Senin, 17 Agustus 2009

Pemerintah Genjot PHBS Masyarakat

Kota Bima, Bimeks.-
Tidak hanya menyiapkan program Kota Sehat, pemerintah tampaknya serius setahap demi setahap meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk upaya promosi atau kegiatan penanganan (preventif) penyakit.
Jumat (13/8), tim Advokasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Provinsi NTB dan Kota Bima, menggelar pertemuan di aula kantor Pemkot Bima dengan sejumlah elemen masyarakat. Antara lain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memaksimalkan rencana program itu.
Anggota tim PHBS Provinsi NTB, Ketut Sutarti, SKM, menjelaskan, secara umum program pemerintah itu diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang selama ini banyak terbelenggu oleh perilaku hidup tidak sehat dan kotor. Perilaku itu dilakukan atas dasar kesadaran, sehingga mampu menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif mewujudkan kesehatan masyarakat.
“Kenapa PHBS itu penting, selama ini juga banyak paradigma yang salah berkembang dalam masyarakat bahwa untuk mendapatkan kesehatan sulit. Padahal, ternyata tidak persoalan kesehatan tidak terlepas dari perilaku,” ujar Sutarti di kantor Pemkot Bima, Jumat (14/8).
Sutarti mengatakan, umumnya sejumlah penyakit yang melekat pada manusia disebabkan sejumlah faktor perilaku tidak sehat atau trend gaya hidup. Antara lain kebiasaan merokok, aktifitas fisik yang kurang, kekurangan konsumsi buah dan sayuran.
Katanya, persoalan kesehatan masyarakat juga dipengaruhi tingkat pendidikan dan ekonomi. Namun, hal itu sedikitnya bisa ditekan jika masyarakat memahami dan menerapkan PHBS. Ada beberapa anggapan yang keliru dalam masyarakat, seperti untuk makanan sehat, seperti sayuran atau buah. “Masyarakat terkendala harganya, padahal ada buah atau sayur yang sederhana atau terjangkau bisa bermanfaat juga untuk kesehatan,” katanya.
Tim PHBS lainnya, Dudut Eko Juliawan, mengatakan, upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga diarahkan agar mengetahui, mau dan mampu memraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.
Secara umum, katanya, manfaat PHBS bagi pemerintah bisa meningkatkan persentase RT Sehat menunjukkan kinerja dan citra daerah yang positif. Hal itu sesuai indikator RT Sehat 65 persen tahun 2010.
Selain itu, ujarnya, program itu juga bisa menekan alokasi dana penanganan kasus atau penyakit yang dialirkan pemerintah, sehingga dapat dialihkan untuk penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
Dudut mengatakan, sedikitnya ada tujuh indikator RT Sehat, meliputi persalinan ditolong tenaga kesehatan, ASI eksklusif, kegiatan penimbangan bayi/balita setiap bulan, penggunaan air bersih, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Hal lainnya menggunakan jamban yang sehat dan kebiasaan memberantas jentik nyamuk di rumah dua kali seminggu.
“Sedangkan indikator gaya hidup sehat meliputi kebiasaan mengonsumsi buah dan sayur, melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit per hari dan tidak merokok,” jelasnya.
Diakuinya, peran seluruh kepala daerah, SKPD dalam mendukung RT Sehat sangat penting, terutama dalam bentuk kebijakan yang menyetujui, mengadvokasi, dan menetapan dengan Surat Keputusan (SK) kebijakan itu. Termasuk dari sisi anggaran. “Peran yang bisa dilakukan pemerintah yang terpenting adalah mendorong kesadaran masyarakat dalam perilaku itu juga dan menyiapkan anggaran dan mengevaluasi kenyataan yang dihadapi,” katanya. (BE.17)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar