Khairudin M.Ali: Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Produk Hukum Digelar

Rabu, 29 Juli 2009

Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Produk Hukum Digelar

Bima, Bimeks.-
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Produk Hukum berlangsung Rabu di Paruga Parenta Pemkab Bima. Pesertanya adalah sekretaris dan pejabat yang menangani penyusunan tata naskah dinas dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bimtek dilaksanan oleh Bagian Administrasi Hukuum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bima dan dibuka Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs HM Taufik. Tujuannya untuk menyamakan persepsi di antara SKPD tentang sistem, mekanisme, dan prosedur penyusunan tata naskah dinas dan produk hukum.
Taufik mengemukakan tata naskah dinas dan produk hukum yang memenuhi syarat formal dan material, dengan memerhatikan aspek kepastian hukum, transparansi, keseragaman dan estetika, penting untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah dalam bidang administrasi. Taufik berharap peserta memahami aturan main dalam penyusunan tata naskah dinas.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima, Agus Cunanto, SH, mengharapkan melalui Bimtek itu akan muncul inisiatif dan prakarsa dari SKPD dalam penyusunan produk hukum dan tata naskah dinas yang memenuhi syarat formal dan material, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemateri dalam kegiatan itu adalah Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bima, Drs Masykur, MM, yang menguraikan tentang Tehnik Penyusunan Tata Naskah Dinas. Dua pemateri dari Bagian Hukum Setda, yaitu Agus Cunanto, SH dan Julkifli, SH, MHum, yang menguraikan tentang Sistimatika dan Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (BE.17)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

SUDUT PANDANG

Maskot itu Bernama Al-Muwahiddin Kam, 27 Jul 06 - diposting oleh : Khairudin M. Ali ADALAH mantan Bupati Bima H Zainul Arifin, yang memiliki ambisi besar untuk membangun sebuah masjid raya yang dapat dibanggakan. Dia telah memulainya di antara segudang pro dan kontra. Sayang, ambisi itu tidak mampu diselesaikan, karena masa jabatannya menjadi Bupati, hanya satu periode. Ketika itu, apa yang dilakukan oleh Zainul dianggap sebagai sebuah ambisi yang berlebihan. Selain karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk ukuran kemampuan pemerintah Kabupaten Bima, juga karena Zainul harus merubuhkan masjid lama yang oleh sebagian masyarakat dana Mbojo menganggapnya penuh history. ‘’Mestinya dibangun di tempat lain saja, mengapa harus merubuhkan masjid yang baru saja direhab,’’ komentar seorang warga. Keberatan lain, mengapa pemimpin Kabupaten Bima ketika itu, masih harus menghamburkan anggaran untuk membangun di wilayah Kota Bima, padahal ribuan masjid lain di wilayah kabupaten, masih menunggu bantuan. Tetapi sekali lagi, Zainul punya pemikiran yang besar dan obsesi yang besar. Bukannya tak memperhatikan berbagai riak itu, tetapi Zainul memang punya mimpi ingin mewujudkan sebuah simbol Islam yang bisa dibanggakan, di daerah yang pernah dijuluki serambi Mekkah kedua setelah Aceh ini. Salahkah Zainul? Pertanyaan ini tak leyak mengemuka. Yang pasti, Zainul ikut tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang telah mengubah pandangan bagaimana harus bersama-sama membangun simbol Islam, apalagi rumah ibadah. Tentu saja, dalam perspektif Bima secara utuh. Toh, Kabupaten dan Kota itu hanya persoalan administratif yang tidak bisa menceraiberaikan Mbojo secara keseluruhan. Kita tidak boleh memperdebatkan soal ini. Zainul telah memulainya. Plus dan minusnya, pasti bukanlah persoalan yang luar biasa karena hal itu selalu saja ada. Zainul sebetulnya bukan apriori dengan apa yang sudah dimulainya. Tetapi tanpa kekuasaan, tentu saja ucapannya tak lagi bergaung. Pengaruhnya sudah tidak lagi dahsyat seperti ketika ia menjadi Bupati. Karena ia tidak lagi bisa turut menentukan berapa besarnya alokasi APBD untuk melanjutkan pembangunan masjid raya Al Muwahiddin. Karena aparat di Kabupaten Bima tak lagi merasa perlu untuk mendengar kata-katanya. Karena, karena, karena dan banyak karena lainnya yang tentu saja akan semakin sulit untuk mewujudkan masjid megah dan menawan itu. Sekali lagi, kita tentu saja tidak perlu saling menyalahkan. Dalam kondisi yang demikian, tentu saja kita tidak bisa terus menuntut mantan ketua pembangunan masjid raya itu. Di antara kegalauan dan keputusasaan sebagian warga bagaimana cara menuntaskan pembangunan masjid raya Al Muwahiddin, Walikota Bima HM Nur A Latif ambil kendali. Sebagai pemimpin di Kota Bima, ia tampil mengambil tanggungjawab yang sudah sangat sulit dilanjutkan mantan Bupati Zainul. Beberapa waktu lalu, Walikota yang akhirnya menjadi Ketua Panitia (tidak jelas bagaimana proses perubahan kepanitiaan ini). Ia didampingi Wakil Walikota, H Umar H Abubakar sebagai Wakil Ketua mulai bekerja. Bekerja sama dengan Bank BNI ’46 Cabang Bima, rekening dengan nomor cantik pun dibuka. Alhamdulillah, partisipasi masyarakat mulai tumbuh. Dana sudah mulai mengalir masuk ke rekening khusus itu, walau nilainya masih jauh dari kebutuhan. Nur Latif terus cari terobosan. Dan pada Senin, 24 Juli 2006 bertempat di eks RM Rejeki jalan Jenderal Sudirman Sadia Kota Bima, Ketua Panitia mengundang berbagai komponen masyarakat untuk mendengarkan presentasi pola pembiayaan dan pembangunan Masjid Raya Al Muwahiddinn Bima. Konsultan, Ir Zulkifli Yusuf, diberikan waktu khusus untuk menyampaikan presentasinya di depan undangan. Arsitek yang satu ini, ternyata tidak hanya memaparkan secara teknis pembangunan, tetapi juga menyisipkan motivasi-motivasi agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan masjid raya itu. ‘’Membangun Barang siapa yang membangun rumah masjid di bumi, maka Allah membangunkan istana untuknya di syurgaNya,’’ kata Zulkifli, mengutip Hadist Rasulullah SWA. Dari total kebutuhan anggaran pembangunan masjid raya Al Muwahiddin sebesar Rp33,723 miliar, Zulkifli menawarkan pembagian proporsional antara pemerintah Kabupaten dan Kota Bima dengan komposisi 60:30. Sedangkan sisanya 10 persen, diharapkan dari masyarakat dengan komposisi 5 persen diharapkan dari rekanan yang meperoleh proyek, 2,5 persen dari zakat fitrah PNS kabupaten dan kota dan sisanya 2,5 persen dari sumbangan lainnya. Karena pembangunan masjid raya ini sudah berjalan sekitar 20 persen, maka tinggal membutuhkan sekitar Rp28,780 miliar. Zulkifli tidak mengabaikan kemungkinan sumbangan lain dalam jumlah besar. Bahkan menurut informasi dari Wakil Walikota, sudah ada seorang donatur di Jawa yang siap mengirimkan material yang dibutuhkan, kalau diuangkan, nilainya sekitar Rp3,5 miliar. ‘’Bantuan seperti ini akan meringankan beban pembiayaan dari APBD,’’ katanya. Bupati Bima, Ferry Zulkarnain ST yang ikut hadir dalam kesempatan itu, menyanggupi dan berjanji akan mengalokasikan Rp2 miliar setiap tahun untuk pembangunan masjid raya Al Muwahiddin. ‘’Tahun ini sudah dianggarkan Rp500 juta. Selama masa kepemimpinan saya, akan tetap dialokasikan Rp2 miliar setiap tahun,’’ katanya. Ferry yang terlihat tergesa-gesa karena harus menghadiri acara ulang tahun PWRI di gedung Kadinda, menyetujui semua proposal yang diajukan. ‘’Pokoknya saya setuju semua sajalah apa yang direncanakan,’’ katanya dengan nada ceria. Walikota Bima yang juga Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Al Muhawiddin menyebutkan, masjid terbesar kedua di Indonesia timur ini akan menjadi maskot Bima. Kalau menurut Zulkifli, dalam bahasa arsiteknya, maskot itu disebut landmark city. Kalau orang sebut Monas, maka yang langsung dipikirkkan orang adalah Jakarta. Demikian pula dengan Jam Gadang di Kota Padang, Istana Maemun di Medan dan lainnya. Kata Nur A Latif, semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk membangun jalan ke syurga dengan turut membangun dan menyumbang untuk pembangunan maskot, yang juga tempat ibadah itu. Oleh karena itu, Nur Latif terus memberi motivasi kepada masyarakat Bima, untuk ikut berpartisipasi. ‘’Ini jalan pahala, jadi harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya,’’ ujarnya. Menurut rencana, jika pola pembiayaan yang ditawarkan bisa berjalan sesuai rencana, maka pembangunan maskot ini akan rampung akhir 2007. Alternatif yang ditawarkan yaitu menggandeng pihak bank atau BUMN yang bisa membiayai atau melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan jadwal. Pemkot dan Pemkab hanya tinggal membayar ke pihak ketiga, tentu saja diharapkan dengan bunga ringan. Dalam sesi dialog, Ketua Permigas NTB, H Kurais H Abidin meyakinkan semua pihak bahwa pembangunan masjid raya bisa diwujudkan sesuai rencana. Ada nada serius dengan wajah serius juga diucapkan H Kurais. ‘’Bismillah saja. Mari kita mulai pembangunan masjir raya Al Muwahiddin,’’ katanya dengan nada singkat. Dari sisi teknis, Ridwan Thayeb sempat mempertanyakan beberapa hal. Soal itu, memang akan dibahas lagi secara teknis di tempat terpisah. Yang terpenting adalah, tekad semua pihak