“Gratiskan Bibit dan Pestisida untuk Kami...”

Kota Bima, Bimeks.-
Empat hari sudah anggota DPRD Kota Bima yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2009 dilantik. Banyak aspirasi bermunculan. Bahkan, rakyat sudah mulai menagih janji yang telah ditawarkan sebelumnya. Mereka sudah tidak sabar lagi menunggu realisasi sejumlah ‘madu’ yang dulu ditawarkan wakil rakyat itu. Seperti apa aspirasi mereka?
Saat kampanye Pemilu Legislatif, banyak janji diumbar. Pembangunan yang menjadi prioritas utama antara lain, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), seperti peternakan dan perikanan dan jenis usaha lainnya.
Mereka berharap agar anggota DPRD bisa mewakili keinginan dan aspirasi rakyat kecil untuk diperjuangkan kepada pemerintah. Selain itu, harus gigih perjuang demi hak-hak rakyat, sebagaimana bara semangatnya selama ini meminta dukungan untuk dipilih.
Lalu apa harapan rakyat kepada leagislator baru itu? Syukur, petani dari Kelurahan Rabadompu Timur, misalnya, mengharapkan agar memperhatikan nasib petani, karena persediaan beras untuk kebutuhan rakyat Bima pada umumnya bergantung dari keberhasilan petani yang mengelola lahan.
Diakuinya, akhir-akhir ini lahan pertaniannya dan petani lainnya di sejumlah lokasi seperti, persawahan Kendo, Kumbe, Nungga, Dodu, Kodo, dan Lampe mengalami kekurangan air untuk irigasi. Pada musim kemarau lahan tidak bisa ditanami padi, karena kekeringan. Sejumlah tempat air untuk irigasi sudah beralih fungsi untuk dijadikan air mineral dalam kemasan, serta bendungan atau dam untuk penampungan, sementara air irigasi sudah rusak.
“Sampai sekarang belum diperbaiki, seperti bendungan untuk penampungan air di Kelurahan Nungga dan Dam Kapao di Kelurahan Lampe,” katanya.
Dia mengharapkan agar pembagian bantuan pertanian berupa bibit dan pestisida melalui kelompok tani dipantau agar semuanya ikut merasakan bantuan pemerintah. Sebab, selama ini masih banyak petani yang belum kebagian bantuan. Meskipun sudah tergabung dalam kelompok tani, tapi masih ada yang belum puas dengan pelayanan. Misalnya, jumlah bantuan tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman.
“Petani juga mengharapkan agar terbebaskan dari biaya sejumlah bantuan yang dibebankan kepada mereka. Gratiskan bibit dan pestisida untuk kami,” katanya di Rabadompu Timur, Senin (28/9).
Pemecah batu, Alwi, mengharapkan agar tempatnya mengais rejeki di kaki gunung Kumbe tidak ditutup seperti yang diperintahkan oleh Pemkot Bima. Sebab, hanya di tempat itu pemecah batu menggantungkan hidup keluarganya. “Kalau pemerintah melarang kami memanfaatkan hasil alam, terus kami cari nafkah dengan apa?” ujarnya.
Syamsiah, pedagang kaki lima di pinggir jalan lingkar Rontu mengharapkan agar penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) tidak pilih-kasih. Menurutnya, pembagian dana BLPS menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, sejumlah pedagang sama tidak menerima dana bantuan, termasuk dirinya.
Padahal, sama-sama pedagang kaki lima yang harus diperhatikan. “Niat pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat miskin malah menimbulkan permusuhan diantara pedagang,” tuturnya.
Tidak hanya rakyat biasa, pejabat pemerintah tingkat Rukun Tetangga (RT) juga meminta kepada anggota DPRD segera menyelesaikan proyek jalan di sejumlah lokasi. Termasuk di lingkungan Kelurahan Kumbe yang belum selesai.
Proyek itu berupa pemekaran dan perbaikan gang-gang maupun lorong-lorong kecil, karena memasuki musim hujan akses jalan mejadi sulit.
M Nor, Ketua RT 08/02 Kelurahan Kumbe, berharap para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dicek kembali agar tepat sasaran. Pasalnya, banyak penerima BLT yang tidak memenuhi kriteria. “Hilangkan sistem persaudaraan untuk menerima BLT,” desaknya. (K03)