Kota Bima, Bimeks.-
Banyak pejabat ketika berkuasa harus berurusan dengan aparat hukum dan kemudian dipenjara. Mereka terlibat dalam berbagai kasus. Kenyataan ini mengundang keprihatinan Ketua Bidang Tablig dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Dr H Muhammad Muqadas, Lc, MAg. Menurutnya, semua itu terjadi, karena figur pemimpin tidak ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan.
Untuk itu, diingatkannya jika ada kader Muhammadiyah yang berkesempatan menjadi kepala daerah atau pejabat agar menjaga perilaku sehingga tidak berujung ke sel atau terali besi. Diingatkannya pula agar tidak terjerumus dalam kesalahan, maka harus memiliki akhlak terpuji.
“Jangan jadi pejabat negara lantas masuk penjara. Warga Muhammadiyah yang berpeluang jadi pejabat, jangan sampai masuk penjara,” katanya saat membuka Majelis Tabliq dan Dakwah Khusus se-Bali dan Nusa Tenggara di gedung serbaguna Muhammadiyah Bima, Jumat (14/8).
Pejabat yang masuk penjara, katanya, pasti telah berbuat menyengsarakan rakyat. Menjadi pemimpin harus memberi contoh dengan menjalankan ajaran agama sesuai akhlak pada Quran dan sunnah. “Muhammadiyah tidak mengenal akhlak situasional atau kondisional,” katanya.
Meski menyilakan kader Muhammadiyah untuk menjadi pejabat, namun ditegaskannya Muhammadiyah tidak akan berpolitik. Termasuk menjadikan Muhammdiyah sebagai partai politik (Parpol) tidak akan terjadi.
Bahkan, diingatkannya, bagi dosen, guru atau karyawan yang mengajar di lingkungan Muhammadiyah agar menjaga perilakunya. Jika ada yang diketahui berselingkuh, akan langsung dipecat. Diharapkannya ketegasan seperti itu dapat diterapkan di lingkungan Muhammadiyah Bima.
PP Muhammadiyah sendiri, katanya, diajarkan belajar ikhlas. Bekerja ikhlas seperti itu diterapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, yang tidak menerima honor sepersen pun dari jabatannya. (BE.16)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar