Jumat, 31 Juli 2009

Pulang dari Malaysia, Diduga Terjangkit Flu Babi

Kota Bima, Bimeks.-
Setelah geger dengan tiga pasien yang mengidap penyakit HIV/AIDS, kini masyarakat Bima dibikin kaget lagi. RSUD Bima sejak Jumat (31/7) pagi merawat Siti Hawa (22), warga Desa Monggo Kecamatan Madapangga, karena diduga terjangkit flu H1N1 atau flu babi.
Siti Hawa adalah tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari Malaysia. Korban masuk RSUD Bima Jumat (31/7) pagi karena mengalami gejala seperti flu babi, antara lain panas tinggi, sesak nafas, dan badan lemas.
Koban dan suaminya Ibrahim Umar (24), pulang dari Malaysia dua minggu lalu untuk melahirkan di desanya. Mereka menempuh jalan laut melalui Nunukan dan singgah di Makassar.
Ibrahim mengaku, saat di Malaysia istrinya sudah menunjukkan gejala panas dan batuk, namun tidak diperiksa ke dokter. Dia tidak tahu kalau istrinya menderita flu babi. “Saya kira dia hanya mengalami flu dan demam biasa saja,” ujarnya di RSUD Bima.
Karena melalui perjalanan laut, katanya, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan petugas pelabuhan. Akibatnya, tidak mengetahui kalau istrinya sudah terjangkit flu babi. Saat transit di Makassar, Siti Hawa melahirkan bayi perempuanya.
Seorang perawat RSUD Bima, mengakui berdasarkan diagnosis dan hasil tes laboratorium, Siti Hawa diidentifikasi terjangkit flu babi. Setelah diagnosis itu diketahui, ibu muda yang semula dirawat di IGD bersama pasien lainnya, langsung dipindahkan ke ruangan khusus. Keluarga dan suaminya diberikan masker agar tidak tertular.
Pantauan Bimeks, mendengar ada pasien yang terjangkit flu babi, seluruh pasien RSUD Bima kuatir terjankit, termasuk perawat. Bahkan, sejumlah perawat terlihat tidak berani mendekati pasien itu. Ibrahim dan seorang saudaranya harus berusaha sendiri mengangkat dan memindahkan Siti Hawa.
Saat dikonfirmasi soal pasien itu, dokter jaga RSUD Bima, dr Intan, tidak bersedia menjelaskannya. “Saya belum berani memberikan keteragan, silakan berhubungan dengan Humas RSUD,” ujarnya.
Ditemui di lapangan tenis kamar bola, Humas RSUD Bima, dr H Sucipto, mengaku belum mengetahui ada pasien flu babi yang dirawat di RSUD Bima.
“Saya belum dapat laporan. Kalau benar kita dalami dulu diagnosisnya untuk memastikan positif atau tidak flu babi,” ujarnya.
Sucipto berjanji akan menjelaskan kepada pers berkaitan dengan pasien yang diduga terjangkit flu babi itu, pada Sabtu pagi ini. Kini, Siti Hawa masih dirawat di kamar isolasi RSUD Bima.
Bagaimana dengan buah hati Siti Hawa? Bayi berumur dua minggu itu langsung disapih. Kini, harus berpisah sementara dari ibunya.
Kakak perempuan Ibrahim yang merawat bayi itu mengakui kini terpaksa harus diberikan susu formula. Mereka kuatir bayi itu tertular flu babi, apalagi kondsi ibunya yang lemas dan batu-batuk.
Keluarga Siti Hawa juga mengaku sesampai di rumah dua minggu lalu, korban menderita demam tinggi, batuk-batuk, dan sesak nafas. Keluarganya menduga hanya flu biasa dan diberi obat yang dijual di apotek.
Namun, hingga dua minggu, tidak lekas sembuh. Malah, kondisinya makin lemah. “Sebelumnya kita tidak tahu kalau dia kena flu babi, kita menyangka hanya flu biasa saja,” ujarnya.
Setelah mengetahui positif flu babi, bayi itu terpaksa dipisahkan dari ibunya. Bayi mungil berumur sekitar dua minggu ini tampak sehat dan lucu. “Dia anak yang baik dan tidak rewel,” ujarnya. (BE.14)

Koalisi 13: ZAMAN itu Zainul-Sukirman

Bima, Bimeks.-
Siapa sebenarnya yang menjadi paket Drs H Zainul Arifin yang akan maju menjadi calon Bupati Bima periode 2010-2015? Apakah Drs H Usman AK, seperti yang disebut-sebut sejumlah kalangan. Ataukah ada nama lain?
Sekretaris Koalisi 13 Parpol, Gatot Sukoco, SH, mengatakan Koalisi 13 masih tetap mengusung H Zainul Arifin sebagai calon bupati Bima. Meski saat deklarasi Rabu (29/7) lalu, Abuya menyebut nama Usman AK dan H Muchlis yang dianggap cocok mendampinginya, namun Koalisi 13 memiliki versi lain.
“Yang jelas Koalisi 13 belum bergeser untuk mendukung Haji Zainul Arifin. Ini karena ada pertimbangan kebutuhan koalisi untuk lima tahun mendatang,” katanya kepada Bimeks di BTN Pepabri, Jumat (31/7).
Dukungan itu, kata dia, karena melihat peluang untuk menang dalam Pemilu nanti. Soal siapa yang menjadi pendamping, masih dapat dibicarakan. Namun aspirasi yang diserap Koalisi 13, banyak yang menginginkan  calon Wabup dari kalangan Perguruan Tinggi (PT).  “Siapa yang akan mendampingi Abuya, kami masih berharap dari kalangan perguruan tinggi,” ujarnya.
Bagaimana dengan Usman AK? Dikatakan Gatot, sosok Usman memang dianggap tidak jauh dari latar belakang PT. Apalagi , ari kalangan guru. Dari sisi kapasitas dan akuntabilitas tidak terlalu jauh dari figur yang diinginkan Koalisi 13.
“Hanya saja kami berfikir untuk peluang menang. Akan lebih baik Zainul Arifin berpasangan dengan Sukirman Azis. Jadi ZAMAN itu Zainul Arifin-Sukirman Azis,” tandasnya.
Nama ini, kata dia, sudah lama disiapkan. Meskipun muncul sebutan lain dari istilah itu, yaitu Zainul-Usman. Akan lebih baik menurutnya, nanti ada tiga pasangan calon, yakni ZAMAN, AMAN (Aji Moa-Aji Najib) dan Ferry. Jika tiga paket itu maju, diprediksi ZAMAN akan mendapat dukungan sekitar 40 persen.
“Koalisi 13 banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk mengusung ZAMAN, baik dari petani, nelayan, pengurus masjid, alumni perguruan tinggi, serta perguruan tinggi sendiri. Kami tinggal meningkatkan perolehan suara saja,” yakinnya.
Mengapa memilih wakil dari perguruan tinggi? Dijelaskannya, kampus dari sisi historis selalu menjadi gerbong perubahan. Kemerdekaan negeri ini tidak lepas dari peranan mahasiswa, demikian juga di era reformasi. Inilah yang menjadi pertimbangan, sehingga Abuya harus didampingi kalangan PT.
Alasan lain mengusung Abuya, kata Gatot, karena kerinduan akan lahirnya perda-Perda Islam. Tidak bisa dipungkiri saat Zainul menjadi Bupati, gema Islam berkumandang di Dana Bima. (BE.16)
 

600 Karung Pakaian Bekas Dimusnahkan


Kota Bima, Bimeks.-
Sebanyak 600 karung pakaian bekas dimusnahkan oleh Polresta Bima di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Kelurahan Oi Fo’o, Jumat (31/7). Pemusnahan itu dilakukan setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.
Kapolresta Bima, AKBP Tjatur Abrianto, SIK, mengatakan 600 karung pakaian bekas itu sebelumnya disita oleh aparat Kepolisian dari kapal Raodhatul Jannah. Pakaian-pakaian bekas itu sengaja dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. “Kalau kami tidak musnahkan, nanti jadi bahan rebutan,” katanya di lokasi pemusnahan.
Pemilik barang, kata Tjatur, juga diundang menyaksikan pemusnahan itu, temasuk dari PN Raba Bima. Dipilihnya TPA sebagai tempat pemusnahan, karena pertimbangan polusi. “Kalau kami musnahkan di Polresta nanti sulit mengangkut hasil pembakarannya, apalagi bisa menimbulkan polusi,” tandasnya.
Pemusnahan itu juga, kata dia, sesuai amanat Kepmen Perindag Nomor 42 Tahun 2002 tentang Larangan Impor Barang atau Pakaian Bekas. Karena jumlahnya yang banyak, maka dikerahkan empat truk untuk mengangkutnya.
 Pantauan Bimeks, sebelum penusnahan dilakukan, Polresta mendatangkan peralatan berat untuk menggali tanah dengan kedalaman sekitar lima meter. Selanjutnya, pakaian bekas itu dimasukkan dalam lubang dan dibakar.  
Sejumlah pemulung yang berada di lokasi tidak bisa mengambil kesempatan dan hanya menyaksikan pakaian bekas itu dilalap si jago merah. (BE.16)
 

Saatnya Sayangi Waria dengan...

Kota Bima, Bimeks.-
Pascamerebaknya kasus HIV/AIDS yang menjangkiti dua wanita-pria (Waria) Kota Bima masyarakat dan pemerintah harus mengubah paradigma terhadap mereka. Pasalnya, status Waria adalah perilaku yang menyimpang dan berisiko tinggi terhadap penyakit HIV/AIDS karena pergaulan mereka.
Demikian diingatkan Ustaz Islahuddin, S.Psi, psikolog dan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Ulul Albab.
“Waria bukan kodrat seperti yang diyakini banyak orang, sehingga masyarakat dan pemerintah harus menyadarkan mereka. Bukan malah membiarkan dengan kesesatan mereka,” tegasnya saat dialog interaktif di studio Bima TV, Kamis (30/7).
Diakui Islahuddin, masyarakat dan pemerintah terkesan mengakui eksisitensi Waria, bahkan memberikan ruang ekspresi yang luas. “Padahal, itu justru semakin membuat mereka terjerembab dalam kesesatan,” ungkapny.
Katanya, masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan Waria sebagaimana adanya, yaitu laki-laki. “Waria adalah kumpulan orang yang salah mengekspresikan fungsi gendernya, sehingga kita harus meluruskan dan membimbingnya,” ujarnya.
Kasus terjangkitnya virus HIV/AIDS pada sejumlah kaum Waria ini, dinilainya merupakan bala, sekaligus teguran Allah. “Saatnya kita sayangi para Waria dengan cara yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurut Islahuddin, menyayangi Waria bukan dengan menjadikan mereka sebagai tontonan dengan dandanan menor atau disuruh tampil dalam acara-acara tertentu dengan gaya mereka. Melainkan mengarahkan mereka agar sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Mereka adalah laki-laki sejati dan mereka bisa kembali menemukan jati dirinya. “Karena tidak ada jenis kelamin kedua setelah pria dan wanita,” ujarnya.
Diakuinya, merebaknya Waria karena berbagai hal. Diantaranya adalah pola asuh yang salah. Ada orang tua yang mempunyai banyak anak laki, kemudian menginginkan anak perempuan. Jadilah salah satu anak perempuannya yang biasanya yang bungsu dididik dan didandani, seperti layaknya anak perempuan, sehingga ini berlanjut hingga anak dewasa.
Hal lain adalah karena faktor lingkungan yang mendukung. “Dulu banci itu dibenci, tapi sekarang malah terkesan disanjung-sanjung. Ini membuat mereka mereka diakui eksistensinya,” ujarnya.
Bagaimana cara mengembalikan Waria pada kodratnya sebagai laki-laki? Dia menyarankan melalui jalur komukasi, oleh pemerintah maupun ulama. Kemudian mereka tidak diberikan ruang berekspresi, apalagi tampil pada acara-acara tertentu.
Selanjutnya, Waria dibiarkan berbaur dengan lelaki, bukan dengan wanita, apalagi sesama waria. “Di sejumlah negara Islam ada orang yang bertingkah seperti wanita dipenjara,” ujarnya. (BE.14)

Pelajar Tabrak Kakek hingga Tewas

Kota Bima, Bimeks.-
Pelajar sebuah SMA di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Dadi (15), mendapat perawatan intensif pihak RSUD Bima setelah mengalami kecelakaan lalulintas Rabu (29/7). Dadi terjatuh dari sepeda motornya setelah menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas.
Aminah, ibu Dadi menceritakan, pagi itu anak bungsunya yang baru masuk SMA ini mengantar saudaranya ke sekolah dengan sepeda motor. “Saat itu Dadi lagi tertidur pulas di rumah dan dibangunkan,” ujarnya.
Dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengantar saudaranya, sepeda motor yang dikendarai Dadi menabrak seorang kakek yang sedang menyeberang jalan. Tabrakan ini terjadi diduga karena kakek menyeberang jala tiba-tiba, sementara Dadi masih dalam keadaan ngantuk.
Karena kuatnya tabrakan itu, kakek yang juga masih keluarganya itu terpental beberapa meter dan dirawat di Puskesmas Bolo. Namun, nyawanya tak tertolong. Dadi mengalami luka parah dan dirujuk ke RSUD Bima.
Akibat peristiwa ini, Dadi mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya. Dua kakinya mengalami luka lecet serius. Begitu juga dibagian lengan siku dan mukanya. Bahkan, sejumlah giginya tanggal.
Sehari setelah itu terjadi kecelakaan lalulintas di depan kafe Jenemawa pantai Ni’u. Anwar (45), warga Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima mengalami koma setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak peralatan berat yang diparkir, Kamis (30/7). Korban tidak sadarkan diri dan kakinya patah. Kini dirawat intensif di RSUD Bima
Istri korban, Rukmini menceritakan, Rabu Subuh, suaminya hendak ke Bima untuk satu urusan. Saat melintas di depan kafe Jenamawa, korban menabrak peralatan berat di pinggir jalan. “Mungkin Bapak tidak lihat atau ngantuk,” ujarnya.
Korban pertama kali ditemukan penumpang angkutan pedesaan yang mengangkut ikan ke pasar raya Bima. Korban saat itu tergeletak bersimbah darah dengan sepeda motornya. Korban diduga mengalami kecelakaan lalulintas, karena sepeda motor korban berada disampingnya.
“Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kuat dugaan korban jatuh dari sepeda motor,” ujarnya.
Oleh penumpang kendaraan, korban segera dilarikan ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan medis.
Saat ditemui di sal bedah RSUD Bima, Anwar, masih koma. Diduga, korban mengalami benturan keras, sehingga memerlukan perawatan intensif. Akibat peristiwa itu, kaki kanan Anwar patah dan beberapa bagia tubuhnya terluka.
Korban hanya sesekali mengigau dan menggaruk-garuk badannya. Agar tidak menimbulkan luka karena garukan, istrinya menyiapkan botol dan gelas air mineral untuk bahan remasan Anwar. (BE.14)

Bantuan Nihil, Duta Karang Taruna Kecewa

Kota Bima, Bimeks.-
Lomba karang taruna berprestasi tingkat Provinsi NTB di Mataram, tinggal menghitung hari. Namun, duta karang taruna Kota Bima mengaku hingga saat ini tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Hal itu mengecewakan mereka, salah satunya Sekretaris Karang Taruna Gembira Rabangodu Utara, Zulkarnain, SSTp, MPar.
Dia mengaku, hingga saat ini belum ada sedikit pun dukungan moril maupun dana dari pemerintah. Padahal, hal itu sangat diperlukan agar partipasi duta Kota Bima itu bisa maksimal saat lomba di Mataram nanti. “Kami sangat kecewa, jangankan dana pembinaan saat-saat menjelang lomba yang tinggal beberapa hari ini tidak secuil pun perhatiann pemeritah. Padahal, Pemkot berharap kami bisa sukses hingga nasional,” ujar Zulkarnain kepada wartawan di Dinsonaker Kota Bima, Jumat (31/7).
Diakuinya, sejak berdiri hingga saat menjelang mengikuti lomba di Mataram, sejumlah karang taruna di Kota Bima tidak pernah mendapat dukungan atau perhatian pemerintah. Padahal, pada sisi lain organisasi kemasyarakatan itu sangat mendukung peningkatan potensi ekonomi, bidang pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Zulkarnain mengatakan, sesuai jadwal, 5 Agustus nanti, Karang Taruna Gembira Kelurahan Rabangodu Utara akan bersaing dengan karang taruna dari sejumlah daerah lain di NTB. Karena minimnya anggaran dan perhatian dari pemerintah, duta karang taruna yang bakal diutus hanya satu orang. Padahal, sesuai hasil seleksi, karang taruna Kawinda Kelurahan Santi semestinya ikut mendampingi, namun terancam batal.
“Selama ini kami mendukung program pemerintah, organisasi karang taruna-lah yang membantu sejumlah program pemerintah dari bawah,” katanya. (BE.17)

Produk Berbahaya Siap Dimusnahkan

Kota Bima, Bimeks.-
Ratusan jenis produk makanan, minuman kedaluwarsa dan kosmetika berbahaya hasil razia tim gabungan sejak bebarapa hari lalu, bakal dimusnahkan Senin (3/4) di samping halaman Musium Asi Mbojo. Isyarat itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Ratnaningsih.
Diakui Ratnaningsih, seperti yang diketahui sebelumnya, dalam razia berturut-turut dua hari sejak Rabu (297) lalu, tim terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pol PP, Linmas, Dikes, Diskoperindag, Inspektorat berhasil menjaring ratusan jenis makanan dan minuman kedaluwarsa serta produk kosmetika berhahaya. Dari seluruh toko, kios dan swalayan yang dirazia baik di wilayah sekitar kompleks pasar raya Bima, pasar Raba tim menemukan produk yang tak layak konsumsi itu.
“Tidak ada satu pun toko dan kios yang steril dari barang-barang yang kita incar itu, ada saja produk makanan maupun minuman dan kosmetika berbahaya yang mereka jual,” ujar Ratnaningsih di Diskoperindag Kota Bima, Jumat (317).
Lantas apa tindakan Diskoperindag terhadap sejumlah penjual yang nakal itu? Pemerintah, kata Ratnaningsih, masih memberikan kesempatan agar tidak mengulang menyimpan dan menjual sejumlah produk tak layak konsumsi itu. tim terpadu hanya sebatas mengamankan dan memusnahkan barang-barang itu. “Mereka masih akan kita bina, agar tidak menjual lagi barang-barang yang dilarang atau berbahaya itu,” katanya.
Kendati tim terpadu sudah menyisir banyak toko dan kios, diperkirakannya, peredaran makanan, minuman kedaluwarsa, kosmetikan dan produk berbahaya lain masih marak. Untuk itu, masyarakat atau konsumen diharapkan hati-hati, selektif dan memastikan produk yang dibeli layak dikonsumsi. Terutama menjelang bulan suci Ramadhan beberapa pekan lagi.
“Usahakan selalu memperhatikan label batas waktu penggunaannya, agar masyarakat tidak menjadi korban,” ingatnya. (BE.17)

Sebagian CJH belum Lunasi BPIH

Kota Bima, Bimeks.-
Hingga saat ini, 10 dari 296 warga yang tercatat dalam daftar Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Bima belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Sesuai jadwal, CJH akan diberangkatkan sekitar November 2009 mendatang.
Kepala Seksi Urusan Agama Islam, Penyelenggara Haji dan Umrah Departemen Agama (Depag) Kota Bima, Rusdy, SH, mengatakan, meski masih ada sebagian yang belum melunasi BPIH, pemerintah masih memberikan tenggat waktu hingga menjelang keberangkatan November 2009 mendatang. “Hingga saat ini, dari jumlah yang terdaftar masih ada beberapa yang belum melunasi BPIH,” ujar Rusdy di Depag Kota Bima, Jumat (31/7).
Dikatakannya, seperti yang ditetapkan pemerintah belum lama ini, BPIH sebesar 3.512 dollar Amerika. Namun, itu juga bisa fluktuatif menyesuaikan nilai tukar dan posisi tawar Dollar. “Biaya itu disesuaikan dan bisa berubah-rubah setiap waktu,” katanya.
Menyoal kebijakan pihak kerajaan Arab melarang CJH umur 60 tahun ke atas pergi berhaji menyusul kasus flu babi, Rusdy mengaku, belum menerima surat resmi dari pemerintah mengenai larangan itu. Untuk sementara, semua CJH yang mendaftar akan diakomodir. “Kita tidak bisa menolak atau membatalkannya begitu saja, karena keadaan daerah kita ini orang-orangnya sensitif,” katanya.
Menurut Rusdy, secara umum, umur tidak bisa selamanya menjadi patokan dalam penentuan kelayakan CJH, karena ada beberapa orang yang memiliki fisik yang kuat meski sudah tua atau melampui 60 tahun. Seperti tahun lalu, umumnya usia CJH Kota Bima didominasi umur di bawah 60 tahun. “Kita tidak bisa mengukur kemampuan atau kekuatan orang itu melalui umur, bisa saja yang berumur masih kuat,” katanya.
Rusdy mengatakan, pemerintah akan tetap berupaya seluruh CJH yang terdaftar agar bisa berangkat haji. Soal kriteria dan penentuan akhirnya bergantung di tempat karantina Mataram. (BE.17)

Puluhan Ton Dedak Halus Diantarpulaukan

Kota Bima, Bimeks.-
Puluhan ton dedak halus di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Kota Bima, dibawa keluar daera atau diantarpulaukan. Namun, sesuai permintaan pasar dari Bali dan NTT, stok dedak belum mencukup kebutuhan dua daerah itu. Belum lagi kebutuhan di Kota dan Kabupaten Bima.
Tingginya permintaan itu, harga dedak juga naik dibandingkan dengan tahun lalu. Kini, harga dedak sekitar Rp40 ribu/kuintal. “Kita masih sulit memenuhi tingginya permintaan, sehingga stok yang mampu disediakan baru sekitar 50 hingga 100 ton/perminggu,” ujar pemilik  penggilingan UD Karya Murni, M Yasin di Dodu, Jumat (31/7).
Pembelian dedak itu, katanya, langsung diambil ditempat. Pembeli menyiapkan truk dengan kapasitas muatan sekitar 30 ton hingga 50 ton. Demikian juga harga langsung dibayar kontan, sehingga pihak penggilingan harus menyiapkan dedak dalam jumlah yang banyak. Apalagi, jika pembeli dari  kedua daerah tersebut datang bersamaan. “Untuk memenuhi tok yang disiapkan, kita bekerjasama dengan penggilingan lain,” katanya.
Pada musim kering seperti saat ini, katanya, bukan hanya pembeli dari luar yang menyerbu dedak halus, tetapi kebutuhan daerah sendiri juga cukup tinggi. Maka, jarang warga yang menggiling padi menyerahkan secara gratis dedaknya, tetapi juga sebagai ongkos giling ditukar dengan dedak. (BE.13)
 

Pemkab Bima Terima Penghargaan Kependudukan

Bima, Bimeks.-
Pemerintah pusat memberikan apresiasi dan penghargaan atas upaya pembangunan bidang kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Buktinya, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dari Presiden RI atas pretasi menerbitkan/menerapkan peraturan pengurusan Akta Kelahiran Bebas Bea.
Kabag Humas dan Protokol Setda, Abdul Wahab, SH, menjelaskan, berkaitan dengan itu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengundang Pemkab Bima yang diwakili Kadis Pendudukan Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs HM Taufiqurrahman, untuk menerima penghargaan dari Presiden pada acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, Kamis 23 Juli 2009 lalu  di Hall Rama Shinta, Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.
Dikatakannya, perjalanan untuk meraih prestasi membanggakan itu berawal dari penerbitan Keputusan Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2008 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya dipertegas dengan Keputusan Bupati Bima Nomor 130 Tahun 2008 tentang penetapan biaya retribusi penerbitan kutipan akta kelahiran.
Katanya, Keputusan Bupati tanggal 29 Februari 2008 M itu menetapkan retribusi penerbitan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahiran. Biaya retribusi tersebut sebesar Rp20.000 yang disetor ke kas daerah.
Penerbitan putusan itu, ujar Wahab, untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, keikutsertaan warga masyarakat untuk melaporkan pencatatan kelahiran bayi secara dini. Pembebasan bea akta kelahiran bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang melakukan pencatatan kelahiran yang pada gilirannya diharapkan akan mendukung tertibnya administrasi kependudukan serta profesionalisme pelayanan bidang pendudukan.
Ditambahkannya, hal ini juga sejalan dengan peningkatan rata-rata lama untuk mengurus KTP menjadi satu hari, dengan pengurusan dalam waktu tertentu dapat dilaksanakan dalam beberapa menit saja, karena dukungankebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diterapkan. (BE.17)

Komisi A Siap Negosiasi dengan Pelindo Bima

Kota Bima, Bimeks.-
Masyakat Tanjung atau Melayu yang terbelit sengketa tanah dengan PT Pelindo III Bima tampaknya bisa sedikit tenang. Pasalnya, hampir sama yang disuarakan pemerintah Kota (Pemkot) Bima, kalangan legislatif juga bakal mendukung proses negosiasi tiga pihak. Yakni pemerintah, masyarakat, dengan PT Pelindo Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Bima, Ahmad Gani, SH, mengatakan, secara umum kalangan legislatif siap mendukung dan memfasilitasi keinginan masyarakat Tanjung dan Melayu bernegosiasi dengan Pelindo, meskipun perusahaan itu sudah mengantungi sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Apa yang disampaikan atau disuarakan masyarakat Tanjung dan Melayu sudah pasti menjadi atensi kami, nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah,” ujarnya di sekretariat DPRD Kota Bima, Jumat (31/7).
Diakuinya, beberapa waktu lalu Komisi A sempat kembali berdialog atau hearing dengan sejumlah perwakilan masyarakat Tanjung. Hasilnya, saat itu Dewan bersama pemerintah sepakat memfasilitasi untuk menegosiasikan status kepemilikan tanah itu. “Hasil hearing dan rekomendasi saat itu langsung kita sampaikan kepada pimpinan dewan, kapan kepastian ke Surabaya kita masih menunggu sinyal dari pemerintah,” katanya.
Mengenai kemungkinan solusi ganti lahan, diakui Ahmad, akan membahasnya lebih lanjut dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Namun, menurut duta Partai Bintang Reformasi (PBR) itu, sesuai Undang-Undang Agraria, tanah yang sudah ditinggalkan atau ditelantarkan lebih dari lima tahun sudah semestinya milik yang belakangan menempatinya.
Seperti yang terjadi pada status masyarakat Tanjung dan Melayu, apalagi pada bagian lain masyarakat yang menempati lahan itu mengantungi SPPT, meski tidak memiliki sertifikatnya. (BE.17)

Sambut Ramadan, Komisi A Koordinasi dengan Eksekutif

Kota Bima, Bimeks.-
Menjelang bulan suci Ramadan 1430 Hijriyah, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima akan berkoordinasi dengan pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bakal diterapkan. diantaranya penanganan penyakit masyarakat (Pekat) seperti minuman keras (Miras), pembatasan warung makan untuk memastikan umat Islam bisa berkonsentrasi menjalankan ibadah.
Anggota Komisi A DPRD Kota Bima, Ahmad Gani, SH, menyebutkan, selain miras, Komisi A dan pemerintah akan memberikan atensi khusus dalam menangani peredaran petasan, serta produk makanan dan minuman yang berbahaya menjelang Ramadhan, karena selama ini muncul keluhan masyarakat.
“Kami memang sudah menyusun rencana itu, insya Allah dalam waktu dekat akan kita koordinasikan dengan pemerintah, sehingga kita harapkan masyarakat bisa tenang dan fokus melaksanakan ibadah,” ujar Ahmad di sekretariat DPRD Kota Bima, jalan Jenderal Soedirman, Jumat (31/7)
Dikatakannya, untuk menangani sejumlah persoalan Pekat menjelang Ramadan, Komisi A akan melibatkan sejumlah pihak. Diantaranya, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kepolisian, Diskoperindag, Kejaksaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi menjaga kondisi menjelang dan selama bulan suci nanti. “Hal utama yang akan kita koordinasikan tentang petasan dan keberadaan warung makan selama Ramadan, kita komunikasikan dengan pemerintah agar mengeluarkan himbauan,” katanya.
Ahmad mengatakan, Ramadan merupakan momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menyucikan jiwa, pikiran dan perilaku sehingga mendapat magfirah dari sang Illahi ditengah degradasi moral dan perilaku saat ini. Bukan malah terlibat atau terbelenggu dalam lingkaran maksiat atau perbuatan kotor lainnya. “Kita juga akan berkoordinasi dengan MUI, kita juga berhap masyarakat menyambut bulan suci untuk meningkatkan mental dan spiritual,” pungkasnya. (BE.17)

Adipura 2010 Diincar Kota Bima

Kota Bima, Bimeks.-
Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Adipura 2010, berbagai penataan kota terus dilakukan. Mulai dari merawat taman, lampu jalan, lampu taman, lampu hias, dan lainnya.
Penataan dan perawatan itu dilakukan secara bersama oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU), Plasidus Kadju, SSos dan Kepala Bidang Pertamanan, Drs Sanusi, MSi, dibawah koordinasi Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Bima, Drs Azhari. “Ini kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan Kota Bima yang indah dan berkilau,” ujar Sanusi di Taman Ria Kota Bima, Jumat (31/7).
Penataan itu, katanya, mulai dari kawasan Ama Hami, Taman Polsek Dara, lapangan Merdeka, taman stadion KONI Bima, Paruga Nae, Taman Ria, Taman Katada Matedi, dan beberapa taman di jalan Gatot Subroto dan Jalan Soekarno-Hatta, dan lainnya.
Dalam perawatan itu, katanya, ada dua jenis yang dilakukan, yakni perawatan dan pergantiaan lampu hias dan perawatan taman. “Kita harapkan seluruh lapisan masyarakat agar sama-sama menjaga dan melestarikan lampu hias dan lampu  taman yang telah dipasang baru.
Hal senada dikemukakan Plasidus Kadju. Untuk menata Kota Bima, telah dipasang lampu selang sepanjang 2.500 meter, sedangkan aset lampu hias sebanyak 1.500 unit. Lampu jalan yang dipasang baru sebanyak 400 unit, sedangkan yang dirawat sebanyak 31 titik taman di Kota Bima.
“Semua penataan itu merupakan komitmen Wali Kota Bima untuk meraih Kota Adipura yang direncanakan 2010 mendatang,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, masyarakat Kota Bima bukan hanya menikmati keindahan dan kemilauan Kota Bima, tetapi juga berpartisipasi dalam menjaga dan merawatnya. “Kalau bukan kita semua yang peduli siapa lagi yang memerhatikan keindahan kota ini,” katanya. (BE.13)
 

113 Napi Diusulkan Dapat Remisi

Kota Bima, Bimeks.-
Pihak Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima, mengusulkan 113 narapidana (Napi) untuk mendapatkan remisi pada HUT ke-64 RI mendatang. Usulan remisi ini dilakukan tiap tahun menjelang perayaan 17 Agustus dan lebaran bagi yang beragama Islam.
Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Tahanan Rutan Raba Bima, Sudirman, SH, mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tahanan agar bisa diusulkan mendapat remisi. Pertama minimal sudah menjalani masa tahanan enam bulan. “Ini menjadi prasyarat utama memperoleh remisi,” katanya kepada wartawan di Rutan Raba Bima, Jumat kemarin.
Sembilan diantara tahana itu, kata dia, diusulkan untuk mendapat remisi bebas. Sementara yang lainnya pengurangan masa tahanan dengan masa yang bervariasi. Meski demikian keputusan akan remisi itu bukan ditentukan oleh pihaknya, namun Menteri Hukum dan HAM.
“Kami juga mengusulkan tiga orang secara khusus untuk mendapat remisi, yakni tahanan kasus narkoba,” katanya.
 Alasannya, karena kasus narkoda tergolong perkara khsusus, sehingga berkas pengusulannya dipisahkan dengan yang lain. Selain itu pertimbangan lain mendapatkan remisi, berkelakuan baik selama menjalani tahanan.
Saat ini jumlah penghuni rutan Raba Bima 278, jumlah itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Diharapkan bagi yang mendapat remisi nantinya, dapat memanfaatkannya dengan baik. (BE.16)

SMAN 2 Wera Disarankan Tempuh Jalur Hukum

Bima, Bimeks.-
Anggota DPRD Kabupaten Bima, yang juga Wakil Ketua Komisi D, Sukin HT, SPd, mendesak pihak sekolah agar melaporkan kontraktor kepada pihak Kepolisian, jika tidak ada niat baik CV Sayonara menuntaskan sisa pekerjaannya. Apalagi, berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah dan siswa terpaksa belajar dibawah pohon atau emperan sekolah.
Sebenarnya, kata Ketua Fraksi PAN ini, masalah ini sudah lama disorot oleh Dewan. Bahkan pihak kontraktor dan Dinas Dikpora Kabupaten Bima sudah dipanggil. Mereka pun diminta melihat kondisi fisik sekolah, selanjutnya dikerjakan lagi. “Rupanya pihak dinas dan kontraktor ini saling lempar tanggungjawab, kontraktor menyalahkan dinas dan sebaliknya juga,” katanya kepada Bimeks via handphone (HP), Jumat.
 Rupanya, upaya yang dilakukan oleh Dewan melalui Komisi D dan fraksi PAN tidak membuahkan hasil. Untuk itu, dia sangat menyesalkan persoalan ini. Kenyataan ini akan kembali menjadi catatan bagi komisi dan fraksi. “Kami sebenarnya sudah memberikan tekanan luar biasa, namun masih juga muncul masalah. Jika kenyataan seperti ini, maka sebaiknya sekolah dan komite melaporkan kontraktor ke Kepolisian,” sarannya.
Jika alasan pihak kontraktor rugi dengan pengerjaan proyek itu, dinilainya sangat tidak mungkin. Apalagi, dengan alokasi dana Rp497 juta, baginya setimpal dengan fisik proyek. “Kalau memang sejak awal memperhitungkan rugi, kenapa harus ikut tender proyek,” ujarnya.
Dia juga berharap agar pihak eksekutif tidak “lepas tangan” dengan persoalan ini. Bahkan, komisi dan fraksinya akan merekomendasikan CV Sayonara untuk dipertimbangkan mengerjakan proyek selanjutnya. Apalagi, sudah ada pengalaman, mengabaikan pekerjaan yang sudah ada dan terkesan tidak bertanggungjawab. (BE.16)

Kapet Bima-Dompu akan Kembangkan La Key

Dompu, Bimeks.-
Potensi Kabupaten Dompu tidak kalah dengan daerah-daerah lain di wilayah Indonesia itu. Hal itu dapat dilihat dari berbagai potensi yang bisa diandalkan pada level dunia. Namun, untuk menampilkan serta mengelola sumber daya alam itu memerlukan dana dan pemikiran serta dikelola dengan optimal.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Pelaksana Kapet Bima-Dompu, Dr Iwan Harsono, M.Ec, SE, kepada wartawan di ruangan rapat Bupati Dompu, Kamis (30/7). Rapat dipimpin Bupati Dompu dan dihadiri oleh kepala Satker..
Iwan mengatakan rapat itu bertujuan untuk sinkronisasi dengan beberapa SKPD mengenai program apa saja yang akan dimulai dilakukan, sehingga akan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan masyarakat.
Diakuinya, saat ini wilayah Kapet yang meliputi Kabuaten Bima, Kota Bima, dan Dompu memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai 0,25 persen dan sebagai langkah awal, bagaimana bisa menarik investor. Karena itu harus ada komoditi atau sektor penggerak utama. Untuk Kabupaten Dompu, telah disepekati bersama pengembangan La Key secara berencana. Tahun depan akan berkerja sama dengan Kapet akan melaksanakan Dompu Indonesia Open Surfing. Kenapa sektor ini dikembangkan? “Karena seckor itulah yang bisa menjadi penggerak utama sektor lainnya. Insya Allah akan dihadiri 70 negara,” ujarnya.
Dengan dilakukannya pengembangan sektor penggerak utama itu, maka akan diikuti dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya. “Saya salut dengan dukungan Bupati Dompu,” ujarnya.
Kenapa bukan sektor pertanian dan peternakan yang lebih dulu, menurutnya, saat ini sektor penggerak utama itulah yang memang diandalkan di Dompu. Jika sector itu maju, akan dikuiti dengan sektor lainnya.
Iwan mengatakan, ketua Kapet adalah Gubenur NTB HM Zainul Majdi, sehingga berbagai program yang telah dicanangkannya sangat mendapat respons positif dari Gubernur dan unsur lainnya. (BE.15)

Warga yang Diduga Lumpuh Layu Diperiksa

Dompu, Bimeks.-
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dompu Barat, Kamis (30/7), memeriksa dua dari lima bersaudara warga Dusun Simpang Desa Bara kecamatan Woja Dompu, yang diidentifikasi diserang penyakit lumpuh layu. Pemeriksaan dua dokter RSUD Dompu itu dilakukan untuk mengetahuai apakah lima bersaudar itu benar-benar lumpuh layu atau tidak. Mereka yang diperiksa adalah Nurmiati dan Nuraini.
Sekretaris Dikes Dompu, Anwar M Saleh, S Sos, menjelaskan pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter bedah dan anak, juga dibantu dokter senior lainnya. Disimpulkan,dua anak sebagai contoh pemeriksaan itu mengalami penyakit neoropethi atau kelainan saraf. Atau menderita kelainan saraf yang diakibatkan faktor genetik.
Katanya, pemeriksaan penyakit neoropheti itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan oleh tim dokter . Dokter meyepakatinya dengan penyakit kelainan saraf, sehingga tidak kuat bergerak.
Diingatkannya, masyarakat Dompu jangan terlalu cepat menyimpulkan sebagai penyakit lumpuh layu, tanpa melalui proses medis. Selama ini kebanyakan mengetahui penyakit dideritanya hanya berdasarkan perasaan, padahal penyakit dideritanya kemungkinan tidak demikian.
Di samping itu juga, katanya, saat ini Pemerintah Kabupaten Dompu telah menyediakan suatu program kesehatan bagi rakyat dan hal itu patut disyukuri. Namun, kebanyakan warga jarang memeriksakan diri ke Puskesmas ataupun rumah sakit. Tapi, setelah penyakitnya parah baru dibawa ke RSUD.
“Dalam program Jakat itu sudah dengan jelas arah Pemerintah Dompu dalam memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat,” katanya di Dompu, kemarin. (BE.15)

Kamis, 30 Juli 2009

Pasien HIV/AIDS Dibelit Masalah Keuangan


Kota Bima, Bimeks.-
Hingga Kamis (30/7) siang, Ris, pasien positif HIV/AIDS asal Kelurahan Rabadompu Barat masih dirawat intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Meski telah cukup lama disarankan dirujuk ke Mataram, keluarga pasien masih memilih bertahan. Mengapa? Bisa ditebak, keluarga petani kesulitan biaya.
Tidak berbeda pekan sebelumnya, sejak dirawat Kamis lalu, kondisi Ris masih sama, bahkan cenderung menurun. Badannya tampak lemah, bagian mulutnya tampak berwarna putih seperti jamur. Perbedaannya, tidak seperti tiga hari lalu, sejak kemarin, pasien berumur 23 tahun itu dipindahkan ke ruangan isolasi. Ris dirawat ditemani orang tuanya.
Orang tua pasien, Abdullah mengaku, bingung dengan penanganan anak bungsunya itu. Pasalnya, meski sudah disarankan dirujuk ke Mataram, keluarganya belum mampu menyiapkan biaya pengobatan. “Kami ini hanya petani Nak, bagaimana bisa kami bawa ke Mataram ini saja kami pakai Jamkesmas,” tutur Abdullah, di RSUD Bima, kamis (30/7).
Diakui Abdullah, hingga kemarin belum ada satu pun petugas Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) maupun utusan pemerintah lainnya yang mengunjungi atau melihat kondisi putranya itu. Hingga kemarin Ris hanya ditunggui bersama istrinya, Kalsum. “Sebenarnya dari kemarin disuruh bawa ke Mataram, tapi kami tidak memiliki biaya,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Humas RSUD Bima, dr H Sucipto menyatakan, hingga kemarin keluarga pasien penyakit mematikan itu belum menerima bantuan dari pemerintah, kendati keadaan pasien itu telah diinformasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. “Hingga saat ini, pasiennya belum dibawa ke Mataram, karena kendala biaya. Keluarga pasien juga masih menunggu uluran bantuan dari pemerintah,” katanya.
Diakui Sucipto, kendati melalui rujukan itu belum bisa memastikan keadaan pasien membaik. Langkah itu setidaknya akan membantu pasien dan keluarganya mendapatkan pelayanan yang lebih baik. “Keliru pernyataan Dinas Sosial, jika dirawat di sini dengan di Mataram itu sama. Apa mereka dokter bisa memastikan begitu. Tentu saja ada perbedaannya-lah,” katanya.
Sucipto juga membantah ada praktik medis yang menggunakan jarum suntik lebih dari satu kali, kendati muncul spekulasi kuat tentang itu. Menurutnya, secara umum paramedis tetap merujuk ketentuan dan kodek etik profesi. Sisa-sisa jarum suntik yang digunakan untuk pasien HIV/AIDS itu langsung dikumpulkan dan diamankan dalam satu wadah tersendiri. “Kita juga sudah disumpah, tidak benar kita menggunakan jarum suntik lebih dari satu kali. Kalau ada yang begitu berarti memang sengaja membunuh pasien dan melanggar kode etik,” katanya.
Pantauan Bimeks, kemarin, keberadaan Ris menjadi bahan pembicaraan dari keluarga pasien lainnya. Sebagian mengaku tak mengetahui apa penyakit yang dideritanya. Hanya mereka heran dengan banyaknya wartawan yang hampir setiap hari memantau kondisinya.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, Kepala Seksi (kasi) Rehabilitasi dan bantuan Sosial Dinsosnaker, Ma’ani, menilai langkah RSUD Bima menyarankan pasien HIV/AIDS agar rujuk ke Mataram bukanlah solusi, karena pelayanan di sana dengan di Bima sama saja. “Itu bukanlah solusi, toh di sana juga tidak ada ruang isolasinya karena obatnya juga belum jelas,” kata Ma’ani beberapa waktu lalu.
Ma’ani juga sempat mengingatkan pihak medis agar bekerja profesional menyusul banyaknya spekulasi penggunaan jarum suntik lebih dari satu kali. (BE.17)

ZAMAN, Gosip Pegawai hingga Facebook


Bima, Bimeks.-
Deklarasi mantan Bupati Bima, H Zainul Arifin di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhwan Salama maju menjadi calon Bupati periode 2010-2015, menjadi gosip hangat di kalangan pegawai kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Selain itu, merambah ke dunia maya atau facebook.
Seperti saat deklarasi Wakil Bupati Bima, Drs H Usman AK, menjadi calon bupati berpasangan dengan HM Najib, kalangan pegawai pun menjadikannya menu perbincangan. Kemarin, sejumlah pegawai di kantor Pemkab Bima ada yang terkejut dengan ‘come back-nya” mantan Bupati Bima yang akrab disapa Abuya itu.
Apalagi, mereka mendengar dan membaca dalam media massa, jika pasangan Zainul adalah Usman AK. Bahkan, nama pasangan itu sudah disebut dengan istilah ZAMAN (Zainul Arifin dan Usman AK). “Nama ini sudah populer jadi perbincangan hari ini,” ujar seorang pegawai Pemkab Bima, Kamis.
Membincangkan masalah politik ini, kata sumber itu, harus hati-hati. Namun, tidak ada topik yang lebih menarik di kalangan pegawai, selain mulai memanasnya suhu politik menjelang Pemilu tahun 2010 nanti. “Jika dua orang ini (Zainul dan Usman AK, Red) jadi berpasangan, ini termasuk calon kuat,” kata pegawai lainnya.
Ada juga pegawai yang berpendapat lain, menyarankan maju lagi, karena pada Pemilu Wali Kota Bima lalu, kalah. Pada sisi lain, ada juga yang meragukan akan memenangkan kompetisis saat pemilihan nanti.
Rupanya, ini tidak hanya menjadi perbincangan di dunia nyata, tapi juga dunia maya. Sejumlah peserta facebook membincangkan hal itu. Ada yang menulis dalam facebook-nya “AMAN...ZAMAN”. Artinya Aji Moa (Usman AK) dan Aji Najib berubah menjadi pasangan baru yakni ZAMAN.
Pantauan Bimeks saat deklarasi di Ponpes Al- Ikhwan, sekitar 3.000 orang hadir. Termasuk Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Ady Mahyudi, yang sebelumnya menjadi calon Wakil Wali Kota Bima berpasangan dengan Abuya. Diantara yang hadir ada juga wajah pegawai Pemkab dan Pemkot Bima.
Seperti apa perkembangan politik menjelang Pemilu Bupati dan Wabup tahun depan, kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya. (BE.16)

KPU Kota Bima Enggan Komentari Putusan MA


Kota Bima, Bimeks.-
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peng­hitungan hasil suara tahap kedua berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 dan kini menuai banyak sorotan. Putusan MA itu tidak hanya berpengaruh pada kursi di DPR RI, namun juga DPRD.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kota Bima, Dra Nur Farhaty, MSi, enggan mengomentarinya. Dikatakannya KPU Kota Bima memiliki posisi hirarki, sehingga masih menunggu putusan KPU Jakarta. “Di sana (KPU Pusat, Red) masih dalam proses,” katanya kepada wartawan di KPU Kota Bima, Kamis (30/7).
Mengenai hasil penetapan kursi DPRD Kota Bima sebelumnya, apakah akan berubah dengan putusan MA itu, sehingga ada Caleg terpilih harus dibatalkan? Namun, Farhaty tak ingin berandai-andai mengenai hal ini. Dia lebih memilih menunggu putusan KPU Pusat. “Tidak ada komentar dulu mengenai hal ini,” jawabnya.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, meminta agar KPU mempertahankan keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilu Legislatif. Sebab, penetapan KPU tentang Hasil Pemilu Legislatif ini, termasuk penghitungan suara tahap kedua, sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
KPU diminta tidak berubah arah, karena keputusan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. Khususnya, Pasal 205 Ayat (4) dan sangat jelas, bahwa pasal itu mengatur tentang urutan dan tatacara perolehan kursi di setiap daerah pemilihan (Dapil).
Dia berpendapat, pilihan kata “memperoleh suara” pada pasal 205 ayat (4), yakni “kepada partai politik peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 persen dari BPP”, merupakan pilihan sadar untuk merumuskannya dengan tidak menggunakan kata-kata “sisa suara”.
Artinya, penggunaan kata ini karena pengertian “memperoleh suara” 50 persen berlaku bagi parpol yang memperoleh suara lebih dari BPP yang sudah digunakan meraih kursi. Selain itu, masih ada suara lebih dan kelebihan sekurang-kurangnya 50 persen BPP ataupun parpol yang tidak mencapai BPP, sepanjang perolehan suaranya sekurang-kurangnya 50 persen BPP, maka berhak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi tahap kedua.
Dengan demikian, menurut dia, penetapan perolehan kursi tahap kedua tidak hanya bagi parpol yang mencapai BPP. Rumusan pasal ini adalah upaya perbaikan dari pengaturan perolehan kursi agar terjadi ‘perimbangan’ nilai kursi di setiap Dapil, seperti yang terjadi pada Pemilu 2004.
Karena itu, kata dia, peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut sudah benar dan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008. (BE.16)

Dicari, Pemimpin Bima yang Peka dan tak Silau Harta

Kota Bima, Bimeks.-
Kendati pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima masih lama atau akan dihelat tahun 2010 mendatang, beberapa pihak sudah ancang-ancang menentukan dan membedah kriteria calon pemimpin yang bakal mereka pilih. Seperti apa pendapat mereka?
Menurut sebagian masyarakat, calon Bupati dan Wakil Bupati Bima mendatang harus lebih pro-rakyat, mampu mendorong pembangunan yang merata, termasuk mengatasi setumpuk sejumlah persoalan sosial dan kemiskinan. Bukan pemimpin yang malah mengincar jabatan sebagai jembatan mengejar kekayaan.
“Biasanya, kebanyakan orang kalau sudah di atas susah mengingat yang dibawahnya, janngan sampai terjadi seperti itu. Bupati dan wakil bupati Bima nanti harus pintar menerjemahkan apa keinginan masyarakat,” ujar Hamid, warga Bajo Kecamatan Soromandi, Kamis (30/7).
Menurut mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bima ini, sudah semestinya calon pemimpin lebih peka terhadap keinginan (aspirasi) masyarakat, apalagi saat ini masyarakat terbelenggu oleh sejumlah persoalan sosial. Mulai dari perkara ekonomi atau kemiskinan, hingga derajat pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.
“Jika calon itu bisa lebih fokus dan pro-rakyat, pasti masyarakat tidak akan lagi berteriak minta diperhatikan, tapi ingat juga calon pemimpin tidak hanya boleh mengobral visi-misi atau janji doang,” katanya.
Lain Hamid, lain pula, Usman, masyarakat lainnya. Dia berharap calon pemimpin tetap berpedoman pada agama dan selalu ingat janji tak hanya menjajakan visi dan misinya saja. “Masyarakat sekarang sudah pintar, tak gampang dibohongi. Jadi, kalau calon pemimpin sudah berlandaskan pada agama, pasti niatnya juga akan suci dan iklas membangun,” katanya.
Usman mengatakan, siapapun Bupati dan Wakil Bupati Bima mendatang tak boleh mengecewakan masyarakat terlebih dengan janji-janji atau “onani” wacana. Pemimpin juga harus dalam adil dalam melaksanakan roda pemerintahan termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
“Masalahnya, saat ini cukup sulit menemukan pemimpin yang benar-benar iklas peduli terhadap nasib rakyat. apalah pentingnya kekuasaan dibanding nasib dan kepercayaan masyarkat,” katanya.
Sementara politisi Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs H Sulaiman Hamzah, menilai, calon pemimpin atau Bupati dan Wakil Bupati Bima, harus lebih memahami dan mampu menerjemahkan keinginan masyarakat. Mendorong hasil pembangunan yang maksimal dan melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.
“Dari dulu hingga sekarang keadaan masyarakat hanya tampak kering saja, jadi ke depan sangat butuh orang yang bisa lebih memerhatikan nasib rakyat atau pro-rakyat,” katanya.
Diakui calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB terpilih itu, bisa dipastikan cukup banyak figur yang bakal bersaing dalam bursa Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pemilu 2010 mendatang. Semuanya memiliki kans yang hampir sama. Namun, hanya satu yang terbaik, yakni pemimpin yang benar-benar mampu memahami kebutuhan masyarakat.
“Selama ini cukup banyak anggaran yang dialirkan dari pusat, namun belum merata termasuk hingga ke desa-desa. Jadi banyak desa yang kering, jadi itulah yang harus diperhatikan, “katanya.
Menurut Sulaiman, para calon sedikitnya, harus memiliki sejumlah modal melalui beberapa tahap agar bisa terpilih menjadi pemimpin terpilih, diantaranya harus digdaya dalam uji penentuan (fit and proper test), memiliki kendaraan dan amunisi politik, dukungan dan visi-misi yang jelas serta tendesi kepada masyarakat.
“Selain itu, penentuannya ada pada takdirnya sendiri, walaupun sekuat-kuatnya berusaha dan mencuri perhatian masyarakat, kalau tidak ada takdir itu akan sangat sulit,” katanya.
Seperti apakah pemimpin yang layak itu? Definisi pemimpin yang layak dalam pandangan Sulaiman, harus mampu dan selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat. Bukan, malah memanfaatkan jabatan sebagai kendaraan meraih kekayaan. (BE.17)

Jaksa Minta Penyidik Lengkapi Berkas Kasus TPS Dara


Kota Bima, Bimeks.-
Jaksa yang menangani kasus Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) KPPS TPS 4 Kelurahan Dara, meminta agar penyidik Kepolisian melengkapi berkas yang diajukan sebelumnya. Setelah menelaah berkas kasus dengan tujuh tersangka itu, dinilai ada berkas yang kurang.
Apa yang kurang? Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Rahmad Isnaini, SH, mengatakan pada pasal 139 jo 250 masih perlu ditelaah apakah penyerahan lampiran C1 diserahkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) langsung ke Pengawas Lapangan atau melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam pasal itu, terdapat kata-kata menyerahkan melalui PPS.
Sementara dalam kasus ini, kata dia, KPPS TPS 4 tidak mau menyerahkan kepada pengawas lapangan, namun menyerahkan ke PPS untuk dilanjutkan, tidak hanya kepada pengawas lapangan, namun juga saksi. Untuk itu, dimintanya penyidik melengkapi dengan meminta keterangan saksi ahli hukum yang dapat memahami tentang hal itu.
Pasalnya, keterangan saksi ahli sebelumnya, Adnan, SH, MH, dinilai memberi penjelasan ngambang. Hanya menyatakan lampiran C1 itu wajib diserahkan, namun ke siapa, tidak jelas.
“Saya juga akan berkonsultasi ke Kejati NTB soal masalah dalam kasus ini, sehingga ada titik terangnya,” katanya di Kejari Raba Bima, Kamis (30/7).
Lantaran itulah, kata dia, bekas dikembalikan ke penyidik Kepolisian (P19). Jika sudah dilangkapi dan jalas, maka dia siap untuk menyingkan.
Kasus itu mencuat setelah KPPS TPS 4 Dara menolak menyerahkan rekapitulasi suara (C1) kepada Panwaslu Lapangan saat Pemilu Presiden lalu. Penolakan pemberian C1 itu berbuntut panjang. KPU Kota Bima telah menunjuk pengacara untuk mendampingi tujuh tersangka dalam kasus yang sebelumnya ditangani Panwaslu. (BE.16)

Produk Berbahaya terus Diincar


Kota Bima, Bimeks.-
Langkah tim gabungan razia makanan, minuman kedaluwarsa, jamu dan kosmetika berbahaya terus bergulir. Kamis (30/7), tim kembali mengincar sejumlah sejumlah toko dan kios di Kota Bima. Diantaranya di kompleks pasar Raba dan pasar senggol Bima. Hasilnya, ratusan produk berbahaya itu berhasil disita.
Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, Ratnaningsih, menyebutkan, masih sama seperti sebelumnya, razia Kamis dilakukan oleh dua tim, dari aparat gabungan dan SKPD itu. Meliputi toko Gunung Dua, Supermarket Lancar Jaya, Arjuna dan sejumlah toko di kompleks pasar Raba.
“Tim pertama masih menyisir di wilayah barat, sedangkan tim dua ke wilayah timur seperti pasar Raba,” ujar Ratnaningsih di Diskoperindag, Kamis (30/7).
Dikatakannya, hingga kemarin, tim gbaungan berhasil mengamankan ratusan produk makanan, minuman berbahaya seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Oreo, roti aneka jenis teh dan susu. Umumnya, seluruh produk itu telah melampui batas waktu atau kedaluwarsa. Tim juga mengamankan sejumlah jenis produk kosmetika berbahan kimia yang berbahaya seperti Pounds.
Diakuinya, hingga Kamis tim menyisir ratusan toko dan kios. Hasilnya, hampir seluruhnya ditemukan produk berbahaya itu. “Dari seluruh toko dan kios yang kita sisir, ada saja produk berbahaya yang kita temukan,” katanya.
Ratnaningsih mengatakan, sesuai jadwal, razia akan dilanjutkan Jumat ini meliputi sejumlah gudang sebelum dimusnahkan siang harinya. “Rencananya di pasar raya Bima juga akan kita razia, baru kita musnahkan,” katanya.
Ratnaningsih mengingatkan masyarakat agar selektif dalam memilih dan membeli produk. Teliti sebelum mengosumsi produk yang dibeli untuk memastikan kelayakannya. Apalagi, menjelang bulan suci ramadhan. “Usahakan, teliti dan lihat lagi tanggal dan komposisinya, kalau menukan sudah melampui batas silakan laporkan kepada kami agar jangan sampai ada korban,” pungkasnya. (BE.17)

Panggi, Tuan Rumah MTQ Kota Bima

Kota Bima, Bimeks.-
Rapat terbatas pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Bima, digelar di aula kantor WaliKota Bima, Kamis (30/7). Disepakati, Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagai tuan tumah Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ) IV Kota Bima.
Cabang yang dilombakan adalah tilawah, tahfizh, syarhil, fahmil, khattil quran, sedangkan tambahan adalah MTQ antar-dinas dan badan, kelurahan. Kemudian antar-mahasiswa seluruh perguruan tinggi (PT) di Kota Bima.
Wakil Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Bima, Drs Furkan, mengatakan, dengan banyaknya lomba itu mengharuskan panitia menyiapkan arena utama, kedua, ketiga dan seterusnya. “Jadi beberapa cabang lomba digelar pada beberapa tempat yang telah disediakan,” katanya.
MTQ itu, katanya, direncanakan dibuka oleh Wali Kota Bima, HM Nur A Latif, 8 Juli mendatang dengan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan swadaya masyarakat. “Sejak penetapan itu, panitia dan tuan rumah bekerja keras untuk menata arena MTQ, sehingga pembukaan sesuai rencana,” katanya.
Ditambahkannya, peserta MTQ setiap kecamatan, sudah ada pada panitia dengan melengkapi berbagai persyaratan.
Rapat dihadiri Sekda Kota Bima, Drs H Maryono Nasiman, MM, Asisten I, Syahrullah, SH, MH, Kabag Kesra Setda, Sekretaris LPTQ Kota Bima, Drs H Ramli Ahmad, Camat Mpunda, Lalu Sukarsana, SIP, dan Ketua LPTQ Mpunda, A Latif M Saleh, SPdI. (BE.13)

Alamak, Siswa SMAN 2 Wera Belajar di Bawah Pohon

Bima, Bimeks.-
Lantaran pembangunan sekolah mangkrak, siswa SMAN 2 Wera Kabupaten Bima belajar dibawah pohon dan emperan sekolah. Kondisi itu terjadi sejak Senin, 13 Juli lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) SMAN 2 Wera, Raodah, menjelaskan belum jelas sampai kapan siswa harus belajar di luar ruangan kelas. Pasalnya, empat kelas yang dikerjakan belum dituntaskan oleh pemborongnya. Pihak pemborong, sudah dihubungi beberapa kali melalui handphone (HP), namun jarang direspons. Kenyataan ini menyebabkan pihak sekolah, komite, dan orang tua murid bingung. “Kemarin lima kali saya hubungi HP-nya tapi tidak mau diangkat-angkat,” katanya kepada Bimeks via HP, Kamis (30/7).
Raodah mengaku kesal, karena pihak kontraktor beberapa kali menjanjikan akan menuntaskan pekerjaannya. Sebelum siswa masuk sekolah, dijanjikan akan rampung. “Janjinya hari Senin (13/7) sudah rampung, tapi sampai sekarang tidak datang juga,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, pihak kontraktor tinggal memasang kramik dan kaca jendela. Beberapa lagi yang lainnya, namun entah mengapa tidak pernah mau dituntaskan. “Selama ini hanya janji saja, tidak pernah ada buktinya,” ujarnya.
Proyek itu, kata dia, sebenarnya sejak 2007 lalu, namun pelaksanaannya selalu diundur. Hingga pertengahan 2009 belum juga tuntas 100 persen.
Wakil Ketua Komite SMAN 2 Wera, Abubakar H Jamaludin, mendesak Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST, agar kontraktor itu menyelesaikan pekerjaannya. Pihak CV Sayonara, sebelumnya menjanjikan akan rampung Maret lalu. Proyek ini sendiri dari anggaran 2006 dan 2008. “Sampai saat ini belum selesai,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, alokasi anggaran sekitar Rp497 juta. Akibatnya, siswa ada yang belajar di bawah pohon dan emperan sekolah.
Bagaimana tanggapan pihak CV Sayonara? Kontraktor Anwar Tunri Bali atau Baba Chong yang dihubungi via HP menjelaskan, sebenarnya pekerjaan itu tidak molor. Dijanjikannya, tiga hari ini akan diselesaikan. Hanya saja, ada kendala yang dihadapinya.
Dijelaskannya, volume pekerjaan proyek itu melebihi rencana awal. Dalam perencanaan ruangan seharusnya 7x8 meter, namun oleh konsultan salah menghitung menjadi 8x9 meter.
Akibatnya, harus menambah puluhan juta rupiah. “Kami sebagai kontraktor jangan hanya disalahkan, ini akibat ketidakcermatan konsultan dalam perhitungan,” katanya.
Kontraktor, katanya, ingin mendapatkan keuntungan, bukan sebaliknya merugi. Di sekolah itu, jelasnya tinggal pemasangan keramik saja. Dia sendiri telah menyarankan agar murid belajar saja dalam kelas, karena tinggal memasang keramik. Selain itu, mengeritik Dinas Dikpora agar tidak memaksakan pembangunan, jika anggaran tidak cukup. (BE.16)

Anggota PWRI Rayakan HUT ke-47


Kota Bima, Bimeks.-
Usia tak selamanya menjadi batasan bagi orang untuk berkarya dan menunjukkan eksitensinya. Tidak terkecuali para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Kamis (30/7), mereka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 organisasinya itu.
Meski sudah tampak ujur dan sudah ada yang ompong, para veteran (pensiunan) PNS itu tampak serius merayakan HUT organisasi mereka yang dipusatkan di Kadin Bima itu. Mulai dari pembukaan acara hingga kompak menyanyikan mars PWRI dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sekretaris PWRI Kota Bima, H Puasa Kala, BA, mengatakan, usia boleh bertambah nam un samangat tak boleh pudar mengiringi perputaran waktu, apalagi para pensiunan PNS selama ini memberikan kontribusi tersendiri dalam pembanguann bangsa.
“Mari kita jadikan hidup Wredatama semakin mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kontibusi dari kita juga sangat diperlukan,” ujar Puasa.
Diakuinya, apa yang dilakukan PWRI selama ini memberikan andil yang positif dalam pembangunan bangsa . Pasalnya, sebagian PWRI merupakan pensiuan mantan-mantan pejabat seperti kepala dinas.
Tidak hanya sekadar memeringati HUT ke-47, dalam kesempatan itu, PWRI juga memberikan piagam penghargaan kepada anggotanya yang masih aktif. (BE.17)

Pecatur Bima Tantang GM Via Internet

Kota Bima, Bimeks.-
Sepekan terakhir ini, sejumlah pecatur terbaik Kota dan Kabupaten Bima, terus menyiapkan diri menghadapi kejuaraan catur terbuka Wali Kota Bima tingkat nasional yang akan dihelat 6-19 Agustus mendatang. Caranya, terus menjajal kemampuan Grand Master (GM) Internasional melalui online jaringan internet agar sukses menggapai hadiah bernilai total Rp200 juta lebih itu.
Rupanya, hadiah Rp50 juta bagi juara pertama menjadi magnet tersendiri bagi para calon peserta untuk memantapkan persiapan. Mereka yang kini betah berlama-lama mengotak-atik bidak di internet itu adalah Master Nasional (MN), Wahyullah, MN Taufik Werang, Syaifullah, Salahuddin, Master Percasi (MP) Ramli, dan beberapa pecatur lainnya.
“Kita persiapkan diri dan berharap bisa menduduki 50 besar se-Indonesia,” ujar MN Wahyullah di rental internet Cyber Monggonao Kota Bima, Kamis (30/7).
Pertandingan online dengan GM Internasional, katanya, akan menambah wawasan, terutama langkah-langkah strategis. Namun, diakui usaha beberapa MN dari Bima itu masih jauh dari harapan. “Kita sulit mengalahkan mereka, paling banter bersyukur jika mampu bermain remis,” tutur pecatur Kabupaten Bima ini.
Hal senada dikemukakan pecatur Kota Bima, Salahuddin dan Syaifullah. Mereka bukan hanya kesulitan melawan GM Internasional, tetapi juga baru beberapa kali bermain internet, sehingga merepotkan penjaga konter internet. “Jangankan untuk mengalahkan GM, menghidupkan internet saja baru belajar,” ujar Syafullah, di sekretariat panitia hotel La Ila.
Dia berharap, dengan banyaknya latihan, beberapa pecatur Kota Bima bisa menempati 50 besar. Kalau berhasil maka akan banyak yang meraih gelar MN. Sebab untuk mendapatkan gelar itu, harus mendapat tujuh hingga delapan poin kemenangan. (BE.13)

Monyet Resahkan Warga Maria

Bima, Bimeks.-
Isu kehadiran monyet jadi-jadian di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, muncul. Banyak warga kuatir keluar rumah, karena moyet itu menakut-nakuti warga. Namun, ada juga yang percaya jika itu memang monyet benaran.
Bagaimana ceritanya? Beberapa warga mengaku pernah melihat moyet itu. Seperti yang dituturkan warga RT 04 Desa Maria, Tajun Nisa. Diakuinya, saat penguburan seorang warga setempat, makhluk aneh itu muncul di sekitar pekuburan umum Doro Dara Desa Maria. Namun, hanya melihat-lihat saja dan tidak mengganggu warga.
Awal kemunculan monyet itu, kata dia, dilihat oleh Nursia, warga RT 04, saat menaiki rumahnya. Saat diusir, justru moyet itu geram menakutkan dan sempat memakan berasnya. Namun, beberapa saat kemudian menghilang entah kemana.
Monyet itu, diakuinya, ada dua ekor, satu berbadan besar berkelamin laki-laki, sedangkan satunya lagi kecil dan sering mangkal pada rumah Ismail di RT 03. Aksinya, pada siang hari dan malam hari dan kerap ditemukan warga. Banyak warga takut karena muncul di malam hari di tempat buang hajat.
Seperti yang dituturkan warga RT 05, Rosnani Wahab. Rabu malam, monyet itu tiba-tiba muncul saat suaminya sedang buang hajat, karena takut akhirnya berlarian menaiki rumahnya. “Saya kaget mendengar suami saya berteriak, padahal sedang buang hajat,” katanya.
Kejadian seperti itu, ujarnya, dikuatirkan membahayakan orang, apalagi bagi yang jantungan. “Saya pikir monyet itu bukan makhluk jadi-jadian, tetapi betul-betul monyet, kemungkinan pernah dijinakkan, sehingga berkeliaran di kampung,” katanya. (BE.13)

Rabu, 29 Juli 2009

Zainul Siap Maju jadi Calon Bupati Bima


Bima, Bimeks.-
Satu per satu figur yang disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2010-2015 mulai unjuk diri. Rabu (29/7), giliran mantan Bupati Bima, H Zainul Arifin, menyatakan diri siap maju dalam bursa Pemilu Bupati Bima tahun 2010 mendatang.
Isyarat itu disampaikan Abuya--sapaan akrab H Zainul--di sela peringatan hari ulang tahunnya yang ke-54, Rabu (29/7) sore, di Salama.
Selain ribuan masyarakat, acara yang dihelat di depan halaman kediamannya itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima, H Muchdar Arsyad, HM Nur AK, HM Najib HM Ali, mantan Sekda Bima, H Muchlis HMA, mantan Wakil Wali Kota Bima, H Umar H Abubakar.
Dalam acara itu, masing-masing utusan masyarakat daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima menyatakan siap mendukung Zainul maju jika benar-benar maju sebagai calon Bupati Bima. Saat itu, sebagian besar yang hadir menyusulkan agar Zainul berpasangan dengan Wakil Bupati Bima saat ini, H Usman AK.
Kendati dihadiri ribuan massa dan sejumlah tokoh, Zainul tak mengakui acara itu sengaja dirancang sebagai ajang deklarasi atau penyamaan visi-misi dengan figur yang akan mendampinginya.
“Silakan wartawan menebak saja, nanti baru bisa saya berikan jawabannya karena belum saatnya,” katanya.
Zainul mengaku berniat ikut mencalonkan diri, karena banyaknya dukungan masyarakat dan keinginan membangun Kabupaten Bima menuju arah yang lebih baik.
“Nanti kalau memang amanah itu diijinkan kepada saya, program pertamanya adalah pemindahan ibukota Kabupaten Bima, termasuk pendidikan gratis. Kabupaten Dompu saja bisa menerapkan kebijakan itu, kenapa kita tidak,” katanya.
Mengenai kepastian kriteria dan kepastian calon pendamping yang bakal dipinangnya, Zainul enggan membeberkannya. Namun, diakuinya, dia merasa cocok dengan Wabup H Usman AK dan mantan Sekda Kabupaten Bima, H Muchlis HMA. “Dari awal, ada dua nama yang saya rasakan cocok, Pak Usman AK dan Muchlis,” katanya. (BE.17)

Noordin M Top Ada di Bima?

Kota Bima, Bimeks.-
Sepak terjang Noordin M Top yang diduga aktor dibalik sejumlah peristiwa pemboman di Indonesia, rupanya terusmenyita publik. Tak terkecuali di Bima. Rabu (29/7), tersebar isu dari sebagian warga Bima bahwa Noordin berada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian.
Wartawan pun membayangkan hal itu bakal menjadi berita heboh. Namun, setelah dicek ternyata hanya isu belaka.
Tidak seperti biasanya, Rabu, tiba-tiba saja sejumlah wartawan diberondong sejumlah informasi tentang penangkapan Noordin M Top di Kecamatan Wera, wilayah bagian timur Kabupaten Bima. Sejumlah wartawan tampak kaget, sebagian ada yang sangsi dan berusaha mengecek informasi itu.
“Tadi ada yang nelepon dari Mataram dapat informasi dari Polda Bali, katanya Noordin M Top sudah ditangkap di Wera,” ujar Elismiati, wartawan Bima TV, kepada wartawan lainnya.
Pihka Kepolisian pun dihubungi untuk mengecek kebenaran laporan itu. Namun, dipastikan informasi itu tak akurat.
Kepala Satuan (Kasat) Intelkam Polres Bima, AKP L Sugiarta, yang dihubungi wartawan via telepon selular mengaku, tidak mengetahui informasi penangkapan aktor pembom paling dicari itu. “Sejauh ini belum ada informasi dan laporan itu yang kami terima,” ujar Sugiarta.
Tidak hanya wartawan, sejumlah warga juga sempat panik dan takut menyusul beredarnya isu gembong teroris itu. “Teroris? Kok bisa sampai masuk ke Bima, apa yang dicari di sini,” komentar Yudhi, warga Kelurahan Sarae.
Dia berharap agar aparat Kepolisian bekerja ektrakeras dan sigap mengantisipasi dan menangkap para pelaku teroris yang meresahkan itu. “Kita berharap kalau ada hal-hal yang mencurigakan cepat direspons pihak aparat, karena kami juga kuatir. Kalau bisa juga mengecek kebenaran isu yang menyebar, jangan sampai warga trauma dan panik terus,” harapnya. (BE.17)

Lumpuh Layu Serang Lima Bersaudara

Dompu, Bimeks.-
Lima anak dari sepuluh bersaudara di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu diidentifikasi menderita lumpuh layu. Mereka adalah Nuraini, Nurmiati, Nurhayati, Arif Budiman, dan Abubakar. Semuanya anak pasangan M Saleh Hamid-Mulyati yang menempati rumah di sebuah kebun dusun Sipong.
Dari pengakuan orang tuanya, kelima anak itu mulai mengalami penyakit aneh ketika menginjak masuk SMP. Namun, dari kelima anak yang mengalami lumpuh layu itu, semuanya bervariasi. Artinya, tidak semuanya berdasarkan urutan kelahirannya.
“Ini penyakit lumpuh yang diderita anak-anak saya bukan berdasarkan penyakit bawaan atau keturunan,” kata Mulyati di Dompu, kemarin.
Dikatakannya, selama ini belum pernah mengobati penyakit itu ke RSUD Dompu, apalagi dokter. Tidak ada uang untuk membiayai pengobatan yang kemungkinan mahal itu. Bahkan, kata Saleh, dulu pernah memeriksa ke Puskesmas. Namun, jawaban dari pihak Puskesmas kala itu penyakit itu tidak ada obatnya
“Selama ini kelima anak saya yang mengalami penyakit lumpuh tidak pernah dibawa ke dokter dan hanya pada Puskesmas saja. Sebab, ke dokter memerlukan uang,” jelasnya.
Karena kenyataan itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten Dompu membantu meringkan beban yang dialami mereka.
Penyakit parah juga dialami Siti Mariam (40), warga lingkungan Zado Kelurahan Bali I Dompu. Dia menderita kanker mata sudah hampir dua tahun terakhir. Hingga sekarang belum sembuh. “Saya tidak memiliki biaya untuk operasi sesuai dengan saran dokter,” ujarnya. (BE.15)
 

MUI: Obat HIV/AIDS hanya Iman dan Taqwa


Bima, Bimeks.-
Mencegah lebih baik daripada mengobati, pepatah itu sangat tepat menyikapi fenomena mulai banyaknya penderita HIV/AIDS di Bima. Masyarakat harus menghindari sejumlah hal yang bisa memicu terjadinya penyakit mematikan itu. Selain mencegah, harus membentengi diri dengan keimanan dan ketakwaan.
Demikian diingatkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima, HM Said Amin, BA, saat dimintai tanggapannya atas fenomena munculnya penyakit mematikan itu di Bima.
Menurut Amin, jika masyarakat sudah membentengi diri dengan keimanan dan ketakwaan, bisa dipastikan akan terhindar dari marabahaya terjangkit penyakit itu. Karena penyakit HIV/AIDS merupakan bagian dari kutukan (laknat) Tuhan. “Penyakit itu berawal dari hubungan yang tidak normal, gonta-ganti pasangan, lahir dari perzinahan. Kalau masyarkat berjalan pada rel agama itu, pasti kita terhindar dari penyakit itu,” ujar Amin di sekretariat MUI Kabupaten Bima, Rabu (29/7).
Said mengatakan, sesuai yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, suatu ketika akan timbul penyakit kusta dan angin merah (virus) dan sejenisnya yang tidak memiliki obat. Hal itu disebabkan, karena ulah atau degradasi moral manusia sendiri.
“Dalam agama kita kenal ada tiga jenis yang diturunkan Tuhan, ada ujian, peringatan dan siksa atau hukuman, penyakit itu juga merupakan salah satu siksaan,” katanya.
Said menjelaskan, masyarakat dan pemerintah harus cepat menyikapi secara bijak mulai banyaknya penderita penyakit HIV/AIDS dengan selalu mengacu pada kaidah agama, meningkatkan pemahaman tauhid, beriman dan bertaqwa, serta menjauhi larangan yang telah ditetapkan.
“Sampai sekarang ini, obat penyakit itu belum ada. Penyakit itu datang dari Tuhan dan obatnya juga dari Tuhan. Jadi obatnya hanya tegakkan shalat, itulah solusinya,” katanya.
Menurutnya, fenomena munculnya beberapa penyakit sosial dan kenakalan remaja tak lepas dari degradasi moral, minimnya pemahaman agama karena ekspresi kebebasan yang berlebihan. Beberapa orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak dari dini tanpa pengawalan hingga mendorong terjebak pada penyakit sosial.
“Saat tak banyak masyarakat yang paham agama, sementara pada bagian lainnya pelajaran PMP dan yang berbau agama di sekolah sudah dihilangkan,” katanya.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, tiga pasien yang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima karena positif mengidap HIV/AIDS. Mereka diisolasi pada ruangan tertentu, namun ada juga yang berbaur dengan pasien penyakit lainnya.
Dua orang diantaranya diketahui warga Rabadompu dan satu orang lainnya yang dirawat dua pekan lalu berasal dari Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Ketiganya diidentifikasi sebagai wanita-pria (Waria) atau banci. (BE.17)

Foto Noordin M Top Disebar


Dompu, Bimeks.
Untuk mengantisipasi kemungkinan teroris melarikan diri ke wilayah hukum Polres Dompu, upaya antisipasi dilakukan. Rabu (29/7), Kapolres Dompu AKBP Kumbul KS, SIK, dan perwira lainnya menyebarkan dan menempel foto buronan teroris yang saat ini paling dicari saat ini. Siapa dia? Noordin M Top!
“Kita akan menempel dan menyebarkan gambar Noordin M Top pada beberapa lokasi strategis di Dompu,” ujar Kapolres Dompu.
Tempat-tempat strategis penempelan itu adalah supermarket, toko, pasar, terminal, SPBU, kos-kosan, serta bank. Selain itu, pada berbagai fasilitas milik pemerintahan dan masyarakat. Penyebaran itu dilakukan dengan cara menempelkan foto atau poster.
Bimeks juga ikut dengan rombongan Kapolres Dompu itu. Lokasi pertama yang dituju adalah supermarket Merdeka dan beberapa toko di sekitarnya. Kedatangan rombongan mengundang perhatian pengguna jalan dan pemilik toko.
Ibu-ibu yang lagi berbelanja mengaku kaget dengan kedatangan romnbongan. Namun, setelah dijelaskan oleh anggota Polres Dompu dan wartawan, mereka maklum.
Usai menempel di toko-toko, Kapolres menuju terminal Ginte. Kemudian dilanjutkan ke SPBU dan lokasi strategis lainnya.
Menurut Kapolres, penyebaran foto Noordin M Top itu dilakukan agar agar gambar itu supaya diketahui oleh masyarakat dan mudah menemukan otak pelaku pemboman itu. “Siapa tahu dia ada di sini dan masyarakat mengenalnya,” ujarnya.
Dia meminta agar menghubungi Polres Dompu, melalui momor Kapolres Dompu (081907381888), Siaga Polres Dompu (0373-21248 dan 0373-22178), Siaga Intelkam (0373-21691) Facebook (Polres Dompu) atau Email: polresdompu@telkom.net.
“Saya sangat berharap pada seluruh masyarakat Indonesia dan Dompu, khususnya barang siapa melihat, mengetahui atau mendengar keberadaan Noordin M Top silakan menghubungi saya dan aparat kepolisian dengan nomor itu,” harap Kumbul.
Dia berharap pada masyarakat Dompu agar mulai mengaktifkan penjagaan di seluruh kampung, dengan menghidupkan pos-pos Kamling. (BE.15)

Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Produk Hukum Digelar

Bima, Bimeks.-
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Produk Hukum berlangsung Rabu di Paruga Parenta Pemkab Bima. Pesertanya adalah sekretaris dan pejabat yang menangani penyusunan tata naskah dinas dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bimtek dilaksanan oleh Bagian Administrasi Hukuum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bima dan dibuka Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs HM Taufik. Tujuannya untuk menyamakan persepsi di antara SKPD tentang sistem, mekanisme, dan prosedur penyusunan tata naskah dinas dan produk hukum.
 Taufik mengemukakan tata naskah dinas dan produk hukum yang memenuhi syarat formal dan material, dengan memerhatikan aspek kepastian hukum, transparansi, keseragaman dan estetika, penting untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah dalam bidang administrasi. Taufik berharap peserta memahami aturan main dalam penyusunan tata naskah dinas.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima, Agus Cunanto, SH, mengharapkan melalui Bimtek itu akan muncul inisiatif dan prakarsa dari SKPD dalam penyusunan produk hukum dan tata naskah dinas yang memenuhi syarat formal dan material, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemateri dalam kegiatan itu adalah Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bima, Drs Masykur, MM, yang menguraikan tentang Tehnik Penyusunan Tata Naskah Dinas. Dua pemateri dari Bagian Hukum Setda, yaitu Agus Cunanto, SH dan Julkifli, SH, MHum, yang menguraikan tentang Sistimatika dan Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (BE.17)

Masyarakat Desa Hendaknya Mandiri Tangani Kesehatan

Bima, Bimeks.-
Sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia, masyarakat desa hendaknya memiliki kemampuan menangani kesehatan secara mandiri. Termasuk pada saat menangani kegawatdaruratan dan bencana di sekitarnya.
Hal itu diingatkan Kepala Seksi (Kasi) Penyuluhan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Lukman Umar, SKM, di depan puluhan kader dan tokoh masyarakat saat pelatihan Desa Siaga Kabupaten Bima di aula Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesm,s) Wawo, Rabu (29/7).
Pelatihan Desa Siaga dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Bima dan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) guna terwujudnya desa sehat. Pelatihan itu upaya pemahaman terhadap pentingnya peningkatan derajat kesehatan.
Kegiatan itu, jelas Lukman, akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi Desa Siaga, kemudian survai mawas diri (SMD) hingga tahap musyawarah masyarakat desa (MMD) yang akan menyepakati terbentuknya forum atau pengurus yang bermuara pada pemberdayaan Desa Siaga di Kabupaten Bima.
“Sejak 2008 telah dibentuk Desa Siaga sebanyak 86 tempat. Namun, kendala dana operasional dan dana stimulan dari pemerintah daerah disamping upaya swadaya masyarakat untuk melaksanakan aksi-aksi berikutnya,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, pelatihan semacam ini diharapkan berdampak positif dalam meningkatkan dejar kesehatan di Kabupaten Bima. Paling tidak, masyarakat mengetahui, mengenal dan bisa mengambil keputusan jika terdapat masalah kesehatan di sekitar, sehingga berani bertindak sebelum mendapatkan pertolongan pada petugas dan sarana kesehatan terdekat.
Ke depan, katanya, 2010 Kabupaten Bima akan menuntaskan terbentuknya desa siaga. (BE.13)

Renda Membara, Satu Rumah Ludes

Bima, Bimeks.-
Suasana Desa Renda Kecamatan Belo, Rabu (29/7) pagi sekitar pukul 10.00 wita mendadak gempar. Rumah milik Sulaiman warga RT 04/02 desa itu dilaporkan ludes dilahap si jago merah. Tidak ada korban dalam insiden itu, namun akibat kebakaran itu korban diperkirakan merugi hingga puluhan juta rupiah.
Tidak ada yang mengetahui persis penyebab pasti dan awal insiden kebakaran itu, menurut informasi yang dihimpun, Sulaiman dan istrinya Nuraini diketahui sedang asyik bekerja di sawah.
Sejumlah warga tiba-tiba saja melihat api membubung tinggi di atap rumah panggung 9 tiang milik petani itu. Saat itu sejumlah warga pun panik dan berupaya memadamkan kobaran api.
Namun naas, meskipun warga telah berupaya dan sempat mengerahkan pemadam kebakaran (PMK) ke lokasi itu. Tak ada satupun harta korban yang selamat dari lahapan si jago merah.
Sebagian warga menduga insiden kebakaran itu disebakan arus pendek (korslet) di rumah itu. Saat itu, hembusan angin juga diperkirakan mempercepat kobaran api.
Bupati Bima H Ferry Zulkarnain, ST, didampinggi istri dan Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban dan menyerahkan berbagai bantuan. Diantaranya kebutuhan peralatan rumah tangga, bahan sembako, alat tulis dan baju seragam sekolah. Bantuan sebesar Rp2 juta juga diserahkan secara pribadi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bima, Hj Indah Damayanti Putri.
Dalam arahannya, Bupati mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Sulaiman dan berharap bersabar menghadapi situasi itu. Menurutnya, kejadian ini merupakan cobaan Allah terhadap umatnya dan harus dihadapi dengan sabar dan lapang dada.
Berkaitan dengan musibah kebakaran itu, Bupati berjanji memberikan bantuan sebuah rumah panggung untuk menggantikan tempat tinggal yang terbakar itu. (BE.17)

Ratusan Barang Kedaluwarsa Disita


Kota Bima, Bimeks.-
Ratusan jenis makanan, minuman kedaluwarsa dan kosmetika berbahaya, seperti susu, Fanta, Coca-Cola dan roti, Rabu (29/7), disita tim gabungan saat menyisir sejumlah toko dan kios di sejumlah wilayah di Kota Bima. Razia dilakukan di wilayah Sadia dan pasar raya Bima.
Razia gabungan yang dibagi dua tim itu dimulai sekitar pukul 09.00 Wita, dengan konsentrasi wilayah timur meliputi Rasanae Timur, Raba, dan Asakota. Wilayah Rasanae Barat meliputi kompleks pasar raya Bima dan terminal Dara.
Khusus di sekitar terminal Dara, tim gabungan I yang terdiri dari Kepolisian, Linmas, Pol PP, Inspektorat, Diskoperindag dan Dikes Kota Bima mengamankan puluhan jenis makanan, minuman kedaluwarsa dan kosmetika berbahaya dari sejumlah toko.
Pada bagian lain, tim gabungan II juga menyita puluhan jenis produk makanan dan minuman kedaluwarsa saat menyisir sejumlah toko dan kios di Sadia. Tanpa kompromi, tim langsung mengamankan produk yang diketahui telah melampui batas waktu penggunaannya itu.
Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskoperindag Kota Bima, Ratnaningsih menyebutkan, secara umum, razia gabungan itu dilakukan untuk memastikan masyarakat terhindar dari bahaya mengonsumsi produk berbahaya, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan 1430 Hijriyah. “Razia ini sengaja kita lakukan lebih awal agar jangan sampai saat puasa nanti masih beredar produk berbahaya itu,” ujar Ratnaningsih kepada wartawan di Dara, Rabu (29/7).
Diakuinya, tidak hanya toko dan kios, sesuai rencana tim, razia akan dilakukan hingga Sabtu (2/8) mendatang terhadap sejumlah swalayan. Termasuk sejumlah gudang yang diketahui masih menyimpan produk berbahaya itu. Sejumlah toko dan kios serta swalayan diperkirakan masih nekat menjual sejumlah produk larangan itu.
“Selain, produk makanan dan miniuman, razia juga kita fokuskan pada produk kosmetika dan alat ukur timbangan, karena menjelang Ramadhan daya beli masyarakat tinggi dan rentan terjadi kecurangan,” katanya. (BE.17/ BE.13)

Sebagian Pemilik Toko Protes

Razia tim gabunganitu terhadap produk makanan, menuai protes dan perlawanan sejumlah pemilik toko. Sebagian pemilik toko ngotot barang jualan mereka tidak diamankan, meski diketahui berbahaya.
Aksi protes itu terjadi saat sejumlah tim gabungan mengamankan salah produk makanan di toko Hayati Sadia. M Saleh, pemilik toko Hayati. mendadak ngamuk dan ngotot tak ingin barang jualannya diangkut. Cekcok mulut pun sempat terjadi antara tim gabugan dengannya.
Namun, meskipun sempat menuai protes, tim gabungan tetap mengangkut sejumlah produk makanan dan minuman yang dianggap berbahaya itu.
Saleh mengaku kecewa dengan langkah tim gabungan razia yang memboyong barang jualan miliknya tanpa alasan jelas. Tim gabungan hanya menyita sebagian roti yang dianggap berbahaya, sementara sisanya tidak disita.
“Kalau memang kedaluwarsa atau berbahaya kenapa sebagian tidak diangkut, hanya beberapa saja yang diangkut. Toh di bungkusnya juga tidak ada dicantumkan tanggal, kok langsung serobot,” sesalnya.
Saleh mengaku merugi menyusul langkah tim razia gabungan memboyong dagangannya. Pasalnya, harga hasil jualanya itu mesti disetor kepada pemasoknya. “Roti biasanya di bawa ke sini sekali seminggu dan diganti, makanya aneh saja dibilang berbahaya dan langsung diangkut,” katanya. (BE.17)

Agustusan, jangan Sampai Ganggu KBM


Kota Bima, Bimeks.-
Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bima di aula SMPN 9 Kota Bima, Rabu (29/7), membahas berbagai agenda kegiatan selama bulan Agustus mendatang. Selain itu, mengingatkan Kasek dan guru agar meningkatkan disiplin manajemen dan peningkatan kegiatan belajar-mengajar.
Musyawarah dihadiri Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs H Alwy Hardi, MSi, Kabid Dikmen, Drs Suryadin, Ketua Korwas Kota Bima, H Anwar, Wakil Ketua MKKS, Drs Abdul Haris dan seluruh Kasek di Kota Bima.
Alwi Hardi mengingatkan seluruh Kasek agar selama Agustus nanti mampu mengelola sekolah dengan tetap melaksanakan KBM sesuai target. “Jangan karena padatnya kegiatan memeriahkan HUT ke-69 RI pelajaran di sekolah terbengkalai,” ujarnya usai rapat di SMPN 9 Kota Bima, Rabu.
Oleh karena itu, katanya, guru diharapkan tetap meningkatkan kedisiplinan. Apalagi, guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi hendaknya tetap disiplin selama 24 jam. “Kalau disiplin diabaikan, bisa saja tidak dibayarkan dan dikembali kepada negara,” katanya.
Berbagai persiapan menghadapi Agustusan, katanya, sekolah tetap menggalakkan kebersihan sekolah, lomba sekolah sehat, gerak jalan, dan lainnya. Bahkan, dalam waktu tak lama lagi, Kota Bima akan menggelar pertandingan bola voli se-pulau Sumbawa. “Jika ada siswa yang memiliki kemampuan dan teknik bermain bola voli tak boleh diijinkan untuk direkrut oleh tim di luar Kota Bima,” katanya.
Tidak hanya itu, katanya, awal Agustus ini ada kejuaraan catur terbuka nasional di Paruga Nae Kota Bima. Bila panitia meminta beberapa meja belajar, bisa diberikan sebagian.
Pantauan Bimeks, sejak dua minggu terakhir berbagai loma dan kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dihelat oleh berbagai komponen. Antara lain, olahraga, pembersihan lingkungan, dan lainnya. (BE.13)

Selasa, 28 Juli 2009

14 Pasangan Diciduk Sat Pol PP

Kota Bima, Bimeks.-
Menjelang bulan suci Ramadhan 1430 Hijriyah atau sebulan terakhir ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima tercatat mengamankan 14 pasangan berlainan jenis yang diciduk di sejumlah lokasi wisata. Puluhan pasangan itu diidentifikasi masih dibawah umur atau remaja.
Kepala Sat Pol PP Kota Bima, Syahbuddin, AMd, menjelaskan, selain remaja, sebagian besar pasangan yang pernah diciduk itu diindentifikasi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka ditangkap saat asyik “bergumul ria” dan menenggak minuman keras (Miras). “Operasi rutin tetap kita lakukan setiap hari dan alhamdulillah hasil cukup bagus, banyak berhasil kita ciduk,” ujar Syahbuddin di kantor Sat Pol PP Kota Bima, Selasa (28/7)
Diakui mantan Lurah Sambinae itu, kendati puluhan pasangan itu ditangkap basah, tidak ada satu pun yang diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk dibina, karena semuanya sepakat untuk menikah. “Seluruhnya sudah sepakat menikah, makanya tidak kita teruskan,” katanya.
Syahbuddin mengatakan, tidak hanya praktik esek-esek, sejumlah Pekat lainnya seperti peredaran Miras, petasan, geliat PSK, dan Waria bakal ditertibkan dalam waktu sebentar lagi. Sejumlah wilayah seperti Wadombolo, pantai Niu, Kelurahan Ranggo dan Rabadompu diidentifikasi masih menjadi langganan menyebarnya Pekat itu.
“Operasi rutin tetap kita lakukan, terlebih menjelang Ramadhan ini, intensitasnya akan kita tingkatkan,” katanya.
Kendati penanganan pekat merupakan tugas pemerintah, Syahbuddin mengajak masyarakat berpartisipatif menjaga kondisi lingkungan. Apalagi, menjelang Ramadhan agar bisa fokus melaksanakan ibadah. “Beberapa rumah makan juga akan dihimbau pemerintah, agar membatasi selama Ramadhan,” pungkasnya. (BE.17)

Ngaku Dihamili, Tuntut Oknum Polisi

Kota Bima, Bimeks.-
Seorang gadis, sebut saja namanya Melati (24 tahun) mendatangi markas Polresta Bima. Dia menuntut keadilan atas tindakan oknum anggota Polresta Bima yang bertugas di Kecamatan Wera, Briptu Ar, yang diklaim telah menghamilinya.
Tujuh bulan kandungannya berjalan, namun tidak jelas nasib tuntutannya. Gadis asal Kelurahan Dara ini meminta agar Briptu Ar bertanggungjawab atas jabang bayi di perutnya.
Melati mengisahkan perjalanan cintanya dirajut sejak 15 Desember 2005 lalu saat sang pujaan magang menjadi anggota polisi. Semua keluarganya pun mengetahui hubungan mereka. “Bahkan, pakaian, obat-obatan, dan perkakasnya disimpan di rumah,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/7).
Dia mengaku, tidak menduga hubungan mereka akan terkatung-katung. Kehamilannya sudah diketahui bersama sejak Januari 2009. Ar pun siap bertanggungjawab dan menikahinya.
Sebagai bukti keseriusan, mereka mengurus ijin nikah secara kedinasan. Meski awalnya meminta menikah siri, namun ditolak oleh pihak keluarga perempuan. Namun, lambat laun Ar menunjukkan perubahan sikap. Mulai 25 Februari 2009 menghilang dan tidak pernah lagi ke rumahnya.
Perih hatinya masih bisa ditahan. Akhirnya, 20 Maret lalu melaporkan kasusnya itu ke Polresta Bima. Dia menuntut agar Ar bertanggungjawab atas kenikmatan batin yang pernah dirasakan bersamanya.
“Lima kali pemeriksaan dilakukan, saat dipanggil hingga tiga kali, dia menyatakan kesediaan bertanggungjawab. Saat panggilan keempat mengaku takut orang tua dan panggilan kelima menolak menikahi saya,” ungkapnya.
Meski sudah melapor, beberapa kali hendak menemui Kapolresta Bima, namun tidak pernah berhasil. “Jika hari ini tidak berhasil ketemu lagi, maka saya akan mengadu ke Polda NTB,” isyaratnya.
Katanya, meskipun sebelumnya Kepala P3 atau Provos, AIPTU Lutfi Hidayat, akan menyidangkan kasus itu pada dihelat 10 Juli lalu, namun kenyataan hingga saat ini belum terealisasi. Sebelumnya, 8 Juli lalu, orang tua Ar menjanjikan melamar, namun tidak pernah terwujud.
Bahkan, diakui Melati, kata Ar telah menjalin hubungan dengan gadis lain, seorang mahasiswi. Beberapa kali dipergokinya keduanya. Bahkan, Ar pernah mengirim SMS tidak akan bisa menjeratnya dalam proses hukum.
Berbagai upaya, kata Melati, telah dilakukan. Ketika pertama melaporkan, keluarga Ar membantah kehamilannya, hingga diperiksa di RSUD Bima dan hasilnya positif. Mengetahui hasil itu meminta lagi tes DNA. Dinilainya semua itu upaya menghindar dan mempermainkannya.
Sementara itu, Kepala P3 Polresta Bima, AIPTU Lutfi Hidayat, kepada wartawan, Selasa (28/7), mengatakan kasus itu sudah diproses dan rencananya Ar akan disidang tentang dugaan pelanggaran disiplin. Tuduhannya telah melakukan hubungan di luar pernikahan resmi. (BE.16)

Komunitas Waria Cemaskan HIV/AIDS

Kota Bima, Bimeks.-
Fenomena mulai banyaknya warga Bima yang positif terjangkit HIV/AIDS, mengundang kekuatiran dan rasa prihatin sejumlah elemen masyarakat. Tidak terkecuali kalangan wanita-pria (Waria). Mereka kuatir penyakit mematikan itu mulai merebak, berharap pemerintah serius dan cepat merespons menanganinya.
Ririn, anggota komunitas Waria di Kota Bima mengaku, kaget dan was-was dengan mulai banyaknya warga yang terjangkit HIV/AIDS. Apalagi, seluruh penderita itu dikategorikan dari kalangan Waria. “Aduh, ngeri sekali rasanya HIV dah merebak di Bima. Kami sangat takut, kalau bisa pemerintah responnya cepat jangan sampai juga menyebar pada orang lain,” ujar Ririn saat dihubungi di Raba.
Kendati penanganan penyakit itu sebagian besarnya tanggungjawab pemerintah, pemilik salah satu salon di pasar Raba Bima itu mengaku, bakal mengampanyekan bahaya penyakit itu kepada teman-teman komunitasnya. Apalagi, karena kaum Waria selama ini selalu dikonotasikan dengan penyakit itu.
“Insya Allah, kita akan mulai dari diri sendiri dulu. Kami juga mengajak teman-teman juga, karena kami juga sangat prihatin Bima yang kita cintai terkontaminasi dengan penyakit itu,” katanya.
Diakui Ririn, bersama sejumlah rekannya selama ini juga pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tentang bahaya HIV/AIDS, termasuk penyakit sosial lainnya. Hal itu, diakuinya, mendorong a komunitas Waria lainnya berusaha menghindari aktifitas yang mendorong penyakit itu. “Kalau bisa kita kan menjauhi, apalagi selama ini yang kita tau banyak juga disebabkan jarum suntik, kita mengajak teman-teman, sama-sama sadar,” katanya.
Seperti diketahui sebelumnya, dua warga Rabadompu, Ris dan Bam serta Ar, warga Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima dinyatakan positif terjangkit HIV/AIDS oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Ketiganya diketahui dari komunitas Waria.
Lalu adakah dana bagi penanganan virus itu? Ini bisa jadi pukulan berat keluarga pasien atau para penderita HIV/AIDS. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bima, mengaku tidak menyiapkan dana khusus untuk menangani para pengidap virus mematikan itu.
Isyarat itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bima, Ma’ani, kepada wartawan, Selasa (28/7).
Ma’ani mengaku, tidak ada satu pun item dana yang disiapkan pemerintah dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu untuk menangani penderita HIV/AIDS. Sebelumnya, anggaran hanya dari pemerintah pusat atau Dana Dekonsentrasi. Itu pun, khusus untuk menangani mantan (eks) penderita penyakit mematikan itu, bukan untuk menangani penyakitnya.
Kendati demikian, diakuinya, saat ini Dinsonaker Kota Bima sedang berupaya menggalang dana untuk membantu pasien HIV/AIDS. “Dananya memang tidak ada dalam RKA, tapi kemarin Kepala Dinas menyatakan berusaha bersama dinas lain untuk menghimpun dana,” katanya.
Menurut Ma’ani, rujukan perawatan atau pengiriman pasien HIV/AIDS ke Mataram bukanlah solusi yang tepat menangani penyakit itu. Pasalnya, meskipun dirawat di sana, belum tentu bisa sembuh dan menjamin virus itu tidak menyebar.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat adalah bertindak antisipatif, menjaga perilaku agar tidak terjangkit. “Itu bukan solusi, dirawat di sini atau di sana sama saja, yang bisa kita lakukan lebih baik mencegah dengan menjaga perilaku, jangan “jajan”, karena di sana juga tidak ada ruangan isolasinya,” katanya.
Ma’ani berharap, rumah sakit yang menangani sejumlah pasien HIV/AIDS bisa profesional. Pasalnya, merebak spekulasi ada pemakaian jarum suntik lebih dari satu kali oleh pihak medis, sehingga bisa memicu terjangkitnya virus itu.
“Kita tekankan kepada rumah sakit jangan sampai memakai jarum suntik lebih dari satu kali, karena itu sangat berbahaya,” pungkasnya. (BE.17)

PD Wawo, Layu Sebelum Berkembang

Bima, Bimeks.-
Keberadaan Perusahaan Daerah (PD) Wawo sebagai satu-satunya milik Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Bima, awalnya memang membanggakan. Namun, kenyataan itu kini berbeda. Kondisinya justru menyedihkan. Demikian penilaian anggota Komisi Komisi B DPRD Kabupaten Bima, Khalid, SE, Selasa (28/7).
“PD Wawo adalah satu-satunya perusahaan daerah yang dibanggakan, namun kebanggaan itu sirna karena tidak bisa berkembang,” katanya.
Meski PD Wawo terus dibantu dalam permodalan, kata Khalid, namun tidak bisa berkembang ke arah lebih baik. Pada 2007 pemerintah daerah memberi modal Rp1,5 miliar lebih dan ditambah 2008 sebesar Rp300 juta. Dana itu digunakan untuk membangun pabrik es dan biaya investasi pembayaran jaringan dan daya listrik untuk operasional pabrik “batu air” itu.
Awalnya, diakuinya, keberadaan usaha itu diharapkan dapat mengangkat atau menyehatkan keuangan PD Wawo. “Namun, lagi-lagi PD Wawo tidak bisa keluar dari krisis keuangan, bahkan kini tidak bisa lagi menggaji karyawan,” bebernya.
Memang, katanya, pada tahun 2008 PD Wawo mempu menyetor PAD sebesar Rp13 juta dari target Rp250 juta. Untuk itu, komisi B meminta agar DPRD Kabupaten Bima membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk audit investigatif terhadap keuangan perusahaan itu oleh BPK. Meskipun sudah ada audit oleh tim auditor sejak 2005 lalu, namun belum diselesaikan. Pernah diperlihatkan hasilnya ke Komisi B, namun belum ditandatangani oleh auditor independen yang ditunjuk.
“Alasan belum adanya hasil, karena alamat auditor yang tidak jelas. Muking menunjuk auditor ilegal, sehinga sudah tiga tahun hasilnya belum ada,” ujarnya.
Selain itu, Komisi B meminta agar pemerintah daerah melanjutkan investasi ke PDAM, Bank NTB, PD BPR LKP, dan PT BPR Pesisir Akbar. Apalagi, penerimaan investasi mencapai Rp135,68 persen.
Permintaan hasil auditor terhadap PD Wawo, juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi A, Syamson, SPt. Komisi A meminta agar hasilnya disampaikan ke Dewan, termasuk untuk KUD Sumber Jaya Rato Kecamatan Bolo. (BE.16)

Komisi B Usul Dana Investasi Rp339 Juta 'Diputihkan'

Bima, Bimeks.-
Komisi DPRD Kabupaten Bima, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memutihkan dana investasi nonpermanen senilai Rp339.919.333 yang tercantum dalam neraca daerah. Mengapa? Pasalnya, dana itu sulit ditagih, karena alamat debitur hilang. Hal itu disampaikan anggota Komisi B, Khalid, SE, saat sidang paipurna DPRD Kabupaten Bima, Selasa (28/7).
Dana bergulir iut, jelas Khalid, berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan 2008 tidak dapat ditagih. Alamat debitur tidak jelas dan dokumen yang berkaitan dengan dana itu tidak dapat ditelusuri. “Karena semua dokumen itu telah hanyut saat banjir lalu. Meskipun penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan masih ada, namun sulit untuk ditagih,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, kata duta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, komisi B menyarankan agar dana investasi nonpermanen itu dihapus atau ‘diputihkan’. Apalagi, kredit itu diberikan sebelum pemekaran antara Kota dan Kabupaten Bima, masyarakat pun menilainya bantuan modal.
Kreditur yang berdomisili di Kota Bima, kata Khalid, enggan membayar. Pinjaman itu sudah berlangsung selama delapan tahun dan sudah ada yang meninggal. Jika dihapus, diharapkan tidak menjadi beban akhirat.
Namun, katanya, sebelum Pemkab Bima menghapus kredit itu, terlebih dulu berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Agar dalam laporan hasil pemeriksaan, dana itu tidak muncul lagi.
Ditambahkannya, dana bergulir untuk penggemukan sapi di Dinas Peternakan (Disnak) senilai Rp406.839.900 belum dapat direkomendasikan untuk dihapus. Pertimbangannya, pinjaman itu baru berlangsung lima tahun dan ada upaya mengembalikannya. Hal itu dapat dilihat berkurangnya saldo dari Rp434.115.900 menjadi Rp406.839.900 pada tahun 2007.
Katanya, hal ini menunjukkan dana itu masih dinamis. Untuk itu disarankan ke Disnak agar terus menagih, apalagi nilainya masing-masing Rp5 juta/orang.
Selain itu, Komisi B juga meminta agar pemerintah pusat menghapus hutang sebesar Rp499 juta, sisa hutang jangka panjang sejak tahun 1976 hingga 1988 yang belum dilunasi. Apalagi, bukti dan dokumen tentang kredit tersebut sudah tidak ada lagi. (BE.16)