Prihatin HIV/AIDS, KNPI “Gedor” Dikes

Kota Bima Bimeks.-
Lambannya sikap pemerintah dalam merespons penanganan sejumlah pendirita HIV/AIDS mendapat atensi khusus dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima. Mereka mengisyaratkan bakal “menggedor” “pintu hati” Dinas Kesehatan (Dikes) dan kalangan legislatif.
Ketua DPD KNPI Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, mengatakan, selain membuka pintu komunikasi dengan pemerintah dan Dewan, dalam waktu dekat ini akan mengadakan diskusi tentang penanganan penyakit itu bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya.
“Jika memang sudah diketahui ada korban HIV/AIDS, dalam waktu dekat KNPI akan bersurat kepada Dikes dan legislatif agar beraudiens menangani persoalan itu,” ujar Syarifuddin kepada wartawan, di Sarae, Jumat (7/8).
Menurut pengacara ini, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian yang proporsional terhadap seluruh fenomena sosial yang terjadi. Terutama dalam penanganan dan pencegahan penyakit mematikan itu, karena pada bagian lain pemerintah juga diketahui mengalirkan banyak anggaran dalam APBD untuk kegiatan olaharaga seperti yang dihelat saat ini, Wali Kota Bima Cup.
Pada saat bersamaan ada masyarakat yang membutuhkan perhatian atau anggaran itu. Diakuinya, dampak kasus HIV/AIDS itu secara langsung bisa mengancam generasi penerus atau para pemuda.
“Tidak seharusnya pemerintah apatis. Kalau event-event itu saja bisa memakai banyak APBD, sudah semestinya masalah sosaila yang dihadapi masyarkaat dianggarkan secara proporsional,” ujarnya.
Dia mengaku, beberapa waktu lalu, DPD KNPI Kota Bima juga sempat melaksanakan bakti sosial pemuda, sunatan masal, termasuk penyuluhan mengenai HIV/AIDS di Kelurahan Nae. “Melalui kegiatan itu kita harapkan bisa memantik perhatian pemerintah agar lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi, karena KNPI memiliki anggaran terbatas, berbeda dengan dinas dan instansi lain mendapat kucuran lebih banyak,” katanya.
Syarifuddin menambahkan, agar penanganan masalah sosial termasuk bencana dan penyakit mematikan itu lebih maksimal. pemerintah harus membentuk tim gabungan. Salah satunya dengan melibatkan unsur kepemudaan.
“Pada prinsipnya peran KNPI itu tidak bisa diukur hasil fisiknya, tapi kiprah kita bisa dilakukan misalnya dengan memberikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya. (BE.17)