untuk memulai pembangunan maskot yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Dana Mbojo itu. Melibatkan masyarakat secara aktif adalah salah satu kata kunci. Selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga untuk menumbuhkan rasa memiliki. Jika ini yang terjadi, maka kebanggaan akan hadirnya sebuah maskot, bukan hanya kebanggan semu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Saya jadi teringat dengan pola pembiayaan pembangunan sebuah masjid di sebuah desa terpencil bernama Pringgasela. Desa yang dulu berada dalam wilayah Kecamatan Masbagik Lombok Timur itu, kini sudah dimekarkan menjadi sebuah kecamatan tersendiri, bersama beberapa desa di sekitarnya. Masyarakat sebuah dusun –bukan seluruh masyarakat desa--- berhasil membanguna sebuah masjid megah. Saya tidak ingat persis berapa besar dana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebuah dusun di desa Pringgasela ini. Tetapi untuk gambaran, masjid itu sama persis gambarnya dengan masjid raya Baiturrahman Dompu. Cuma yang dibuang dari gambar itu, hanya tangga samping utaranya. Hal itu dilakukan karena halamannya yang memang sempit. Luar biasa. Saya masih ingat bagaimana sulitnya Pemda Dompu pada era 80-an itu menyelesaikan pembangunan masjid Baiturrahman. Ternyata, kesulitan itu tidak terlalu berarti buat masyarakat sebuah dusun di Desa Pringgasela. Kata kuncinya ada pada dua kata, ‘gotong royong.’ Hanya itu? Masih ada lagi. Selain kebersamaan dan semangat masyarakat untuk mewujudkan masjid impian mereka, juga partisipasi masyarakat perantau. Di desa itu mengenal istilah Pringgo’s. Maksudnya, Pringgasela organisasi sosial. Melalui lembaga sederhana yang dibentuk oleh masyarakat Pringgasela di rantauan ini, mereka secara aktif menyisihkan sebagian rejeki untuk membangun istananya di syurga. Hasilnya, ternyata luar biasa. Kemampuan membangun masjid masyarakat Dompu, ketika itu, sama dengan sebuah dusun di sebuah desa di Pringgasela, Lombok Timur. Hal serupa juga terjadi di sebuah dusun di desa Sengkerang atau Ganti di Lombok Tengah. Di Lombok, sebetulnya semangat membanguna tempat ibadah, hampir merata di seluruh dusun. Setiap dusun di tiap desa, rata-rata memiliki masjid sendiri-sendiri dengan ukuran dan bentuk yang oke. Bisakah hal ini diwujudkan di Dana Mbojo? Kenapa tidak. Jika ditilik dari sisi kemampuan ekonomi, toh masyarakat kita tidak kalah. Potensi perantau kita pun, malah lebih banyak dan lebih mampu. Perantau daerah ini, tersebar merata di seluruh negeri. Jika kita bisa menghimpun kekuatan itu, sesungguhnya APBD Pemkot maupun Pemkab tidak perlu terlalu dieksploitasi. Dengan segala kemampuan yang dimiliki seluruh potensi yang tersebar di seluruh nusantara, bukan hanya masjid raya bisa dibangun dengan mudah, tetapi bisa lebih dari itu. Cuma mungkin, kita belum menemukan metode yang pas untuk menyatukan potensi ini. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana para perantau Minang, bisa membangun desa mereka dari jauh. Bahkan ada hotel besar yang mereka bangun dari hasil urunan, yang bisa mereka pakai menginap setiap mereka pulang kampung. Hotel ini juga dikelola secara profesional untuk membantu pembangunan desa. Ini contoh baik yang layak ditiru. Di ibukota negara, Jakarta, masyarakat Bima punya perkumpulan. Jumlah anggotanya, luar biasa banyaknya. Kehidupan ekonominya, oke-oke. Mereka juga punya relasi dan kenalan, juga oke-oke. Pada masa yang lalu, kita bisa melihat mereka pulang kampung ramai-ramai dengan label ‘Lambarasa.’ Ini potensi besar yang belum tergarap maksimal. Tinggal siapa yang bisa dipercaya untuk mengumpulkan kekuatan ini. Cuma saja belakangan ini, Lambarasa sudah jarang dilakukan. Yang kerap terdengar, mereka baru datang pamer kekayaan kalau waktu perhelatan politik tiba. Mobil-mobil mentereng plat B mulai ramai di jalanan, kalau musim pemilihan Bupati atau Walikota sudah dekat. Saya hanya berharap, imej ini bisa diubah. Jangan hanya berpikir, setiap kita baru bisa berbuat untuk daerah ini kalau sudah menjadi Bupati atau Walikota. Bukankah hal-hal kecil bisa mulai dilakukan dari sekarang? Ya contohnya menyumbang apa saja untuk kesuksesan pebamgunan maskot kita, Masjid Raya Al Muwahiddin. Apakah hanya itu potensi kita. Masih banyak lagi. Setiap masyarakat bisa menyisihkan sebagian apa saja yang mereka punya. Petani bisa menyisihkan sedikit dari hasil panennya, nelayan bisa menyumbang sebagian dari hasil tangkapannya, peternak bisa menyumnbang ternaknya. Demikian pula dengan pengusaha yang bukan rekanan atau kontraktor, bisa melakukan hal yang sama. Yang jual semen bisa sumbang semen, yang jual bata bisa sumbang bata, yang jual pasir bisa sumbang pasir. Bahkan yang tidak punya apa-apa, bisa menymbang tenaganya. Jadi sekali lagi, seperti kata H Kurais, bismillah mari kita mulai membangun menara masjid tertinggi di Indonesia timur itu bersama-sama. Bismillah. (*) Khairudin M. Ali Penulis adalah Wartawan Harian Umum BimaEkspres Baca juga: http://www.nusatenggaranews.com/mod.php?mod=kajian&op=lihatkajian&id=2&topik=1 Sudut Pandang:Tudingan Pemurtadan oleh Plan itu…… Jum, 03 Nop 06 - diposting oleh : Khairudin M. Ali BEBARAPA hari belakangan ini, saya tiba-tiba saja tertarik pada kata ‘permurtadan.’ Kata yang sering muncul di media massa ini, diarahkan kepada kegiatan Plan Internadional Program Unit Bima, sehingga lembaga internasional ini harus dihentikan kegiatannya. Adalah PD Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima, yang terus menggelorakan dan menentang operasional Plan di daerah ini. Dua ormas Islam ini melihat ada proses pemurtadan dan pendangkalan akidah yang sedang dilakukan oleh Plan dengan berbagai programnya di sejumlah desa binaan di Kabupaten Bima. Karena beritanya gencar, saya kemudian tertarik untuk membuka kamus. Saya ingin tahu, apa sih makna sesungguhnya dari pemurtadan itu. Kata ini, tidak saya temukan utuh dalam kamus. Yang ada hanya kata dasarnya saja, murtad. Kalau dalam kamus lengkap bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Sinar Terang, ada di halaman 489. Murtad mempunyai beberapa makna yaitu berputar ke belakang, berbalik arah; keluar dari Islam, membuang iman. Kata pemurtadan, bisa bermakna melakukan proses murtad. Artinya, ada subyek yang memutar ke belakang, membalikan arah, mengeluarkan dari Islam, dan membuang iman. Karena ada subyek, maka secara otomatis ada obyek yang diputar ke belakang, dibalikkan arahnya, dikeluarkan dari Islam, dan dibuang imannya. Dalam konteks Plan, yang bisa kita pahami dari tudingan MUI dan PD Muhammadiyah beserta seluruh Ortomnya, adalah lembaga internasional itulah subyeknya. Sedangkan obyeknya adalah masyarakat binaan. Pertanyaan adalah, benarkah proses pemurtadan dan pendangkalan akidah itu ini terjadi? Apa sajakah bukti yang telah ditemukan MUI dan Muhammadiyah untuk memperkuat tudingan itu? Lalu sudah berapa banyakkah obyek (dalam hal ini masyakarat binaan Plan) yang sudah dimurtadkan? Kriteria apa pula yang digunakan, sehingga sampai pada kesimpulan demikian. Kenapa pertanyaan ini harus dikedepankan, tentu saja untuk menghindari fitnah. Dalam hemat saya, tudingan pemurtadan, sangat tinggi tingkatannya. Kalau masyarakat tidak dewasa, sangat mungkin hal ini akan menimbulkan kerusuhan SARA yang tidak diinginkan. Artinya, siapa pun harus hati-hati mengeluarkan tudingan sensitif seperti ini. Tetapi saya masih bersyukur, karena sejauh ini masyarakat tidak mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis. Bagi saya yang awam, dalam setiap tindakan kita perlu memahami konteks dan persoalan yang sedang terjadi atau yang sedang kita persoalkan. Saya tidak mengatakan kalau MUI dan PD Muhammadiyah tidak memahami konteks, karena saya tahu persis, pada dua ormas Islam ini merupakan gudangnya cendekiawan, orang pintar dan cerdik pandai. Tetapi dari sudut pandang saya, masyarakat juga harus mendapatkan pencerahan makna pemurtadan dan kriterianya. Sehingga kemudian bisa ditarik benang merah atau benang biru, atau benang apalah, apakah yang dilakukan Plan selama ini sudah memenuhi kriteria pemurtadan seperti tudingan selama ini. Sekali lagi, ini bagi saya lebih penting ketimbang orasi dan wacana. Bagi orang kampus (baca mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi), sebelum sampai pada tahap kesimpulan, tentu sudah sangat paham dengan prosedur dan tahapan yang harus dilalui. Ada metode untuk membuktikan hipotesa. Bagi saya, tudingan pemurtadan dan pendangkalan akidah, merupan sebuah hipotesis yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Sudahkah ini dilewati? Jika tidak pernah dilakukan sama sekali, saya menganggap belum ada kebenaran yang teruji. Artinya, pemurtadan dan pendangkalan akidah masih semacam hipotesis yang perlu diuji kesahihannya. Ini yang belum pernah diungkap media. Dari sejumlah bukti yang diajukan, bukanlah hasil atau kesimpulan dari prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kasus Ambalawi misalnya. Wacana yang berkembang, adalah orang tua siswa enggan menyuruh anaknya masuk sekolah karena takut diajarkan bergaul bebas karena ada buku yang diterbitkan Plan. Dalam investagasi BimaEkspres yang ke lapangan, kecemasan orang tua di Ambalawi bukan karena adanya buku yang beredar secara terbuka dan luas, melainkan adanya khutbah Jumat yang menyoal buku itu. Dalam konteks ini, menurut hemat saya, pemicunya bukan soal buku. Karena buku yang dipersoalkan, belum dilihat apalagi dibaca oleh masyarakat Ambalawi. Plan sendiri mengaku buku itu hanya dibagi pada kalangan terbatas saat sosialisasi program di Paruga Parenta, sekitar 20 eksemplar. Tanpa bermaksud melakukan pembelaan, menurut pegamatan saya, Plan sendiri nyaris tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat binaannya. Plan Bima misalnya, memiliki 40 mitra baik lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun forum-forum. Plan pun, tidak memiliki kader, seperti yang diberitakan selama ini. Yang mengajukan program, yang mengerjakan program, dan yang merasakan program adalah masyarakat. Plan, sekali lagi yang saya tahu ---mudah-mudahan tidak keliru--- hanya memfasilitasi pendanaan saja. Penolakan MUI dan Muhammadiyah, sebetulnya bukannya baru sekarang dilakukan. Pada 2003 lalu, persoalan serupa muncul. Bahkan rumah Ir Hartati di Kelurahan Santi, Koordinator Plan Bima yang menggantikan Edi Koteng ketika itu, dirusak sekelompok orang. Namun apa temuan Muhammadiyah dan MUI berkaitan dengan dugaan pemurtadan dan pendangkalan akidah, sejauh ini belum jelas an terungkap. Gagalnya upaya MUI dan Muhammadiyah pada era kepemimpinan Bupati Zainul, ternyata tidak menyurutkan dua lembaga ini terus menyoal Plan di Bima. Ketika daerah ini dipimpin Bupati Ferry Zulkarnain ST, tekanan serupa kembali dilakukan ketika Plan berencana masuk wilayah Ambalawi. Hasilnya, ternyata cukup efektif. Ferry langsung mengeluarkan statemen. Pada saat bukan puasa bersama di halaman kantor Pemkab, Ferry mengatakan bahwa operasional Plan yang berakhir 7 Januari 2007, tidak akan diperpanjang lagi. Sebagai gantinya, Pemkab akan menyediakan dana Rp10 miliar untuk menggantikan program Plan selama ini. Penegasan serupa kembali disampaikan Bupati Ferry pada Senin 30 Oktober 2006. Kata Ferry, Pemkab tidak akan mencabut ijin opersional Plan Bima, tetapi kontraknya tidak akan diperpanjang lagi. Putusan itu, kata Ferry sudah final dan meminta agar tidak ada lagi aksi baik yang dilakukan oleh kelompok pro maupun kontra. Mendengar kabar ini, Plan Bima menghormatinya. Ada banyak fenomena menarik bagi saya menyimak kasus ini. Di antaranya yaitu begitu mudahnya Bupati Bima mengeluarkan statemen tidak akan memperpanjang kontrak kerjasama dengan Plan, padahal belum sungguh-sungguh melakukan klarifikasi dan masuk pada substansi persoalan yang sesungguhnya. Bagi saya, jika masalahnya pada dugaan pemurtadan dan pendangkalan akidah, maka dua hal pokok ini harus dijawab dulu dengan bukti-bukti yang cukup. Jika ini tidak pernah dilakukan, kemudian Bupati sudah bersikap, maka saya khawatir keputusan ini akan merugikan pemerintah sendiri, lebih-lebih masyarakat yang selama ini telah menerima manfaat dari operasional Plan. Ini bukan soal pro dan kontra, tetapi soal mekanisme. Tentu saja bukan hanya pada kasus Plan, tetapi kasus lain pun perlu dicermati secara sungguh-sungguh dan lebih mendalam. Kalau memang Plan benar-benar terbukti melakukan apa yang dituduhkan, saya pikir semua masyarakat Bima yang mayoritas muslim akan tegas menolak kehadiran lembaga ini. Tetapi masalanya akan menjadi lain, jika mekanisme dan tahapan pengambilan keuputusan tidak dilalui dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang. MUI dan Muhammadiyah adalah kelompok. Bukankah masih ada kelompok lain lagi yang perlu didengar. Ada 40 LSM dan forum mitra Plan yang memberdayakan sekitar 13 sampai 15 tenaga kerja per mitra dan forum. Belum lagi lima orang dari PPPD (panitia penggerak pembangunan dusun) masing-masing lima dusun pada 29 desa. Jika dihitung jumlah orang yang terlibat pada kegiatan Plan di Bima, mencapai 14 X 40 + 5 X 5 X 29 orang adalah 560 + 725 orang yaitu 1.285 orang. Angka ini belum termasuk lebih dari 6.000 keluarga binaan Plan. Mereka adalah keluarga miskin, yang tinggal di desa-desa yang juga tidak bisa disebut makmur. Jumlah itu belum termasuk 22 karyawan dan staf Plan Program Unit Bima. Hanya dua staf dari Lombok (muslim), sisanya orang putra-putri Bima yang juga muslim. Sekali lagi, bagi saya ini bukan soal pro dan kontra tetapi lebih menekankan pada mekanisme pengambilan keputusan. Demikian pula dengan jumlah dana yang dikucurkan langsung oleh Plan ke kantong-kantong masyarakat kurang mampu. Bagi saya, berapapun dana itu, bukanlah soal yang utama. Tetapi yang lebih penting terletak pada pertimbangan kemampuan daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pembangunan. Dengan kondisi PAD yang minim, itu pun masih berupa data yang sulit untuk direalisasikan, Pemkab sangat membutuhkan mitra untuk turut membangun. Mitra tersebut bisa berupa lembaga non pemerintah seperti Plan, GTZ Proda-NT, atau lembaga-lembaga lainnya. Jika perlu, ribuan lembaga seperti itu kita undang untuk turut membangun daerah kita secara beramai-ramai. Solusi cerdas sebetulnya bukannya menyediakan anggaran pengganti yang akan membebani keuangan daerah, tetapi perlu ada upaya substitusi lembaga. Artinya, kalau Plan betul melakukan pendangkalan akidah dan melakukan proses pemurtadan (inippun kalau sudah terbukti), mungkin perlu dicari alternatif lain untuk mendatangkan lembaga yang clean dari misi-misi seperti itu. Muhammadiyah mungkin sudah harus memulai program pembinaannya seperti yang pernah ditawarkan. Atau mungkin perlu diundang lembaga-lembaga non pemerintah dari negara muslim. PAD Pemkab yang masih mengandalkan hasil dari pelayanan umum seperti rumah sakit, mestinya bisa digunakan untuk kegiatan lain. Bahkan masih terjadi, RSUD Bima, memungut biaya dari masyarakat kita yang kurang mampu. Dan harus diakui, daerah kita bukan daerah kaya yang bisa membiayai kebutuhannya sendiri. Bantuan-bantuan bank dunia selama ini, sebetulnya lebih dari 90 persen sumber pendanaannya dari negara-negara Yahudi, dan ini tidak pernah kita persoalkan. Solusi lain, jika masih memungkinkan, Plan boleh saja tidak lagi beroperasi di daerah ini, karena memang putusan Bupati sudah final. Tetapi perlu dicari cara lain agar dana Plan dalam bentuk lainnya, masih bisa tetap dipertahankan untuk terus membantu program-program sosialisasi hak anak dan sebagainya. Jika cara ini masih mungkin, maka mitra Plan juga tidak akan kehilangan sumber pekerjaan. Saya tertarik dengan upaya yang dilakukan kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bima. Seperti yang dirilis Harian BimaEkspres, Kamis 2 November 2006. Atas inisiasi sendiri dari kelompok mahasiswa yang berasal dari STISIP Mbojo Bima, STKIP, STIE dan STIT membentuk tim monitoring program Plan Bima. Tim yang juga dilengkapi oleh HMI, PMII dan Satuan Mahasiswa (Satma) Pemuda Pancasila yang dikoorditor oleh Muslimin SH itu, merupakan tim independen yang tidak memihak pada kelompok pro maupun kontra. ‘’Harapan kami bagaimana pemerintah dalam mengambil kebijakan dapat dilakukan secara arif dan bijaksana dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat,’’ kata Koordinator Tim, Muslimin SH seperti dikutip Harian BimaEkspres. Dia menjelaskan, pihaknya sudah turun ke wilayah binaan Plan di Wera dan Madapangga, pada Selasa pekan lalu. Hasilnya, berdasarkan pantauan, mereka tidak menemukan fakta tentang upaya penyebaran misi agama tertentu dan pendangkalan akidah. Mereka juga akan turun ke Kecamatan Ambalawi dan Lambitu. ‘’Kami akan melakukan audiensi dengan eksekutif dan legislatif setelah merampungkan data di lapangan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan berbagai pertimbangan dan kenyataan di lapangan,’’ tambah Muslimin. Apa yang dilakukan kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bima ini, menurut saya memang paling urgen, sebelum tudingan dilakukan. Perlu ada data-data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menghindari fitnah dan saling tuding. Yah melalui tahapan penelitian dan pembuktian hipotesis seperti yang saya tulis di atas. Apapun hasilnya, harus dihormati. Karena dalam tim ini, berisi ragam kelompok mahasiswa dan masyarakat intelektual yang tidak terlibat langsung pada pro dan kontra keberadaan Plan. Hasil ini tentu saja sangat penting, bukan saja sebagai bahan masukan untuk Pemkab, tetapi juga untuk menjawab kebenaran tudingan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Bagi 1.285 orang yang terlibat sebagai mitra, 22 staf Plan dan, 6.000 keluarga binaan Plan dan ribuan warga Bima, putra-putri Bima dan beragama Islam yang terlibat dalam aktivitas Plan, merasa perlu untuk dibersihkan namanya. Sebab tudingan pemurtadan dan pendangkalan akidah, sangat berat baik di mata masyarakat maupun di mata tuhan. Jika tidak terbukti, para pihak yang telah menuding Plan harus berjiwa besar menerima kenyataan tersebut. Pemkab Bima tentu saja sudah mahfum dengan peran Plan. Sejak masuk Bima pada 1998 lalu, lembaga ini telah mengucurkan dana hampir Rp100 miliar. Lembaga ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar per tahun. Dana-dana itu digunakan untuk mendanai kegiatan sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Para staf Plan, apalagi pemilik dana yang disalurkan melalui Plan, tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat binaan. Dana-dana Plan, disalurkan melalui 40 LSM, forum mitra dan PPPD (Panitia Penggerak Pembangunan Dusun) masing-masing lima dusun pada 29 desa di Kabupaten Bima. Mereka inilah yang mengajukan dan mengelola program. Nyaris tidak ada campur tangan langsung Plan terhadap masyarakat binaannya. Di bidang kesehatan, Plan mendanai kegiatan penyuluhan TBC, kesehatan reproduksi, serta pengobatan keluarga binaan yang sakit. Di bidang ekonomi, Plan melakukan pemberdayaan berupa peningkatan pendapatan binaan melalui usaha ekonomi produktif. Membantu pengadaan peralatan nelayan, peralatan dan bahan tenun, pelatihan desain, menjahit, rias pengantin, jajanan, pembuatan tahu, tempe, beternak, kios serta usaha dagang. Dan ini berlangsung sejak 1998. Di bidang pendidikan juga selain membangun sarana fisik seperti pembangunan 33 TK di seluruh wilayah binaan. Guru-guru TK pun diberikan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan cara diikutkan dalam program pendidikan di Malang, Jawa Timur. Buku paket pun tidak lepas dari perhatian Plan, sebagai salah satu komponen penting penunjang pendidikan. Buku-buku itu diadakan sendiri oleh guru-guru setempat. Jumlah guru yang sudah terlatih mencapai 110 orang. Mereka dilatih oleh Dikbud Kabupaten Bima dan Universitas Negeri Malang dan juga MIN Malang. Plan sendiri tidak pernah ikut melatih para guru tersebut. Plan juga memfasilitasi lahirnya Perda tentang pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga non pemerintah di daerah ini. Di bidang lingkungan, telah berhasil membangun sanitasi dan pengadaan air bersihm sumur gali, material rumah sehat keluarga miskin dan lain-lain. Demikian pula dengan bantuan bagi petani dan nelayan. Bantuan yang diberikan, bukan saja langsung kepada anak binaan, tetapi juga untuk keluarga dan umum seperti penyediaan sarana air bersih, MCK dan sebagainya. Data ini tidak dihajatkan untuk mempengaruhi keputusan apapun dari Pemkab. Tetapi kalau keputusan Pemkab karena adanya tekanan dan aksi demo dari kelompok masyarakat tertentu, mestinya tidak perlu melarang kelompok lainnya untuk juga menyampaikan aspirasinya. Sebab dengan informasi yang berimbang akan memberikan gambaran kondisi riil yang sesungguhnya. Jangan sampai terjadi, hal ini akan menjadi preseden buruk daerah ini di mata lembaga-lembaga internasional. Kasus Plan bisa jadi akan mempengaruhi pandangan masyarakat internasional tentang daerah ini. Toh sebuah fakta adalah, Plan di tingkat pusat dan di sejumlah daerah lainnya, tidak pernah ada masalah. Plan seperti sering diungkap manajernya, Drs Muhtar, sebuah lembaga terbuka. Ormas Islam manapun, diberi kesempatan untuk membuat dan merancang program. Juga diundang untuk melakukan pengawasan. Namun sejauh ini tidak terwujud. Plan sudah pernah memfasilitasi keberangkatan berbagai elemen masyarakat ke Sulawesi dan Jogjakarta untuk mengeliminir tudingan. Mereka dihajatkan untuk melihat langsung dampak kegiatan dan program Plan di daerah lain. Hasilnya, lagi-lagi dugaan penyebaran agama tertentu, apalagi pemurtadan belum ditemukan. Saya jadi teringat dengan tim independen yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bima, ketika era Bupati Drs H Zainul Arifin. Tim itu, tugasnya hanya satu, memantau kegiatan Plan. Saya mewakili unsur pers, duduk sebagai wakil ketua, dan berada pada tim bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, LSM, organisasi Islam, dan dari kalangan perguruan tinggi. Sayang tim ini tidak bekerja, sehingga saya memutuskan mengundurkan diri karena kecewa dengan kinerja tim yang tidak sungguh-sungguh. Mestinya, jika tim ini bekerja, maka apapun hasil temuan dan rekomendasinya, bisa memberikan masukan berharga bagi pemerintah. Sebuah lembaga Islam di Bima ketika itu mengaku siap menggantikan program Plan, jika lembaga ini hengkang. Namun demikian, saya meletakkan harapan besar pada hasil kerja tim independen dari berbagai perguruan tinggi dan ormas Islam di bawah komando Muslimin SH. Apapun hasilnya, harus dihormati. Tentu saja upaya ini, sekali lagi bukan untuk mempertahankan Plan yang sudah telanjur diputuskan untuk tidak diperpanjang kontraknya, tetapi juga untuk mencari fakta yang sesungguhnya. Dengan fakta itu, kita harapkan akan memberikan pencerahan bagi semua kalangan. Termasuk membersihkan nama baik pengelola Plan yang dituding melakukan pemurtadan dan pendangkalan akidah, jika tidak terdapat bukti apa-apa. Bagaimana pendapat Anda? Oleh Khairudin M. Ali Penulis adalah Wartawan Harian Pagi BimaEkpres. baca juga:http://www.nusatenggaranews.com/mod.php?mod=kajian&op=lihatkajian&id=8&topik=1 Sudut Pandang: Bupati Ferry dan HP Bu Guru itu…… Sen, 30 Okt 06 - diposting oleh : Khairudin M. Ali SUATU waktu, teman saya bercerita. Katanya, ia sering kesal karena sang istri suka sekali utak-atik handphone (HP) miliknya. Padahal diakui teman tadi, banyak hal-hal yang sifatnya rahasia disimpan dalam notes (fasilitas catatan) telepon pribadinya itu. Apa saja rahasia itu? Tentu saja ia tidak menjelaskan secara rinci. Tetapi bisa saja masalah kantor yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, termasuk istri sekalipun. Yah, namanya juga rahasia. Sang istri, kata teman tadi, makin dilarang, malah makin penasaran saja. ‘’Yang ada dalam pikirannya, saya ini punya selingkuhan. Dia malah makin getol, apalagi setelah mendengar lagu SMS yang dinyanyikan Ria Amelia,’’ katanya dengan nada kesal. Bagi rekan saya ini, HP merupakan barang pribadi yang hanya dipakai sendiri. Sama dengan buku harian, jadi sifatnya pribadi. ‘’Namanya juga handphone (telepon genggam), kan bukan telepon umum,’’ dalihnya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, HP telah memungkinkan penggunaannya bukan lagi hanya sekadar sebagai alat komunikasi. Lebih dari itu, barang kecil yang pintar ini, telah menjawab kebutuhan penggunanya sebagai alat hiburan, kamus, alat memotret maupun perekam video, serta menjadi komputer mini. Yang tentu saja, bukan sekadar alat untuk bisa menyimpan data, tetapi juga bisa mentransfernya dalam jumlah besar karena bisa mengakses internet. Teknologi terkini, operator seluler sudah menyediakan layanan 3G, yang memungkinkan HP dapat mengirim dan menerima gambar video, termasuk siaran televisi. Dilengkapi dengan memorycard (kartu memori) yang bisa ditambah kapasitasnya, HP telah mampu menyimpan data, gambar dan video dalam jumlah besar. Ukurannya pun, sudah ada yang sampai Gigabyte (Gb). Sebagai gambaran, sebuah HP merk Nokia tipe 6270, dengan memori bawaan 520 Mb (1 Gb = 1000 Mb), mampu merekam video sampai 1 jam dan foto ukuran maksimum (42,33 Cm X 56,44 Cm) dengan resolusi 300 dpi (dotpixels per inch), sampai puluhan foto. HP ini dilengkapi dengan kamera 2 megapixel, yang memungkinkan Anda dapat mengambil gambar dengan hasil yang cukup baik. Apakah karena tertarik pada teknologi 3G sehingga Bupati Ferry Zulkarnain tertarik untuk mengutak-atik HP milik seorang ibu guru yang masih honorer di Madapangga? Tidak jelas. Tetapi seperti yang ditulis Lombok Post edisi 28 Oktober 2006, Bupati Ferry kaget karena ada seorang guru honorer yang memiliki HP yang harganya lebih mahal dari HP miliknya. Dengan dalih sederhana ini, sang Bupati pun ‘meminjam’ dan mengutak-atik HP tadi. Isinya? Ternyata membuat Ferry prihatin. ‘’Setelah saya buka-buka HP-nya, ternyata memorinya banyak tersimpan film porno,’’ kata Ferry seperti dikutip Lombok Post. Lalu apa hubungannya dengan keluhan teman saya pada pembuka tulisan di atas? Di sinilah letak masalahnya. Jika sesuatu sudah menjadi milik pribadi dan rahasia sifatnya, maka tidak etis jika orang lain membuka dan melihatnya. Apalagi hal itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak pas. Kasus HP seorang suami yang diutak-atik sang istri, atau HP sang ibu guru honorer yang dibuka sang Bupati, bisa jadi salah satu contoh. Dalam hemat saya, tidak relevan jika seorang Bupati membuka dan mengacak-acak urusan pribadi dan rahasia masyarakat, termasuk HP sang ibu guru tadi, hanya karena berawal dari nilainya yang mahal. Tidak ada aturan di negeri ini, HP seorang presiden sekalipun, harus lebih mahal HP rakyat biasa. Atau mobil yang dipakai presiden harus lebih mahal dari mobil yang dipakai oleh rakyat biasa. Bagi saya, mestinya seorang pemimpin harus bangga melihat rakyatnya lebih mampu dan lebih makmur dari pemimpinnya. Artinya, jika rakyat memiliki barang yang lebih berharga dari sang pemimpin, itu merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Asal saja, barang-barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang benar. Kita tidak pernah tahu bagaimana susah payahnya sang ibu guru yang di mata Bupati Bima ‘hanya’ sebagai pegawai honorer, mengumpulkan uang untuk membeli HP kebanggaannya itu. Sekali lagi, sejauh sang ibu guru tidak melanggar hukum untuk mendapatkan HP itu, bagi saya sah-sah saja. Dan tidak perlu seorang Bupati mempersoalkannya. Artinya, sejauh itu, areanya masih privacy dan pribadi sifatnya. Demikian pula dengan dalih moralitas pegawai yang dianggapnya mengalami penurunan, menjadi alasan pembenar bagi Bupati Ferry untuk mengacak-acak HP orang lain. Alasan ini terlalu dibuat-buat. Namun demikian, tentu saja masih bisa dipahami, jika ada semacam komitmen dan kesepakatan yang sudah diumumkan terlebih dahulu soal cara-cara seperti itu. Artinya, bisa saja seorang Bupati secara mendadak memeriksa isi HP aparatnya, karena adanya indikasi kuat menurunnya moralitas karena pengaruh film porno yang ada pada setiap HP PNS. Bagi saya, dengan kompleksitasnya kegunaan HP, bahkan saat ini nyaris menggantikan fungsi buku harian. Bukan rahasia umum lagi bahwa yang namanya buku harian itu sangat pribadi dan hanya boleh dibuka oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan hukum. Misalnya buku harian seorang tersangka teroris, orang yang bunuh diri dan sebagainya. Dan dalam kasus ibu guru di atas, dia sedang tidak dalam masalah apa-apa. Mestinya, jika Pemkab Bima memiliki kemauan kuat untuk membangun moralitas aparat, harus dibuatkan formula-formula yang pas. Formula-formula ini, perlu disosialisasikan terlebih dahulu sehingga penerapannya bukan hanya mencari siapa yang diindikasi tidak bermoral (dengan cara periksa HP misalnya), tetapi yang lebih penting adalah membangun motivasi dan pendekatan persuasif. Peran para pemuka agama mungkin sudah harus digenjot dari sekadar wacana ke riil action. Agendakan pembinaan rutin. Memecat yang bersalah hanya salah satu, tetapi salah lain jauh lebih banyak. Ketika turun ke desa-desa, mungkin lebih baik Bupati membawa serta para dai dan penceramah, ketimbang berjoget dangdut sampai larut malam. Artinya, di mata saya harus ada konsistensi aksi ketimbang saling membelakangi. Dekadensi moral seperti sinyalemen para pemuka selama ini, perlu ditangkap dengan arif untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Kebijakan lain yang menarik adalah keinginan Bupati Bima yang menerapkan satu pintu bagi PNS yang hendak mengambil kredit di bank. Ini berawal dari fakta bahwa banyak gaji PNS yang minus, karena menurut sinyalemen Bupati, ada PNS yang mengambil kredit lebih dari satu bank dengan mengagunkan SK mereka. Bupati kemudian akan mengambil kebijakan kepada setiap PNS yang mengajukan kredit, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Bupati. Lagi-lagi, ini menurut saya area pribadi. Dalam hemat saya, sejauh ini belum ada masalah dengan PNS yang gajinya minus. Karena tidak sedikit di antaranya memperoleh penghasilan lain dengan bertani misalnya. Sebab rata-rata PNS dan guru di daerah ini, juga bertani. Artinya, jika pun mereka tidak menerima gaji atau bahkan minus sekalipun, belum ada masalah yang timbul. Belum pernah saya dengar kejadian kalau ada bank yang melelang SK seorang PNS karena tidak mampu membayar cicilan kreditnya. Justru salah satu bisnis terbesar bank yang beroperasi di Bima, adalah dari kredit PNS. Akan banyak masalah kalau seorang PNS sulit mendapatkan kredit, apalagi syaratnya harus dengan rekomendasi Bupati. Sebab faktanya, kebanyakan PNS di daerah ini, baru bisa nembangun rumah, membiayai anak-anak yang sekolah dan kebutuhan mendadak lainnya dalam jumlah besar, adalah dengan cara kredit di bank. Sebab hanya dengan cara seperti inilah, mereka bisa segera memperoleh uang segar dalam jumlah yang dibutuhkan. Sekali lagi, jika hal ini mulai diatur juga dengan regulasi yang aneh-aneh, maka akan semakin sulitlah hidup para PNS. Pemkab Bima perlu koreksi internal bahwa sistem birokrasi yang ada saat ini, belum memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang cepat. Dengan regulasi ini juga akan membuka celah penyimpangan dan penekanan oleh aparat di atasnya. Ini akan diperparah lagi oleh kerapnya Bupati keluar daerah. Saya memprediksi, rekomendasi baru keluar, akan butuh waktu lebih dari sepekan. Selain karena banyaknya rekomendasi yang diurus, juga butuh waktu untuk meneliti berkas sebelum rekomendasi dikeluarkan. Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah, PNS bisa saja mencari alternatif lain sebagai sumber pendanaan kebutuhannya. Salah satunya adalah rentenir. Kalau ini yang terjadi, maka masalah akan semakin rumit. PNS akhirnya terlibat rente yang tak berujung. Harapan untuk memperbaiki ekonomi, malah semakin jatuh ke limbah hutang yang tak berkesudahan. Perlu dikaji lebih mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan. Jangan sampaikan kebijakan ini hanya menonjolkan pendekatan kekuasaan semata. Artinya, jangan mentang-mentang, sehingga segala urusan bisa diatur. Padahal hasilnya, belum tentu baik. Pemkab perlu mengkaji dahulu baik secara psikologis maupun dari sisi efektivitas, sebelum menerapkan sebuah kebijakan. Saya kira, urusan lain yang lebih penting masih banyak ketimbang urus HP ibu guru atau urus rekomendasi kredit bagi PNS. Bukankah masyarakat Sampungu saat ini butuh perhatian pemerintah? Mereka sedang kesulitan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Mereka terpaksa makan gadung yang diambil sekitar 30 km dari desa mereka, untuk bisa bertahan hidup. Belum lagi masyarakat Desa Raba di Kecamatan Wawo yang butuh air untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini mereka terpaksa membeli air atau menyewa kendaraan untuk mengambil air karena tidak ada sumber air di desa mereka. Demikian pula dengan warga Doridungga, Kecamatan Donggo. Ini belum lagi sekitar enam ribu keluarga binaan Plan Bima yang bakal dihentikan operasinya pada awal tahun depan. Mereka yang selama ini sudah bisa menyekolahkan anak-anak mereka karena mendapat program perbaikan ekonomi dari lembaga yang dituding MUI Kabupaten Bima dan PD Muhammadiyah telah melakukan pemurtadan itu, adalah masalah baru. Ribuan warga itu butuh perhatian serius Bupati, ketimbang mengurus hal-hal yang tidak relevan. Bagaimana pendapat Anda? Oleh: Khairudin M. Ali Penulis adalah Wartawan Harian Umum BimaEkspres. Sudut Pandang: Hotel Itu…..! Min, 08 Okt 06 - diposting oleh : Khaeruddin M. Ali SUATU waktu, saya ada sedikit masalah dengan istri saya. Entah ide dari mana, malam sekitar pukul 20.15 Wita tiga tahun lalu itu, kami berdua keluar rumah mengendarai sepeda motor. Istri saya yang biasa pakai jilbab, malam itu hanya mengenakan hem yang dilipat awut-awutan, celana pendek. Rambut istri saya yang lumayan panjang, selama ini disalut jilbab kalau keluar rumah, malam itu ditutup dengan pet. Saya pun ‘mengimbanginya’ dengan hanya mengenakan celana pendek dan berkaos oblong, tetapi mengenakan jaket. Ketika keluar dari rumah, kami hanya ingin berdua. Dia membonceng saya dengan Yamaha Sigma yang kami punya. Kebetulan di rumah ada orang tua kami yang berkunjung, sehingga anak-anak aman kami tinggalkan. Setelah berputar-putar beberapa kali di kota, kami pun jenuh. Jika dulu Pantai Ama Hami sudah ramai seperti sekarang, pilihan kami pasti ke sana. Entah ide dari mana-mana, tiba-tiba saja saya mengajak istri saya ke hotel Parewa. Di hotel yang berada di depan lapangan Manggemaci ini agak familiar dengan saya karena memang beberapa acara yang melibatkan saya, pernah digelar di sini. Saya pun pernah beberapa kali menemui rekan saya yang menginap di hotel ini. Artinya, kalau saya ke sana, saya tidak terlalu asing. Setelah saya sampaikan kepada istri saya, dia pun setuju. ‘’Kenapa tidak’’ pikir kami. Kami sepakat, di kamar hotel itu pasti sangat aman untuk membicarakan segalanya, termasuk masalah kecil yang sedang kami hadapi. Niat kami berdua sudah bulat. Kami pun mengarahkan motor ke hotel itu, setelah terlebih dahulu mampir di anjungan tunai mandiri (automatic teller machine, ATM) Bank BRI Raba Bima. Dengan sedikit uang di tangan untuk menyewa kamar hotel, kami bermaksud check in di hotel itu. Setiba di depan hotel, saya jadi gugup. Saya bertemu dengan almarhum Pak Ismail, biasa disapa Moi. Beliau adalah pelatih bulutangkis di Bima. Orang PBSI tentu saja sangat mengenal sosok yang satu ini. Dia ramah dan banyak menghabiskan waktunya untuk kemajuan olahraga bulutangkis di daerah ini. Saya sempat gugup. Maklum, depan hotel itu ada hall bulutangkis. Yang ada dalam pikiran saya, bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada Moi ini, kalau perempuan yang sedang saya bawa ke hotel itu dalah istri saya. Dia memang tidak mengenal istri saya secara baik. Tetapi seingat saya, sudah beberapa kali bertemu almarhum saat menggonceng istri saya yang mengenakan jilbab. ‘’Kok malam ini lain ya?,’’ mungkin demikian kata hati Pak Moi, yang saya pikirkan. Karena saya harus mengatakan bahwa perempuan itu adalah istri saya, saya kemudian menelepon anak saya di rumah. Saya tanya, dia mau dibawakan apa kalau kami pulang. Saya berbicara dengan suara agak keras agar Pak Moi bisa percaya bahwa perempuan yang saya bawa adalah istri saya, bukan orang lain. Bahkan untuk lebih meyakinkan, saya kemudian meminta anak saya untuk bicara langsung dengan ibunya. Setelah beberapa saat mengobrol, kami pun check in. Kami mengambil sebuah kamar di lantai atas. Cara ini saya anggap ‘sedikit’ berhasil. Walau sesungguhnya saya belum yakin betul Pak Moi percaya. Beberapa hari kemudian, saya bertemu dengan Pak Anwar Arman, sekarang Pemred Harian Suara Mandiri. Dia bercerita kalau bertemu Moi. Ternyata benar, Moi juga bercerita sempat bertemu saya dan istri saya di hotel Parewa. Apakah Moi percaya bahwa perempuan di samping saya malam itu benar-benar istri saya? Bagi saya tidak terlalu penting. Karena setiap orang bebas memberikan penilaian. Apakah hanya Moi? Ternyata tidak. Wanita resepsionis di hotel itu ternyata mengenal saya. Ketika beberapa hari karena suatu urusan saya kembali ke hotel itu, wanita tadi menegur saya. ‘’Ita ma waa siwe ai pu eden kan? (Kakak yang bawa perempuan waktu itu kan?),’’ katanya. Saya hanya tersenyum. Di hari lain, saya mengulang lagi. Saya mengajak istri saya keluar lagi. Pilihan kami saat itu adalah tempat sepi di Pantai Lawata. Entah mengapa, saat itu saya agak merasa aman di tempat itu. Istri saya pun tidak keberatan. Kami ke bekas hotel Lawata Beach itu sekitar pukul 22.30 Wita. Tentu saja malam sudah cukup larut. Di kawasan itu, ada beberapa pria yang menjaga. Saya yakin bukan petugas resmi yang ditempatkan Pemda. Sesampai di sana, saya menemui orang tadi dan menyerahkan uang Rp30 ribu. Maksud saya supaya dia bisa menjaga motor kami, sekaligus menjaga kami. Ternyata cukup efektif. Hingga pukul 23.30 Wita, kami berdua aman-aman saja menikmati hangatnya hawa pantai, hanya berdua. Ada susasana lain tentunya. Yang pasti, kami hanya ingin keluar dari kejenuhan dan rutinitas kami mengurus anak dan pekerjaan. Apa yang ada dalam pikiran Moi, resepsionis hotel Parewa dan para penjaga di Lawata tentang kami? Pasti buruk. Tidak ada argumentasi yang bisa mengubah penilaian mereka untuk berpikir positif tentang kehadiran kami di dua tempat itu. Inilah yang disebut persepsi. Siapa pun, akan mempunyai persepsi yang negatif ketika melihat laki dan perempuan berada di tempat-tempat seperti itu. Termasuk Anda, juga saya. Ini pandangan umum, pandangan lumrah, dan pandangan yang telanjur diyakini benar oleh banyak orang. Kadang saking yakinnya kita akan kebenaran pandangan ini, kita mengabaikan kemungkinan lain. Kemungkina bahwa pandangan kita itu, belum tentu seleuruhnya benar. Rasionalitas umum tidak memberikan celah sedikit pun untuk mencoba melihat dari sisi yang berbeda, dalam sudut pandang yang lain. Dalam setiap rekrutmen wartawan Harian BimaEkspres, selalu ada tes tertulis yang pertanyaannya sama yaitu 1 + 1. Kebanyakan peserta pasti menjawabnya 2. Itu pasti. Selain memang ilmunya demikian secara matematis, juga umum sudah tahu kalau tidak ada jawaban lain atas pertanyaan yang sangat mudah, pertanyaan yang sudah dihafal sejak anak-anak sebelum masuk bangku sekolah sekalipun. Cuma kadang peserta tidak sadar, mengapa pertanyaan mudah itu ditanyakan. Nyaris tidak ada yang curiga mengapa hal sepele diuji dalam urusan serius. Teledor, karena tetap berpegang pada hal yang memang ‘biasanya.’ Jika saja jeli, mestinya peserta curiga mengapa ini ditanyakan. Ada apa di balik pertanyaan ini? Setiap wartawan, dituntut untuk berpikir lebih dari cara berpikir yang umum dan lumrah. Wartawan, tidak boleh menutup sekecil apa pun kemungkinan lain di balik sebuah peristiwa, kendati umum sudah meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Tugas pers harus juga mencari fakta lain. Fakta yang bisa jadi dalam sudut pandang berbeda, ternyata itulah kebenaran yang sesungguhnya. Di mata pers, tidak ada kamus untuk tidak percaya pada argumentasi sumber-sumber berita. Tugas pers bukan menyimpulkan, menghakimi, apalagi menghukum. Pengungakapan fakta yang dilakukan oleh pers, merupakan informasi yang masih terus digali oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum, jika berkait dengan masalah hukum. Soal sudut pandang ini, saya jadi teringat dengan kisah tiga pria buta yang berdebat soal bentuk mahluk bernama gajah. Si buta pertama mati-matian bertahan kalau gajah itu bentuknya pipih seperti daun pisang. Si buta kedua, juga mati-matian bertahan kalau bentuk gajah itu seperti ular. Sementara si buta ketiga, berani bertaruh apa pun, kalau bentuk gajah itu tidak seperti yang disebutkan oleh dua orang rekannya. ‘’Saya berani bertaruh, bentuk gajah itu besar bahkan tidak bisa saya peluk,’’ ujarnya seru. Apa yang terjadi, ternyata si buta pertama meraba daun telinganya, si buta kedua memegang ekornya dan si buta ketiga meraba badan gajah. Sekali lagi, ini soal persepsi. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, persepsi bermakna tanggapan langsung atas sesuatu. Kembali soal 1 + 1, sebetulnya merupakan upaya untuk merangsang setiap calon wartawan untuk bisa mengecek dan mengecek lagi setiap informasi yang diperoleh, supaya tidak menimbulkan trial by the press (kesalahan yang dilakukan oleh pers). Toh tidak bisa disalahkan kan kalau ada yang mengatakan 1 botol air ditambah 1 botol air jadi 1 botol air? Soal ukuran botol jadi besar, itu kan urusan lain. Artinya, bisa saja 1 + 1 = 1. Atau bisa juga 1 + 1 = 3 atau 4 atau 5 atau bahkan 10. Seorang wanita ditambah seorang laki-laki jika menikah, maka hasilnya bisa seperti yang disebutkan di atas. Lalu apa hubungannya dengan hotel, yang menjadi judul tulisan di atas? Saya mencoba memulai dengan berpikir alternatif atau sudut pandang yang berbeda seperti di atas, karena kita, umum, telanjur percaya bahwa hotel itu identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Orang masuk hotel, apalagi laki-laki dan perempuan, bukan muhrim lagi, pasti urusannya ranjang, jinah dan nafsu. Ini pasti. Saya pun bisa berpikir demikian. Ini sama dengan angka 1 + 1 = 2. Pasti. Kalu di sebagian negara barat, satu kamar bahkan tak boleh dihuni oleh tamu dengan jenis kelamin yang sama, tetapi harus lawan jenis. Yang diwaspadai adalah hubungan tak normal, homoseksual. Tetapi ini tentu bukan contoh pembenar, karena kita dan mereka beda. Yang mungkin tidak banyak dipikir orang bahwa saat ini hotel itu bukan hanya sekadar tempat tidur. Banyak negosiasi bisnis dilakukan di kamar hotel. Pertemuan-pertemuan penting pun dilakukan di kamar hotel. Tim LKPJ Bupati atau Gubernur pun, banyak yang bekerja di kamar hotel. Bahkan pernah terjadi di negeri ini, rapat-rapat tim DPR RI yang membahas nasib dan masa depan negeri ini, juga dilakukan di kamar hotel. Tim pemenangan Pilkada, Pemilu dan lain-lain, juga ada yang membuat posko di kamar hotel. Laki dan perempuan bukan muhrim bisa saja bersentuhan pada tugas-tugas bersama seperti itu. Artinya, kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa pertemuan di kamar hotel tidak hanya untuk urusan syahwat. Sekali lagi, ini tentu saja bertentangan kebenaran yang diyakini umum. Namun demikian, saya, Anda, apalagi pers yang bekerja dengan kode etik dan Undang Undang, tidak boleh langsung menyimpulkan, menghakimi bahwa jika laki dan perempuan yang bukan muhrim didapati dalam kamar hotel, adalah pasangan selingkuh atau pasangan jinah. Celah hukum untuk dituntut balik akan sangat terbuka, jika tidak hati-hati. Bukankah dalam ajaran agama juga, menuduh orang berjinah harus memenuhi unsur. Bukan sak wasangka, atau curiga, apalagi hanya bermain dengan wacana, tanpa didukung fakta. Jika demikian, apakah ada peluang ‘dibenarkan’ jika seorang laki-laki dengan seorang wanita bukan muhrim kemudian didapati di kamar hotel? Dari sisi etika dan agama, jelas bukan hanya tidak bisa dipahami, tetapi juga tidak bisa dibenarkan. Namun demikian, sekali lagi, kita, siapa pun, tidak punya hak untuk menutup kemungkinan lain yang menjadi alasan bagi siapa pun untuk berada di kamar hotel tadi, sehingga paling tidak, kita perlu mendengarnya. Seorang teman saya bercerita, rumah tangga rekannya berantakan. Istri temannya itu, menelepon minta bertemu. Dia mau curhat (istilah keren yang disingkat dari kata curahan hati). Awalnya, rekan saya tadi menolak karena takut risiko. Tetapi karena desakan istri temannya yang benar-benar ingin minta bantuan, pertemuan curhat itupun terjadi. Tempatnya, setelah disepakati karena paling aman adalah kamar hotel. Kalau di kota besar kan mobil bisa langsung masuk kamar hotel. Jadi penumpangnya tidak perlu mampir ke recepsionis dulu. Cukup booking dengan telepon, minta satu kamar khusus, masuk kamar pun tanpa kendala. Pertemuan curhat yang berlangsung berjam-jam tadi, akhirnya melahirkan banyak solusi bagi rumah tangga rekannya itu. Hasilnya, rumah tangga mereka kembali damai dan bahtera bisa berlayar lagi. Apa jadinya kalau keduanya digrebek dan ketahuan, pasti persoalannya jadi lain. Dalam pandangan umum, mungkin termasuk saya, pasti ini salah. Siapa yang bisa menduga apa yang terjadi selama mereka di kamar hotel. Tetapi kadang kita lupa bahwa manusia itu beda dengan ayam. Kalau ayam pejantan bertemu dengan ayam betina, mereka akan beradu birahi di mana saja, kapan saja. Padahal banyak fakta ---yang sekali lagi kadang kita abaikan--- jangankan wanita baik-baik, wanita yang jelas-jelas berprofesi sebagai wanita penjual cinta sekalipun, belum tentu terjadi apa-apa dengan pria yang membookingnya selama di kamar hotel. Tetapi tentu saja ini tidak lazim seperti pikiran yang diyakini umum. Makanya tidak heran, mengapa reaksi masyarakat terhadap kasus seorang oknum guru SMK di Bima langsung negatif. Puluhan SMS yang dikirim ke redaksi BimaEkspres, pun isinya sama. Semua meminta agar oknum tadi dipecat. Dalam hemat saya, semua kita bisa saja terbawa emosi, ikut arus karena pemberitaan media yang kadang tidak proporsional dan cenderung menghakimi. Dalam kasus ini, sebetulnya target media bukannya menggiring agar oknum ini dipecat. Mestinya pengungkapan fakta jauh lebih penting (secara kode etik jurnalistik) ketimbang menjadikan wacana dan meminta tanggapan banyak orang yang akhirnya terkadang emosional. Apa yang terjadi, mungkin karena besarnya perhatian media, yang menurut saya banyak kasus lain lebih buruk dan menyalahi budi pekerti, tetapi diabaikan, sehingga masalah oknum guru dan seorang kades ini menjadi penting, populer. Penyebutan pelaku perjinahan dan pasangan selingkuh (vonis yang prematur dari media massa), telah menggiring emosi dan opini publik, seakan-akan kasus itu memang benar demikian. Padahal sekali lagi, pers belum mencoba mengungkap fakta lain yang diperlukan. Orang hanya tahu kalau oknum guru dan suaminya sudah pisah ranjang, tetapi tidak ada yang mencoba menggali mengapa mereka pisah ranjang. Mengapa perkawinan mereka gagal. Apakah proses perkawinan mereka seperti orang kebanyakan? Saling cinta dan tanpa paksaan? Ada apa di balik itu. Lalu bagaimana hubungan oknum guru tadi dengan oknum kepala desa. Ini juga belum terungkap secara sungguh-sungguh. Benarkah mereka memang ada hubungan asmara, ataukah seperti cerita teman saya tadi di atas. Ini juga belum terungkap. Bagaimana pandangan istri sang kepala desa terhadap hubungan mereka, juga belum terungkap. Tidak jelas apakah karena pengaruh berita media ataukah memang Pemkab Bima punya pertimbangan lain, yang pasti keduanya kena sanksi berat. Sang guru dipecat, sang Kades diberhentikan. Apa dasarnya? Kalau menyimak pertimbangan Kepala Bawasda Kabupaten Bima, Drs Abdul Wahab, sang guru dianggap melanggar PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengadaan PNS. Kata Wahab, PNS diberhentikan apabila menunjukan budi pekerti yang tidak baik. Ini menurut hemat saya, sangat fleksibel dan karet. Soal budi pekerti, siapa yang berani unjuk jari kalau dirinya sudah berbudi pekerti baik. Tidak saya, juga tidak Anda, tidak juga sang pembuat SK pemecatan dua oknum tadi. Sangat lemah jika karena pertimbangan hanya kepergok berada di kamar hotel berdua dengan lain muhrim, lalu menyimpulkan tidak berbudi pekerti yang baik. Sebab soal budi pekerti ini, ketika Anda tidak bisa melayani fakir miskin yang datang meminta sedekah ke rumah Anda pun dengan baik, apakah Anda sudah berbudi pekerti yang baik? Apakah juga sejumlah kasus lain yang hampir sama dengan kasus yang dialami oleh oknum guru tadi tidak termasuk tidak berbudi pekerti yang baik sehingga tidak dipecat? Saya pikir, Pemkab Bima memiliki banyak file soal ini. Bukan hanya itu, kasus dugaan penyalahgunaan jabatan pun, saya kira tidak lebih baik kasus yang di alami dua oknum tadi. Pertanyaannya, mengapa diterapkan standar ganda atas sejumlah kasus di Pemkab, baik yang mencuat maupun yang tertutup. Jika ada upaya sungguh-sungguh, mestinya juga ada pengungkapan fakta lain sebelum keputusan pemecatan diambil. Pemkab Bima juga harus hati-hati mengeluarkan produk hukum seperti memecat PNS. Yang namanya produk hukum, tetap harus mempertimbangkan juga fakta-fakta hukum lainnya. Jangan karena ingin menegakkan aturan tetapi aturan lain ditabrak. Jika ini yang dikembangkan, maka akan melahirkan kesewenang-wenangan. Dan ini harus dikoreksi bersama. Kepala Bawasda tidak boleh dengan mudah mengabaikan pertimbangan hukum lainnya, termasuk hasil visum et repertum sebelum mengeluarkan rekomendasi pemberian sanksi berat terhadap dua oknum tadi. Demikian pula dengan Kepala Bagian Kepegawaian. Sebab visum itu disepakati sebagai salah satu instrumen dan bahan pertimbangan hukum sebelum produk hukum dikeluarkan. Hanya butuh waktu empat hari, prosesnya sudah langsung final. Padahal proses hukum masih di tingkat Polsek. Orang banyak meragukan soal visum ini. Toh keduanya bukanlah gadis atau perjaka. Tetapi medis tentu punya istrumen atau catatan untuk mendukung atau tidak mendukung tuduhan. Kurniawan SH, penasehat hukum yang mendampingi oknum guru dan kades yang menjadi korban pemecatan, tentu saja sangat keberatan. ‘’Itu terlalu prematur, tanpa pertimbangan normatif karena masalah ini sedang ditangani secara hukum,’’ kata Kurniawan via SMS kemarin siang setelah membaca media massa yang beredar di Bima tentang pemecatan kliennya. Kurniawan malah menilai Bupati Bima tidak menghargai proses hukum dan tidak melihat fakta, tetapi mengambil keputusan atas dasar opini. ‘’Sampai saat ini saya belum menerima SK-nya,’’ kata Kurniawan. Cuma sayang, sang pengacara tidak berupaya melakukan pembelaan untuk melawan opini publik yang telanjur menghakimi. Nyaris tak ada pembelaan di media massa yang sudah membonis bersalah. Padahal informasi yang saya peroleh, hasil visum yang dilakukan oleh RSUD Bima, negatif. Artinya, keduanya tidak melakukan hubungan seperti yang dituduhkan publik oleh keduanya selama berada di kamar hotel. Ini berarti sama dengan pengakuan keduanya yang mengatakan tidak terjadi apa-apa ketika mereka berada dalam komar hotel. Mengapa kita tidak percaya ini? Mengapa fakta ini diabaikan. Bagi Pemkab Bima, tidak cukup hanya karena keduanya sama-sama berada di dalam kamar hotel lalu disimpulkan telah melanggar pasal soal budi pekerti. Toh kamar hotel tidak ada bedanya dengan kamar rumah. Atau Anda berdua dengan wanita atau laki-laki lain di atas mobil Anda. Siapa pula yang berani jamin akan terjadi apa-apa atau tidak akan terjadi apa-apa kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berada dalam satu kamar rumah? Artinya, sekali lagi, siapa pun tidak boleh mengambil kesimpulan hanya karena berdasarkan sak wasangka. Atau mengukur dengan standar berpikir sendiri-sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang yang juga seolah-olah, sekonyong-sekonyong, seakan-akan. Kita juga tidak perlu berbangga diri dan bertepuk dada atas musibah yang dialami oleh orang lain. Sebab bisa jadi, di antara kita pun tidak lebih baik dari itu. Toh yang mengetahuinya kan hanya kita dengan sang Pencipta. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Coba kita berkaca, seperti apa sih sesungguhnya wajah kita ini? Saya hanya ingin mengingatkan para pejabat eksekutor kasus ‘kamar hotel’ ini agar tidak menafikkan fakta lain. Apa pun, kalau dikerjakan dengan terburu-buru tentu saja sangat tidak maksimal, atau bahkan bisa berdampak tidak baik. Jangan ada kesan SK yang dibuat hanya untuk memenuhi pesanan, menyenangkan pihak-pihak tertentu, atau mungkin karena ada tekanan. Berikan masukan yang baik kepada Bupati sebagai pimpinan daerah agar bisa lebih bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Pejabat di lapis bawah adalah think tank. Mereka punya kewenangan untuk memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sebelum semua keputusan diambil. Jika sebuah keputusan diambil hanya mengedepankan pendekatan kekuasaan, ini sangat berbahaya, sebab akan melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang, pemerintahan yang semau gue. Bupati ---mungkin--- hanya menandatangani, setelah usulan dan telaah staf dilakukan mulai dari tingkat bawah. Tetapi akan sangat bias, jika keputusan itu diambil tanpa melalui pertimbangan matang, apalagi terkesan asal bapak senang (ABS). Saya jadi teringat proses penentuan ibukota Kabupaten Bima yang akhirnya memilih Woha. Saya tidak ingin mengatakan kalau keputusan apa pun yang lahir dari penetapan lokasi itu karena pesanan Bupati dan Wakil Bupati yang ‘telanjur’ mengampanyekan Woha sebagai ibukota pada saat Pilkada. Sebab Bupati dan Wakil Bupati sudah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada bawahan dan para pembantunya untuk melakukan pengkajian dan analisa dari berbagai sisi. Sejumlah tahapan dilaksanakan, termasuk seminar dengan menghadirkan sejumlah pakar yang dianggap punya kompotensi. Apa hasilnya? Tidak sedikit pun bergesar dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Dan ini sudah bisa ditebak. Dengan hasil ini, saya jadi bertanya sederhana saja. Kemanankah para pejabat Pemkab Bima ketika era pemerintahan Zainul Arifin yang melakukan penelaahan dan menentukan Panda sebagai ibukota Kabupaten Bima itu? Tidak ada satupun yang berani bersuara beda, apalagi unjuk jari. Panda ketika itu, bukan lagi hanya dirancang dalam angan-angan, tetapi maket sudah dibuat dan dipajang, Perda pun sudah disahkan. Tata ruangnya pun sudah rampung. Artinya sejumlah anggaran pun sudah dihabiskan untuk urusan ini. Bagi saya, tak adanya gunanya menyesali apa yang sudah diputuskan Pemkab. Tetapi saya hanya ingin menilik dari sisi persepsi dan ‘kebiasan’ cara pengambilan keputusan tadi. Lalu kemana para pejabat yang dulu terlibat merancang Panda sebagai ibukota Kabupaten Bima itu. Apakah mungkin mereka sudah dimutasi semua ke Republik BBM? Negeri Benar Benar Mabok yang hanya ada di acara televisi itu? Entahlah….. Bagaimana pendapat Anda? Khairudin M Ali. (*) Penulis adalah Wartawan Harian Umum BimaEkspres. Masa Depan Bukan Milik Pemuda Kam, 27 Jul 06 - diposting oleh : Khairudin M. Ali SABTU pagi, saya menerima sebuah undangan dari panitia dialog pemuda yang diselenggarakan oleh KNPI Kabupaten Bima. Kegiatan yang digagas untuk memeriahkan HUT pemuda dan KNPI itu, mengundang sejumlah nama yang sudah dikenal masyarakat seperti Maryono Nasiman, mantan Ketua KNPI yang kini jadi Sekda Kota Bima, Abubakar Muchdi, mantan ketua KNPI yang kini menjadi anggota DPRD NTB, Kapolres Bima AKBP Drs Rochmad, dan Bupati Bima. Bagi saya, tentu saja bukan hanya karena nama-nama beken di atas yang menjadi pertimbangan utama, mengapa saya merasa perlu untuk menghadiri acara tersebut. Namun yang menarik bagi saya, kegiatan tersebut khusus membahas secara terbuka tentang pemuda, dari sisi peluang juga tantangannya di masa datang. Selain karena kegiatan seperti ini terbilang cukup langka, juga saya memang berharap sejumlah nama beken yang diundang menjadi panelis, menyempatkan diri untuk hadir di acara ini. Selain Bupati yang memang berhalangan, semuanya hadir. Sekda, Muchlis HM Amin mewakili Bupati Ferry Zulkarnain, karena sedang berada di Wera. Puluhan pemuda duduk melingkar di halaman kantor KNPI Kabupaten Bima yang sederhana. Kantor uzur itu, telah menjadi saksi bagaimana keluhan, harapan, maupun kegelisahan pemuda kini, disampaikan. Para pemuda ‘masa lalu’ yang menjadi panelis, cukup arif dan sungguh-sungguh memperhatikan berbagai masukan itu. Inilah yang saya sebutkan langka itu. Mereka bertemu pada sebuah forum yang tidak memungkan siapapun untuk tersinggung. Sebuah forum dialog intelektual, tanpa emosi yang terlalu meletup-letup, jika dibandingkan dengan bentuk penyampaian aspirasi dengan cara unjukrasa misalnya. Kesan santai, tetapi serius. Tak ada kesimpulan yang bisa disimpulkan. Tetapi yang pasti, semua yang hadir akan memperoleh ‘sesuatu’ yang berharga. Dengan semangat pemuda masa kini, Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima, Nurfarhaty meletup-letup dengan banyak harapan dan kebanggaan plus, jika dibandingkan dengan para pemuda pendahulunya. Dari sisi organisasi saja, Nurfarhaty menilai KNPI masa lalu lebih enak karena bertabur fasilitas. Belum lagi posisi enak yang akan diterima pengurus. Hal ini memang sempat dibantah Abubakar Muchdi. Namun terlepas dari banyak persoalan yang muncul, saya lebih tertarik dengan gaya pemaparan dan cara berpikir Kapolresta Bima, AKBP Drs Rochmad. Mantan Kapolres Lombok Timur ini menyebutkan, masa depan bukan milik pemuda. ‘’Masa depan adalah milik siapa yang pintar melihat dan memanfaatkan peluang.’’ Argumentasi Rochmad sederhana. Tidak ada masa depan menurutnya, bagi pemuda yang tidak bisa memanfaatkan peluang. Ini berarti, tidak secara otomatis masa depan ---yang cemerlang--- bisa diraih oleh pemuda, hanya karena mereka sekarang berusia muda. Tidak ada jaminan, karena berusia muda, kemudian bisa memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang baik, hanya akan bisa diraih oleh siapapun, termasuk pemuda yang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Rochmad kemudian bertanya kepada peserta dialog, siapa yang kini menguasai ekonomi di Jawa. Ia tidak menjelaskan, karena ia yakin semua peserta sudah mengetahuinya. Mengapa ini bisa terjadi? ‘’Mereka survive karena ditekan di mana-mana. Pada masa yang lalu, PNS yang nikah dengan wanita Tiongkok saja, bisa dipecat. Belum lagi larangan bagi mereka untuk tidak boleh berpolitik dan menjadi PNS,’’ ujar Rochmad. Karena ditekan sedemikian rupa, maka mereka survive dan akhirnya mampu menguasai ekonomi. Kapolres yang mengaku kagum dengan CEO Jawa Pos Grup, Dahlan Iskan ini menyebutkan, kalau mau maju mestinya tidak usah menjadi birokrat, karena banyak aturan dan sistem yang harus ditaati. ‘’Kita ini tidak bisa mengubah sistem,’’ ujarnya. Soal peluang yang disebut Rochmad, memang sebuah kata kunci (pinjam istilahnya Nurfarhaty). Saya kemudian teringat dengan sebuah buku kecil tulisan Yudi Pramuko yang berjudul ‘’Doktor Gila Jualan Bakmi Tebet.’’ Yudi dalam bukunya memaparkan, ternyata tanpa bakat, tanpa keturunan, tanpa modal, tanpa takut risiko, seorang doktor malah sukses jualan mi Tebet. Tokoh yang dimaksud Yudi adalah Dr Ir H Wahyu Saidi MSc. Pria kelahiran Palemabang pada 24 Oktober 1962 lalu itu, kini memiliki lebih dari seratus outlet bakmi Tebet. Usaha yang dirintisnya mulai 2001 itu, telah menjadikannya milioner. Omzetnya mencapai angka miliaran rupiah sebulan. Apa kunci suksesnya? Salah satunya adalah menangkap peluang. Sejarah munculnya Bob Sadino misalnya, karena ia bisa menangkap peluang. Ketika di Kemang tidak didapatinya telor berkualitas, ia kemudian belanja telor kemudian menyortirnya, mengemas dan menjualnya. Hasilnya, luar biasa. ‘’Kesempatan tidak datang dua kali.’’ Ungakpan lama ini sebetulnya sudah cukup memberikan petuah buat kita, bahwa setiap peluang yang ada, harus segera ditangkap. Jadi benar apa yang diungkap Kapolresta Bima, bahwa masa depan adalah miliki siapapun yang mampu menangkap peluang. Peluang ini sebetulnya sesuatu yang hanya bisa dibaca dengan kemampuan ‘lebih.’ Artinya, peluang bisa saja muncul seketika dan hilang seketika. Ia ibarat waktu. Tidak dimanfaatkan, maka kita akan rugi. Bukanlah suatu peluang usaha yang bisa memberikan harapan lebih, jika kita hanya meniru apa yang sudah dilakukan orang lain. John Maxwell berujar, milikilah hidup anda sendiri. Di mana letaknya suka cita dari meniru orang lain? Jangan tergiur untuk ikut ramai-ramai jualan pisang goreng, hanya karena melihat tetangga kaya berjualan pisang goreng. Sebab tentu saja pasar pisang goreng sangat terbatas. Kata Bondan Winarno, orang mungkin berpikir bahwa peluang sama dengan angan-angan. Bedanya hanya satu: peluang menjanjikan kemungkinan, tetapi angan-angan tidak menjanjikan apa-apa. Namun demikian, banyak juga cerita sukses dari orang yang memulai dengan mimpi. Jadi bermimpilah. Impian Anda saat ini, bisa saja dicemooh dan menjadi bahan tertawaan. Tetapi banyak orang sukses yang berangkat dari sebuah mimpi. Apalagi kalau Anda punya motivasi dengan kata kunci bisa, dan pasti akan bisa. Yang terpenting menurut Mohammad Natsir (1908) mulailah dari yang ada karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Dr Ir H Wahyu Saidi, MSc adalah contoh. Bahkan kalau Anda sudah mempunyai yang besar, mengapa harus mulau dari yang kecil? Mestinya dengan kemampuan akademis dan pernah menjadi dirut sejumlah perusahaan swasta, telah membuat Dr Wahyu menjadi ‘orang.’ Tetapi dengan berbagai pertimbangan, ia malah banting stir menjadi penjual mi Tebet. Ini luar biasa, apalagi usaha itu dimulainya dari modal seadanya. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini pemuda kita di Bima? Dalam dialog Sabtu malam lalu di halaman kantor KNPI Kabupaten Bima, belum banyak diungkap. Seakan pemuda kita saat ini sudah oke. Tidak ada masalah dan siap menerima masa depan. Tidak akan tergadaikan. Padahal kegelisahan banyak orang tua di daerah ini terus menumpuk manakala buah hati mereka yang terus beranjak dewasa dan sudah tamat sekolah, tetapi masih saja menyusui. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Para elite pemuda saat ini masih lebih banyak bermain pada tataran wacana ketimbang riil action. Pada tataran ini memang kapasitas intelektual dibutuhkan. Karena butuh argumentasi akademis dan penempatan istilah yang pas untuk mengucap sebuah kalimat supaya terlihat lebih intelek. Tetapi sekali lagi, apa yang sudah dilakukan dalam bentuk karya nyata, masih perlu dipertanyakan. Mengapa Bima tidak memiliki tokoh sekaliber Jusuf Kalla atau Fadel Muhammad. Padahal Goa dan Bima memiliki sesuatu yang tidak jauh berbeda. Sekali lagi, kita perlu introspeksi. Tidak perlu ikon lain seperti keinginan Dzul Amirul Haq seperti yang disampaikannya dalam dialog itu. Tetapi kita semua perlu berbuat yang terbaik dan memulai dari sekarang. Tangkap peluang, seriusi, fokus dan buat pilihan. Hidup penuh dengan pilihan, pilihan terbaik buat Anda, hanya Andalah yang tahu. Jangan setengah-setengah. Kata sang doktor gila penjual mi Tebet, harus berani mulai, maka Anda akan sukses, ya sukses karena mampu menangkap peluang seperti kata Kapolresta Bima..…..(*) Penulis Wartawan Harian Umum BimaEkspres Baca juga: http://www.nusatenggaranews.com/mod.php?mod=kajian&op=kajian&topik=1


 Read More..

Khairudin M.Ali

Rabu, 29 Juli 2009

Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas dan Produk Hukum Digelar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog

Judul Baru