Bima, Bimeks.-
Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, H Zainul Arifin-H Usman AK, menggelar rapat tertutup di Mande, Jumat. Saat itu, H Nur AK, kakak kandung Usman AK, menyampaikan jika pertemuan itu bersifat rahasia. Namun, ada hal juga yang menjadi sorotan, yakni keterlibatan aktif Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tim calon tertentu.
Nur AK mengatakan agenda pembahasan tersebut, bersifat rahasia dan tidak untuk dipublikasikan. Dipastikannya, mengenai pelaksanaan Pemilu kepala daerah mendatang. “Namun, kami menemukan fakta di lapangan, keterlibatan PNS secara aktif sebagai tim sukses calon tertentu,” bebernya kepada wartawan di kediaman Usman AK Kelurahan Mande, Jumat (16/10).
Tidak hanya itu, kata dia, sejumlah mobil dinas mengubah nomor polisi kendaraan menjadi plat hitam. Mestinya ada tindakan tegas terhadap oknum PNS yang melakukan itu. Apalagi, aturan tentang kepegawaian jelas melarang PNS berpolitik praktis.
Larangan itu, ujarnya, tertuang dalam aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), Surat Edaran Gubernur NTB dan Surat Edaran Bupati Bima tahun 2006 lalu. Bahkan, dalam surat edaran bupati, ditegaskan ada sanksi yang melanggarnya.
Sebelum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terbentuk, katanya, PNS yang terlibat harus ditindak. Jangan sampai meresahkan masyarakat, yang tidak senang dengan keterlibatan aktif aparatur pemerintah.
“Apalagi, data yang kami dapatkan di lapangan, satu guru harus mendapatkan dukungan 35 orang. Jangan sampai ada bentrokan di tengah masyarakat, terhadap perilaku PNS seperti itu,” ungkapnya.
Pihak Kepolisian juga dimintan merazia kendaraan dinas yang menggunakan plat hitam. Kendaraan itu milik dan digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan pribadi.
Nur AK juga menyoroti tentang mobil dinas yang semuanya menempel stiker Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST. Padahal, pemerintahan yang sah sampai saat ini dua orang. Mestinya foto Wakil Bupati, Drs H Usman AK juga ada, karena masih sah. “Jangan salahkan kalau masyarakat sendiri yang menertibkannya,” katanya.
Dia mengingatkan agar berpolitik secara sehat. Jika menang meraihnya dengan jalan terhormat. Demikian juga jika kalah, tetap terhormat.
Seperti dilansir Bimeks sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Abdul Wahab, SH, membantah ada tim PNS. Namun, diakui satuan-satuan kerja di lingkungan Pemkab Bima memiliki wilayah binaan. Tugasnya menyosialisasikan program pemerintah dan menyerap aspirasi masyarakat. (BE.16)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar