak menulis berita itu. Seperti dilansir Bimeks sejumlah guru SMPN 1 Soromandi, menduga, dana BOS termasuk alokasi untuk honor guru kerap disalahgunakan oleh Kasek. Tidak hanya itu, sejumlah guru juga mengungkapkan, beasiswa siswa miskin di sekolah itu juga tidak pernah dicairkan oleh Kasek itu. Buntutnya, Sabtu lalu sejumlah guru mengamuk dan hampir merusak sekolah itu. (BE.17)
Keluhan sejumlah guru SMPN 1 Soromandi Kabupaten Bima terhadap indikasi ketimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sokolah (BOS) dan bantuan beasiswa miskin, hingga saat masih ditelusuri oleh Inspektorat Kabupaten Bima. Dalam kasus itu, kepala sekolah (Kasek) SMP setempat diduga terlibat.
Pembantu Inspektur Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bima, Abdul Gani, SH, mengungkapkan, hingga saat ini masih menelusuri indikasi ketimpangan penggunaan BOS tahun dan beasiswa miskin di sekolah itu. Termasuk memeriksa SPK penggunaan dan pencairan dua dana bantuan itu. “Hingga saat ini kami masih memeriksa dan mengaudit penggunaan BOS di SMP 1 Soromandi, kegiatan sudah kami lakukan beberapa waktu lalu dan saat ini proses masih berjalan,” ujar Abdul Gani di Inspektorat Kabupaten Bima, Senin (28/9).
Diakuinya, beberapa waktu lalu bersama pejabat lainnya, juga telah “menangkap” laporan sejumlah guru di SMPN 1 Soromandi berkaitan dengan indikasi ketimpangan penggunaan dana itu. Bahkan, telah memeriksa sejumlah guru itu. “Laporan itu juga sudah kita terima, sejumlah guru itu juga sudah pernah kita panggil,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Bima, Drs Abdul Wahab, mengatakan, secara umum tidak akan pernah menahan atau menangguhkan pencairan dana BOS. Hanya saja, jika memang ada indikasi ketimpangan penggunaan dana itu, Inspektorat bisa saja merekomendasikan penghentian sementara BOS bagi sekolah yang bermasalah. “Kalau kami tidak bisa menahan pencairan BOS, tapi jika semacam rekomendasi kepada Dinas Dikpora bisa kami lakukan,” ujarnya.
Wahab mengisyaratkan, akan memberi atensi khusus terhadap dugaan ketimpangan di sekolah itu, termasuk memanggil dan memeriksa Kasek SMPN 1 Soromandi, Abubakar. Sebelum akhirnya melaporkan hasil pemeriksaan itu kepada Bupati Bima. “Jika memang masalah itu memang benar adanya, akan ada sanksi yang akan diterapkan. Hasil itu juga akan kami sampaikan kepada Bupati Bima,” ujarnya.
Hingga kemarin, Kasek SMPN 1 Soromandi, Abubakar, belum berhasil dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan ketimpangan itu. Sabtu lalu, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Abubakar memilih tidak mengomentari kasus itu. Malah meminta wartawan agar tidak menulis berita itu. Seperti dilansir Bimeks sejumlah guru SMPN 1 Soromandi, menduga, dana BOS termasuk alokasi untuk honor guru kerap disalahgunakan oleh Kasek. Tidak hanya itu, sejumlah guru juga mengungkapkan, beasiswa siswa miskin di sekolah itu juga tidak pernah dicairkan oleh Kasek itu. Buntutnya, Sabtu lalu sejumlah guru mengamuk dan hampir merusak sekolah itu. (BE.17)
PNS tak Disiplin Dihadang Petugas
Kota Bima, Bimeks.-
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, masih perlu dipacu. Masih ada yang molor atau tak hadir tepat waktu. Seperti yang dilihat Senin (28/9) saat apel gabungan di halaman Pemkot Bima. Saat itu, pembina upacara adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs H Jakariah.
Sejumlah PNS yang terlambat hadir dihadang oleh petugas di depan kantor Pemkot Bima. Kenyataan seperti itu seringkali terjadi.
Jakariah mengingatkan PNS agar benar-benar menerapkan disiplin waktu. Dia tidak menerima alasan dalam bentuk apapun yang tidak masuk akal berkaitan dengan keterlambatan pegawai agar hadir di kantor. “Kecuali ada musibah yang tidak dapat dihindari,” ujarnya.
Dikatakannya, pegawai yang melanggar ketentuan itu, secara administratif akan ditindak tegas. Mereka yang memiliki kebiasaan buruk pada jam masuk dan pulang kerja, akan ditegur secara lisan dan tertulis.
Jakariah menambahkan Pemkot Bima akan menambah jam kerja, setelah beberapa hari lalu, seluruh pegawai mengikuti cuti bersama. Menurunnya disiplin waktu yang sekarang terjadi, karena kendornya penerapan disiplin atasan. “Pegawai yang tidak disiplin waktu, atasannya yang akan bertanggungjawab. Dengan demikian, ke depan para PNS akan lebih disiplin,” katanya.
Mengenai pegawai sukarela yang resah dengan legitimasi pemerintah, Jakariah mengingatkan, tidak ada penerbitan SK honor yang baru sebelum ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Menjamurnya pegawai sukarela yang baru juga disayangkannya.
Dijelaskannya, kalaupun pemerintah merekrut tenaga honor yang baru secara nasional di provinsi, kota, dan kabupaten maka ditetapkan sebanyak 200 tenaga honor. Untuk Kota Bima, jumlah tenaga sukarela dengan masa kerja sampai tahun 2005 sebanyak 1.075 orang.
Dari jumlah itu, katanya, akan diambil sebanyak 200 orang, maka secara nasional pemerintah pusat akan mengeluarkan anggaran gaji sebanyak Rp1,5 triliun/bulan. “Jumlah yang sangat besar dan pemerintah akan kesulitan membayarnya,” katanya. (K02)
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, masih perlu dipacu. Masih ada yang molor atau tak hadir tepat waktu. Seperti yang dilihat Senin (28/9) saat apel gabungan di halaman Pemkot Bima. Saat itu, pembina upacara adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs H Jakariah.
Sejumlah PNS yang terlambat hadir dihadang oleh petugas di depan kantor Pemkot Bima. Kenyataan seperti itu seringkali terjadi.
Jakariah mengingatkan PNS agar benar-benar menerapkan disiplin waktu. Dia tidak menerima alasan dalam bentuk apapun yang tidak masuk akal berkaitan dengan keterlambatan pegawai agar hadir di kantor. “Kecuali ada musibah yang tidak dapat dihindari,” ujarnya.
Dikatakannya, pegawai yang melanggar ketentuan itu, secara administratif akan ditindak tegas. Mereka yang memiliki kebiasaan buruk pada jam masuk dan pulang kerja, akan ditegur secara lisan dan tertulis.
Jakariah menambahkan Pemkot Bima akan menambah jam kerja, setelah beberapa hari lalu, seluruh pegawai mengikuti cuti bersama. Menurunnya disiplin waktu yang sekarang terjadi, karena kendornya penerapan disiplin atasan. “Pegawai yang tidak disiplin waktu, atasannya yang akan bertanggungjawab. Dengan demikian, ke depan para PNS akan lebih disiplin,” katanya.
Mengenai pegawai sukarela yang resah dengan legitimasi pemerintah, Jakariah mengingatkan, tidak ada penerbitan SK honor yang baru sebelum ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Menjamurnya pegawai sukarela yang baru juga disayangkannya.
Dijelaskannya, kalaupun pemerintah merekrut tenaga honor yang baru secara nasional di provinsi, kota, dan kabupaten maka ditetapkan sebanyak 200 tenaga honor. Untuk Kota Bima, jumlah tenaga sukarela dengan masa kerja sampai tahun 2005 sebanyak 1.075 orang.
Dari jumlah itu, katanya, akan diambil sebanyak 200 orang, maka secara nasional pemerintah pusat akan mengeluarkan anggaran gaji sebanyak Rp1,5 triliun/bulan. “Jumlah yang sangat besar dan pemerintah akan kesulitan membayarnya,” katanya. (K02)
Masykur, Sekda Kabupaten Bima
Bima, Bimeks.-
Setelah melalui sejumlah proses seleksi seperti tahap uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test), Drs H Masykur, ditetapkan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. Senin (28/9), pria kalem kelahiran Desa Rasabou Kecamatan Sape itu akhirnya resmi dilantik.
Sebelumnya, kekosongan jabatan yang ditinggalkan Ir H Muchlis itu diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Sekda, Drs H Taufik.
Prosesi pelantikan dilaksanakan di Paruga Parenta dan dihadiri sejumlah pejabat, Muspida, camat, kepala desa, Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Ferra Amelia, SE dan Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif.
Bupati Ferry Zulkarnain mengungkapkan, pascapelantikan, Sekda bakal menghadapi sejumlah tugas berat, diantaranya pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang hingga saat ini masih mendapat penilaian (opinion) wajar pengecualian dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). “Jika bisa Sekda yang baru membuat penilaian BPK menjadi wajar tanpa pengecualian,” harap Bupati.
Selain menyangkut APBD, menurutnya, perubahan Perda tata ruang berkaitan dengan pemindahan ibukota Kabupaten Bima dari Raba Kota Bima ke Kecamatan Woha, juga akan menjadi agenda penting dan beban Sekda, sehingga diharapkan sebelum Pilkada Bupati 2010, Bupati meletakkan batu pertama pembangunan kantor Setda. “Langkah pemindahan ibukota Kabupaten ini, didukung anggaran dari pemerintah pusat 10 miliar di luar APBD,” ujarnya.
Ketua DPD Golkar Kota Bima itu juga permintaan dana sharing Rp10 miliar kepada Wali Kota Bima, hasil kesepakatan sebelumnya. Dengan sharing dana itu, Pemkab Bima akan menyerahkan sejumlah aset penting saat pindah nanti dengan kompensasi Rp10 miliar. (BE.17)
Setelah melalui sejumlah proses seleksi seperti tahap uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test), Drs H Masykur, ditetapkan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. Senin (28/9), pria kalem kelahiran Desa Rasabou Kecamatan Sape itu akhirnya resmi dilantik.
Sebelumnya, kekosongan jabatan yang ditinggalkan Ir H Muchlis itu diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Sekda, Drs H Taufik.
Prosesi pelantikan dilaksanakan di Paruga Parenta dan dihadiri sejumlah pejabat, Muspida, camat, kepala desa, Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Ferra Amelia, SE dan Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif.
Bupati Ferry Zulkarnain mengungkapkan, pascapelantikan, Sekda bakal menghadapi sejumlah tugas berat, diantaranya pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang hingga saat ini masih mendapat penilaian (opinion) wajar pengecualian dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK). “Jika bisa Sekda yang baru membuat penilaian BPK menjadi wajar tanpa pengecualian,” harap Bupati.
Selain menyangkut APBD, menurutnya, perubahan Perda tata ruang berkaitan dengan pemindahan ibukota Kabupaten Bima dari Raba Kota Bima ke Kecamatan Woha, juga akan menjadi agenda penting dan beban Sekda, sehingga diharapkan sebelum Pilkada Bupati 2010, Bupati meletakkan batu pertama pembangunan kantor Setda. “Langkah pemindahan ibukota Kabupaten ini, didukung anggaran dari pemerintah pusat 10 miliar di luar APBD,” ujarnya.
Ketua DPD Golkar Kota Bima itu juga permintaan dana sharing Rp10 miliar kepada Wali Kota Bima, hasil kesepakatan sebelumnya. Dengan sharing dana itu, Pemkab Bima akan menyerahkan sejumlah aset penting saat pindah nanti dengan kompensasi Rp10 miliar. (BE.17)
Bupati Ingatkan Tertib Administrasi dan Pelaporan
Bima, Bimeks.-
Apa kunci pokok keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan? Tertib administrasi dan tertib pelaporan! Demikian diingatkan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, saat pelantikan Sekda Kabupaten Bima, Drs H Masykur, di Paruga Parenta, Senin (28/9).
Dengan tertib administrasi itu, kata Bupati, saat mengeluarkan anggaran belanja SKPD diharapkan memperhatikan kelengkapan administrasi. Apalagi, selama kepemimpinannya Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang mendapat penghargaan dalam hal tertib administrasi.
Tugas Sekda, katanya, semakin berat karena selain membantu Bupati juga diharuskan merumuskan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang baru tentang tata ruang pemindahan Ibukota Kabupaten Bima yang harus diselesaikan secepat mungkin.
Sekda bersama Bupati, katanya, akan melaporkan rumusan Perda berkaitan dengan tata ruang Ibukota Kabupaten Bima kepada DPRD Kabupaten Bima. Perda itu diharapkan dapat melahirkan suatu kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislatif.
Selain itu, katanya, rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima disediakan alokasi dana sebesar Rp10 miliar. Alokasi dana itu untuk percepatan proses pembangunan, meski harus melalui suatu proses panjang. Apalagi, rencana pembangunan itu merupakan janji politik tahun 2005 lalu.
Saat itu, Bupati Ferry memaparkan tunjangan gaji seorang aparat desa dan akan mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Bima, karena tidak bisa mengambil putusan sendiri berkaitan dengan kisaran tunjangan aparat desa.
Ke depan, katanya, akan menempatkan tenaga yang handal untuk menertibkan administasi di setiap Satker, sehingga para tenaga administrasi keuangan dapat menertibkan administrasi.
Penetapan Masykur sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 821.2-1/ 511/ BKD/ 2009 tanggal 10 Agustus 2008. (BE.13)
Apa kunci pokok keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan? Tertib administrasi dan tertib pelaporan! Demikian diingatkan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, saat pelantikan Sekda Kabupaten Bima, Drs H Masykur, di Paruga Parenta, Senin (28/9).
Dengan tertib administrasi itu, kata Bupati, saat mengeluarkan anggaran belanja SKPD diharapkan memperhatikan kelengkapan administrasi. Apalagi, selama kepemimpinannya Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang mendapat penghargaan dalam hal tertib administrasi.
Tugas Sekda, katanya, semakin berat karena selain membantu Bupati juga diharuskan merumuskan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang baru tentang tata ruang pemindahan Ibukota Kabupaten Bima yang harus diselesaikan secepat mungkin.
Sekda bersama Bupati, katanya, akan melaporkan rumusan Perda berkaitan dengan tata ruang Ibukota Kabupaten Bima kepada DPRD Kabupaten Bima. Perda itu diharapkan dapat melahirkan suatu kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislatif.
Selain itu, katanya, rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima disediakan alokasi dana sebesar Rp10 miliar. Alokasi dana itu untuk percepatan proses pembangunan, meski harus melalui suatu proses panjang. Apalagi, rencana pembangunan itu merupakan janji politik tahun 2005 lalu.
Saat itu, Bupati Ferry memaparkan tunjangan gaji seorang aparat desa dan akan mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Bima, karena tidak bisa mengambil putusan sendiri berkaitan dengan kisaran tunjangan aparat desa.
Ke depan, katanya, akan menempatkan tenaga yang handal untuk menertibkan administasi di setiap Satker, sehingga para tenaga administrasi keuangan dapat menertibkan administrasi.
Penetapan Masykur sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 821.2-1/ 511/ BKD/ 2009 tanggal 10 Agustus 2008. (BE.13)
Seminggu, 24 Tewas, 162 Orang Terluka
Kota Bima, Bimeks.-
Hanya dalam tempo seminggu, korban meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di NTB mencapai 24 orang tewas, 162 luka-luka. Data itu diungkapkan Kepala PT Jasa Raharja NTB, Drs Amin Ardi S, MM, Senin (28/9).
Amin menjelaskan data itu saat penyerahan santunan kepada tujuh ahli waris korban Lakalantas di Kota Bima maupun korban kecelakaan bus Surya Kencana di Dompu, Sabtu (19/9) lalu.
Angka itu berdasarkan data yang diterima dari Posko Operasi Rintam Ketupat Lebaran tahun 2009 Polda NTB selama periode H-7 hingga H-0 di wilayah hukum NTB. “Hanya dalam tempo seminggu, korban meninggal dunia, karena itu kecelakaan lalulintas di NTB sangat fantastik. Kita telah memberikan santunan sebesar 600 juta,” jelasnya di kantor Wali Kota Bima.
Amin menambahkan, total santunan yang diserahkan berjumlah Rp175 juta yang diterima masing-masing ahli waris sebesar Rp25 juta. Korban kecelakaan maut bus Surya Kencana di jalan lintas Dompu-Sumbawa di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu masing-masing Ramadhan Fahmitullah (11 tahun), Nur Quraini (4 bulan), dan Febrian Purnama (19 tahun).
Korban tewas dalam Lakalantas di wilayah hukum Polresta Bima, masing-masing Tasrif (20 tahun), Adrian (7 tahun), M Yusuf (52 tahun) dan Yayan Kadrin (11 tahun).
Santunan asuransi itu, katanya, berasal dari dana partisipasi aktif masyarakat penumpang angkutan umum yang membayar iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU) dan dibayarkan bersama tiket kendaraan. Selain itu, sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan (SWDKLLJ) yang disetor setiap tahun bersama pelunasan pajak kendaraan bermotor. “Santunan berasal dari masyarakat dan kita serahkan kembali pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif, meminta kepada ahli waris tidak terus larut dalam kedukaan yang mendalam, karena apapun yang menimpa manusia merupakan takdir yang tidak bisa ditolak. “Santunan yang diberikan semoga dapat bermanfaat untuk meringankan kesedihan keluarga korban,” katanya.
Katanya, meski santunan itu tidak bisa menghapus kesedihan ahli waris, tetapi setidaknya bisa mengurangi kedukaan. Dia memuji kecepatan pelayanan santunan oleh PT Jasa Raharja NTB pada para keluarga korban. “Hanya seminggu pasca-kecelakaan ahli waris sudah mendapat santunan tanpa melalui proses yang berbeli-belit,” ujarnya.
Mengenai angka kecelakaan lalulintas di Kota Bima dan NTB, Nur Latif mengaku prihatin. Apalagi, penyebab utama kecelakaan itu adalah unsur kelalaian manusia.
Dijelaskannya, ada tiga unsur utama terjadinya kecelakaan yaitu faktor manusia, peralatan, dan alam. Dia meminta agar setiap yang ingin berkendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. memperhatikan stamina dan selalu waspada. “Kalau mau berkendaraan, harus dalam kondisi fit karena berkendaraan butuh stamina dan konsentrasi tinggi,” ujarnya.
Selain itu, saran Nur Latif, kalau mengantuk jangan memaksakan menyupir atau naik kendaraan, karena bisa jadi bukan lebih cepat sampai di tempat tujuan, tetapi malah di rumah sakit.
Faktor kedua pemicu kecelakaan, menurut Wali Kota Bima, adalah kendaraan. Sebelum menggunakan kendaraan, harus dicek terlebih dahulu kelayakan jalannya agar tidak menimbulkan masalah. Terakhir adalah faktor cuaca. “Cuaca tidak bisa diprediksi, kita hanya berdoa minta perlindungan Allah saja,” ujarnya. (BE.14)
Hanya dalam tempo seminggu, korban meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di NTB mencapai 24 orang tewas, 162 luka-luka. Data itu diungkapkan Kepala PT Jasa Raharja NTB, Drs Amin Ardi S, MM, Senin (28/9).
Amin menjelaskan data itu saat penyerahan santunan kepada tujuh ahli waris korban Lakalantas di Kota Bima maupun korban kecelakaan bus Surya Kencana di Dompu, Sabtu (19/9) lalu.
Angka itu berdasarkan data yang diterima dari Posko Operasi Rintam Ketupat Lebaran tahun 2009 Polda NTB selama periode H-7 hingga H-0 di wilayah hukum NTB. “Hanya dalam tempo seminggu, korban meninggal dunia, karena itu kecelakaan lalulintas di NTB sangat fantastik. Kita telah memberikan santunan sebesar 600 juta,” jelasnya di kantor Wali Kota Bima.
Amin menambahkan, total santunan yang diserahkan berjumlah Rp175 juta yang diterima masing-masing ahli waris sebesar Rp25 juta. Korban kecelakaan maut bus Surya Kencana di jalan lintas Dompu-Sumbawa di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu masing-masing Ramadhan Fahmitullah (11 tahun), Nur Quraini (4 bulan), dan Febrian Purnama (19 tahun).
Korban tewas dalam Lakalantas di wilayah hukum Polresta Bima, masing-masing Tasrif (20 tahun), Adrian (7 tahun), M Yusuf (52 tahun) dan Yayan Kadrin (11 tahun).
Santunan asuransi itu, katanya, berasal dari dana partisipasi aktif masyarakat penumpang angkutan umum yang membayar iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU) dan dibayarkan bersama tiket kendaraan. Selain itu, sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan (SWDKLLJ) yang disetor setiap tahun bersama pelunasan pajak kendaraan bermotor. “Santunan berasal dari masyarakat dan kita serahkan kembali pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif, meminta kepada ahli waris tidak terus larut dalam kedukaan yang mendalam, karena apapun yang menimpa manusia merupakan takdir yang tidak bisa ditolak. “Santunan yang diberikan semoga dapat bermanfaat untuk meringankan kesedihan keluarga korban,” katanya.
Katanya, meski santunan itu tidak bisa menghapus kesedihan ahli waris, tetapi setidaknya bisa mengurangi kedukaan. Dia memuji kecepatan pelayanan santunan oleh PT Jasa Raharja NTB pada para keluarga korban. “Hanya seminggu pasca-kecelakaan ahli waris sudah mendapat santunan tanpa melalui proses yang berbeli-belit,” ujarnya.
Mengenai angka kecelakaan lalulintas di Kota Bima dan NTB, Nur Latif mengaku prihatin. Apalagi, penyebab utama kecelakaan itu adalah unsur kelalaian manusia.
Dijelaskannya, ada tiga unsur utama terjadinya kecelakaan yaitu faktor manusia, peralatan, dan alam. Dia meminta agar setiap yang ingin berkendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. memperhatikan stamina dan selalu waspada. “Kalau mau berkendaraan, harus dalam kondisi fit karena berkendaraan butuh stamina dan konsentrasi tinggi,” ujarnya.
Selain itu, saran Nur Latif, kalau mengantuk jangan memaksakan menyupir atau naik kendaraan, karena bisa jadi bukan lebih cepat sampai di tempat tujuan, tetapi malah di rumah sakit.
Faktor kedua pemicu kecelakaan, menurut Wali Kota Bima, adalah kendaraan. Sebelum menggunakan kendaraan, harus dicek terlebih dahulu kelayakan jalannya agar tidak menimbulkan masalah. Terakhir adalah faktor cuaca. “Cuaca tidak bisa diprediksi, kita hanya berdoa minta perlindungan Allah saja,” ujarnya. (BE.14)
“Gratiskan Bibit dan Pestisida untuk Kami...”
Kota Bima, Bimeks.-
Empat hari sudah anggota DPRD Kota Bima yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2009 dilantik. Banyak aspirasi bermunculan. Bahkan, rakyat sudah mulai menagih janji yang telah ditawarkan sebelumnya. Mereka sudah tidak sabar lagi menunggu realisasi sejumlah ‘madu’ yang dulu ditawarkan wakil rakyat itu. Seperti apa aspirasi mereka?
Saat kampanye Pemilu Legislatif, banyak janji diumbar. Pembangunan yang menjadi prioritas utama antara lain, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), seperti peternakan dan perikanan dan jenis usaha lainnya.
Mereka berharap agar anggota DPRD bisa mewakili keinginan dan aspirasi rakyat kecil untuk diperjuangkan kepada pemerintah. Selain itu, harus gigih perjuang demi hak-hak rakyat, sebagaimana bara semangatnya selama ini meminta dukungan untuk dipilih.
Lalu apa harapan rakyat kepada leagislator baru itu? Syukur, petani dari Kelurahan Rabadompu Timur, misalnya, mengharapkan agar memperhatikan nasib petani, karena persediaan beras untuk kebutuhan rakyat Bima pada umumnya bergantung dari keberhasilan petani yang mengelola lahan.
Diakuinya, akhir-akhir ini lahan pertaniannya dan petani lainnya di sejumlah lokasi seperti, persawahan Kendo, Kumbe, Nungga, Dodu, Kodo, dan Lampe mengalami kekurangan air untuk irigasi. Pada musim kemarau lahan tidak bisa ditanami padi, karena kekeringan. Sejumlah tempat air untuk irigasi sudah beralih fungsi untuk dijadikan air mineral dalam kemasan, serta bendungan atau dam untuk penampungan, sementara air irigasi sudah rusak.
“Sampai sekarang belum diperbaiki, seperti bendungan untuk penampungan air di Kelurahan Nungga dan Dam Kapao di Kelurahan Lampe,” katanya.
Dia mengharapkan agar pembagian bantuan pertanian berupa bibit dan pestisida melalui kelompok tani dipantau agar semuanya ikut merasakan bantuan pemerintah. Sebab, selama ini masih banyak petani yang belum kebagian bantuan. Meskipun sudah tergabung dalam kelompok tani, tapi masih ada yang belum puas dengan pelayanan. Misalnya, jumlah bantuan tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman.
“Petani juga mengharapkan agar terbebaskan dari biaya sejumlah bantuan yang dibebankan kepada mereka. Gratiskan bibit dan pestisida untuk kami,” katanya di Rabadompu Timur, Senin (28/9).
Pemecah batu, Alwi, mengharapkan agar tempatnya mengais rejeki di kaki gunung Kumbe tidak ditutup seperti yang diperintahkan oleh Pemkot Bima. Sebab, hanya di tempat itu pemecah batu menggantungkan hidup keluarganya. “Kalau pemerintah melarang kami memanfaatkan hasil alam, terus kami cari nafkah dengan apa?” ujarnya.
Syamsiah, pedagang kaki lima di pinggir jalan lingkar Rontu mengharapkan agar penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) tidak pilih-kasih. Menurutnya, pembagian dana BLPS menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, sejumlah pedagang sama tidak menerima dana bantuan, termasuk dirinya.
Padahal, sama-sama pedagang kaki lima yang harus diperhatikan. “Niat pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat miskin malah menimbulkan permusuhan diantara pedagang,” tuturnya.
Tidak hanya rakyat biasa, pejabat pemerintah tingkat Rukun Tetangga (RT) juga meminta kepada anggota DPRD segera menyelesaikan proyek jalan di sejumlah lokasi. Termasuk di lingkungan Kelurahan Kumbe yang belum selesai.
Proyek itu berupa pemekaran dan perbaikan gang-gang maupun lorong-lorong kecil, karena memasuki musim hujan akses jalan mejadi sulit.
M Nor, Ketua RT 08/02 Kelurahan Kumbe, berharap para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dicek kembali agar tepat sasaran. Pasalnya, banyak penerima BLT yang tidak memenuhi kriteria. “Hilangkan sistem persaudaraan untuk menerima BLT,” desaknya. (K03)
Empat hari sudah anggota DPRD Kota Bima yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2009 dilantik. Banyak aspirasi bermunculan. Bahkan, rakyat sudah mulai menagih janji yang telah ditawarkan sebelumnya. Mereka sudah tidak sabar lagi menunggu realisasi sejumlah ‘madu’ yang dulu ditawarkan wakil rakyat itu. Seperti apa aspirasi mereka?
Saat kampanye Pemilu Legislatif, banyak janji diumbar. Pembangunan yang menjadi prioritas utama antara lain, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), seperti peternakan dan perikanan dan jenis usaha lainnya.
Mereka berharap agar anggota DPRD bisa mewakili keinginan dan aspirasi rakyat kecil untuk diperjuangkan kepada pemerintah. Selain itu, harus gigih perjuang demi hak-hak rakyat, sebagaimana bara semangatnya selama ini meminta dukungan untuk dipilih.
Lalu apa harapan rakyat kepada leagislator baru itu? Syukur, petani dari Kelurahan Rabadompu Timur, misalnya, mengharapkan agar memperhatikan nasib petani, karena persediaan beras untuk kebutuhan rakyat Bima pada umumnya bergantung dari keberhasilan petani yang mengelola lahan.
Diakuinya, akhir-akhir ini lahan pertaniannya dan petani lainnya di sejumlah lokasi seperti, persawahan Kendo, Kumbe, Nungga, Dodu, Kodo, dan Lampe mengalami kekurangan air untuk irigasi. Pada musim kemarau lahan tidak bisa ditanami padi, karena kekeringan. Sejumlah tempat air untuk irigasi sudah beralih fungsi untuk dijadikan air mineral dalam kemasan, serta bendungan atau dam untuk penampungan, sementara air irigasi sudah rusak.
“Sampai sekarang belum diperbaiki, seperti bendungan untuk penampungan air di Kelurahan Nungga dan Dam Kapao di Kelurahan Lampe,” katanya.
Dia mengharapkan agar pembagian bantuan pertanian berupa bibit dan pestisida melalui kelompok tani dipantau agar semuanya ikut merasakan bantuan pemerintah. Sebab, selama ini masih banyak petani yang belum kebagian bantuan. Meskipun sudah tergabung dalam kelompok tani, tapi masih ada yang belum puas dengan pelayanan. Misalnya, jumlah bantuan tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman.
“Petani juga mengharapkan agar terbebaskan dari biaya sejumlah bantuan yang dibebankan kepada mereka. Gratiskan bibit dan pestisida untuk kami,” katanya di Rabadompu Timur, Senin (28/9).
Pemecah batu, Alwi, mengharapkan agar tempatnya mengais rejeki di kaki gunung Kumbe tidak ditutup seperti yang diperintahkan oleh Pemkot Bima. Sebab, hanya di tempat itu pemecah batu menggantungkan hidup keluarganya. “Kalau pemerintah melarang kami memanfaatkan hasil alam, terus kami cari nafkah dengan apa?” ujarnya.
Syamsiah, pedagang kaki lima di pinggir jalan lingkar Rontu mengharapkan agar penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) tidak pilih-kasih. Menurutnya, pembagian dana BLPS menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, sejumlah pedagang sama tidak menerima dana bantuan, termasuk dirinya.
Padahal, sama-sama pedagang kaki lima yang harus diperhatikan. “Niat pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat miskin malah menimbulkan permusuhan diantara pedagang,” tuturnya.
Tidak hanya rakyat biasa, pejabat pemerintah tingkat Rukun Tetangga (RT) juga meminta kepada anggota DPRD segera menyelesaikan proyek jalan di sejumlah lokasi. Termasuk di lingkungan Kelurahan Kumbe yang belum selesai.
Proyek itu berupa pemekaran dan perbaikan gang-gang maupun lorong-lorong kecil, karena memasuki musim hujan akses jalan mejadi sulit.
M Nor, Ketua RT 08/02 Kelurahan Kumbe, berharap para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dicek kembali agar tepat sasaran. Pasalnya, banyak penerima BLT yang tidak memenuhi kriteria. “Hilangkan sistem persaudaraan untuk menerima BLT,” desaknya. (K03)
PGRI Kekurangan Dana Porseni
Kota Bima, Bimeks.-
Menghadapi Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat NTB di Mataram November 2009 mendatang, PGRI Kota Bima membutuhkan banyak dana untuk seleksi dan pengiriman atlet.
Ketua PGRI Kota Bima, Drs H Sudirman H Ismail, mengatakan, dana yang dibutuhkan itu mencapai ratusan juta. Apalagi, jumlah duta Kota Bima akan mengikuti enam cabang olah raga dan lima cabang seni sebanyak 150 orang. Lomba yang diikuti adalah tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, bola voli, catur, takraw. Cabang seni adalah puisi, tari tradisional, lagu pop, lomba mars PGRI, dan kaligrafi.
Rencana anggaran yang disiapkan PGRI Kota Bima, katanya, sebesar Rp300 juta dan jumlah dana itu dibebankan kepada anggota PGRI sesuai hasil rapat bersama pengurus, 2 Juni lalu sebesar Rp30 ribu/anggota. Caranya memotong gaji bulan September, Oktober, dan November.
“Kekurangan dana itu akan kita usahakan kepada Pemerintah Kota Bima dan beberapa dermawan yang peduli pendidikan,” katanya di GOR Sudirman Kota Bima, Senin (28/9).
Untuk seleksi tingkat Kota Bima, katanya, akan digelar awal Oktober 2009 mendatang bagi cabang olah raga dan seni. Atlet yang lolos seleksi itu akan menjadi duta Kota Bima pada Porseni tingkat Provinsi NTB, November mendatang.
“Kita berharap seluruh anggota PGRI untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan Porseni itu,” tutur Ketua STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima ini. (BE.13)
Menghadapi Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat NTB di Mataram November 2009 mendatang, PGRI Kota Bima membutuhkan banyak dana untuk seleksi dan pengiriman atlet.
Ketua PGRI Kota Bima, Drs H Sudirman H Ismail, mengatakan, dana yang dibutuhkan itu mencapai ratusan juta. Apalagi, jumlah duta Kota Bima akan mengikuti enam cabang olah raga dan lima cabang seni sebanyak 150 orang. Lomba yang diikuti adalah tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, bola voli, catur, takraw. Cabang seni adalah puisi, tari tradisional, lagu pop, lomba mars PGRI, dan kaligrafi.
Rencana anggaran yang disiapkan PGRI Kota Bima, katanya, sebesar Rp300 juta dan jumlah dana itu dibebankan kepada anggota PGRI sesuai hasil rapat bersama pengurus, 2 Juni lalu sebesar Rp30 ribu/anggota. Caranya memotong gaji bulan September, Oktober, dan November.
“Kekurangan dana itu akan kita usahakan kepada Pemerintah Kota Bima dan beberapa dermawan yang peduli pendidikan,” katanya di GOR Sudirman Kota Bima, Senin (28/9).
Untuk seleksi tingkat Kota Bima, katanya, akan digelar awal Oktober 2009 mendatang bagi cabang olah raga dan seni. Atlet yang lolos seleksi itu akan menjadi duta Kota Bima pada Porseni tingkat Provinsi NTB, November mendatang.
“Kita berharap seluruh anggota PGRI untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan Porseni itu,” tutur Ketua STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima ini. (BE.13)
Ditunggu, Kinerja dan Dedikasi Masykur
Bima, Bimeks.-
Drs H Masykur HMS dilantik menjadi Sekda Kabupaten Bima, Senin, di Paruga Parenta. Semua harapan bertumpu pada ‘action’ Ketua Harian Persebi itu di lapangan. Wali Kota Bima HM Nur A Latif, pun ikut nimbrung.
Apa saja sarannya? Katanya, Masykur harus menunjukan kinerja dan dedikasi yang tinggi dalam pengabdian membangun daerah dan mengelola tertib administrasi. Harus selekstif dalam mengeluarkan anggaran sesuai dengan posnya, pengelolaan suatu daerah bergantung kinerja dan Sekda. “Terutama membantu kebijakan dan tugas Bupati Bima,” katanya usai pelantikan.
Oleh karena itu, katanya, dalam medan pengabdian itu, Sekda memiliki kesempatan untuk menunjukkan pengalaman kerja. Apalagi, Masykur dinilainya memiliki kemampuan dan pengalaman dalam birokrasi. Sudah banyak “makan asam garam” dalam memimpin suatu wilayah di Kecamatan Woha dan pengalaman birokrasi lainnya.
Dikatakannya, Pemkot Bima akan melakukan sharing dengan Pemkab Bima dalam hal pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Pemkot Bima tahun 2009 dalam APBD menyediakan dana sebesar Rp5 miliar dan 2010 untuk percepatan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima.
Hal ini merupakan bukti bahwa Pemkot Bima, peduli dan antusias mendukung percepatan pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Selanjutnya, Nur Latif juga meminta agar istri Sekda Masykur mendukung tugas dan kinerja suami. Keberhasilan suatu pekerjaan suami bergantung pula dari dorongan istri.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bima, Drs H Masykur HMS, mengatakan tugas yang dipercayakan akan dilakukan sebaik mungkin dalam membantu kepala daerah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah stategis demi kemajuan Kabupaten Bima ke depan. (BE.13)
Drs H Masykur HMS dilantik menjadi Sekda Kabupaten Bima, Senin, di Paruga Parenta. Semua harapan bertumpu pada ‘action’ Ketua Harian Persebi itu di lapangan. Wali Kota Bima HM Nur A Latif, pun ikut nimbrung.
Apa saja sarannya? Katanya, Masykur harus menunjukan kinerja dan dedikasi yang tinggi dalam pengabdian membangun daerah dan mengelola tertib administrasi. Harus selekstif dalam mengeluarkan anggaran sesuai dengan posnya, pengelolaan suatu daerah bergantung kinerja dan Sekda. “Terutama membantu kebijakan dan tugas Bupati Bima,” katanya usai pelantikan.
Oleh karena itu, katanya, dalam medan pengabdian itu, Sekda memiliki kesempatan untuk menunjukkan pengalaman kerja. Apalagi, Masykur dinilainya memiliki kemampuan dan pengalaman dalam birokrasi. Sudah banyak “makan asam garam” dalam memimpin suatu wilayah di Kecamatan Woha dan pengalaman birokrasi lainnya.
Dikatakannya, Pemkot Bima akan melakukan sharing dengan Pemkab Bima dalam hal pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Pemkot Bima tahun 2009 dalam APBD menyediakan dana sebesar Rp5 miliar dan 2010 untuk percepatan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima.
Hal ini merupakan bukti bahwa Pemkot Bima, peduli dan antusias mendukung percepatan pemindahan ibukota Kabupaten Bima. Selanjutnya, Nur Latif juga meminta agar istri Sekda Masykur mendukung tugas dan kinerja suami. Keberhasilan suatu pekerjaan suami bergantung pula dari dorongan istri.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bima, Drs H Masykur HMS, mengatakan tugas yang dipercayakan akan dilakukan sebaik mungkin dalam membantu kepala daerah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah stategis demi kemajuan Kabupaten Bima ke depan. (BE.13)
Kasus Pembacokan Warga Ngali Didesak Dituntaskan
Bima, Bimeks.-
Ratusan warga Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Senin, mendatangi Polresta Bima menuntut pengusutan pelaku pembacokan empat warga Ngali di wilayah Rendah, 20 September 2009 lalu.
Massa tiba dengan tiga truk dan berbagai spanduk tuntutan. Antara lain meminta Kapolres Bima mundur dari jabatannya jika tidak memenuhi perjanjian islah Ngali-Renda, beberapa bulan lalu.
Mereka menagih janji penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku jika ada yang memulai kembali permasalahan pasca-islah beberapa bulan lalu.
Pada 20 September lalu, empat warga Ngali dibacok warga tak dikenal di Renda. Salah satunya adalah Jeremis (25 tahun), Mereka menduga pelaku adalah warga setempat.
Usman, bapak kandung Jeremis mengaku, kejadian itu telah dilaporkan ke Polres Bima, namun tidak ada reaksi apapun. “Saya ikut demo ini untuk menyuarakan hak anak saya yang terluka akibat pembacokan orang yang tidak dikenal, saya menginginkan agar Polresta Bima bisa menangkap dan memenjarakan pelaku pembacokan,” ujar Usman di tengah massa.
Massa beberapa saat sempat memblokir jalan dua arah depan Polres Bima dan menahan kendaraan yang melintas. Jalanan pun macet dan pengendara kebinggungan. Ratusan aparat disiagakan untuk pengamanan ruas jalan dan pengendara dari amukan massa.
Aparat Polresta Bima mengarahkan massa agar berdemonstrasi depan jalan markas. Pengguna jalan hanya dialihkan di jalan utama lintas Sumbawa.
Usai berorasi, massa meminta aparat menghadirkan Kapolres. Namun, pihak Kepolisian meminta lima wakil massa untuk menenui Kapolres Bima, namun massa menolak. Berdasarkan perundingan berikutnya, Kapolres bersedia menemui massa dan menjawab berbagai tuntutan massa.
Katanya, permasalahan Ngali-Renda telah diupayakan dari tingkat bawah mulai dialog bersama Bupati DPRD hingga ke pusat. Sebab, itu sudah menjadi permasalahan bersama. Pengungkapan pelaku pembacokan harus didasarkan atas bukti-bukti yang cukup agar kinerja Kepolisian dapat diperhitungkan.
”Jangan asal tangkap saja, nanti malah akan memperumit masalah. Jika terjadi salah tangkap, maka Lepolisian tidak ada bedannya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Dikatakannya, pengusutan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk memeriksa beberapa saksi. Dia berjanji akan terus menegakkan supremasi hukum demi perdamaian kedua warga. (K01)
Ratusan warga Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Senin, mendatangi Polresta Bima menuntut pengusutan pelaku pembacokan empat warga Ngali di wilayah Rendah, 20 September 2009 lalu.
Massa tiba dengan tiga truk dan berbagai spanduk tuntutan. Antara lain meminta Kapolres Bima mundur dari jabatannya jika tidak memenuhi perjanjian islah Ngali-Renda, beberapa bulan lalu.
Mereka menagih janji penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku jika ada yang memulai kembali permasalahan pasca-islah beberapa bulan lalu.
Pada 20 September lalu, empat warga Ngali dibacok warga tak dikenal di Renda. Salah satunya adalah Jeremis (25 tahun), Mereka menduga pelaku adalah warga setempat.
Usman, bapak kandung Jeremis mengaku, kejadian itu telah dilaporkan ke Polres Bima, namun tidak ada reaksi apapun. “Saya ikut demo ini untuk menyuarakan hak anak saya yang terluka akibat pembacokan orang yang tidak dikenal, saya menginginkan agar Polresta Bima bisa menangkap dan memenjarakan pelaku pembacokan,” ujar Usman di tengah massa.
Massa beberapa saat sempat memblokir jalan dua arah depan Polres Bima dan menahan kendaraan yang melintas. Jalanan pun macet dan pengendara kebinggungan. Ratusan aparat disiagakan untuk pengamanan ruas jalan dan pengendara dari amukan massa.
Aparat Polresta Bima mengarahkan massa agar berdemonstrasi depan jalan markas. Pengguna jalan hanya dialihkan di jalan utama lintas Sumbawa.
Usai berorasi, massa meminta aparat menghadirkan Kapolres. Namun, pihak Kepolisian meminta lima wakil massa untuk menenui Kapolres Bima, namun massa menolak. Berdasarkan perundingan berikutnya, Kapolres bersedia menemui massa dan menjawab berbagai tuntutan massa.
Katanya, permasalahan Ngali-Renda telah diupayakan dari tingkat bawah mulai dialog bersama Bupati DPRD hingga ke pusat. Sebab, itu sudah menjadi permasalahan bersama. Pengungkapan pelaku pembacokan harus didasarkan atas bukti-bukti yang cukup agar kinerja Kepolisian dapat diperhitungkan.
”Jangan asal tangkap saja, nanti malah akan memperumit masalah. Jika terjadi salah tangkap, maka Lepolisian tidak ada bedannya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Dikatakannya, pengusutan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk memeriksa beberapa saksi. Dia berjanji akan terus menegakkan supremasi hukum demi perdamaian kedua warga. (K01)
Harga Sembako Merangkak Turun
Kota Bima, Bimeks.-
Pasca-Ramadan 1430 Hijriyah, harga sebagian dari sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) di pasar taya Bima mulai menurun. Sebelumnya pergerakan kenaikkannya cukup signifikan. Tentu saja ini kabar gembira bagi para pembeli dan juga pedagang.
Para pedagang kembali mendapatkan pelanggannya yang sempat hilang selama Ramadan. Pembeli akan mendapatkan harga normal seperti sebelum Ramadan. Kegiatan jual-beli di pasar raya Bima pun kembali ramai.
Harga bahan kebutuhan pokok yang menurun, antara lain telur. Sebelumnya Rp1.000/butir atau Rp28.500/krak, sekarang menjadi Rp950/butir atau Rp27.500/krak. Harga cabe yang sempat Rp5.000/kg. sekarang turun menjadi Rp1.500-1000/kg. Harga bawang merah dari Rp5.000, sekarang menjadi Rp2.000/kg.
Penurunan harga sembako juga diikuti harga daging ayam, dari sebelumnya Rp30.000/kg kini turun menjadi Rp28.000/kg. Penurunan harga juga pada harga daging sapi, dari Rp60.000/kg turun menjadi Rp55.000/kg.
Berbeda dengan sembako lainnya, saat kebutuhan pokok lain turun, harga bawang putih yang dijual di pasar raya Bima terus naik sejak dua bulan terakhir ini. Dari Rp12.000/kg, naik menjadi Rp15.000/kg. Hal yang sama juga terjadi pada harga gula pasir Gulaku, semula Rp12.000/kg sekarang menjadi Rp15.000/kg. Gula jenis ini banyak diminati masyarakat.
Jenis bahan kebutuhan pokok yang masih stabil harganya adalah beras segala jenis, masih Rp5.000/kg. Gula pasir tetap pada harga Rp11.000/kg, tepung masih stabil pada harga Rp8.000/kg untuk merek Kompas. Merek Gatot Kaca masih Rp7.000/kg.
Minyak tanah stabil pada harga Rp3.000/liter, dan minyak goreng jenis Bimoli 620 ml tetap pada harga Rp9.500/botol. Minyak goreng curah masih Rp12.000/liter.
Menurut Hj Aminah, pedagang sembako di pasar raya Bima, secara umum penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok itu biasa terjadi pasca-Hari Raya. Bahkan harga bawang putih dan gulaku yang masih naik akan stabil kembali dalam waktu tak lama lagi. “Harga sembako akan normal kembali dalam beberapa hari ke depan,” ujar Aminah di pasar raya Bima, Senin (28/9).
Diakui Aminah, penurunan harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan daging ayam pasca-Hari Raya di pasar raya Bima karena sepi pembeli. Penurunan harga sejumlah komoditi seperti cabe, bawang merah, tomat, dan lain-lain karena pengaruh musim. Di sejumlah daerah penghasil komoditi itu saat ini masih panen. (K03)
Pasca-Ramadan 1430 Hijriyah, harga sebagian dari sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) di pasar taya Bima mulai menurun. Sebelumnya pergerakan kenaikkannya cukup signifikan. Tentu saja ini kabar gembira bagi para pembeli dan juga pedagang.
Para pedagang kembali mendapatkan pelanggannya yang sempat hilang selama Ramadan. Pembeli akan mendapatkan harga normal seperti sebelum Ramadan. Kegiatan jual-beli di pasar raya Bima pun kembali ramai.
Harga bahan kebutuhan pokok yang menurun, antara lain telur. Sebelumnya Rp1.000/butir atau Rp28.500/krak, sekarang menjadi Rp950/butir atau Rp27.500/krak. Harga cabe yang sempat Rp5.000/kg. sekarang turun menjadi Rp1.500-1000/kg. Harga bawang merah dari Rp5.000, sekarang menjadi Rp2.000/kg.
Penurunan harga sembako juga diikuti harga daging ayam, dari sebelumnya Rp30.000/kg kini turun menjadi Rp28.000/kg. Penurunan harga juga pada harga daging sapi, dari Rp60.000/kg turun menjadi Rp55.000/kg.
Berbeda dengan sembako lainnya, saat kebutuhan pokok lain turun, harga bawang putih yang dijual di pasar raya Bima terus naik sejak dua bulan terakhir ini. Dari Rp12.000/kg, naik menjadi Rp15.000/kg. Hal yang sama juga terjadi pada harga gula pasir Gulaku, semula Rp12.000/kg sekarang menjadi Rp15.000/kg. Gula jenis ini banyak diminati masyarakat.
Jenis bahan kebutuhan pokok yang masih stabil harganya adalah beras segala jenis, masih Rp5.000/kg. Gula pasir tetap pada harga Rp11.000/kg, tepung masih stabil pada harga Rp8.000/kg untuk merek Kompas. Merek Gatot Kaca masih Rp7.000/kg.
Minyak tanah stabil pada harga Rp3.000/liter, dan minyak goreng jenis Bimoli 620 ml tetap pada harga Rp9.500/botol. Minyak goreng curah masih Rp12.000/liter.
Menurut Hj Aminah, pedagang sembako di pasar raya Bima, secara umum penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok itu biasa terjadi pasca-Hari Raya. Bahkan harga bawang putih dan gulaku yang masih naik akan stabil kembali dalam waktu tak lama lagi. “Harga sembako akan normal kembali dalam beberapa hari ke depan,” ujar Aminah di pasar raya Bima, Senin (28/9).
Diakui Aminah, penurunan harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan daging ayam pasca-Hari Raya di pasar raya Bima karena sepi pembeli. Penurunan harga sejumlah komoditi seperti cabe, bawang merah, tomat, dan lain-lain karena pengaruh musim. Di sejumlah daerah penghasil komoditi itu saat ini masih panen. (K03)
Dana Beasiswa dan BOS SMPN 1 Soromandi Diduga Ditilep
Bima, Bimeks.-
Sejumlah guru SMPN 1 Soromandi menduga dana beasiswa miskin sebesar Rp8,7 juta bagi 60 siswa tak jelas penggunaannya. Kepala sekolah (Kasek) setempat, Abubakar, diduga menyalahgunakannya. Selain itu, guru setempat menduga pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2008 juga tak jelas penggunaannya.
Buntutnya, menurut pengakuan guru setempat, Inspektorat Kabupaten Bima terpaksa menunda pencairan dana BOS tahun 2009, karena masih ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran itu.
Guru SMPN 1 Soromandi, Nursaidin kepada wartawan mengungkapkan, dugaan itu berawal saat rapat bersama Dewan Guru. Saat itu, sejumlah guru “meradang” melihat indikasi ketimpangan dan menanyakan alur penggunaannya.
Bahkan, diakuinya, Wakasek Kurikulum, Drs Muhtar menolak permintaan Kasek untuk membuatkan SPJ fiktif penggunaan dana BOS dan uang beasiswa miskin itu menjelang pemeriksaan Inspektorat. “Semestinya uang 8,7 juta itu sudah dibagikan kepada masing-masing siswa sebesar 145 ribu,” ujar Nursaidin di Mande, Kota Bima, Sabtu (26/9).
Menurut dia, sesuai petunjuk yang diketahui sejumlah guru di sekolah itu, beasiswa miskin itu semestinya dicairkan setiap triwulan. Namun, tak pernah dicairkan oleh Kasek. Termasuk untuk periode Januari hingga Maret. “Saat itu guru-guru dan komite juga sempat menanyakan kemana uang itu, tapi tidak pernah diberikan jawaban pasti kemana uang itu,” ujarnya.
Tidak hanya itu. Diakui Nursaidin, uang honor guru di sekolah itu sudah lama termasuk tahun 2008 tidak dibayarkan. Padahal, pencairan dana BOS sudah dilakukan Dinas Dikpora. Termasuk jatah BOS bagi 200 siswa dengan alokasi masing-masing Rp43 ribu atau total Rp32 juta nyaris tidak pernah utuh, bahkan mandeg tanpa alas an yang jelas. Tidak sampai di situ, Kasek juga nekat memalsukan tandatangan guru.
Katanya, hal itu diketahui sejumlah guru setelah mengetahui informasi dana BOS cair, namun tidak pernah direalisasikan. “Hari Sabtu kemarin, guru-guru mengamuk hampir merusak sekolah itu, karena honor mereka tidak pernah dibayar lagi, padahal BOS sudah cair,” ujarnya.
Menurut Nursaidin, sebenarnya dugaan skandal BOS dan bantuan beasiswa itu sudah lama tercium. Beberapa guru malah sempat melaporkannya kepada UPT Dinas Dikpora, namun nyaris tidak pernah direspons hingga memunculkan reaksi guru. Namun, kini kasus itu sudah tercium oleh Inspektorat Kabupaten Bima. “Saat audit Bawasda, tidak ada SPJ yang sampaikan kepala sekolah,” katanya.
Bagaimana reaksi Kepala SMPN 1 Soromandi, Abubakar, atas sejumlah tudingan itu? Saat dihubungi melalui telepon selularnya, dia enggan mengomentari saat ditanya soal dugaan penyalahgunaan dana
itu. Malah, meminta agar tidak menulis persoalan itu. (BE.13)
Sejumlah guru SMPN 1 Soromandi menduga dana beasiswa miskin sebesar Rp8,7 juta bagi 60 siswa tak jelas penggunaannya. Kepala sekolah (Kasek) setempat, Abubakar, diduga menyalahgunakannya. Selain itu, guru setempat menduga pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2008 juga tak jelas penggunaannya.
Buntutnya, menurut pengakuan guru setempat, Inspektorat Kabupaten Bima terpaksa menunda pencairan dana BOS tahun 2009, karena masih ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran itu.
Guru SMPN 1 Soromandi, Nursaidin kepada wartawan mengungkapkan, dugaan itu berawal saat rapat bersama Dewan Guru. Saat itu, sejumlah guru “meradang” melihat indikasi ketimpangan dan menanyakan alur penggunaannya.
Bahkan, diakuinya, Wakasek Kurikulum, Drs Muhtar menolak permintaan Kasek untuk membuatkan SPJ fiktif penggunaan dana BOS dan uang beasiswa miskin itu menjelang pemeriksaan Inspektorat. “Semestinya uang 8,7 juta itu sudah dibagikan kepada masing-masing siswa sebesar 145 ribu,” ujar Nursaidin di Mande, Kota Bima, Sabtu (26/9).
Menurut dia, sesuai petunjuk yang diketahui sejumlah guru di sekolah itu, beasiswa miskin itu semestinya dicairkan setiap triwulan. Namun, tak pernah dicairkan oleh Kasek. Termasuk untuk periode Januari hingga Maret. “Saat itu guru-guru dan komite juga sempat menanyakan kemana uang itu, tapi tidak pernah diberikan jawaban pasti kemana uang itu,” ujarnya.
Tidak hanya itu. Diakui Nursaidin, uang honor guru di sekolah itu sudah lama termasuk tahun 2008 tidak dibayarkan. Padahal, pencairan dana BOS sudah dilakukan Dinas Dikpora. Termasuk jatah BOS bagi 200 siswa dengan alokasi masing-masing Rp43 ribu atau total Rp32 juta nyaris tidak pernah utuh, bahkan mandeg tanpa alas an yang jelas. Tidak sampai di situ, Kasek juga nekat memalsukan tandatangan guru.
Katanya, hal itu diketahui sejumlah guru setelah mengetahui informasi dana BOS cair, namun tidak pernah direalisasikan. “Hari Sabtu kemarin, guru-guru mengamuk hampir merusak sekolah itu, karena honor mereka tidak pernah dibayar lagi, padahal BOS sudah cair,” ujarnya.
Menurut Nursaidin, sebenarnya dugaan skandal BOS dan bantuan beasiswa itu sudah lama tercium. Beberapa guru malah sempat melaporkannya kepada UPT Dinas Dikpora, namun nyaris tidak pernah direspons hingga memunculkan reaksi guru. Namun, kini kasus itu sudah tercium oleh Inspektorat Kabupaten Bima. “Saat audit Bawasda, tidak ada SPJ yang sampaikan kepala sekolah,” katanya.
Bagaimana reaksi Kepala SMPN 1 Soromandi, Abubakar, atas sejumlah tudingan itu? Saat dihubungi melalui telepon selularnya, dia enggan mengomentari saat ditanya soal dugaan penyalahgunaan dana
itu. Malah, meminta agar tidak menulis persoalan itu. (BE.13)
Kesadaran Pengendara masih Sebatas Sinar Matahari
Kota Bima, Bimeks.-
Kasus kecelakaan lalulintas (Lakalantas) dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung meningkat. Kesadaran masyarakat atau pengendara masih rendah, sebatas saat sinar matahari masih ada. Setelah itu, pengendara berpotensi melanggar.
Demikian diakui Kepala Satuan (Kasat) Lalulintas Polresta Bima, AKP Made Dhanu, Sabtu (26/9) lalu.
Dikatakannya, laju Lakalantas itu tak sepenuhnya bisa diatasi oleh aparat Kepolisian, apalagi belum diimbangi ruas jalan raya yang memadai.
Dhanu menilai, tingkat kesadaran berkendaraan masyarakat Bima masih rendah. Hal itu setidaknya dilihat dari kesadaraan pengendara dalam menaati aturan berlalulintas dengan jenis kelengkapan pelindung kepala (helm) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Bahkan, banyak pengendara yang nekat melanggar rambu lalulitnas dan mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimal.
Padahal, kebiasaan buruk itu berakibat fatal terhadap pengendara sendiri. “Kalau upaya sosialiasi sudah sering sekali kami lakukan, pagi-pagi kami sudah ngoceh keliling mengingatkan pengendara agar taat aturan. Tapi sepertinya cukup sulit juga menyadarkan masyarakat,” ujar Dhanu di Sat Lantas Polresta Bima.
Diakuinya, hanya sebagian saja masyarakat yang benar-benar patuh dan memahami aturan berlalulintas. Tak jarang pengendara hanya patuh karena takut melihat aparat Kepolisian yang sedang berpatroli. Di sisi lain, saat kondisi jalan tanpa pantauan aparat Kepolisian, banyak pengendara yang melanggar. “Di Bima ini, ketaatan pengendara hanya hingga ada sinar matahari. Setelah itu, mulai malam mereka malah menanggap hal yang biasa tidak perlu pake helm. Bahkan, ada yang sempat protes kepada kami lantaran ditahan karena tidak memakai helm,” ujarnya.
Kendati demikian, diisyaratkan Dhanu, langkah sosialisasi dan pengawasan akan terus dilakukan aparat Kepolisian untuk menggenjot kesadaran pengendara. Bahkan, tidak hanya terfokus di pusat Kota Bima, namun juga termasuk di sejumlah wilayah yang rentan kecelakaan seperti di Wera, Sape, dan Wawo. “Kecelakaan juga tidak terlepas dengan persoalan sarana, seperti kondisi jalan yang rusak di Wera, itu yang memicu kecelakaan,” ujarnya.
Menyoal penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas, seperti ketentuan menyalakan lampu kendaraan siang hari dan perlengkapaan lain, diakuinya, hingga kini masih menyosialisasikannya sambil menunggu proses penggodokan regulasi pendamping seperti peraturan pemerintah (PP) dan Perpu.
Sesuai ketutuan UU baru itu, katanya, pelanggaran tidak menyalakan lampu terancam sanksi denda minimal Rp100 ribu, jika tidak memiliki SIM terancam denda minimal Rp1 juta. “Sampai sekarang kami masih menyosialisasikan UU baru itu, tidak hanya terfokus di kota saja, sambil menunggu peraturan pendamping dari pemerintah sehingga bisa diterapkan,” pungkasnya. (BE.17)
Kasus kecelakaan lalulintas (Lakalantas) dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung meningkat. Kesadaran masyarakat atau pengendara masih rendah, sebatas saat sinar matahari masih ada. Setelah itu, pengendara berpotensi melanggar.
Demikian diakui Kepala Satuan (Kasat) Lalulintas Polresta Bima, AKP Made Dhanu, Sabtu (26/9) lalu.
Dikatakannya, laju Lakalantas itu tak sepenuhnya bisa diatasi oleh aparat Kepolisian, apalagi belum diimbangi ruas jalan raya yang memadai.
Dhanu menilai, tingkat kesadaran berkendaraan masyarakat Bima masih rendah. Hal itu setidaknya dilihat dari kesadaraan pengendara dalam menaati aturan berlalulintas dengan jenis kelengkapan pelindung kepala (helm) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Bahkan, banyak pengendara yang nekat melanggar rambu lalulitnas dan mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimal.
Padahal, kebiasaan buruk itu berakibat fatal terhadap pengendara sendiri. “Kalau upaya sosialiasi sudah sering sekali kami lakukan, pagi-pagi kami sudah ngoceh keliling mengingatkan pengendara agar taat aturan. Tapi sepertinya cukup sulit juga menyadarkan masyarakat,” ujar Dhanu di Sat Lantas Polresta Bima.
Diakuinya, hanya sebagian saja masyarakat yang benar-benar patuh dan memahami aturan berlalulintas. Tak jarang pengendara hanya patuh karena takut melihat aparat Kepolisian yang sedang berpatroli. Di sisi lain, saat kondisi jalan tanpa pantauan aparat Kepolisian, banyak pengendara yang melanggar. “Di Bima ini, ketaatan pengendara hanya hingga ada sinar matahari. Setelah itu, mulai malam mereka malah menanggap hal yang biasa tidak perlu pake helm. Bahkan, ada yang sempat protes kepada kami lantaran ditahan karena tidak memakai helm,” ujarnya.
Kendati demikian, diisyaratkan Dhanu, langkah sosialisasi dan pengawasan akan terus dilakukan aparat Kepolisian untuk menggenjot kesadaran pengendara. Bahkan, tidak hanya terfokus di pusat Kota Bima, namun juga termasuk di sejumlah wilayah yang rentan kecelakaan seperti di Wera, Sape, dan Wawo. “Kecelakaan juga tidak terlepas dengan persoalan sarana, seperti kondisi jalan yang rusak di Wera, itu yang memicu kecelakaan,” ujarnya.
Menyoal penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas, seperti ketentuan menyalakan lampu kendaraan siang hari dan perlengkapaan lain, diakuinya, hingga kini masih menyosialisasikannya sambil menunggu proses penggodokan regulasi pendamping seperti peraturan pemerintah (PP) dan Perpu.
Sesuai ketutuan UU baru itu, katanya, pelanggaran tidak menyalakan lampu terancam sanksi denda minimal Rp100 ribu, jika tidak memiliki SIM terancam denda minimal Rp1 juta. “Sampai sekarang kami masih menyosialisasikan UU baru itu, tidak hanya terfokus di kota saja, sambil menunggu peraturan pendamping dari pemerintah sehingga bisa diterapkan,” pungkasnya. (BE.17)
GOR Mini Rabangodu segera Dirampungkan
Kota Bima, Bimeks.-
Setelah lama tak terawat dan tidak jelas proses perampungannya, Gelanggang Olahraga (GOR) dan Seni mini Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima, jalan Manggis, bakal mulai “dipoles”. Isyarat itu disampaikan pengawas Dinas Dikpora Kota Bima, Erot Sutiana, SPd.
Erot mengatakan, hingga saat ini panitia pelelangan sedang dalam tahap proses verifikasi dan evaluasi terhadap 11 perusahaan yang dinyatakan lolos dokumen dari 13 perusahaan yang mengikuti lelang proyek GOR itu. Belasan perusahaan yang mengikuti tender itu di antaranya dari Jakarta, Bali, Lombok dan sejumlah perusahaan lokal di Bima.
“Hingga saat ini kami masih menverifikasi, baru setelah itu dalam waktu yang tak lama insyallah akan kami umumkan hasilnya, “ujar Erot di Dinas Dikpora, Sabtu (26/9).
Diakuinya, untuk mendukung proyek itu, pemerintah menyiapkan pagu dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Bima sebesar Rp 1,55 miliar dan diperkirakan bakal rampung tahun 2010 mendatang. Dana itu belum termasuk untuk areal parkir dan fasilitas pendukung lainnya di luar gedung. “Kalau fisiknya kita perkirakan akan rampung tahun 2010 mendatang,” ujarnya.
Dikatakannya, sesuai rencana pemerintah, setelah rampung gedung itu akan digunakan GOR khususnya seperti bola voli, bulutangkis, dan pagelaran seni lainnya. “Informasinya juga setelah rampung rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pekan olahraga provinsi tahun 2010 mendatang,” tambah Erot. (BE.17)
Setelah lama tak terawat dan tidak jelas proses perampungannya, Gelanggang Olahraga (GOR) dan Seni mini Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima, jalan Manggis, bakal mulai “dipoles”. Isyarat itu disampaikan pengawas Dinas Dikpora Kota Bima, Erot Sutiana, SPd.
Erot mengatakan, hingga saat ini panitia pelelangan sedang dalam tahap proses verifikasi dan evaluasi terhadap 11 perusahaan yang dinyatakan lolos dokumen dari 13 perusahaan yang mengikuti lelang proyek GOR itu. Belasan perusahaan yang mengikuti tender itu di antaranya dari Jakarta, Bali, Lombok dan sejumlah perusahaan lokal di Bima.
“Hingga saat ini kami masih menverifikasi, baru setelah itu dalam waktu yang tak lama insyallah akan kami umumkan hasilnya, “ujar Erot di Dinas Dikpora, Sabtu (26/9).
Diakuinya, untuk mendukung proyek itu, pemerintah menyiapkan pagu dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Bima sebesar Rp 1,55 miliar dan diperkirakan bakal rampung tahun 2010 mendatang. Dana itu belum termasuk untuk areal parkir dan fasilitas pendukung lainnya di luar gedung. “Kalau fisiknya kita perkirakan akan rampung tahun 2010 mendatang,” ujarnya.
Dikatakannya, sesuai rencana pemerintah, setelah rampung gedung itu akan digunakan GOR khususnya seperti bola voli, bulutangkis, dan pagelaran seni lainnya. “Informasinya juga setelah rampung rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pekan olahraga provinsi tahun 2010 mendatang,” tambah Erot. (BE.17)
STAIS Bima Gelar Kuliah Umum
Kota Bima, Bimeks.-
Kuliah umum STAIS Bima, Jumat (25/9) lalu, menghadirkan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr H Ahmad Thib Raya, MA. Kuliah bertemakan ‘sarjana syariah, antara tantangan dan prospek’. Momentum itu bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa.
Ketua STAIS, Muhammad Mutawali, MA, menjelaskan perkuliahan itu sebagai proses awal untuk membuka pola pikir mahasiswa menghadapi era globalisasi yang kian menantang. Kedatangan guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu untuk menjawab keraguan mahasiswa tentang masa depan alumni.
Mutawali menambahkan, saat ini STAIS memiliki 180 mahasiswa. Program kerja tahun ini adalah proses akreditasi BAN PT, sehingga dapat berubah menjadi STAI Al-Ijtihad dan menambah program studi baru Tarbiyah atau Pendidikan Islam. Sebelumnya hanya dua program studi, yakni Ekonomi Islam (Muamalat) dan Hukum Islam.
Kampus yang sudah berkiprah empat tahun itu, katanya, memiliki misi memajukan sumber daya manusia (SDM) bidang ekonomi Islam, STAIS juga lebih mengembangkan dunia pendidikan Islam.
Mengenai bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Mutawali mengaku, selama STAIS ada, Wali Kota Bima belum pernah memberikan bantuan dana untuk pembangunan dan pengembangan. “Padahal setiap tahun pihak STAIS tetap mengajukan proposal bantuan pada Pemkot Bima,” dosen IAIN Mataram yang diperbantukan di Kota Bima ini, Jumat di kampus setempat.
Katanya, bantuan hanya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan diberikan setiap tahun. “Semoga tahun ini Pemkot Bima mau membantu STAIS yang mahasiswanya didominasi oleh masyarakat Kota Bima,” katanya. (K02)
Kuliah umum STAIS Bima, Jumat (25/9) lalu, menghadirkan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr H Ahmad Thib Raya, MA. Kuliah bertemakan ‘sarjana syariah, antara tantangan dan prospek’. Momentum itu bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa.
Ketua STAIS, Muhammad Mutawali, MA, menjelaskan perkuliahan itu sebagai proses awal untuk membuka pola pikir mahasiswa menghadapi era globalisasi yang kian menantang. Kedatangan guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu untuk menjawab keraguan mahasiswa tentang masa depan alumni.
Mutawali menambahkan, saat ini STAIS memiliki 180 mahasiswa. Program kerja tahun ini adalah proses akreditasi BAN PT, sehingga dapat berubah menjadi STAI Al-Ijtihad dan menambah program studi baru Tarbiyah atau Pendidikan Islam. Sebelumnya hanya dua program studi, yakni Ekonomi Islam (Muamalat) dan Hukum Islam.
Kampus yang sudah berkiprah empat tahun itu, katanya, memiliki misi memajukan sumber daya manusia (SDM) bidang ekonomi Islam, STAIS juga lebih mengembangkan dunia pendidikan Islam.
Mengenai bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Mutawali mengaku, selama STAIS ada, Wali Kota Bima belum pernah memberikan bantuan dana untuk pembangunan dan pengembangan. “Padahal setiap tahun pihak STAIS tetap mengajukan proposal bantuan pada Pemkot Bima,” dosen IAIN Mataram yang diperbantukan di Kota Bima ini, Jumat di kampus setempat.
Katanya, bantuan hanya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan diberikan setiap tahun. “Semoga tahun ini Pemkot Bima mau membantu STAIS yang mahasiswanya didominasi oleh masyarakat Kota Bima,” katanya. (K02)
Masih Ada Siswa yang ‘Melanggengkan’ Liburan
Kota Bima, Bimeks.-
Hari pertama masuk sekolah kerap ada siswa yang tak masuk. Ada yang menyampaikan alasan, ada juga yang tanpa informasi apapun. Demikian juga di SMPN 03 Kota Bima. Tingkat kehadiran siswa hanya 75 persen saja dan itu diakui pihak sekolah terjadi setiap tahun pasca-Idul Fitri.
Bahkan, informasi yang dihimpun tak hanya hari pertama, ketidakhadiran siswa berlanjut hingga hari kedua, bahkan ketiga. Mereka menambah sendiri liburan, melebihi ketentuan atau jatah yang ditetapkan oleh pemerintah. Siswa memanfaatkan berekreasi ke sejumlah tempat wisata dan mengunjungi sanak-saudara yang tempat tinggalnya jauh.
Sejumlah siswa yang dihubungi mengaku, tidak masuk sekolah karena hari pertama kegiatan belajar-mengajar belum efektif.
Wakasek Bagian Humas SMPN 03 Kota Bima, HM Saleh Ismail, AMd, membenarkan hari pertama masuk sekolah banyak siswa yang tidak hadir. Tingkat kehadiran siswa hanya mencapai 75 persen dan itu terjadi setiap tahun pasca-hari raya. Semangat belajar siswa yang hadir saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar belum optimal. “Karena situasi Lebaran pikiran siswa masih bercabang, jadi semangat belajarnya kurang,” katanya di Kelurahan Kumbe, Jumat (25/9).
Diharapkannya, kehadiran siswa akan kembali normal 100 persen pada Senin (28/9), karena Kepala SMPN 3, Basuki SPd, sudah menginstruksikan siswa agar memberitahu teman-temanya yang masih bolos lewat kegiatan Yasinan yang diselenggarakan pada hari itu.
Hal yang lain terlihat pada SDN 07 Kota Bima. Kehadiran siswa mencapai 90 persen pada hari pertama dan kedua masuk sekolah. Semangat belajar siswa pun terlihat tinggi.
Kepala SDN 07, Muhdar, SPd, mengakui tingkat kehadiran siswa hampir sama pada jam sekolah sebelumnya. Mereka pulang sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu pukul 12.30 Wita. “Jumlah kehadiran yang cukup tinggi setelah liburan panjang,” ujarnya.
Dikatakannya, hari pertama masuk sekolah, kegiatan belajar-mengajar di langsung dikontrol oleh pengawas Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kota Bima.
Mengenai ketidakhadiran sejumlah siswa, katanya, pihak pengawas bisa memakluminya karena masih situasi hari raya. Asalkan tidak berlanjut sampai hari Senin (28/9) ini. (K03)
Hari pertama masuk sekolah kerap ada siswa yang tak masuk. Ada yang menyampaikan alasan, ada juga yang tanpa informasi apapun. Demikian juga di SMPN 03 Kota Bima. Tingkat kehadiran siswa hanya 75 persen saja dan itu diakui pihak sekolah terjadi setiap tahun pasca-Idul Fitri.
Bahkan, informasi yang dihimpun tak hanya hari pertama, ketidakhadiran siswa berlanjut hingga hari kedua, bahkan ketiga. Mereka menambah sendiri liburan, melebihi ketentuan atau jatah yang ditetapkan oleh pemerintah. Siswa memanfaatkan berekreasi ke sejumlah tempat wisata dan mengunjungi sanak-saudara yang tempat tinggalnya jauh.
Sejumlah siswa yang dihubungi mengaku, tidak masuk sekolah karena hari pertama kegiatan belajar-mengajar belum efektif.
Wakasek Bagian Humas SMPN 03 Kota Bima, HM Saleh Ismail, AMd, membenarkan hari pertama masuk sekolah banyak siswa yang tidak hadir. Tingkat kehadiran siswa hanya mencapai 75 persen dan itu terjadi setiap tahun pasca-hari raya. Semangat belajar siswa yang hadir saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar belum optimal. “Karena situasi Lebaran pikiran siswa masih bercabang, jadi semangat belajarnya kurang,” katanya di Kelurahan Kumbe, Jumat (25/9).
Diharapkannya, kehadiran siswa akan kembali normal 100 persen pada Senin (28/9), karena Kepala SMPN 3, Basuki SPd, sudah menginstruksikan siswa agar memberitahu teman-temanya yang masih bolos lewat kegiatan Yasinan yang diselenggarakan pada hari itu.
Hal yang lain terlihat pada SDN 07 Kota Bima. Kehadiran siswa mencapai 90 persen pada hari pertama dan kedua masuk sekolah. Semangat belajar siswa pun terlihat tinggi.
Kepala SDN 07, Muhdar, SPd, mengakui tingkat kehadiran siswa hampir sama pada jam sekolah sebelumnya. Mereka pulang sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu pukul 12.30 Wita. “Jumlah kehadiran yang cukup tinggi setelah liburan panjang,” ujarnya.
Dikatakannya, hari pertama masuk sekolah, kegiatan belajar-mengajar di langsung dikontrol oleh pengawas Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kota Bima.
Mengenai ketidakhadiran sejumlah siswa, katanya, pihak pengawas bisa memakluminya karena masih situasi hari raya. Asalkan tidak berlanjut sampai hari Senin (28/9) ini. (K03)
Subhan Pegang Palu, Ferra “Mengalah”
Setelah dilantik Kamis (24/9) lalu, anggota DPRD Kota Bima periode 2009-2014 memulai aktifitasnya pada Sabtu lalu. Mereka menggelar rapat perdana. Seperti apa suasana dan aktifitas mereka? Berikut catatan Fachrunnas.
Tak ada yang spesial dengan kondisi dan pemandangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, jalan Jenderal Soedirman. Jumat (25/9) para legislator itu memilih “tancap gas” dengan memulai aktifitas. Meski hari pendek dan tak ada tertulis jadwal kegiatan, mereka menyempatkan diri bertandang ke gedung yang bakal menaungi mereka hingga lima tahun ke depan.
Dari hanya sekadar menengok ruangan yang bakal mereka gunakan, mengecek kamar kecil, dan mengambil lencana.
Bagaimana aktifitas mereka pada hari ke dua, Sabtu (26/9) lalu? Cukup berbeda dengan kebiasaan atau aktifitas anggota DPRD periode sebelumnya, yang terkadang kerap hadir beberapa jam setelah sidang dimulai. Sejumlah legislator baru itu ada yang “tancap gas” lebih awal alias memilih ngantor lebih awal. Mereka sudah hadir sekitar pukul 08.00 Wita, meski aktifitas di Sekretariat DPRD pagi hari sepi dan hanya diisi pegawai. “Wah rajin juga anggota Dewan yang baru, mudah-mudahan saja tidak hanya start-nya saja, tapi berlanjut,” ujar seorang pegawai DPRD Kota Bima sambil tersenyum.
Sekitar pukul 09.00 Wita, satu per satu legislator baru hadir di Setwan. Pendar wajah yang ramah dan senyum lebar terus meluncur saat mereka tiba. Beberapa pegawai dan staf di gedung itu pun menyalami. Sekitar 09.30 Wita, langsung berkumpul dan memilih minum kopi dan teh di barugak di samping gedung Setwan.
Suasana akrab tampak dari aktifitas mereka. Tak lama berselang, Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE, tiba dibalut pakaian putih susu. Saat itu, saudara kandung Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, itu lantas menyalami satu per satu anggotanya. “Selamat pagi Ibu ketua,” sambut mereka didampingi Sekwan, Drs Abdul Hafid MS.
Sekitar pukul 10.00 Wita, dikomandai Hj Ferra langsung menuju ruang sidang utama di DPRD Kota Bima. Tidak seperti kebiasaan Ketua dewan sebelumnya yang langsung menuju “singgasana” pimpinan, saat itu keluarga Kesultanan Bima itu ikut duduk di deret “kursi biasa” seperti anggota DPRD lainnya.
Tanpa basa-basi, sejumlah anggota Dewan menikmati kursi empuk dan melahap sejumlah makanan yang sudah disiapkan staf Setwan. “Sebelum kita mulai rapat, terlebih mari kita makan,” ajak anggota Dewan dengan menggunakan pengeras suara disambut kelakar anggota Dewan lainnya.
Beberapa menit kemudian, muncul Ahmad Gani (PBR) tiba, disusul Tamzil, SE (Golkar). Saat itu, Ferra langsung mendekati, Tamzil sambil keduanya berlalu dari ruangan itu. Tak berselang lama, mantan Ketua DPRD Kota Bima periode sebelumnya, Subhan HM Nur, SH, tiba dengan pakaian serba hitam.
Saat Subhan hendak duduk di deratan kursi anggota, Ketua sementara DPRD Kota Bima, Ferra Amelia langsung menarik dan mengarahkan Sekretaris DPD Golkar Kota Bima itu agar maju ke kursi pimpinan Dewan agar memimpin rapat hari itu. Isyarat dan permintaan Ferra saat itu langsung dituruti mantan calon Wali Kota Bima itu. “Selamat pagi Ibu ketua dan Bapak wakil ketua, Pak Ferry Sofyan dan anggota Dewan semuanya yang baru,” ujar Subhan membuka rapat.
Meski awalnya sedikit tampak tegang, Subhan langsung menyampaikan tujuan sidang saat itu, termasuk rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bakal dilaksanakan mulai 30 September mendatang di Jakarta. “Perlu saya sampaikan, saya duduk di kursi pimpinan ini bukan sebagai orang yang sok tahu, tapi memang sebelumnya posisi saya sebagai ketua dan kembali menjadi anggota Dewan, jadi cukup banyak tahu termasuk sejumlah agenda Dewan sebelumnya saya ikut menyusunnya, juga soal jadwal Bimtek,” ujarnya.
Sejumlah anggota Dewan baru saat itu kompak, satu persatu ikut bersuara terhadap rencana Bimtek. Namun, saat bersamaan M Salahudin (PBB) langsung menyarankan agar Dewan langsung dipimpin oleh Ferra. “Sekarang susunan Dewan yang baru, untuk itu kami pikir sidang lebih baik langsung dipimpin Ibu ketua sementara, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Subhan,” saran Salahudin.
Desakan itu sempat mengubah suasana ruang sidang DPRD Kota Bima sedikit tegang. Saat itu Subhan pun menjelaskan mengapa rapat dipimpin olehnya. “Sebenarnya bukan saya yang ingin, pimpin rapat. Tapi Ibu ketua tadi yang meminta saya agar memimpin rapat dulu waktu saya tiba di ruang bawah tadi,” ujar Subhan sambil meminta diijinkan oleh Ferra agar kembali ke deretan kursi anggota Dewan.
Setelah didesak beberapa kali dan berlangsung sekitar 40 menit, rapat kemudian dipimpin Ferra didampingi wakil ketua sementara DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan, SH. Suasana tambah mencair ketika satu per satu anggota Dewan, yang dimulai Alfian Indra W (Golkar) disusul Subhan dan anggota Dewan lainnya mengenalkan nama dan status keluarga mereka.
Rapat perdana itu hampir diikuti anggota Dewan lama. Namun, beberapa anggota Dewan yang kembali terpilih seperti Jaidin M Sidik (PDI P), Abdul Latif (PAN), dan H Arahman H Abidin (PDK) tak terlihat saat rapat perdana itu. (*)
Tak ada yang spesial dengan kondisi dan pemandangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, jalan Jenderal Soedirman. Jumat (25/9) para legislator itu memilih “tancap gas” dengan memulai aktifitas. Meski hari pendek dan tak ada tertulis jadwal kegiatan, mereka menyempatkan diri bertandang ke gedung yang bakal menaungi mereka hingga lima tahun ke depan.
Dari hanya sekadar menengok ruangan yang bakal mereka gunakan, mengecek kamar kecil, dan mengambil lencana.
Bagaimana aktifitas mereka pada hari ke dua, Sabtu (26/9) lalu? Cukup berbeda dengan kebiasaan atau aktifitas anggota DPRD periode sebelumnya, yang terkadang kerap hadir beberapa jam setelah sidang dimulai. Sejumlah legislator baru itu ada yang “tancap gas” lebih awal alias memilih ngantor lebih awal. Mereka sudah hadir sekitar pukul 08.00 Wita, meski aktifitas di Sekretariat DPRD pagi hari sepi dan hanya diisi pegawai. “Wah rajin juga anggota Dewan yang baru, mudah-mudahan saja tidak hanya start-nya saja, tapi berlanjut,” ujar seorang pegawai DPRD Kota Bima sambil tersenyum.
Sekitar pukul 09.00 Wita, satu per satu legislator baru hadir di Setwan. Pendar wajah yang ramah dan senyum lebar terus meluncur saat mereka tiba. Beberapa pegawai dan staf di gedung itu pun menyalami. Sekitar 09.30 Wita, langsung berkumpul dan memilih minum kopi dan teh di barugak di samping gedung Setwan.
Suasana akrab tampak dari aktifitas mereka. Tak lama berselang, Ketua Sementara DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amelia, SE, tiba dibalut pakaian putih susu. Saat itu, saudara kandung Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, itu lantas menyalami satu per satu anggotanya. “Selamat pagi Ibu ketua,” sambut mereka didampingi Sekwan, Drs Abdul Hafid MS.
Sekitar pukul 10.00 Wita, dikomandai Hj Ferra langsung menuju ruang sidang utama di DPRD Kota Bima. Tidak seperti kebiasaan Ketua dewan sebelumnya yang langsung menuju “singgasana” pimpinan, saat itu keluarga Kesultanan Bima itu ikut duduk di deret “kursi biasa” seperti anggota DPRD lainnya.
Tanpa basa-basi, sejumlah anggota Dewan menikmati kursi empuk dan melahap sejumlah makanan yang sudah disiapkan staf Setwan. “Sebelum kita mulai rapat, terlebih mari kita makan,” ajak anggota Dewan dengan menggunakan pengeras suara disambut kelakar anggota Dewan lainnya.
Beberapa menit kemudian, muncul Ahmad Gani (PBR) tiba, disusul Tamzil, SE (Golkar). Saat itu, Ferra langsung mendekati, Tamzil sambil keduanya berlalu dari ruangan itu. Tak berselang lama, mantan Ketua DPRD Kota Bima periode sebelumnya, Subhan HM Nur, SH, tiba dengan pakaian serba hitam.
Saat Subhan hendak duduk di deratan kursi anggota, Ketua sementara DPRD Kota Bima, Ferra Amelia langsung menarik dan mengarahkan Sekretaris DPD Golkar Kota Bima itu agar maju ke kursi pimpinan Dewan agar memimpin rapat hari itu. Isyarat dan permintaan Ferra saat itu langsung dituruti mantan calon Wali Kota Bima itu. “Selamat pagi Ibu ketua dan Bapak wakil ketua, Pak Ferry Sofyan dan anggota Dewan semuanya yang baru,” ujar Subhan membuka rapat.
Meski awalnya sedikit tampak tegang, Subhan langsung menyampaikan tujuan sidang saat itu, termasuk rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bakal dilaksanakan mulai 30 September mendatang di Jakarta. “Perlu saya sampaikan, saya duduk di kursi pimpinan ini bukan sebagai orang yang sok tahu, tapi memang sebelumnya posisi saya sebagai ketua dan kembali menjadi anggota Dewan, jadi cukup banyak tahu termasuk sejumlah agenda Dewan sebelumnya saya ikut menyusunnya, juga soal jadwal Bimtek,” ujarnya.
Sejumlah anggota Dewan baru saat itu kompak, satu persatu ikut bersuara terhadap rencana Bimtek. Namun, saat bersamaan M Salahudin (PBB) langsung menyarankan agar Dewan langsung dipimpin oleh Ferra. “Sekarang susunan Dewan yang baru, untuk itu kami pikir sidang lebih baik langsung dipimpin Ibu ketua sementara, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Subhan,” saran Salahudin.
Desakan itu sempat mengubah suasana ruang sidang DPRD Kota Bima sedikit tegang. Saat itu Subhan pun menjelaskan mengapa rapat dipimpin olehnya. “Sebenarnya bukan saya yang ingin, pimpin rapat. Tapi Ibu ketua tadi yang meminta saya agar memimpin rapat dulu waktu saya tiba di ruang bawah tadi,” ujar Subhan sambil meminta diijinkan oleh Ferra agar kembali ke deretan kursi anggota Dewan.
Setelah didesak beberapa kali dan berlangsung sekitar 40 menit, rapat kemudian dipimpin Ferra didampingi wakil ketua sementara DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan, SH. Suasana tambah mencair ketika satu per satu anggota Dewan, yang dimulai Alfian Indra W (Golkar) disusul Subhan dan anggota Dewan lainnya mengenalkan nama dan status keluarga mereka.
Rapat perdana itu hampir diikuti anggota Dewan lama. Namun, beberapa anggota Dewan yang kembali terpilih seperti Jaidin M Sidik (PDI P), Abdul Latif (PAN), dan H Arahman H Abidin (PDK) tak terlihat saat rapat perdana itu. (*)
Sebagian Petani Bawang Tunda Penjualan
Bima, Bimeks.-
Sejak akhir Ramadan 1430 Hijriyah lalu, sebagian petani di Kecamatan Sape Kabupaten Bima sudah memanen tanaman bawangnya. Sebagian bakal dipanen dalam waktu tak lama lagi.
Bagi yang panen, ada yang langsung menjualnya, ada juga yang masih bertahan dengan menyimpannya. Penjualan dilakukan bagi yang kepepet dalam hal keuangan, sedangkan yang bertahan menunggu harga lebih tinggi.
Saat ini, harga pasaran bawang di Sape dan sekitarnya sekitar Rp400 ribu hingga Rp450 ribu/kuintal. Para petani mengaku, nilai itu masih rendah, sehingga sebagian besar memilih menyimpannya. Seperti pengakuan M Ali dan Adnan.
Ali yang dihubungi Sabtu lalu di Naru Barat mengaku, tak ingin terburu menjual dan menunggu harga yang dinilainya layak atas hasil jerih- payahnya. Saat ini, bawang yang ditanaminya ditumpuk di halaman rumah dan ditempatkan pada tempat khusus agar tidak cepat rusak.
Petani lainnya, Adnan, juga menyediakan tempat khusus untuk hasil panennya di bawah kolong rumah. Nanti jika ada momentum yang tepat dengan harga yang relatif lebih tinggi dari tawaran saat ini, maka akan dijualnya.
Hal yang sama diakui Nurseha, warga Naru Barat. Katanya, saat ini tawaran harga hanya Rp430 ribu saja sehingga belum dijual. Dia berharap agar pergerakan harga terus naik agar pendapatan musim ini lebih banyak. “Semoga harga terus naik agar ada keuntungan lebih,” katanya di Sape, Sabtu lalu.
Dia mengaku, pascapanen bawang, tanaman yang diusahakan suaminya adalah jagung. Pengolahan jagung diakuinya lebih mudah dibandingkan bawang karena rentan terhadap penyakit.
Pantauan Bimeks, sepanjang jalan menuju Sape terlihat tumpukan bawang hasil panen di pinggir jalan negara itu. Terutama di sekitar Desa Jia dan bagian selatan Parangina. (BE.12)
Sejak akhir Ramadan 1430 Hijriyah lalu, sebagian petani di Kecamatan Sape Kabupaten Bima sudah memanen tanaman bawangnya. Sebagian bakal dipanen dalam waktu tak lama lagi.
Bagi yang panen, ada yang langsung menjualnya, ada juga yang masih bertahan dengan menyimpannya. Penjualan dilakukan bagi yang kepepet dalam hal keuangan, sedangkan yang bertahan menunggu harga lebih tinggi.
Saat ini, harga pasaran bawang di Sape dan sekitarnya sekitar Rp400 ribu hingga Rp450 ribu/kuintal. Para petani mengaku, nilai itu masih rendah, sehingga sebagian besar memilih menyimpannya. Seperti pengakuan M Ali dan Adnan.
Ali yang dihubungi Sabtu lalu di Naru Barat mengaku, tak ingin terburu menjual dan menunggu harga yang dinilainya layak atas hasil jerih- payahnya. Saat ini, bawang yang ditanaminya ditumpuk di halaman rumah dan ditempatkan pada tempat khusus agar tidak cepat rusak.
Petani lainnya, Adnan, juga menyediakan tempat khusus untuk hasil panennya di bawah kolong rumah. Nanti jika ada momentum yang tepat dengan harga yang relatif lebih tinggi dari tawaran saat ini, maka akan dijualnya.
Hal yang sama diakui Nurseha, warga Naru Barat. Katanya, saat ini tawaran harga hanya Rp430 ribu saja sehingga belum dijual. Dia berharap agar pergerakan harga terus naik agar pendapatan musim ini lebih banyak. “Semoga harga terus naik agar ada keuntungan lebih,” katanya di Sape, Sabtu lalu.
Dia mengaku, pascapanen bawang, tanaman yang diusahakan suaminya adalah jagung. Pengolahan jagung diakuinya lebih mudah dibandingkan bawang karena rentan terhadap penyakit.
Pantauan Bimeks, sepanjang jalan menuju Sape terlihat tumpukan bawang hasil panen di pinggir jalan negara itu. Terutama di sekitar Desa Jia dan bagian selatan Parangina. (BE.12)
Ribuan RTSM Nikmati Dana PKH
Bima, Bimeks.-
Sebanyak 8.000 lebih Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada delapan kecamatan di Kabupaten Bima, mulai menikmati dana gratis dari Program Keluarga Harapan (PKH). Total dana yang akan diterima RTSM selama tahun 2009 sebesar Rp15 miliar lebih.
Ribuan RTSM Nikmati Dana PKH Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, mengatakan, khusus lima kecamatan yakni Kecamatan Sape, Lambu, Langgudu, Monta dan Woha, peluncuran perdana pembayaran dilakukan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST. Di kantor Pos dan Giro Kecamatan Monta untuk tiga kecamatan yakni Woha, Monta dan Langgudu.
Setiap RTSM, katanya, akan menerima dana sebesar Rp800 ribu hingga Rp2,2 juta, bergantung jumlah anggota keluarga dalam RTSM dengan pembayaran setiap triwulan. “Saat ini telah dibayarkan langsung dua triwulan dan peluncuran pertama di Pos Giro Monta dihadiri ratusan RTSM,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (27/9).
Untuk Kecamatan Sape dan Lambu, katanya, pembagian direncanakan Selasa (29/9) di kantor Pos dan Giro Kecamatan Sape. Penerimaan dana itu tak bisa diwakilkan, tetapi langsung dilakukan oleh peserta RTSM.
Dikatakannya, Bupati Ferry mengingatkan peserta RTSM agar menyukuri bantuan itu karena langsung dinikmati oleh masyarakat. “Kita berharap program keberpihakan kepada masyarakat itu berjalan dengan baik, sehingga kontinuitas program tetap terjaga,” katanya. (BE.13)
Sebanyak 8.000 lebih Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada delapan kecamatan di Kabupaten Bima, mulai menikmati dana gratis dari Program Keluarga Harapan (PKH). Total dana yang akan diterima RTSM selama tahun 2009 sebesar Rp15 miliar lebih.
Ribuan RTSM Nikmati Dana PKH Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, mengatakan, khusus lima kecamatan yakni Kecamatan Sape, Lambu, Langgudu, Monta dan Woha, peluncuran perdana pembayaran dilakukan Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST. Di kantor Pos dan Giro Kecamatan Monta untuk tiga kecamatan yakni Woha, Monta dan Langgudu.
Setiap RTSM, katanya, akan menerima dana sebesar Rp800 ribu hingga Rp2,2 juta, bergantung jumlah anggota keluarga dalam RTSM dengan pembayaran setiap triwulan. “Saat ini telah dibayarkan langsung dua triwulan dan peluncuran pertama di Pos Giro Monta dihadiri ratusan RTSM,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (27/9).
Untuk Kecamatan Sape dan Lambu, katanya, pembagian direncanakan Selasa (29/9) di kantor Pos dan Giro Kecamatan Sape. Penerimaan dana itu tak bisa diwakilkan, tetapi langsung dilakukan oleh peserta RTSM.
Dikatakannya, Bupati Ferry mengingatkan peserta RTSM agar menyukuri bantuan itu karena langsung dinikmati oleh masyarakat. “Kita berharap program keberpihakan kepada masyarakat itu berjalan dengan baik, sehingga kontinuitas program tetap terjaga,” katanya. (BE.13)
Shelter di Teka Sire Terbengkalai
Dompu, Bimeks.-
Jika kajian dan perencanaan terhadap berbagai pembangunan kurang matang berdampak pada pemborosan biaya. Fasilitas yang dibangun pun tidak dimanfaatkan. Seperti yang terjadi pada pembangunan shelter di Teka Sire antara Desa Persiapan Jati Kecamatan Manggelewa dan Desa Madaprama Kecamatan Woja. Menurut pengakuan penjual jagung, Masni, sejak dibangun shelter itu tidak dipergunakan. Sejak diresmikan Bupati Dompu, beberapa waktu lalu, memang pernah menggunakannya untuk penjualan jagung. Namun, jualan kurang laku karena lokasinya agak jauh dari jalan. “Kita gunakan dulu cuma sebentar, Pak,” ujarnya.
Hal senada juga diakui penjual jagung lainnya, Halimah. Dia mengaku, prihatin keberadaan shelter itu karena tidak dimanfaatkan. Bagi penjual, jika memanfatkan shelter yang dibangun pemerintah, dagangan kurang laku. Bahkan, dari lima unit yang dibangun, empat di antaranya sudah ambruk. “Coba dulu dibangun di pinggir jalan seperti ini,” ujarnya.
Pantauan Bimeks, Minggu (27/9), kondisi shelter itu sudah ambruk dan rusak karena tidak dimanfaatkan. Demikian juga dengan pembangunan tiga shelter sebelah kiri kanan jalan, juga tidak dimanfaatkan para pedagang jagung karena jauh dari jalan raya. (BE.15)
Jika kajian dan perencanaan terhadap berbagai pembangunan kurang matang berdampak pada pemborosan biaya. Fasilitas yang dibangun pun tidak dimanfaatkan. Seperti yang terjadi pada pembangunan shelter di Teka Sire antara Desa Persiapan Jati Kecamatan Manggelewa dan Desa Madaprama Kecamatan Woja. Menurut pengakuan penjual jagung, Masni, sejak dibangun shelter itu tidak dipergunakan. Sejak diresmikan Bupati Dompu, beberapa waktu lalu, memang pernah menggunakannya untuk penjualan jagung. Namun, jualan kurang laku karena lokasinya agak jauh dari jalan. “Kita gunakan dulu cuma sebentar, Pak,” ujarnya.
Hal senada juga diakui penjual jagung lainnya, Halimah. Dia mengaku, prihatin keberadaan shelter itu karena tidak dimanfaatkan. Bagi penjual, jika memanfatkan shelter yang dibangun pemerintah, dagangan kurang laku. Bahkan, dari lima unit yang dibangun, empat di antaranya sudah ambruk. “Coba dulu dibangun di pinggir jalan seperti ini,” ujarnya.
Pantauan Bimeks, Minggu (27/9), kondisi shelter itu sudah ambruk dan rusak karena tidak dimanfaatkan. Demikian juga dengan pembangunan tiga shelter sebelah kiri kanan jalan, juga tidak dimanfaatkan para pedagang jagung karena jauh dari jalan raya. (BE.15)
Fasilitas Pengolahan Air di Matua segera Dibangun
Dompu, Bimeks.-
Pembangunan pengolahan dan penampungan air bersih bagi warga Kecamatan Woja, khususnya wilayah Madaprama, Bara, Nowa, Baka Jaya, Matua, dan Montabaru dan Kelurahan Kandai II, segera dilakukan. Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dipastikan akan mendapat bantuan dana dari APBN sebesar Rp20 miliar.
Selain itu, pembangunan rumah penjaga air yang direncanakan di Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja. “Proyek ini sudah mendapat persetujuan dan dana dari APBN,” ujar Direktur PDAM Dompu, Heryanto Rendak, SSos, Jumat (25/9) lalu.
Menurut Heryanto, sebenarnya proyek itu dilaksanakan tahun 2009, namun ada kendala sehingga ditunda tahun 2010. Bahkan, Bupati Dompu H Syaifurrahman pada 5 Oktober ini akan berangkat ke Jakarta untuk menjemput dan membicarakan kelanjutan proyek itu. “Bupati yang melobi proyek itu,” ujarnya.
Lokasi pembangunannya pun telah disurvai sejak dulu dan diharapkan pembangunan pengolahan air di Selaparang itu bisa mengatasi kebutuhan warga sekitar wilayah Woja khususnya dan Dompu umumnya. “Kalau kepastian dananya dari APBN sudah jelas,” ujarnya. ‘
Kenapa Selaparang dipilih? Alasannya, karena wilayah itu lebih tinggi dan dekat dengan mata air Rababaka yang menjadi sumber mata air utama wilayah Dompu. Selain itu, sumber di Rora selama ini juga dijadikan tumpuan. “Diharapkan akan dilakukan sistem interkoneksi antara dua sumber mata air itu,” katanya.
Dijelaskannya, melalui dana itu pergantian pipa dan pembangun perumahan karyawan akan dilakukan.
Dia meminta masyarakat Dompu berdoa agar proyek itu cepat dilaksanakan dan bila proyek pada Dam Rababaka terealisasi, Bupati memminta penyesuaian tarif dilakukan. Selama ini, katanya, tarif air PDAM sebesar Rp300/m2, masih jauh dari standar nasional sebesar Rp1.000/m2. (BE.15)
Pembangunan pengolahan dan penampungan air bersih bagi warga Kecamatan Woja, khususnya wilayah Madaprama, Bara, Nowa, Baka Jaya, Matua, dan Montabaru dan Kelurahan Kandai II, segera dilakukan. Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dipastikan akan mendapat bantuan dana dari APBN sebesar Rp20 miliar.
Selain itu, pembangunan rumah penjaga air yang direncanakan di Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja. “Proyek ini sudah mendapat persetujuan dan dana dari APBN,” ujar Direktur PDAM Dompu, Heryanto Rendak, SSos, Jumat (25/9) lalu.
Menurut Heryanto, sebenarnya proyek itu dilaksanakan tahun 2009, namun ada kendala sehingga ditunda tahun 2010. Bahkan, Bupati Dompu H Syaifurrahman pada 5 Oktober ini akan berangkat ke Jakarta untuk menjemput dan membicarakan kelanjutan proyek itu. “Bupati yang melobi proyek itu,” ujarnya.
Lokasi pembangunannya pun telah disurvai sejak dulu dan diharapkan pembangunan pengolahan air di Selaparang itu bisa mengatasi kebutuhan warga sekitar wilayah Woja khususnya dan Dompu umumnya. “Kalau kepastian dananya dari APBN sudah jelas,” ujarnya. ‘
Kenapa Selaparang dipilih? Alasannya, karena wilayah itu lebih tinggi dan dekat dengan mata air Rababaka yang menjadi sumber mata air utama wilayah Dompu. Selain itu, sumber di Rora selama ini juga dijadikan tumpuan. “Diharapkan akan dilakukan sistem interkoneksi antara dua sumber mata air itu,” katanya.
Dijelaskannya, melalui dana itu pergantian pipa dan pembangun perumahan karyawan akan dilakukan.
Dia meminta masyarakat Dompu berdoa agar proyek itu cepat dilaksanakan dan bila proyek pada Dam Rababaka terealisasi, Bupati memminta penyesuaian tarif dilakukan. Selama ini, katanya, tarif air PDAM sebesar Rp300/m2, masih jauh dari standar nasional sebesar Rp1.000/m2. (BE.15)
Pengamanan Pelantikan Legislator Ketat, Warga Kecewa
Bima, Bimeks.-
Sejumlah warga yang ingin menyaksikan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2009-2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima, Jumat (25/9), kecewa. Mereka menilai pengamanan oleh aparat terlalu ketat.
Kekecewaan itu dialami juga oleh beberapa wartawan yang gagal meliput dan mengabadikan momentum penting lima tahunan itu. Mereka tidak dibolehkan meliput dalam ruangan sidang paripurna dan hanya menyaksikan peristiwa itu dari balik kaca.
Beberapa wartawan juga menilai, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bima, kurang terbuka untuk umum dan hak-hak wartawan untuk mendapatkan informasi secara utuh diabaikan.
Dalam penilaian wartawan, hal itu bisa dibandingkan dengan kegiatan yang sama oleh Kota Bima sehari sebelumnya. Masyarakat luas dapat menikmati dan wartawan meliput secara bebas dan bertanggungjawab.
Beberapa anggota pihak keamanan yang ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bima, menganggap pengamanan di Paruga Nae dan gedung DPRD Kabupaten Bima sama saja. Hanya saja, kapasitas ruangan Dewan yang terbatas mengharuskan pihak keamanan lebih ketat membatasi yang masuk ke ruangan rapat, kecuali ada undangan.
“Untuk lebih jelasnya silakan bicara langsung dengan pimpinan kami agar masalah itu lebih jelas,” ujar seorang anggota keamanan di gedung DPRD Kabupaten Bima, Jumat. (BE.13)
Sejumlah warga yang ingin menyaksikan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2009-2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima, Jumat (25/9), kecewa. Mereka menilai pengamanan oleh aparat terlalu ketat.
Kekecewaan itu dialami juga oleh beberapa wartawan yang gagal meliput dan mengabadikan momentum penting lima tahunan itu. Mereka tidak dibolehkan meliput dalam ruangan sidang paripurna dan hanya menyaksikan peristiwa itu dari balik kaca.
Beberapa wartawan juga menilai, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bima, kurang terbuka untuk umum dan hak-hak wartawan untuk mendapatkan informasi secara utuh diabaikan.
Dalam penilaian wartawan, hal itu bisa dibandingkan dengan kegiatan yang sama oleh Kota Bima sehari sebelumnya. Masyarakat luas dapat menikmati dan wartawan meliput secara bebas dan bertanggungjawab.
Beberapa anggota pihak keamanan yang ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bima, menganggap pengamanan di Paruga Nae dan gedung DPRD Kabupaten Bima sama saja. Hanya saja, kapasitas ruangan Dewan yang terbatas mengharuskan pihak keamanan lebih ketat membatasi yang masuk ke ruangan rapat, kecuali ada undangan.
“Untuk lebih jelasnya silakan bicara langsung dengan pimpinan kami agar masalah itu lebih jelas,” ujar seorang anggota keamanan di gedung DPRD Kabupaten Bima, Jumat. (BE.13)
Jumat, 25 September 2009
Penetapan Ferra Dinilai Langgar Aturan
Kota Bima, Bimeks.-
Penetapan figur Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima periode 2009-2014 versi Partai Golkar, memicu kontroversi. Kubu yang mendukung Subhan HM Nur, SH, menolak penetapan Hj Ferra Amelia, SE, karena menilai tidak memenuhi ketentuan dan ketetapan yang diisyaratkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Subhan adalah Ketua DPRD Kota Bima periode sebelumnya, sedangkan Ferra adalah pendatang baru di jajaran legislatif.
Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Kota Bima, H Maman Siraj, menilai hasil rapat pleno partai beringin pada 16 September lalu menetapkan Ferra Amelia sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bima, cacat. Bahkan, sengaja dipolitisasi untuk mengarahkan Ferra menjadi ketua sementara, padahal tidak memenuhi ketentuan dan ketetapan DPP Partai Golkar.
“Kami menganggap tanggal 16 kemarin bukan pleno, karena cacat tidak menaati ketentuan dan petunjuk DPP Golkar. Bahkan, kami menanggap hal itu sudah di-setting agar posisi ketua dipegang Ferra, toh yang langsung pimpin rapat itu Ferry,” ujar Maman di Rabangodu, Jumat (25/9).
Maman mengatakan, sesuai surat ketetapan dan petunjuk DPP Partai Golkar Nomor B/93/Golkar/VII/2009, calon Ketua DPRD dari partai beringin harus memenuhi delapan kriteria, memiliki pengalaman menjadi anggota Dewan. Selain itu, calon harus dari unsur pimpinan DPD Partai Golkar. Katanya, Ferra Amelia tidak memenuhi ketentuan itu.
“Ini tidak bedanya DPD II makar, tak patuh pada ketentuan partai hanya untuk kepentingan keluarga ketua. Ferra itu hanya simpatisan Partai Golkar, bukan pengurus, ini jelas melanggar ketetapan partai,” ujar Maman kepada wartawan.
Tidak hanya itu. Menurut pengakuan Maman, rapat pleno Rabu lalu didominasi intervensi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima. Saat itu, mengarahkan agar menyetujui rapat pleno kourum. Padahal, hanya dihadiri 10 dari 60 pengurus DPD.
Diakuinya, sehari pascarapat pleno, sempat melayangkan surat yang menetapkan Subhan sebagai Ketua DPRD Kota Bima kepada Sekretaris Dewan, namun beberapa hari kemudian atau tanggal 23 September Ketua DPD Golkar Kota Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, juga melayangkan surat yang sama menetapkan Ferra Amelia sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bima.
“Kami melihat keputusan itu penuh kepentingan dan konspirasi, yang dirugikan nanti justru Partai Golkar. Lihat saja duta Partai Golkar sekarang ini terus menurun, dari 11 hanya 6 dan sekarang hanya empat orang,” katanya.
Dia mengisyaratkan, bakal menyampaikan pelanggaran itu kepada DPP Partai Golkar. Bahkan, 27 dari 38 pengurus kelurahan menolak penetapan Ferra. “Sudah pasti kami akan mengarah kepada Musda, karena ini sudah jelas pincang, ini justru akan merugikan dan merusak Partai Golkar,” ujarnya.
Mengenai tawaran pembagian kekuasaan (power sharing) oleh Ferry kepada Subhan untuk menempati posisi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode mendatang, dianggap Maman hanya lontaran janji manis dan tidak memiliki fondasi. “Apa Partai Golkar itu milik Ferry saja, sehingga setelah Ferra jadi Ketua Dewan jabatan pengurus DPD bisa langsung dia mandatkan kepada Subhan,” katanya. (BE.17)
Penetapan figur Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima periode 2009-2014 versi Partai Golkar, memicu kontroversi. Kubu yang mendukung Subhan HM Nur, SH, menolak penetapan Hj Ferra Amelia, SE, karena menilai tidak memenuhi ketentuan dan ketetapan yang diisyaratkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Subhan adalah Ketua DPRD Kota Bima periode sebelumnya, sedangkan Ferra adalah pendatang baru di jajaran legislatif.
Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Kota Bima, H Maman Siraj, menilai hasil rapat pleno partai beringin pada 16 September lalu menetapkan Ferra Amelia sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bima, cacat. Bahkan, sengaja dipolitisasi untuk mengarahkan Ferra menjadi ketua sementara, padahal tidak memenuhi ketentuan dan ketetapan DPP Partai Golkar.
“Kami menganggap tanggal 16 kemarin bukan pleno, karena cacat tidak menaati ketentuan dan petunjuk DPP Golkar. Bahkan, kami menanggap hal itu sudah di-setting agar posisi ketua dipegang Ferra, toh yang langsung pimpin rapat itu Ferry,” ujar Maman di Rabangodu, Jumat (25/9).
Maman mengatakan, sesuai surat ketetapan dan petunjuk DPP Partai Golkar Nomor B/93/Golkar/VII/2009, calon Ketua DPRD dari partai beringin harus memenuhi delapan kriteria, memiliki pengalaman menjadi anggota Dewan. Selain itu, calon harus dari unsur pimpinan DPD Partai Golkar. Katanya, Ferra Amelia tidak memenuhi ketentuan itu.
“Ini tidak bedanya DPD II makar, tak patuh pada ketentuan partai hanya untuk kepentingan keluarga ketua. Ferra itu hanya simpatisan Partai Golkar, bukan pengurus, ini jelas melanggar ketetapan partai,” ujar Maman kepada wartawan.
Tidak hanya itu. Menurut pengakuan Maman, rapat pleno Rabu lalu didominasi intervensi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima. Saat itu, mengarahkan agar menyetujui rapat pleno kourum. Padahal, hanya dihadiri 10 dari 60 pengurus DPD.
Diakuinya, sehari pascarapat pleno, sempat melayangkan surat yang menetapkan Subhan sebagai Ketua DPRD Kota Bima kepada Sekretaris Dewan, namun beberapa hari kemudian atau tanggal 23 September Ketua DPD Golkar Kota Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, juga melayangkan surat yang sama menetapkan Ferra Amelia sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bima.
“Kami melihat keputusan itu penuh kepentingan dan konspirasi, yang dirugikan nanti justru Partai Golkar. Lihat saja duta Partai Golkar sekarang ini terus menurun, dari 11 hanya 6 dan sekarang hanya empat orang,” katanya.
Dia mengisyaratkan, bakal menyampaikan pelanggaran itu kepada DPP Partai Golkar. Bahkan, 27 dari 38 pengurus kelurahan menolak penetapan Ferra. “Sudah pasti kami akan mengarah kepada Musda, karena ini sudah jelas pincang, ini justru akan merugikan dan merusak Partai Golkar,” ujarnya.
Mengenai tawaran pembagian kekuasaan (power sharing) oleh Ferry kepada Subhan untuk menempati posisi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima periode mendatang, dianggap Maman hanya lontaran janji manis dan tidak memiliki fondasi. “Apa Partai Golkar itu milik Ferry saja, sehingga setelah Ferra jadi Ketua Dewan jabatan pengurus DPD bisa langsung dia mandatkan kepada Subhan,” katanya. (BE.17)
Langganan:
Postingan (Atom)