Dompu, Bimeks.-
Himpunan Mahasiswa Perwakilan Dompu (HPMD) Mataram mendesak agar masalah pegawai honor segera dituntaskan. Menindaklanjuti masalah itu, HPMD menemui Sekda Dompu, Drs Zaenal Arifin, HIR.
Tujuan menemui Sekda, kata Ketua HPMD, Amirullah, agar persoalan tenaga honor dan sukarela segera diselesaikan, karena putusan Men-PAN Nomor 48 Tahun 2005 sangat jelas.
Katanya, mereka bisa masuk bekerja atas dasar SK yang dikeluarkan pimpinan daerah Dompu dan pimpinan Satker. Disinyalir, perekrutan mereka karena keterlibatan orang-orang yang dekat dengan pejabat atau pejabat itu sendiri dengan imbalan jutaan rupiah.
Bahkan, pegawai honor dan pegawai sukarela itu sejak tahun 2008 lalu sampai sekarang belum ada yang menerima gaji. “Untuk kami meminta pada pemerintah Dompu supaya serius mengurus persoalan tenaga honor itu,” harapnya.
Menanggapi persoalan itu, Sekda Dompu, Drs Zainal Arifin HIR, berjanji akan berusaha menyelesaikan persoalan itu. Tapi, yang sering menjadi kendala adalah tidak ada bukti keterlibatan oknum PNS yang menjadi calo, seperti yang diisukan oleh mahasiswa selama ini.
Untuk itu, Zaenal meminta, siapapun yang mengetahui permainan para calo yang memasukan pegawai honor, disilakan mengonfirmasinya. Bila bukti itu kuat, pemeriksaan akan dilakukan.
“Saya minta pada semua rekan-rekan mahasiswa maupun para wartawan, supaya datang menyerahkan bukti keterlibatan PNS yang menjadi calo dalam perekrerutan tenaga honor,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh Bimeks, saat ini pegawai honor di kantor DPRD Dompu dan Satker lainnya semakin banyak. Seorang pegawai sukarela di Setwan, mengaku didatangi salah satu pegawai dan meminta menyerahkan uang sebanyak Rp3 juta. dengan catatan SK akan dikeluarkan terhitung tahun 2008.
“Tapi, sampai saat ini hanya datang duduk, main, dan tunggu pulang saja,” kata sumber itu. (BE.15)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar