Kabupaten Bima Dinilai Tim Lomba Pelayanan Publik

Bima, Bimeks.-
Tahun ini, untuk keempat kalinya Kabupaten Bima mewakili Provinsi NTB dalam lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Tim beranggotakan lima orang dipimpin Soebandrio, SH, yang juga Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN.
Anggota tim adalah Dr Hardi Warsono, akademisi Undip Semarang, Sri Hartini, MM, dan Yuri Olivia, ST, dari Kementerian PAN. Rabu (7/10), mereka diterima Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST, di ruang sidang Setda.
Saat itu, Bupati memaparkan aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian, terutama kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial- kemasyarakatan senantiasa mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan awal masa pemerintahannya dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP).
Mengenai pokok-pokok kebijakan daerah dalam pelayanan publik, mekanismenya telah disederhanakan pada 32 jenis pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan. Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu untuk sementara telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bima  dan segera diajukan ke legislatif untuk dibahas dan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). 
“Pemkab Bima sudah melakukan persiapan  maksimal melalui sejumlah pembenahan dan kantor Camat Belo siap dinilai, siap menjadi juara di tingkat nasional,” katanya dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH.
Ketua  Tim Penilai, Soebandrio, SH,  menyatakan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN, kegiatan lomba ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan ini, telah lahir UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaia negara dalam pelayanan publik.
Untuk ini, katanya, pemerintah daerah dianjurkan belajar dan menyongsong pemberlakuan UU itu pada Juli 2010. Lomba Pelayanan Publik bukan hanya merebut piala, tetapi peningkatan kesadaran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik ke arah yang berkualitas. Agar penilaian ini lebih berkualitas, katanya, pembenahan pada dua aspek yaitu kelembagaan yang mencakup optimalisasi fungsi tim penilai yang melibatkan lebih banyak kalangan luar pemerintahan dan  aspek proses penilaian secara transparan dan akuntabel.
Tim selanjutnya bertolak ke kantor Camat Belo untuk melihat dari dekat bentuk-bentuk kegiatan pelayanan yang dinilai.
Saat penilaian, diawali dengan penyerahan  buku “Bersama Membangun Negeri, Refleksi Tiga Tahun Kepemimpinan Ferry-Usman”  dan buletin Bima AKBAR. Pernyerahan dilakukan Bupati kepada ketua tim penilai. (K03)