Tak Ada lagi Pacuan Kuda!

Kota Bima, Bimeks.-
Kekecewaan Wali Kota Bima, Drs HM Nur A Latif, terhadap pelaksanaan pacuan kuda memeriahkan HUT Kota Bima beberapa waktu lalu, ternyata masih membekas. Bahkan, mengancam tidak akan mengelar lagi pacuan kuda di Kota Bima bila panitia pelaksana tidak membenahi mekanisme dan kecurangan sebelum dan saat pacuan berlangsung.
Ancaman Nur Latif itu disampaikan di depan peserta workshop kepariwisataan di penginapan Mutmainah, Rabu (5/8).
Menurutnya, sejumlah hal yang harus dibenahi dan dinilai sebagai kecurangan adalah saat pengukuran kuda. Panitia dinilai tidak cermat, bahkan curang saat pengukuran tinggi dan umur kuda. Hal ini menyebabkan pertarungan tidak adil. Cara ini akan merugikan pemilik, karena kuda yang semestinya pada kelas yang lebih tinggi bertarung dengan yang lebih rendah. “Banyak intervensi pemilik kuda yang juga sebagai panitia. Yang kasihan masyarakat biasa,” tegasnya.
Selain itu, Wali Kota Bima merasa dibohongi. Panitia tidak jujur menjelaskan jumlah dana yang diperoleh dari pengukuran kuda dan pendaftaran. Sementara dana dari Pemkot Bima juga banyak untuk mendukung kegiatan itu. “Saya ditipu oleh panitia. Jumlah kuda yang mendaftar banyak dibilang sedikit, begitu juga dengan pemasukannya,” ujarnya.
Nur Latif mengaku malu pada utusan Menbudpar dari Jakarta. Saat itu, panitia menyerahkan sapi kepada pemilik kuda yang meraih juara, namun ternyata sapi curian. Saat itu pelaksanaaan pacuan kuda oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima, kurang melibatkan penurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Kota Bima.
Buntut dari kekecewaan ini, dia mengisyaratkan tidak akan mengijinkan pelakanaan pacuan kuda di Kota Bima. Malah, akan memberikan bantuan dana pada kejuaraan yang sama di daerah lain, seperti Kabupaten Bima, Dompu, bahkan Sumbawa. “Tahun depan tidak ada pacuan kuda di Kota Bima,” ujarnya.
Pengurus Pordasi Kota Bima, dr H Sucipto, mengaku masalah kecurangan pengukuran kuda sudah bertahun-tahun terjadi dan sulit dihilangkan. Hal ini terjadi karena banyak kepentingan dari pemilik kuda. Apalagi, hampir seluruh panitia dan pengurus Pordasi merupakan pemilik kuda sehingga independesinya diragukan.
Katanya, mereka cenderung mencari celah agar kudanya bisa menang mudah dalam pacuan dengan memanipulasi umur dan tinggi badan. “Kita pernah usulkan petugas pengukur kuda disumpah dengan Quran sebelum bertugas, agar mereka tidak berlaku curang,” ujarnya beberapa waktu lalu. (BE.14)